Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Ada 15 Mega Proyek di 2025

    Ada 15 Mega Proyek di 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut bahwa alih-alih untuk MBG, efisiensi itu dilakukan untuk investasi melalui Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Lanjutnya, ada kesalahpahaman di masyarakat terkait efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.

    “Banyak yang salah persepsi dengan efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, seolah-olah Rp300 triliun sekian untuk Makan Bergizi Gratis. Salah, MBG sudah ada dananya. MBG sudah ada alokasi dananya tersendiri,” katanya.

    Mega Proyek Danantara

    Ia menjelaskan bahwa dari hasil efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, hanya Rp24 triliun yang dialokasikan untuk MBG. Selebihnya, dana tersebut akan diinvestasikan melalui Danantara.

    Selain itu, Nanik juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Danantara akan menjalankan 15 proyek besar.

    “Dimana untuk tahun 2025 saja akan dibangun 15 mega proyek, jadi untuk investasi, bukan untuk Makan Bergizi Gratis,” ia menambahkan.

    Seperti Apa Investasi Danantara?

    Danantara, diperkirakan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS. Ada 7 BUMN yang dikelola Danantara termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID.

    Dana yang dikelola oleh Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Prabowo juga mengharapkan agar pengelolaan dana di Danantara diawasi oleh banyak pihak, termasuk para mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Perbedaan BPI Danantara dengan Kementerian BUMN?

    Apa Perbedaan BPI Danantara dengan Kementerian BUMN?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia akan meresmikan Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang.

    Awalnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara) direncanakan untuk menggantikan peran Kementerian BUMN. Timbul pertanyaan, adakah perbedaan antara keduanya?

    Namun, setelah Undang-Undang BUMN disahkan, hal ini tidak terwujud dan Kementerian BUMN tetap ada.

    Sejatinya, perbedaan antara Danantara dan Kementerian BUMN terletak pada fungsi dan peran masing-masing.

    Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN

    Kementerian BUMN akan bertindak sebagai regulator bagi BUMN, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

    Menyetujui keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Mengusulkan agenda RUPS Mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku Menetapkan kebijakan strategis dalam bidang akuntansi, keuangan, pengembangan, investasi, operasional, serta pengadaan barang dan jasa Tugas dan Fungsi BPI Danantara

    Sementara itu, BPI Danantara memiliki peran sebagai eksekutor yang mengelola BUMN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3E UU BUMN:

    Mengelola dividen holding investasi, holding operasional, dan BUMN Menyetujui penambahan atau pengurangan modal negara pada BUMN yang berasal dari pengelolaan dividen Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Membentuk holding investasi dan holding operasional Mengesahkan dan mengonsultasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada DPR RI

    Dengan adanya Danantara, dividen yang sebelumnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dimasukkan dalam APBN, kini akan langsung dialokasikan untuk investasi oleh Danantara.

    Laba dari investasi yang dikelola oleh Danantara ini akan menjadi sumber dana untuk mendanai berbagai program Pemerintah.

    Modal Danantara dari Mana?

    Pada tahap awal, Danantara akan melibatkan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Total aset yang dikelola oleh Danantara pada tahap ini diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun.

    Targetnya, nilai ini dapat meningkat hingga mencapai 982 miliar dolar AS, menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia.

    Strategi investasi Danantara akan berfokus pada sektor-sektor prioritas nasional, yang meliputi:

    Hilirisasi Pembangunan infrastruktur Ketahanan pangan Ketahanan energi Pengembangan industri substitusi impor dan digital. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Itu Danantara? Simak Penjelasan, Sumber Modal, Tujuan, hingga Pengelola di Baliknya

    Apa Itu Danantara? Simak Penjelasan, Sumber Modal, Tujuan, hingga Pengelola di Baliknya

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin, 24 Februari 2025 mendatang. Sontak riuh kabar dan asumsi mengelilingi isu Danantara.

    Timbul dugaan proyek ini akan jadi jalan bagi pemerintah untuk mengelola dana fantastis BUMN, sembari pimpinannya diproteksi dari audit dan penyidikan hukum. Artinya, apabila ada kerugian ekonomi di masa depan, tak akan ada yang bisa diminta pertanggungjawaban.

    Benarkah demikian? Apa sebetulnya Danantara yang belakangan jadi sorotan?

    Pengumuman Prabowo soal rencana Danantara disampaikan melalui pidato daring dalam acara “World Government Summits” pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu.

    “Kami siap meluncurkan Danantara Indonesia, lembaga negara baru kami, yang berdasarkan evaluasi awal memiliki (aset pengelolaan) lebih dari 900 miliar dolar AS,” kata Presiden.

    Danantara sudah pernah diagendakan peluncurannya pada 7 November 2024, tetapi ditunda lantaran adanya kunjungan luar negeri Prabowo serta penyelesaian revisi peraturan pemerintah serta peraturan presiden.

    Apa Sebenarnya Danantara?

    Danantara adalah lembaga investasi baru yang dibentuk untuk mengelola kekayaan negara secara maksimal demi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

    Nama Danantara berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, “Anagata” yang berarti masa depan, dan “Nusantara” yang merujuk pada Tanah Air Indonesia. Secara keseluruhan, Danantara menggambarkan energi masa depan Indonesia.

    Lembaga investasi ini mengusung semboyan “Untuk Indonesia Setara”, yang menunjukkan komitmen Danantara untuk bersaing secara global dan menjadikan Indonesia setara dengan negara maju dalam perekonomian dunia.

    Danantara memiliki konsep yang serupa dengan sovereign wealth funds (SWF), seperti Norges Bank Investment Management dari Norwegia dan Temasek dari Singapura.

    Pembentukan Danantara dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang disahkan pada Rapat Paripurna, Selasa, 4 Februari 2025.

    Tujuan Utama Danantara

    Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara lebih efisien, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dalam lima tahun ke depan.

    Lembaga ini juga bertujuan untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nasional, dan memanfaatkan sumber daya negara guna mendukung program-program pemerintah.

    Intinya, Danantara akan mengelola investasi di luar APBN dan menjadi dasar bagi superholding BUMN.

    Modal Danantara dari Mana?

    Pada tahap awal akan melibatkan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Total aset yang dikelola oleh Danantara pada tahap ini diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun. Targetnya, nilai ini dapat meningkat hingga mencapai 982 miliar dolar AS, menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia.

    Strategi investasi Danantara akan berfokus pada sektor-sektor prioritas nasional, yang meliputi:

    Hilirisasi Pembangunan infrastruktur Ketahanan pangan Ketahanan energi Pengembangan industri substitusi impor dan digital Kepengurusan Danantara

    Danantara akan diurusi oleh sekelompok pejabat terstruktur, mencakup Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala.

    Berdasarkan RUU BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

    Anggota Dewan Pengawas akan terdiri dari pejabat negara atau pihak yang ditunjuk Presiden dan akan menjabat selama lima tahun, dengan kemungkinan diperpanjang sekali.

    Kepala Danantara adalah Mulaiman Darmansyah Hadad, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), sementara Wakil Kepala Danantara adalah Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, Direktur Utama PT PAL Indonesia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    PIKIRAN RAKYAT – Kehadiran satuan tugas pemangkasan biaya milik Elon Musk, Departemen Efisiensi Pemerintah, di IRS (Internal Revenue Service—lembaga pengumpulan pajak di AS) memicu kekhawatiran baru dari anggota parlemen Demokrat.

    Mereka mengkhawatirkan keamanan informasi pembayar pajak, dan apakah pekerjaan kelompok tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan pengembalian pajak oleh pembayar pajak.

    Dalam surat tertanggal 17 Februari kepada IRS, Senator Ron Wyden dan Elizabeth Warren, keduanya dari Demokrat, mengutip laporan bahwa DOGE menekan IRS untuk menyetujui nota kesepahaman (“MOU”) yang akan memberikan akses luas kepada para insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Elon Musk di DOGE ke sistem, properti, dan kumpulan data IRS yang mencakup informasi pengembalian pajak pribadi dari ratusan juta warga negara dan bisnis Amerika.

    DOGE dan IRS

    DOGE dilaporkan meminta akses ke Sistem Pengambilan Data Terpadu IRS, atau IDRS, yang akan memberi kelompok tersebut akses ke data pajak untuk individu dan bisnis. DOGE saat ini berada di IRS. IRS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Para pendukung DOGE memandang upayanya sebagai cara untuk memangkas apa yang mereka lihat sebagai pengeluaran federal yang membengkak pada saat pengeluaran negara melampaui pendapatan pajaknya.

    Namun, upaya kelompok tersebut juga telah memicu beberapa tuntutan hukum, dengan para advokat konsumen dan anggota parlemen Demokrat membunyikan peringatan awal bulan ini setelah DOGE memperoleh akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan, yang menyimpan data pribadi sebagian besar warga Amerika.

    Data IRS sangat sensitif, mengingat data tersebut mencerminkan rincian keuangan bagi jutaan warga Amerika dan bisnis, mulai dari pendapatan, pemberi kerja, kerugian, investasi, tanggungan, dan item lainnya. Berdasarkan hak-hak pembayar pajak IRS, informasi yang pembayar pajak berikan kepada IRS tidak akan diungkapkan kecuali diizinkan oleh pembayar pajak atau oleh hukum.

    “Insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Musk yang ingin mendapatkan akses ke informasi pengembalian pajak tidak memiliki hak untuk mengumpulkan data pembayar pajak dan mengirimkan data tersebut kembali ke bagian lain dari pemerintah federal dan dapat melanggar hukum jika mereka melakukannya,” tulis Wyden dan Warren dalam surat tertanggal 17 Februari.

    Perlindungan Data Pembayar Pajak

    Para senator menunjuk pada peraturan privasi dalam undang-undang pajak yang menurut mereka memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk data pembayar pajak, dengan mencatat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat mengakibatkan penahanan atau hukuman pidana lainnya.

    Mereka menambahkan bahwa meskipun karyawan DOGE bekerja di Departemen Keuangan, yang mengawasi IRS, mereka mungkin tetap melanggar hukum dengan mengakses data pembayar pajak.

    “Ada pembatasan hukum dan peraturan yang serius tentang kapan karyawan di luar Departemen Keuangan dapat memperoleh akses ke informasi pengembalian pajak,” kata surat itu.

    Perlindungan terhadap data pembayar pajak ditingkatkan pada tahun 1970-an setelah mantan Presiden Nixon berupaya menggunakan IRS untuk melawan lawan politiknya, menurut blog Hukum Pajak Universitas New York.

    “Kongres bertindak untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap penyalahgunaan tersebut dan konsensus bipartisan muncul untuk memastikan privasi informasi pajak setiap warga Amerika,” Robert Weissman, wakil presiden kelompok advokasi konsumen Public Citizen.

    “Upaya Musk dan DOGE untuk memperoleh akses ke data IRS menimbulkan pertanyaan mendalam tentang apakah perlindungan tersebut kini sedang dihancurkan,” tambahnya.

    Pembelaan Tim Trump

    Dalam wawancara dengan Fox News, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih, mengatakan DOGE tengah berupaya menemukan tanda-tanda penipuan pajak.

    “Kami berbicara tentang melakukan tinjauan antipenipuan dasar untuk memastikan bahwa orang-orang tidak terlibat dalam pencurian besar-besaran atas manfaat pembayar pajak federal,” katanya.

    “Maksud saya, misalnya, kami membayar miliaran dolar setahun dalam bentuk pembayaran keringanan pajak anak kepada imigran gelap, miliaran dengan nilai B. Jadi ini adalah reformasi sistematis dan terprogram yang sedang kita bicarakan di sini,” tandasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dekarbonisasi Capai 1,7 Juta Metrik Ton C02, Kinerja Sustainability Pertamina 2024 Lampaui Target

    Dekarbonisasi Capai 1,7 Juta Metrik Ton C02, Kinerja Sustainability Pertamina 2024 Lampaui Target

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) berhasil lampaui target kinerja sustainability tahun 2024 hingga 110 persen. Sepanjang 2024, Pertamina berhasil melakukan dekarbonisasi sebesar 1,7 juta metrik ton C02 dari target 1,09 juta metric ton Co2.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan keberhasilan Pertamina dalam mengurangi emisi karbon didukung oleh seluruh Subholding yang telah menerapkan operasional bisnis yang lebih ramah lingkungan.

    “Pertamina komitmen menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung target pengurangan emisi dan NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat*,” ujar Fadjar.

    Fadjar menambahkan, Pertamina memiliki 10 proyek unggulan yang berperan penting dalam penurunan emisi karbon. Ke-10 program ini berkontribusi menurunkan emisi 745.487 Ton CO2 eq per tahun atau 43,5% dari total penurunan emisi Perusahaan di tahun 2024.

    Ke-10 program tersebut antara lain Upgrade Burner Boiler, Optimalisasi pemanfaatan Gas Suar untuk Bahan Bakar Turbin, Pengurangan Gas Flare, Penghematan Konsumsi Bahan Bakar Gas, Efisiensi penggunaan Fuel Gas, penggunaan Biosolar sebagai bahan bakar Marine fleet, optimasi Load Boiler dan inisiatif dekarbonisasi lainnya.

    Menurut Fadjar, keberhasilan Pertamina dalam mengelola bisnis secara berkelanjutan mendapat pengakuan dari tiga Lembaga rating ESG Internasional yakni CDP (Carbon Disclosure Project), MSCI, dan Morningstar Sustainalytics.

    “Penerapan ESG di seluruh lini bisnis Pertamina telah diakui dalam sub industri integrated oil and gas secara global,” ungkap Fadjar.

    Pertamina, lanjut Fadjar, berkomitmen penuh menjalankan bisnis berkelanjutan selaras dengan tujuan dan Asta cita pemerintah mewujudkan swasembada energi nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tidak Ada Raja, Kami Lawan Tirani

    Tidak Ada Raja, Kami Lawan Tirani

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Hari Presiden AS yang diperingati setiap Senin ketiga di bulan Februari atau 17 Februari 2025 waktu setempat, ribuan pengunjuk rasa menentang sebagian besar agenda Presiden Trump.

    Para pengunjuk rasa itu turun ke jalan di seluruh Amerika Serikat, menjuluki Trump sebagai “raja” pada Hari Presiden atas upayanya memberhentikan ribuan pekerja federal dan memecat jaksa penuntut dan pengawas independen dalam pemerintahan federal.

    Pada hari Sabtu, Trump mengisyaratkan di media sosial bahwa ia tidak akan mengindahkan kekhawatiran bahwa tindakannya yang besar-besaran dapat melanggar hukum, dengan mengunggah petikan kalimat yang sering dikaitkan dengan Napoleon Bonaparte, ia mengatakan bahwa mereka yang menyelamatkan negaranya tidak melanggar hukum apa pun.

    “Tidak ada raja, tidak ada mahkota, kami tidak akan mundur,” teriak mereka yang berkumpul beberapa ratus kaki dari Gedung DPR AS di National Mall di Washington.

    Penentangan terhadap Trump

    Banyak pengunjuk rasa yang menentang agenda Trump memeluk simbol-simbol patriotisme, mengibarkan bendera dan mengenakan anting-anting berbentuk hati dan beanie yang dihiasi dengan bendera AS. Para anggota kelompok a cappella menyanyikan lagu kebangsaan di dekat Capitol Reflecting Pool.

    “Itu lagu kebangsaan kita. Itu bendera kita. Itu milik kita,” kata Shawn Morris, presiden Gay Men’s Chorus of Washington, D.C.

    Morris mengatakan dia sangat terganggu oleh langkah Trump untuk mengeluarkan orang transgender dari militer dan menghapus penyebutan mereka dari situs web pemerintah federal. Dia menyatakan kekhawatiran bahwa perlindungan untuk pernikahan sesama jenis dapat terancam selanjutnya.

    “Tidak ada yang lebih patriotik daripada melawan tirani,” kata Kat Duesterhaus, yang melakukan perjalanan dari Miami untuk bergabung dengan protes di Washington.

    “Kita di sini karena kita adalah patriot,” lanjutnya.

    Krisis Konstitusional

    Kaitlin Robertson, seorang peserta protes yang melakukan pekerjaan advokasi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, membawa bendera Amerika yang terbalik dan mengatakan negara itu berada dalam “krisis konstitusional,” sebuah istilah yang menurut beberapa pakar hukum sesuai dengan ruang lingkup pernyataan otoritas eksekutif pemerintahan Trump dalam menghadapi tantangan hukum.

    “Itu adalah simbol kesusahan,” katanya tentang bendera terbalik, yang juga diadopsi oleh para pendukung Trump dalam upayanya untuk membatalkan pemilihan 2020 yang kalah.

    Kelompok utama yang mengorganisasi protes tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan 50501, sebuah upaya akar rumput untuk melawan apa yang mereka lihat sebagai keterlaluan Trump pada masa jabatan kedua dalam membentuk kembali pemerintahan.

    Pelampiasan Rasa Frustrasi

    Sarah Parker, direktur eksekutif organisasi anggota 50501, Voices of Florida, mengatakan protes nasional tersebut dipicu oleh sebuah unggahan di Reddit. Unggahan tersebut mendapat perhatian karena semakin banyak orang yang mencari cara untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka terhadap pemerintahan Trump.

    Kekhawatiran terhadap agenda Trump di antara para pengunjuk rasa beragam, termasuk kebijakan luar negerinya. Joseph Schiarizzi, seorang pengunjuk rasa yang memegang bendera NATO dan menggambarkan dirinya sebagai penganut paham libertarian, mengatakan pemerintahan Trump telah berusaha untuk membubarkan dan menyabotase aliansi militer dengan menenangkan Rusia terkait Ukraina.

    Unjuk rasa serupa dengan berbagai ukuran dan nama, beberapa disebut sebagai “Bukan Hari Presiden Saya” dan yang lainnya disebut “Hari Tanpa Raja,” terjadi di seluruh negeri, termasuk di Union Square di New York; kantor pos di Nantucket, di Massachusetts; Gedung Federal Poff di Roanoke, Va.; dan Gedung DPR Negara Bagian California di Sacramento.

    Departemen Kepolisian Sacramento memperkirakan jumlah massa di Gedung DPR sekitar 1.200 hingga 1.500 orang.

    Di New York, ribuan orang berbaris dari Union Square ke Washington Square Park pada Senin sore. Di bawah lengkungan itu, mereka mengibarkan bendera Amerika dan plakat-plakat tulisan tangan seperti “Hentikan Kudeta” dan “Tidak Ada Raja Miliarder,” yang merujuk pada peran miliarder teknologi Elon Musk dalam upaya Trump untuk mengecilkan dan membangun kembali tenaga kerja federal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Bikin ATM BNI Online, 10 Menit Langsung Jadi

    Cara Bikin ATM BNI Online, 10 Menit Langsung Jadi

    PIKIRAN RAKYAT – Membuka rekening dan mendapatkan kartu ATM BNI kini bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu datang ke kantor cabang. Dengan layanan pembukaan rekening online melalui aplikasi BNI Mobile Banking, seluruh proses hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit.

    Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, rekening dapat langsung aktif dan siap digunakan.

    Persiapan Sebelum Membuka Rekening BNI Online

    Sebelum memulai proses pendaftaran, beberapa dokumen dan perangkat perlu dipersiapkan, seperti:

    e-KTP yang masih berlaku Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (opsional) Kertas putih dan alat tulis untuk tanda tangan Smartphone dengan koneksi internet yang stabil Nomor HP aktif untuk menerima kode OTP Alamat email yang valid

    Setelah semua dokumen siap, proses pembukaan rekening dapat segera dilakukan melalui aplikasi BNI Mobile Banking atau situs resmi BNI.

    Langkah-Langkah Membuka Rekening BNI Online Buka aplikasi BNI Mobile Banking, lalu pilih opsi “Buka Rekening Baru”. Baca syarat dan ketentuan, lalu setujui untuk melanjutkan proses. Pilih jenis rekening sesuai kebutuhan, misalnya BNI Taplus atau BNI Taplus Muda. Isi data diri seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, alamat email, dan nomor HP. Verifikasi identitas dengan mengunggah foto selfie, foto KTP, dan NPWP (jika ada). Unggah tanda tangan digital pada kertas putih, lalu lanjutkan proses. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Buat PIN transaksi untuk keamanan rekening. Rekening berhasil dibuat dan siap digunakan.

    Setelah proses selesai, informasi rekening akan dikirimkan melalui email. Kartu ATM dapat diambil di kantor cabang BNI terdekat dengan menunjukkan bukti pendaftaran.

    Alternatif Membuka Rekening di Kantor Cabang

    Bagi yang ingin mendapatkan kartu ATM langsung tanpa menunggu, pembukaan rekening dapat dilakukan di kantor cabang BNI. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

    Datang ke kantor cabang BNI terdekat. Ambil nomor antrean untuk layanan customer service. Pilih jenis tabungan yang diinginkan. Isi formulir pendaftaran dan serahkan dokumen yang diperlukan. Setorkan saldo awal sesuai jenis tabungan. Tunggu proses verifikasi dan pembuatan buku tabungan serta kartu ATM. Aktivasi kartu ATM dan buat PIN untuk keamanan.

    Seluruh proses ini biasanya memakan waktu sekitar 30-45 menit, tergantung antrean di kantor cabang.

    Setoran Awal untuk Pembukaan Rekening

    Besaran setoran awal bervariasi tergantung jenis rekening yang dipilih. Untuk BNI Taplus, setoran awal minimal Rp500.000 untuk wilayah Jabodetabek dan Rp250.000 untuk daerah lain. Sementara itu, jenis rekening lain seperti BNI Taplus Muda atau BNI SimPel memiliki setoran awal yang lebih rendah.

    Membuka rekening BNI kini semakin mudah dengan adanya layanan online melalui BNI Mobile Banking. Dalam waktu kurang dari 15 menit, rekening sudah aktif dan dapat digunakan untuk transaksi. Bagi yang ingin mendapatkan kartu ATM langsung, kantor cabang BNI tetap menjadi pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kongkalikong Kades Kohod dengan Oknum di Kasus Pagar Laut, Pantes Jadi OKB dan Punya Rubicon

    Kongkalikong Kades Kohod dengan Oknum di Kasus Pagar Laut, Pantes Jadi OKB dan Punya Rubicon

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufroni membongkar kongkalikong Kades Kohod, Arsin bin Asip dengan para oknum. Dari aksinya, dia diduga meraup keuntungan hingga Rp23,2 miliar di kasus pagar laut misterius Tangerang.

    Dia membeberkan bahwa Arsin bin Asip telah menyulap 116 hektare lahan sekitar pagar laut. Modusnya, tanah yang diklaim area tambak padahal bidang laut dibuatkan girik palsu.

    Dalam aksinya, Kades Kohod itu bersekongkol dengan para oknum untuk membuat girik palsu yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHM/SHGB).

    “Arsin dapat Rp1.500/meter dibayar di awal,” ucap Gufroni, Senin 17 Februari 2025.

    Dia menuturkan bahwa setelah SHGB/SHM terbit, Arsin bin Asip kembali mendapat Rp20.000/meter.

    “Kami sudah melaporkan praktek culas Arsin ke Bareskrim Polri pada Jum’at, 17 Januari 2025 lalu,” kata Gufroni.

    “Jadi, dia dapat Rp20 ribu/meter dikali 116 hektare, maka totalnya Rp23,2 miliar. Udah banyak banget, maka wajar kalau kekayaan dia melesat jadi orang kaya baru dari awalnya dia bukan siapa-siapa,” tuturnya menambahkan.

    Sementara itu, Kades Kohod Arsin bin Asip melalui kuasa hukumnya, Yunihar membantah kliennya terlibat dalam kasus pagar laut misterius. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa kliennya menjadi korban, karena telah ditipu oleh dua orang pelaku yang menjadi mafia tanah berinisial SP dan C.

    “Tentunya Ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati Pak Arsin. Pak Arsin ini hanya korban,” ujarnya.

    Kades Kohod: Saya juga Korban

    Kades Kohod, Arsin bin Asip menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan di kasus Pagar Laut. Namun, dia mengklaim bahwa dirinya masuk sebagai korban terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut Tangerang.

    Sosok yang menghilang ketika ramai sorotan kepemilikan Rubicon dan dan sejumlah kendaraan lainnya itu menyampaikan klarifikasi dalam rekaman video berdurasi kurang lebih dua menit.

    “Saya ingin sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” ucap Arsin bin Asip, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia mengaku, kasus SHGB/SHM pagar laut yang menyeret namanya itu terjadi akibat kurangnya pengetahuan Kades Kohod tersebut dalam mengeluarkan surat kepemilikan tanah yang akhirnya muncul sertifikat tanah itu.

    “Ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati, kehati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohod,” ujar Arsin bin Asip.

    Arsin bin Asip menyampaikan, dari kejadian ini tentunya akan menjadi pelajaran dan evaluasi internal perangkat Desa Kohod untuk ke depannya.

    “Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Arsin bin Asip juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kobod dan masyarakat Indonesia atas perilaku serta tindakannya yang membuat gaduh selama ini.

    “Saya Arsin secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa, atas kegaduhan di Desa Kohod. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” tuturnya.

    Rubicon yang Jadi Sorotan

    Pada awal ramai kasus Pagar Laut Tangerang, Arsin bin Asip selaku Kades Kohod menjadi sorotan karena memiliki mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon. Anggota DPR, Dede Yusuf menilai ini sebagai indikasi adanya permainan antara pengembang dan wilayah tertentu yang diberikan kemudahan dalam perizinan.

    Warga Desa Kohod membenarkan bahwa Arsin memiliki Rubicon sejak awal menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun, kendaraan tersebut kini tidak terlihat di rumahnya sejak kasus pagar laut mencuat. Selain Rubicon, empat motor yang dimilikinya juga diduga telah dijual.

    Arsin juga memiliki Honda Civic Vtec berwarna putih keluaran tahun 2019 dengan nomor pelat B 412 SIN, yang jika dibaca menyerupai namanya. Mobil ini masih terparkir di rumahnya, namun pajaknya telah menunggak selama 4,5 tahun dengan denda mencapai Rp42.259.000.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Bayar PDAM Lewat BRImo, Paling Telat Kapan?

    Cara Bayar PDAM Lewat BRImo, Paling Telat Kapan?

    PIKIRAN RAKYAT – Kemajuan teknologi perbankan semakin memudahkan berbagai transaksi, termasuk pembayaran tagihan air PDAM. Salah satu metode pembayaran yang praktis dan cepat adalah melalui aplikasi BRImo.

    Dengan BRImo, pembayaran tagihan air bisa dilakukan kapan saja tanpa harus mengunjungi kantor PDAM atau loket pembayaran.

    Keuntungan Bayar PDAM Lewat BRImo Mudah dan Cepat
    Transaksi dapat dilakukan dalam hitungan menit tanpa harus antre. Histori Transaksi Tersimpan
    Memudahkan pelacakan dan pengecekan riwayat pembayaran. Dapat Digunakan di Berbagai Wilayah
    BRImo telah bekerja sama dengan banyak PDAM di berbagai daerah. Keamanan Terjamin
    Transaksi dilakukan melalui sistem perbankan yang terenkripsi. Cara Bayar Tagihan PDAM Lewat BRImo

    Berikut langkah-langkah mudah untuk membayar tagihan PDAM melalui aplikasi BRImo:

    Buka Aplikasi BRImo
    Pastikan aplikasi sudah terpasang dan login dengan username serta password. Pilih Menu “Tagihan”
    Pada halaman utama, cari dan klik menu “Tagihan”. Pilih Opsi “PDAM”
    Gulir ke bawah dan pilih layanan PDAM. Pilih Wilayah PDAM
    Pilih wilayah atau kota tempat layanan PDAM terdaftar. Masukkan Nomor Pelanggan
    Input nomor pelanggan PDAM yang tertera pada tagihan. Konfirmasi Tagihan
    Pastikan informasi yang muncul sudah benar, termasuk jumlah yang harus dibayar. Lakukan Pembayaran
    Klik “Bayar” dan masukkan PIN BRImo untuk menyelesaikan transaksi. Simpan Bukti Pembayaran
    Setelah transaksi berhasil, simpan bukti pembayaran sebagai referensi jika diperlukan di kemudian hari. Cara Mengecek Nomor Pelanggan PDAM

    Jika tidak mengetahui nomor pelanggan PDAM, berikut beberapa cara untuk menemukannya:

    Cek pada Meteran Air
    Biasanya terdapat stiker yang mencantumkan nomor pelanggan. Lihat Struk Pembayaran Lama
    Nomor pelanggan selalu tercantum pada struk pembayaran sebelumnya. Cek di Histori BRImo
    Jika pernah melakukan pembayaran sebelumnya, nomor pelanggan dapat ditemukan di riwayat transaksi. Hubungi Kantor PDAM
    Menghubungi atau mendatangi kantor PDAM terdekat dapat menjadi solusi jika informasi lainnya tidak tersedia. Layanan Customer Service
    Beberapa PDAM menyediakan layanan pelanggan yang bisa dihubungi untuk mendapatkan nomor pelanggan. Batas Akhir Pembayaran Tagihan PDAM

    Setiap PDAM memiliki kebijakan yang berbeda terkait batas akhir pembayaran tagihan. Secara umum, batas waktu pembayaran adalah sebagai berikut:

    Sebagian besar PDAM menetapkan tanggal 20 sebagai batas akhir pembayaran. Beberapa PDAM memberikan tenggat waktu hingga tanggal 25 setiap bulannya. Tagihan PDAM biasanya mulai muncul antara tanggal 1 hingga 5 setiap bulan untuk sistem pascabayar. Pembayaran setelah jatuh tempo dapat dikenakan denda sesuai ketentuan masing-masing PDAM.

    Membayar tagihan PDAM melalui BRImo memberikan banyak kemudahan dan keuntungan. Dengan proses yang cepat, praktis, dan aman, transaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa harus mengantre di loket pembayaran.

    Pastikan untuk selalu membayar tagihan sebelum batas waktu yang ditentukan guna menghindari denda atau pemutusan layanan. Dengan memanfaatkan fitur BRImo, pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan nyaman di era digital.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dengar Suara Minta Tolong, Anggota Brimob Polda Jambi Ditusuk Saat Mau Melerai Keributan

    Dengar Suara Minta Tolong, Anggota Brimob Polda Jambi Ditusuk Saat Mau Melerai Keributan

    PIKIRAN RAKYAT – Sekelompok pemuda terlibat keributan di kawasan Pasar Kota Jambi pada 11 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam keributan tersebut, terdengar suara minta tolong yang terdengar seorang anggota Brimob Polda Jambi, Aji (28).

    Aji yang sedang melintas di lokasi kejadian lantas mendatangi sumber suara minta tolong tersebut. Di lokasi, saat Aji berniat untuk melerai justru mengalami nasib yang apes.

    Pasalnya, saat hendak melerai keributan sekelompok pemuda tersebut, Aji justru ditusuk di bagian punggung.

    Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar mengatakan ada 5 pelaku yang ditangkap dalam kejadian ini. Para pelaku berhasil ditangkap dio Sumatera Selatan.

    “Anggota kami mencoba membantu karena ada orang yang minta tolong. Namun, saat menanyakan permasalahan kepada kelompok pemuda tersebut, anggota kami justru dianiaya dan ditusuk di bagian punggung,” ujar Kombes Boy, Senin, 17 Februari 2025.

    Satreskrim Polresta Jambi langsung bergerak mengamankan pelaku beberapa hari setelah kejadian yang dialami Aji.

    Soal peran lima pelaku yang ditangkap, Boy menjelaskan IN (20) diduga sebagai pelaku penusukan. Lalu F (20) diduga sebagai pelaku pemukulan, dan tiga pelaku lainnya, WA (21), AK (24), dan FY (21), turut serta dalam aksi penganiayaan.

    “Saat ini lima pelaku sudah kami amankan. Satu pelaku lainnya berinisial RR masih dalam pengejaran karena diduga melempar batu ke arah korban,” tuturnya.

    Usai ditangkap, para pelaku lini telah diperiksa secara intensif oleh Polresta Jambi. Polisi juga melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang masih buron.

    Soal kondisi korban saat ini, meski sempat menjalani perawatan medis, korban sudah pulang ke rumah.

    “Alhamdulillah, saya sudah cek, korban sudah pulang ke rumah dan bisa kembali bertugas,” tutur Kombes Boy.***

    Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Serumpun Jambi dengan judul: Anggota Brimob Polda Jambi Ditusuk Saat Melerai Keributan, Lima Pelaku Berhasil Diringkus

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News