Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Kemensos Catat Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi NTT Capai 4.954 Jiwa

    Kemensos Catat Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi NTT Capai 4.954 Jiwa

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT tercatat sebanyak 4.954 warga atau 1.140 KK. Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia.

    “Jumlah warga terdampak sebanyak 1.140 KK atau 4.954 jiwa, korban luka nihil dan korban meninggal dunia nihil,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

    Upaya yang telah dilakukan Kemensos dalam penanggulangan korban akibat bencana tersebut yaitu pendirian shelter dan pendistribusian logistik. Gus Ipul menyampaikan pihaknya melakukan respons cepat pengerahan Taruna Umum Siaga Bencana (Tagana) untuk melakukan asesmen korban, membantu evakuasi ke tempat aman khusus kelompok rentan, dan layanan dapur umum di beberapa desa, berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi, TNI/Polri.

    Tenda pengungsian didirikan untuk tempat berlindung sementara bagi korban yang kehilangan rumah akibat bencana erupsi merapi Gunung Lewotobi, laki-laki. Jumlah pengungsi di pos Lapangan di Kecamatan Titehena sebanyak 2.359 jiwa.

    Sementara untuk pengungsi di pos mandiri didirikan di sejumlah kecamatan yaitu Kecamatan Wulanggitang 31 jiwa, Kecamatan Ilebura 73 jiwa, Kecamatan Titehena 1.650 jiwa, Kecamatan Demon Pagong 186 jiwa, Kecamatan Larantuka 414 jiwa, Kecamatan Ile Mandiri 67 jiwa, Kecamatan Lelewona 73 jiwa, Kecamatan Tanjung Bunga 6 jiwa, Pulau Adonara 40 jiwa, Pulau Solor 23 jiwa.

    Sementara dapur umum lapangan yang didirikan Kemensos berada di tujuh titik, antara lain dapur umum Brimob di Desa Konga, Dapur Umum Tagana Desa Kongan, Dapur Umum Desa Bokang, Dapur Umum Desa Lowolaga, Dapur Umum Desa Ile Gerong, Dapur Umum Desa Kanada atau Kobasoma, dan Dapur Umum Desa Eputobi.

    Mensos menyebut total bantuan yang disalurkan untuk warga terdampak senilai RpRp5.325.000.000. Dia menyampaikan pada saat bencana serupa yang terjadi pada November tahun 2024 silam, dukungan bantuan yang diberikan lebih dari Rp6 miliar. Sehingga total bantuan yang telah diberikan sampai saat ini mencapai Rp11 miliar.

    Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 17.35 WIB. Peristiwa ini terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi lebih kurang 6 menit 53 detik.

    Erupsi menciptakan kolom abu setinggi 10.000 meter atau 10 kilometer dari atas puncak kawah.***

  • Nama Eks Mendag Enggartiasto Lukita Muncul di Dakwaan Korupsi Gula, Ikut Rugikan Negara

    Nama Eks Mendag Enggartiasto Lukita Muncul di Dakwaan Korupsi Gula, Ikut Rugikan Negara

    PIKIRAN RAKYAT – Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) membacakan dakwaan terhadap delapan petinggi perusahaan gula swasta dalam perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Di dalam dakwaan, muncul nama Menteri Perdagangan (Mendag) 2016-2019, Enggartiasto Lukita.

    Jaksa menyebut, Enggartiasto Lukita melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products Tony Wijaya Ng, Menteri Perdagangan 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong serta para pengusaha-pengusaha yang juga duduk sebagai terdakwa.

    Selain Tony Wijaya, para pengusaha lainnya yakni Direktur PT Makassar Tene; Then Surianto Eka Prasetyo, Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya; Hansen Setiawan, dan Dirut PT Medan Sugar Industry Indra Suryaningrat.

    Kemudian, Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama; Eka Sapanca, Presiden Direktur PT Andalan Furnindo; Wisnu Hendraningrat, dan Kuasa Direksi PT Duta Sugar International; Hendrogiarto A. Tiwow, Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur; Hans Falita Hutama, dan Dirut PT Kebun Tebu Mas; Ali Sandjaja Boedidarmo.

    Jaksa menyebut para pengusaha gula tersebut mengajukan persetujuan impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada Tom Lembong dan Enggartiasto Lukita selaku menteri perdagangan yang diketahui persetujuan impor tersebut tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian.

    “Mengajukan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada kepada Thomas Trikasih Lembong dan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juni 2025.

    Jaksa mengungkapkan, perbuatan, Enggartiasto Lukita dan Tom Lembong telah memperkaya pengusaha gula swasta ratusan miliar rupiah dan merugikan keuangan negara.

    “Merugikan keuangan negara sebesar Rp150.813.450.163,81 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI)” ucap jaksa.

    Dalam dakwaan, jaksa menyebut, Enggartiasto juga melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan Tom Lembong yakni menerbitkan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih.

    “Padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahan gula rafinasi,” kata jaksa.

    Enggartiasto Lukita Terbitkan 6 Persetujuan Impor GKM

    Lebih lanjut, jaksa menyebut, atas permohonan persetujuan Impor kedelapan perusahaan gula rafinasi yang tanpa didasari rapat koordinasi antarkementerian dan tanpa dilengkapi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, pada 7 dan 13 Oktober 2016, Enggartiasto Lukita menandatangani Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih kepada 6 (enam) perusahaan gula rafinasi yang tidak sesuai dengan izin industri.

    Adapun rekapitulasi persetujuan Impor adalah sebagai berikut:

    PT Angels Products, Nomor PI 04.PI-69.16.0078, diterbitkan 7 Oktober 2016. Jumlahnya 19.125 ton. PT Medan Sugar Industry, Nomor PI 04.PI-69.16.0079, diterbitkan 13 Oktober 2016. Jumlahnya 15.000 ton. PT Andalan Furnindo, Nomor PI 04.PI-69.16.0080, diterbitkan 13 Oktober 2016. Jumlahnya22.500 ton. PT Sentra Usahatama Jaya, Nomor PI 04.PI-69.16.0081, diterbitkan 13 Oktober 2016. Jumlahnya 20.000 ton. PT Permata Dunia Sukses Utama, Nomor PI 04.PI-69.16.0082 tanggal 13 Oktober 2016. Jumlahnya 15.000 ton PT Makassar Tene, Nomor PI 04.PI-69.16.0083, tanggal PI 13 Oktober sebanyak 20.000 ton. Jumlah total 111.625 ton.

    “Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI tanpa melalui persetujuan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan tanpa melampirkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menandatangani Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) kepada 6 (enam) perusahaan gula rafinasi yang tidak sesuai dengan izin industri,” ujar jaksa.***

  • Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting

    Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting

    PIKIRAN RAKYAT – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) secara resmi meluncurkan program penanganan stunting terpadu yang menggabungkan inovasi teknologi digital dan pemberdayaan komunitas lokal. Program ini dilaksanakan sejak Maret hingga Juni 2025 di empat wilayah prioritas, yakni Pamekasan (Jawa Timur), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Senaru (Nusa Tenggara Barat).

    Melalui pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi, program ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret dalam mengatasi masalah stunting yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 37,9%, tertinggi di tingkat nasional.

    Program ini diawali dengan Training of Trainer (ToT) bagi para kader kesehatan lokal, yang dibekali keterampilan digital serta pemahaman komprehensif mengenai isu stunting dan gizi anak. Salah satu inovasi utama dari inisiatif ini adalah penerapan aplikasi Stuntinghub, sebuah platform digital yang dikembangkan oleh Telkom untuk membantu kader dalam melakukan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan pertumbuhan anak secara berkala.

    Setelah pelatihan, para kader melaksanakan penyuluhan di berbagai titik layanan masyarakat, seperti puskesmas, balai desa, dan tempat ibadah. Secara bersamaan, aplikasi Stuntinghub mulai diimplementasikan di lapangan dan dioperasikan secara langsung oleh kader yang telah terlatih.

    Sebagai bagian dari intervensi gizi, program ini juga mencakup pelaksanaan 90 Hari Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak-anak dengan status gizi buruk. Menu makanan yang diberikan dirancang berbasis pangan lokal, seperti nasi jagung, sayur kelor, pepes ikan, dan bubur labu, yang dimasak oleh kader secara mandiri menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan setempat. Distribusi makanan dilakukan setiap hari ke rumah-rumah sasaran.

    Kegiatan ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan daerah. Di Kabupaten Manggarai Barat, pembukaan program dihadiri oleh Wakil Ketua PKK Ibu Maria Falentina Meli, Kepala Dinas Kesehatan Bapak Adrianus Ojo, Kepala Telkom Labuan Bajo Natris Humris, perwakilan Yayasan Sundelion Rizkiana Putri, serta jajaran Puskesmas Batu Cermin.

    Program ini dilaksanakan di Senaru, Pamekasan, dan Makassar, dengan respons positif dari masyarakat. Di masing-masing wilayah, kader kesehatan tidak hanya menjalankan pemantauan gizi, namun juga berperan sebagai agen perubahan yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

    “Kami tinggal di kaki gunung, kadang akses ke puskesmas susah. Dengan adanya program ini, kader sering datang membawa makanan sehat dan memeriksa perkembangan anak saya. Saya juga diajari cara memasak dari bahan yang ada di kebun sendiri,” ujar warga Desa Senaru, NTB Liana Sari.

    SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Telkom dalam memperluas dampak sosial melalui pemanfaatan digitalisasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar bangsa.

    “Kami percaya bahwa digitalisasi harus mampu menjangkau akar permasalahan sosial, termasuk isu stunting yang sangat krusial. Melalui Stuntinghub, kami tidak hanya menghadirkan solusi berbasis teknologi, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama perubahan. Inisiatif ini selaras dengan upaya Telkom dalam mendukung pencapaian SDGs dan mendorong masyarakat yang mampu membawa dampak nyata bagi lingkungannya,” ungkap Hery.

    Melalui inisiatif ini, Telkom memperkuat peran sebagai katalisator perubahan sosial dengan mengedepankan pendekatan berbasis data dan teknologi. Integrasi platform digital dengan peran aktif komunitas lokal menjadi strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak dan keluarga. Upaya ini sekaligus menjadi kontribusi nyata Telkom dalam mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 2 (Tanpa Kelaparan) dan poin 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), demi terciptanya generasi masa depan yang lebih sehat dan tangguh.***

  • Indonesia dan Jerman Bangun Jalur Emas Migrasi Tenaga Terampil ke Eropa, Jembatan Karier Anak Muda Bertalenta

    Indonesia dan Jerman Bangun Jalur Emas Migrasi Tenaga Terampil ke Eropa, Jembatan Karier Anak Muda Bertalenta

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah derasnya arus globalisasi dan ketimpangan demografi antarnegara, Indonesia dan Jerman mengambil langkah progresif dengan membangun ekosistem migrasi tenaga kerja terampil yang aman, etis, dan saling menguntungkan.

    Inisiatif strategis ini tidak hanya mencerminkan diplomasi ketenagakerjaan, tetapi juga menandai babak baru dalam integrasi keterampilan muda Indonesia ke panggung dunia.

    Peresmian Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman (KSM) yang digagas Goethe-Institut, Kamis 19 Juni 2025.

    Kerja sama yang diresmikan pada Kamis 19 Juni 2025 melalui peluncuran dua pusat layanan migrasi di Bandung dan Mataram itu menjadi tonggak penting. Kedua pusat tersebut adalah MOVE-ID (Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia) dan Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman (KSM) yang digagas Goethe-Institut.

    Dalam sambutannya, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel menekankan bahwa kerja sama ini menjawab dua tantangan besar dunia saat ini: kekurangan tenaga kerja di Jerman dan tingginya jumlah generasi muda terampil di Indonesia.

    “Tantangan demografi Jerman dan angkatan kerja Indonesia yang muda dan terampil membuka kesempatan untuk menciptakan kemitraan kukuh yang didasarkan atas rasa saling menghormati, serta tanggung jawab dan tujuan bersama,” tuturnya.

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa ini adalah bagian dari visi strategis Indonesia untuk membuka peluang kerja sektor terampil di luar negeri, khususnya di Eropa.

    “Kami berkomitmen membuka dan mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor terampil dan profesional, agar Indonesia menjadi pemain utama dalam mobilitas tenaga kerja global,” ujarnya.

    MOVE-ID dan KSM: Jembatan Etis ke Pasar Kerja Global

    Peresmian Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia (MOVE-ID), Kamis 19 Juni 2025.

    MOVE-ID, yang diinisiasi oleh GIZ atas mandat dari Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), menyediakan layanan informasi dan konseling migrasi tenaga kerja berbasis keterampilan secara menyeluruh. Fasilitas ini menjadi jembatan antara kebutuhan pasar kerja di luar negeri dan potensi tenaga kerja Indonesia.

    “MOVE-ID bertujuan memberdayakan masyarakat Indonesia agar dapat mengambil keputusan migrasi secara sadar dan berbasis informasi. Ini bukan sekadar tentang pengiriman tenaga kerja, tetapi tentang memastikan masa depan yang lebih baik dan bermartabat,” kata Hans-Ludwig Bruns, Direktur GIZ untuk Indonesia & ASEAN.

    Sementara itu, KSM berfungsi sebagai pusat komando untuk seluruh aktivitas migrasi tenaga kerja terampil dari Asia Tenggara ke Jerman, dengan fokus besar pada pelatihan bahasa, orientasi budaya, dan kesiapan kerja.

    “Kami ingin memastikan mereka yang bekerja di Jerman siap tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara budaya dan sosial. KSM akan menjadi pusat keandalan dan kesiapan lintas negara,” ucap Constanze Michel, Direktur Regional Goethe-Institut untuk Asia Tenggara.

    Fokus pada Etika, Kesetaraan, dan Masa Depan

    Hal yang membedakan kolaborasi Indonesia–Jerman ini dari pola migrasi konvensional adalah penekanan pada aspek etika, transparansi, dan keamanan. Program ini bukan hanya soal mobilitas, tapi juga soal martabat pekerja migran.

    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan, proyek ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mendorong migrasi profesional berbasis keterampilan, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan rumah tangga, serta memperluas pasar kerja ke wilayah Eropa.

    Program MOVE-ID juga memberikan dukungan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran yang kembali ke Tanah Air, termasuk pelatihan kewirausahaan dan akses ke layanan publik.

    Langkah Strategis ke Arah “Brain Circulation”

    Lebih dari sekadar “brain drain”, kemitraan ini mencerminkan paradigma baru brain circulation, di mana tenaga kerja Indonesia bukan hanya pindah, tetapi berkembang, kembali, dan membawa perubahan di tanah air.

    Dengan hadirnya MOVE-ID dan KSM, Indonesia tidak hanya mengirim pekerja ke luar negeri, tapi mencetak duta profesional yang akan membangun reputasi global dan membawa pulang kompetensi baru.

    “Kami ingin setiap warga Indonesia yang bekerja di Jerman merasa aman, dihargai, dan berkembang. Inilah bentuk tanggung jawab bersama dalam kerja sama bilateral yang sejati,” ujar Abdul Kadir Karding.

    Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara GIZ dan Goethe-Institut menegaskan niat jangka panjang kedua negara untuk membangun arsitektur migrasi yang modern dan inklusif, berlandaskan prinsip keberlanjutan.

    “Kami membangun infrastruktur layanan yang saling melengkapi—MOVE-ID untuk orientasi dan reintegrasi, KSM untuk pelatihan dan kesiapan. Ini akan menjadi model kerja sama migrasi internasional yang bisa ditiru negara lain,” tutur Hans-Ludwig Bruns.***

  • Kolaborasi Plan Indonesia dan Standard Chartered Gagas Pembekalan Perempuan Muda Terpinggirkan dan Disabilitas

    Kolaborasi Plan Indonesia dan Standard Chartered Gagas Pembekalan Perempuan Muda Terpinggirkan dan Disabilitas

    PIKIRAN RAKYAT – Plan International UK dan Standard Chartered mengumumkan kelanjutan kemitraan tiga tahun untuk pembekalan keterampilan bagi lebih dari 6.000 perempuan usia muda terpinggirkan dan penyandang disabilitas di seluruh Asia melalui keterampilan, jaringan, dan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang bermakna dan layak.

    Program ini akan dilaksanakan oleh Plan International salah satunya di Indonesia dan didanai oleh Standard Chartered Foundation, sebagai bagian dari Futuremakers by Standard Chartered.

    Selama tiga tahun, program ini juga akan bekerja sama dengan para pemberi kerja dan pembuat kebijakan untuk membangun lebih banyak lingkungan kerja yang akan mendorong kesempatan yang sama bagi perempuan muda dan penyandang disabilitas.

    Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, 79 juta kaum muda di seluruh dunia menganggur, 72 juta di antaranya adalah perempuan usia muda. Di Asia Tenggara saja, diperkirakan 19 juta kaum muda tidak memiliki pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan (NEET).

    Jumlah tersebut lebih tinggi di Asia Timur, dengan perkiraan 20 juta kaum muda NEET, dan jumlah ini diprediksi akan merangkak naik pada tahun 2025, meningkat dari 20,4 juta pada tahun 2024 menjadi 20,6 juta tahun ini. Kesenjangan gender juga masih menjadi perhatian.

    Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti menyebutkan bahwa program ini menitikberatkan pada transformasi kaum muda agar bisa memasuki sektor kerja yang padat karya.

    “Survei kami yang melibatkan 474 pemberi kerja menunjukkan bahwa di tengah kondisi ekonomi ini, perusahaan masih melakukan perekrutan. Namun, tentu saja mereka menekankan pentingnya penguasaan soft skills dan technical skills yang relevan dengan dinamika pasar kerja saat ini, di antaranya analytical & critical thinking, problem solving, UI/UX, programming, dan banyak lainnya. Inilah yang ingin kami bangun agar kaum muda tetap memiliki kesempatan terhadap ketenagakerjaan dan kewirausahaan,” ujar Dini pada peluncuran Futuremakers Youth Employability Programme di Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

    Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan dari pihak pemerintah kerja sama dalam konteks menyiapkan balai pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan juga produktivitas.

    “Artinya kami dari Kementerian Ketenagakerjaan ada balai-balai peningkatan kompetensi dan juga produktivitas. Nah di sinilah, sarana prasarana yang ada di pemerintah itu akan dilakukan bersama-sama pelaksanaannya target-targetnya tadi yang disampaikan oleh Bu Dini,” kata Estiarty.

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti mengatakan Indonesia menuju dalam bonus demografi di mana jumlah usia produktif yang banyak dan hal ini harus dioptimalkan. Meski terdapat tantangan yang dihadapi seperti angka pengangguran mengalami peningkatan 0,08 juta pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kemudian juga masih ada pemuda-pemuda kita yang masuk di dalam kelompok NEET. NEET ini adalah Not in Education, Employment and Training. Jadi artinya ini yang harus kita garap,” katanya.

    “Nah apa yang dilakukan dengan Future Makers ini adalah salah satu bentuk konkret bagaimana kita berkolaborasi. Tidak hanya pihak pemerintah tetapi juga disini ada pihak swasta,” ujarnya.

    Head Corporate Affairs and Brand & Marketing Standard Chartered Indonesia Puni Ayu Anjungsari mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan komitmen secara global sebesar 30 juta dolar AS, sementara untuk di Indonesia telah dialokasikan sebesar lebih dari 1 juta dolar AS untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

    “Dan pendekatan yang akan kita lakukan adalah terus-menerus mendampingi plan dalam hal persiapan sampai dengan nanti program ini berakhir,” ujarnya.

    “Jadi mulai dari menentukan programnya. Kemudian nanti kita juga akan memantau terus dari sisi hasil-hasilnya. Monitoring dan evaluation juga akan terus kita dampingi,” katanya.***

  • KPPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Beri Saran atas Kebijakan Pengadaan Laptop Chromebook

    KPPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Beri Saran atas Kebijakan Pengadaan Laptop Chromebook

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak pernah memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pengadaan laptop pendidikan (Chromebook) pada periode 2019-2022, yang saat ini menjadi temuan dugaan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung.

    Pernyataan ini menanggapi pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terkait adanya konsultasi dengan KPPU dalam pengadaan laptop tersebut.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur, mengatakan KPPU juga tidak pernah diminta konsultasi khusus terkait pengadaan laptop pendidikan tersebut. 

    Secara historis, KPPU memang pernah diundang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam sebuah forum diskusi pada 17 Juni 2020.

    “Namun, diskusi tersebut berfokus pada rencana pengembangan empat platform teknologi pendidikan melalui pola kemitraan dengan pihak swasta. Bukan mengenai pengadaan perangkat keras seperti laptop,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis, 19 Juni 2025.

    Dalam forum tersebut, kata Deswin, KPPU diminta pandangan seputar rencana kerja sama dengan mitra swasta untuk pengembangan platform, seperti manajemen sumber daya sekolah, Guru Penggerak, kurikulum, serta karir siswa dan lulusan. Tidak ada pembahasan soal pengadaan laptop pendidikan.

    Dia mengatakan, platform-platform itu direncanakan dibangun tanpa proses pengadaan barang dan jasa karena menggunakan teknologi dan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh pihak swasta. 

    Oleh karena itu, proses lelang formal tidak menjadi bagian dari rencana kerja sama tersebut karena tidak melibatkan penggunaan anggaran negara secara langsung.

    Meski demikian, Deswin mengatakan KPPU saat itu tetap memberikan masukan agar prinsip persaingan usaha tetap dijaga. Salah satu perhatian utama adalah potensi terbentuknya dominasi atau monopoli jika hanya satu mitra ditunjuk untuk setiap platform.

    Oleh karena itu, ia menyarankan agar proses seleksi mitra tetap dilakukan secara terbuka dan kompetitif guna mendorong efisiensi dan mencegah potensi diskriminasi. 

    KPPU juga mengusulkan adanya kerangka kebijakan yang jelas, termasuk rencana induk, skema kerja sama, serta pengaturan hak dan kewajiban mitra usaha agar tidak menciptakan diskriminasi.

    Selain itu, pengawasan terhadap kualitas layanan dan harga, serta jangka waktu hak monopoli, dan pengaturan sanksi juga penting untuk diatur, sekalipun tidak ada dana APBN yang digunakan secara langsung. 

    “Melalui klarifikasi ini, KPPU berharap informasi yang beredar dapat dipahami secara proporsional, dan tetap mendukung prinsip transparansi serta tata kelola yang baik dalam pengembangan layanan pendidikan berbasis teknologi,” tutur Deswin. (*)

  • IAEA Peringatkan Serangan ke PLTN Iran Picu Bencana Pencemaran Radioaktif

    IAEA Peringatkan Serangan ke PLTN Iran Picu Bencana Pencemaran Radioaktif

    PIKIRAN RAKYAT – Serangan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr, Iran bisa picu pencemaran radioaktif yang jauh lebih banyak dari ledakan nuklir meskipun di dalamnya tidak bisa meledak.

    Hal tersebut dikatakan langsung oleh Wakil Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Mikhail Chudakov.

    “Berdasarkan pengalaman dan akan sehat saya, tidak ada satu pun pembangkit listrik di dunia yang terlindungi dari perang. Jika Anda menembakkan rudal reaktor, Anda akan melihat pencemaran di wilayah itu. Anda tidak akan melihat ledakan,” kata Chudakov.

    Ia menegaskan insiden terkait reaktivitas nuklir telah diantisipasi oleh teknologi reaktor modern. Insiden tersebut terakhir kali terjadi di PLTN Chernobyl pada 1986.

    Menurutnya, PLTN tidak bisa meledak seperti bom nuklir, tetapi bisa rusak dan menyebarkan radiasi ke wilayah sekitar.

    “Sayangnya, akan ada lebih banyak pencemaran (radioaktif) dalam peristiwa seperti itu daripada ledakan nuklir,” ujarnya menambahkan.

    Data IAEA menunjukkan bahwa Iran saat ini memiliki sebuah reaktor tenaga nuklir di PTLN Busherh (BNPP)-unit 1 yang mulai beroperasi secara komersial pada 2013 dan menyumbang hampir 1,7 persen dari total produksi listrik nasional pada 2023.

    Diketahui, PLTN Bushehr berada di sekira 1.200 kilometer di sebelah selatan ibu kota Iran, Teheran. Pembangunannya dimulai pada 1975 oleh perusahaan Jerman, tetapi proyek itu dihentikan setelah Revolusi Iran meletus pada 1979.

    PLTN itu pun ada beberapa kali dihantam bom selama perang Iran-Irak pada 1980-1988.

    Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memberikan komentar konflik Iran-Israel dan kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat di dalamnya. Pada komentarnya ia menegaskan bahwa Teheran tetap akan menang.

    “Tuhan yang Mahakuasa pasti akan membuat rakyat Iran benar-benar menang,” ucapnya.

    Serangan Israel terjadi saat Teheran sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan tidak tengah melakukan tindakan militer yang drastis.

    Khamenei menegaskan bahwa Israel membuat kesalahan besar dengan menyerang Iran, seraya menambahkan Teheran memiliki rencana untuk pembalasan lebih lanjut.***

  • Ekosistem Lagu Anak Indonesia Perlu Diperkuat

    Ekosistem Lagu Anak Indonesia Perlu Diperkuat

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa ekosistem lagu anak Indonesia perlu diperkuat. Hal ini sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang anak melalui karya-karya bermuatan nilai positif dan edukatif.

    Ia mengatakan, selama ini Kementerian Budaya memiliki program Kita Cinta Lagu Anak Indonesia (KILA), sebagai komitmen dalam memperkuat ekosistem lagu anak di Indonesia. Pada tahun ini, ajang pembuatan lagu anak itu kembali dilaksanakan. 

    Menurutnya, penyelenggaraan KILA secara konsisten melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap pengembangan lagu anak. “Para pencipta lagu, pembuat aransemen, guru-guru, dan anak-anak Indonesia bergabung dalam KILA, baik sebagai peserta lomba maupun penikmat karya-karya lagu anak Indonesia,” kata Fadli Zon di Jakarta pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Menurutnya, tidak hanya mencetak nama-nama baru dalam dunia penciptaan lagu anak, KILA juga berupaya memperkaya koleksi lagu anak Indonesia. Variasi tema dan jenis musik yang dihasilkan dari tiap penyelenggaraan Kila diklaimnya terus bertambah dari tahun ke tahun. 

    “Selain itu, kegiatan ini juga melahirkan sejumlah penyanyi anak berbakat berusia 5 hingga 13 tahun, yang kini menjadi bagian penting dalam ekosistem kreatif musik anak nasional,” tuturnya. 

    Menurut Fadli, dalam program KILA tahun 2025 ini akan terdapat kekhususan, yaitu pemanfaatan lagu-lagu pemenang lomba cipta lagu anak tahun-tahun sebelumnya sebagai lagu wajib dalam lomba menyanyi. Lagu-lagu tersebut juga akan disosialisasikan lebih luas dalam bentuk pentas drama musikal anak-anak Indonesia yang akan digelar sebagai puncak kegiatan KILA 2025.

    Lomba KILA 2025 dibuka sejak 1 Juni hingga 20 Juli 2025, dan akan dilanjutkan dengan proses seleksi serta audisi, hingga pengumuman pemenang pada Agustus 2025 di Jakarta, bersamaan dengan pentas drama musikal yang menjadi puncak kegiatan.

    Seluruh karya pemenang lomba cipta lagu anak KILA dan informasi syarat serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi kila.kemenbud.go.id atau akun media sosial Instagram @pusbangfilm. Menurut Fadli, lagu anak KILA dapat dimanfaatkan oleh para guru dan masyarakat sebagai bahan pembelajaran dan hiburan anak. 

    Fadli mengatakan, tahun 2025 merupakan tahun ke-6 penyelenggaraan KILA. Selama ini, program tersebut telah  membentuk dan memperluas jaringan serta database pencipta dan pemerhati lagu anak dari berbagai daerah di Indonesia. Selain dari jumlah pencipta lagu anak yang bertambah dengan nama baru setiap tahunnya, program ini juga menambah jumlah koleksi lagu anak yang dihasilkan dari setiap kegiatan.

    “Karya-karya dari KILA sarat pesan tentang sikap tenggang rasa, toleransi, saling menghargai, cinta terhadap tanah air, di mana hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mencegah tindak kekerasan di lingkungan anak-anak, tindakan bullying dan karena itu kami berharap karya-karya lagu dari program KILA dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya orang tua dan tenaga pengajar agar dapat dimanfaatkan di sekolah maupun di rumah,” ujarnya.*”*

     

  • KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Eks Menag Yaqut dan Saiful Dasuki Pernah Dilaporkan

    KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Eks Menag Yaqut dan Saiful Dasuki Pernah Dilaporkan

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus tersebut kini berada di tahap penyelidikan (lidik) setelah sebelumnya muncul laporan dari masyarakat.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjawab singkat namun tegas ketika dikonfirmasi soal kebenaran kabar bahwa KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi haji.

    “Ya benar (KPK mengusut dugaan korupsi kuota haji),” kata Asep kepada wartawan, Kamis, 19 Juni 2025.

    Saat ditanya status penanganan kasus tersebut, Asep mengonfirmasi bahwa perkara tengah ditangani di tahap penyelidikan.

    “Kayaknya masih lidik,” tutur Asep.

    Yaqut dan Saiful Sempat Dilaporkan ke KPK

    Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas dan Saiful Rahmat Dasuki saat masih menjabat menteri agama serta wakil menteri agama pernah dilaporkan ke KPK oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024 lalu. Keduanya dituding terlibat dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

    KPK menjelaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Laporan harus melalui telaah administratif sebelum masuk ke tahap penyelidikan lebih lanjut.

    Jika laporan dinilai telah memenuhi kelengkapan, KPK akan menindaklanjuti dengan ekspos atau gelar perkara untuk menentukan langkah berikutnya. Namun bila masih ada kekurangan, pelapor akan diminta melengkapinya.***

  • Bukan Tenaga Ahli, KPK Klarifikasi Status Reyhan Saksi Sidang Judi Online

    Bukan Tenaga Ahli, KPK Klarifikasi Status Reyhan Saksi Sidang Judi Online

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi terkait status Reyhan, sosok yang mengaku sebagai tenaga ahli lembaga antirasuah dalam sidang lanjutan kasus perlindungan situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 18 Juni 2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, Reyhan bukan pegawai ataupun tenaga ahli di KPK. Ia hanya pernah terlibat sebagai narasumber dalam proyek yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi.

    “Klarifikasi. Kami sampaikan bahwa Saudara Reyhan bukan pegawai KPK, namun yang bersangkutan memang pernah menjadi narasumber di KPK, khususnya terkait dengan pengelolaan data dan informasi,” kata Budi kepada wartawan di gedung KPK, Kamis, 19 Juni 2025.

    Budi menjelaskan, status Reyhan sebagai narasumber bersifat terbatas, tidak memiliki keterikatan waktu kerja penuh seperti pegawai internal KPK.

    “Jenis pekerjaannya adalah dukungan dan tentu tidak intens 1×8 jam sehari dan tidak dalam waktu durasi yang lama. Karena kalau untuk narasumber itu kita perlukan, kita panggil, kita undang ketika dibutuhkan,” tutur Budi.

    “Sehingga jenis pekerjanya hanya tertentu beberapa jam saja begitu untuk mengerjakan proyek, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang dibutuhkan dari keahlian yang bersangkutan,” ucapnya menambahkan.

    Tidak Ada Ikatan dengan KPK

    Lebih lanjut, Budi menyatakan status Reyhan sebagai narasumber juga memungkinkan yang bersangkutan untuk menjalankan proyek lain di luar KPK.

    “Berlaku lazim ketika misalnya sebuah kementerian lembaga mengundang narasumber tentu juga tidak mengatur yang lain. Artinya seorang narasumber, freelancer itu juga kemungkinan juga bisa mengerjakan proyek-proyek lainnya,” kata Budi.

    Inspektorat KPK Dalami Dugaan Pelanggaran

    Meski demikian, Budi memastikan Inspektorat KPK akan mendalami informasi ini untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan lembaga.

    “KPK pastikan, inspektorat akan mendalami informasi ini, apakah ada dugaan pelanggaran yang terkait dengan KPK,” ujarnya.

    Sebelumnya, Reyhan menyebut dirinya sebagai tenaga ahli KPK saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan perlindungan situs judi online oleh Kominfo. Dalam persidangan, ia mengaku sebagai pengembang alat digital bernama Clandestine, yang digunakan untuk melakukan penelusuran otomatis terhadap tautan situs judi online.***