Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menarik perhatian karena melontarkan kata ‘ndasmu’ kala berpidato pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Gerindra di Sentul City International Convention Center.

    Di atas podium, dengan mikrofon warna emas, Ketua umum Gerindra yang mengenakan pakaian serba putih dan peci hitam itu berbicara panjang lebar soal keputusan maupun kebijakan pemerintahannya yang kerap dikritik oleh pengamat, akademisi, maupun publik.

    “Kita (partai koalisi pemerintah) harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Tetapi, kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” ucap Prabowo Subianto, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia kemudian menyinggung soal keberhasilannya dan tentu saja Gerindra menjadi pemenang Pilpres 2024 tak lepas dari dukungan Jokowi. Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah.

    Setelahnya, mantan jenderal kopassus itu mulai menyinggung tiga hal yang membuatnya tampak kesal, sehingga terlontar kata-kata “ndasmu” yang berarti “kepalamu” dalam bahasa Indonesia.

    3 ‘Ndasmu’ Versi Prabowo

    Makan Bergizi Gratis

    Program prioritas ini adalah salah satu kampanye Prabowo-Gibran kala masih kampanye Pilpres 2024. Prabowo Subianto sesumbar bahwa makan bergizi gratis bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia.

    Untuk mewujudkan janji politiknya, Badan Gizi Nasional dibentuk dan dimulai perdana pada 6 Januari 2025. Kendati, sejak ide ini muncul banyak dikritik sejumlah orang karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan hanya menggerogoti anggaran negara.

    “Badan Gizi Nasional di luar dugaan orang, tapi ada yang nyinyir mana bisa kasih makan?” ucap Prabowo Subianto dengan mimik bibir sedikit maju percis ketika debat pilpres melawan Anies Baswedan dulu.

    Dia membuat klaim, makan bergizi gratis sudah menyasar setidaknya 770.000 anak hingga pertengahan Februari dan pada akhir bulan menyentuh angka satu juta. Dia pun berharap pada akhir Juli bisa mencapai enam juta orang.

    “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa, negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan saya bilang ndasmu,” ujar Prabowo Subianto berbisik dan disambut tawa.

    Kabinet Gemuk

    Lagi-lagi, Prabowo Subianto tampak tak senang ada orang yang mengkritik kabinet Merah Putih dengan sebutan kabinet gemuk. Kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto diketahui berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus.

    “Ada orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar… ndasmu,” ucapnya dengan mimik bibir sedikit maju.

    Prabowo Subianto lantas membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang penduduknya tidak sampai dua juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Baginya, adalah wajar kabinetnya besar karena setara dengan Uni Eropa.

    “Kita seluas Eropa, punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, panglima… Enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya,” ujarnya.

    Cawe-Cawe Jokowi

    Tuduhan cawe-cawe Jokowi tersebut menyeruak gara-gara Prabowo Subianto kerap bertemu dengan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir. Sejak dilantik, tercatat mereka sudah bertemu tiga kali.

    Pertemuan perdana Prabowo dan Jokowi usai pelantikan presiden 3 November 2024. Kala itu, Prabowo yang menyambangi Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Usai bertemu di kediaman Jokowi, kemudian keduanya ke Angkringan Omah Semar di Colomadu, dekat Kota Solo.

    Prabowo dan Jokowi kembali bertemu pada 6 Desember 2024 lalu. Kali ini Jokowi yang menemui Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Tak cuma itu saja, sejumlah menteri kabinet Merah Putih sering datang ke rumahnya Jokowi.

    “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” kata Prabowo Subianto berbisik yang dihujani tawa.

    “Kemarin itu kita berhasil menang karena dukungan dari Presiden ke-7, Presiden ke-6, dukungan Gus Dur, dari langit. Kok enggak bisa kalah kita itu,” tuturnya menambahkan.

    Militer yang Berusaha Merakyat

    Pakar Komunikasi Politik dari Unisba, Prof Septiawan Santana Kurnia menilai kata ndasmu yang keluar dari mulut Prabowo Subianto adalah bentuk ekspresi. Menurutnya, ndasmu merupakan sebuah ekspresi yang mungkin ingin dimunculkan oleh Prabowo Subianto sebagai seorang presiden yang memakai bahasa kultur.

    “Ini kan bahasa rakyat, ndasmu, dipakai oleh seorang kepala negara di dalam komunikasi di elite pemerintahan. Artinya apa? Jadi penggunaan bahasa rakyat untuk sebuah pencitraan seorang kepala negara yang merakyat,” katanya saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 18 Februari 2025.

    Meski begitu, Septiawan Santana Kurnia pun tak menampik penggunaan kata ndasmu tersebut bisa memiliki berbagai arti. Termasuk, bisa dilihat sebagai aksi kekanak-kanakan Prabowo Subianto dalam menyikapi kritik, hingga bentuk kerakyat-rakyatan sebagai presiden.

    “Tapi juga bisa menjadi tanda kutip lain semacam sebuah pernyataan non verbal bahwa ada tingkat emosi yang sudah sedemikian rupa yang harus dilempar, yang harus disampaikan, dan harus jadi perhatian,” ujarnya.

    Bahkan, Septiawan Santana Kurnia menyoroti, tidak hanya kata ndasmu yang dilontarkan Prabowo Subianto. Sempat ada juga kalimat ‘b*j*ng*n tl*l’ yang diucapkannya.

    “Itu hanya sebuah ekspresi yang disampaikan dari warna politik Prabowo yang memang latar belakangnya kan militer. Lalu mencoba berubah menjadi gemoy, dan sekarang memakai bahasa kultur kerakyatan gitu loh. Pilihannya adalah ndasmu,” tuturnya.

    Sikap Kekanakan Prabowo

    Sementara itu, Peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Teuku Harza Mauludi mengatakan bahwa respons warganet yang menyebut Presiden Prabowo kekanak-kanakan setelah melontarkan kata-kata “ndasmu” kala menanggapi kritikan publik ada benarnya. Meski hal itu diucapkan Prabowo Subianto di acara partai dan di depan seluruh kadernya, tetap saja tidak ideal.

    Menurutnya, Prabowo Subianto harus lebih bijak menyampaikan pernyataan sebagai pejabat publik. Sebab, kritikan tidak melulu ditujukan untuk menyerang.

    “Memang wajar saja (respon warganet), karena sikap ketidakdewasaan politik ketika dia (Prabowo) menggunakan kata-kata seperti ndasmu,” ucap Teuku Harza Mauludi.

    “Dan pejabat-pejabat publik ini selera humornya juga harus dievaluasi ya, karena kita juga lihat ketika Prabowo bercanda seperti itu banyak menteri tertawa. Ini kan enggak mencerminkan pemimpin,” tuturnya menambahkan.

    Menurut pengamatan Teuku Harza Mauludi, ada beberapa hal yang membuat Prabowo terkesan resisten menanggapi kritikan. Pertama, karena selama ini, terutama di lingkaran partai, dia tidak terbiasa menerima kritikan secara terbuka.

    Akibatnya, ketika menduduki jabatan sebagai presiden, Prabowo Subianto seperti menganggap hal tersebut termasuk orang yang mengkritiknya adalah musuh.

    “Dia punya semacam pandangan bahwa demokrasi (kritik terbuka) seolah-olah musuh. Padahal kan enggak seperti itu,” ujar Teuku Harza Mauludi.

    “Dalam demokrasi, partisipasi publik salah satu yang paling penting. Ketika rakyat ikut mengkritik, justru pemerintahan Prabowo merasa kritik yang berbasis dendam atau kebencian,” katanya menambahkan.

    Kedua, karena adanya dukungan yang sangat besar dari partai politik, termasuk mantan Presiden Jokowi. Ditambah lagi, hasil survei soal kepuasan publik pada seratus hari pemerintahan.

    Teuku Harza Mauludi menduga, semua hal itu membuat Prabowo Subianto merasa sedang di atas angin. Sehingga, bisa bebas mengekspresikan dirinya dan diterjemahkan lewat perkataan berbalut candaan.

    “Jadi dalam konteks itu Prabowo merasa dia bisa melakukan apa saja yang dia mau dengan mulus… ibaratnya dia melakukan perubahan ekstrem pun baik-baik saja karena dukungan dari parlemen,” tuturnya.

    “Sehingga ketika ada kritik dari masyarakat, akademisi, dia merasa tidak relevan,” ucap Teuku Harza Mauludi menambahkan.

    Padahal menurutnya, kalau bicara soal kabinet gemuk, sangat valid untuk dikritik sebab ada kecenderungan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Dia berkata tidak bisa membandingkan Indonesia dengan Timor Leste karena jumlah penduduknya tidak sama.

    Kalau mau, Prabowo Subianto harus berkaca pada China atau Amerika Serikat. China yang punya penduduk 1,4 miliar saja memiliki 26 kementerian ditambah lima lembaga setingkat kementerian.

    Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 345 juta jiwa mempunyai 15 kementerian. Adapun Rusia yang penduduknya menyentuh angka 144 juta jiwa, memiliki 21 kementerian.

    “Brazil juga penduduknya enggak jauh beda dengan Indonesia tapi enggak sampai dari 25 kementeriannya. Prabowo harus adil ya dalam menyikapi kritik, kalau memang kritik itu ada benarnya jangan dikatakan sebagai dendam,” kata Teuku Harza Mauludi.

    Kritikan soal makan bergizi gratis dan adanya cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo, juga dianggap sahih. Kedekatannya dengan Jokowi serta partai politik lain dikhawatirkan menjadi jalan untuk terjadinya kartel politik.

    Keras dan Pemarah

    Pakar komunikasi politik LSPR, Lely Arrianie sepemikiran dengan Teuku Harza Mauludi.  Dia menilai, gestur Prabowo Subianto yang cenderung “keras dan pemarah” sudah kelihatan sejak mencalonkan diri sebagai presiden atau tepatnya 2014.

    Kala debat capres-cawapres berlangsung, politikus yang juga pengusaha ini selalu menunjukkan sisi emosionalnya. Namun masalahnya, sebagai pejabat publik semestinya Presiden Prabowo menyadari bahwa dia maupun pemerintahannya tidak akan lepas dari perhatian publik. Sehingga, kritikan harus diterima.

    “Toh memang kabinet gemuk ini kontraproduktif di tengah kebijakan efisien. Harusnya dia menjadi role model menunjukkan itu, bikin kabinet yang ramping. Jadi kenapa harus marah dengan mengeluarkan kata tidak pantas seperti itu?” kata Lely Arrianie.

    Dia pun memperingatkan kalau kritikan publik terus menerus dibalas dengan ungkapan yang tidak pantas, maka “elektabilitas Prabowo akan terdegradasi pelan-pelan.” Lebih jauh lagi, pencalonan yang digadang-gadang untuk periode kedua pada 2029 bakal kandas.

    “Kerja baru dimulai loh… belum kelihatan kerja kepada rakyat dari janji-janji kampanyenya,” ucap Lely Arrianie.

    Itu mengapa, Lely Arrianie dan Teuku Harza Mauludi menyarankan Prabowo Subianto agar mengubah gaya komunikasi politiknya.

    “Saya lihat Prabowo hanya akan sadar sikap dia kurang etis atau kurang ksatria ketika direspons publik dengan penurunan approval ratingnya,” kata Teuku Harza Mauludi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cristiano Ronaldo ke Kupang, Polda NTT Tunggu Surat Permohonan Pengamanan

    Cristiano Ronaldo ke Kupang, Polda NTT Tunggu Surat Permohonan Pengamanan

    PIKIRAN RAKYAT – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima surat permohonan dari Yayasan Graha Kasih Indonesia terkait permintaan pengamanan untuk menyambut kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang, NTT, dalam rangka kegiatan misi kemanusiaan.

    “Kami belum terima surat permintaan untuk pengamanan kedatangan Ronaldo,” ucap Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra.

    Polda NTT menyampaikan hal ini sehubungan dengan persiapan pengamanan menjelang kedatangan megabintang sepak bola Ronaldo ke Kupang. Ia dijadwalkan akan tiba pada Rabu 19 Februari 2025 untuk menjalani misi kemanusiaan.

    Henry menyampaikan bahwa hingga saat ini, pihaknya baru menerima surat dari Pemerintah Provinsi NTT yang berkaitan dengan rapat koordinasi mengenai rencana kedatangan Ronaldo yang merupakan mantan pemain Manchester United ke Kupang.

    Henry juga menambahkan bahwa Polda NTT siap melakukan pengamanan jika informasi mengenai kedatangan Ronaldo ke Kupang terbukti benar.

    “Yang pasti Polda NTT siap mengamankan kunjungan Ronaldo ke Kupang,” ujarnya dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 18 Februari 2025.

    Henry menyampaikan bahwa rincian terkait pengamanan kunjungan Ronaldo akan disampaikan setelah rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi NTT, TNI, Polri, PSSI, KONI, dan yayasan penyelenggara.

    Sementara itu, Dr. Susy Maria Katipana, Pimpinan Yayasan Graha Kasih Indonesia, memastikan bahwa Ronaldo dipastikan akan tiba di Kupang.

    “Saya sudah koordinasi dengan aktris AS yang menemani Ronaldo yakni Ceto de Pablo bahwa jam 7 waktu Los Angeles (di Indonesia 10.00 WIB) Ronaldo tiba di LA setelah terbang dari Arab Saudi. Nanti keberangkatannya tergantung Ronaldo, apakah mau istirahat terlebih dahulu atau langsung,” kata Susy.

    Sebelum melanjutkan perjalanan ke NTT, Ronaldo bersama rombongan yang terdiri dari sembilan orang, termasuk Ceto de Pablo, melakukan transit di LA. Kunjungan ke Indonesia ini bertujuan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan sosial.

    Mengingat jadwal kegiatan Ronaldo yang padat, kemungkinan kedatangannya di Kupang akan mengalami sedikit penundaan. Ia bisa saja baru tiba di Kupang pada Jumat, 21 Februari 2025. Sebelumnya, Sekretaris PSSI NTT, Abdul Muis, pada Senin 17 Februari 2025 menyampaikan bahwa dijadwalkan akan mengunjungi NTT, tepatnya di Kupang, pada hari ini.

    Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, telah mengonfirmasi bahwa kedatangan Ronaldo di Kupang mengalami penundaan sehari. Awalnya dijadwalkan tiba pada hari ini, namun kini diundur menjadi Rabu, 19 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banyak yang Terkejut dengan Danantara, Mereka Pikir Indonesia Negara Miskin

    Banyak yang Terkejut dengan Danantara, Mereka Pikir Indonesia Negara Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi sejumlah reaksi atas pengumuman rencana disahkannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi sejumlah reaksi atas pengumuman rencana disahkannya.

    Pertama-tama, ia mengatakan bahwa pembentukan BPI Danantara bakal membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan.

    Menurut dia, lembaga pengelola aset negara tersebut adalah pilihan strategis pemerintah, apabila mempertimbangkan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha.

    Hal ini diucapkan Luhut saat ditemui usai acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, bisa kita lihat dengan jelas,” kata dia.

    Luhut menyampaikan, sudah banyak negara yang bersedia melakukan joint venture bersama BPI Danantara jika badan sudah diresmikan oleh pemerintah.

    Satu di antaranya, yakni Abu Dhabi dengan maksud ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya kira sangat banyak. paling tidak yang saya tahu dengan Abu Dhabi,” ujar eks Menko Marinves ini.

    Lebih lanjut ia mengakui adanya keterkejutan banyak pihak atas rencana peluncuran Danantara. Pasalnya, aset yang dikelola oleh badan ini memiliki nilai yang besar. Luhut menekankan, RI punya kapasitas secara finansial.

    “Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin,” kata Luhut.

    7 BUMN yang Dikelola Danantara

    BPI Danantara, yang merupakan singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, adalah lembaga yang fokus pada investasi dan pengelolaan aset.

    Perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor dan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi serta inovasi di Indonesia.

    BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar yang memiliki pengaruh besar di beberapa sektor, antara lain:

    Sektor Perbankan: Bank Mandiri Sektor Perbankan: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sektor Perbankan: Bank Nasional Indonesia (BNI) Sektor Energi: Pertamina Sektor Energi: PLN Sektor Telekomunikasi: Telkom Sektor Pertambangan: MIND ID

    BPI Danantara diperkirakan akan mengelola aset senilai sekitar 900 juta dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun.

    “Kami juga siap mengembangkan Danantara Indonesia, sumber kekayaan baru. Berdasarkan evaluasi awal, asetnya mencapai 900 juta dolar,” kata Prabowo Subianto, dalam sambutan virtualnya di World Government Summit, pada Kamis, 13 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • UU Minerba Disahkan, Ormas Agama dan UMKM Bisa Kelola Tambang

    UU Minerba Disahkan, Ormas Agama dan UMKM Bisa Kelola Tambang

    PIKIRAN RAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan menjadi UU.

    Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. Rapat Paripurna Pengesahan RUU Minerba Menjadi UU dihadiri 311 dari 579 anggota DPR.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, UU Mineral dan Batu Bara memungkinkan badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) mengelola lahan batu bara di luar lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).”Dengan undang-undang ini maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B,” ujarnya.

    Sebelumnya, lahan tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan terbatas pada lahan eks PKP2B, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

    Apabila mengacu pada PP tersebut, badan usaha ormas keagamaan hanya bisa menggarap enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B, yaitu keenam WIUPK yang sebelumnya dipersiapkan untuk ormas keagamaan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU) dan PT Kideco Jaya Agung.

    Namun, dengan disetujuinya RUU Minerba untuk menjadi undang-undang, kini lahan tambang yang dapat dikelola oleh ormas.

    “Senang sekali jika organisasi keagamaan kami libatkan. Bagi yang mau, ya. Bagi yang butuh. Kalau nggak mau, nggak butuh, ya jangan. Tidak semua organisasi keagamaan membutuhkan,” kata Bahlil.

    Selain ormas keagamaan, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga dimungkinkan untuk mengelola lahan batu bara di luar eks-PKP2B. “Oh, iya (sama dengan ormas agama),” kata Bahlil ketika ditanya mengenai lahan yang diberikan untuk UKM.

    Dari sejumlah poin revisi dalam RUU tersebut di antaranya, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas.

    Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

    DPR dan pemerintah pun sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Kemudian, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba. Pemberian izin itu pun sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan, perguruan tinggi batal memperoleh konsesi tambang. Meski demikian, dia menyebut bahwa kampus kampus akan berperan sebagai penerima manfaat. Dia menegaskan keputusan ini disepakati oleh pemerintah serta DPR.

    “Terhadap usulan dari DPR RI, yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” kata Supratman.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kementerian Keuangan Klarifikasi Isu Pertemuan Sri Mulyani dengan Cristiano Ronaldo

    Kementerian Keuangan Klarifikasi Isu Pertemuan Sri Mulyani dengan Cristiano Ronaldo

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Keuangan membantah kabar mengenai pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan pemain sepak bola, Cristiano Ronaldo. Mantan pemain Real Madrid itu dijadwalkan melakukan kunjungan kemanusiaan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    “Sehubungan dengan beredarnya kabar mengenai rencana pertemuan Menteri Keuangan dengan Cristiano Ronaldo, dengan ini disampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar,” ucap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro.

    Sebelumnya, beredar sebuah dokumen yang mengungkapkan rincian jadwal pertemuan antara Menteri Keuangan RI dan pesepak bola internasional tersebut. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Ronaldo ke Kupang.

    Sri Mulyani dikabarkan berencana mengadakan makan malam serta acara amal bersama dengan Ronaldo. Namun, Deni menegaskan bahwa baik Menteri Keuangan maupun Kementerian Keuangan tidak pernah merencanakan, mengundang, mengagendakan, atau menetapkan jadwal untuk pertemuan tersebut.

    Melalui kunjungannya ke Kupang, Ronaldo ingin menunjukkan kepedulian terhadap penderita kanker dan memberikan semangat bagi mereka. Penyerang Al-Nassr itu dikabarkan akan terbang menggunakan jet pribadinya setelah tiba di Jakarta.

    Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, telah mengonfirmasi kabar mengenai kedatangan megabintang sepak bola Portugal tersebut.

    “Nanti bersama dengan Yayasan Graha Kasih Indonesia membantu penderita-penderita kanker di Kupang,” kata Andriko dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 18 Februari 2025.

    Dia menyampaikan harapan agar jiwa sosial Ronaldo dapat menginspirasi anak-anak di NTT. Selain itu, kedatangannya di dunia sepak bola diharapkan bisa memberikan semangat baru bagi perkembangan olahraga ini di NTT.

    Diharapkan kunjungan Ronaldo dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTT dan memperkenalkan keindahan alam serta budaya setempat kepada dunia. Bandara Soekarno-Hatta telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Ronaldo.

    Sebanyak 100 personel keamanan telah disiagakan. Kepala Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Komisaris Besar Polisi Ronald Sipayung, mengungkapkan bahwa personel pengamanan telah diterjunkan untuk mendukung kelancaran perjalanan Ronaldo yang sedang menjalani misi kemanusiaan di Kupang.

    Meskipun belum pasti mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pihak kepolisian tetap bersiap dengan protokol keamanan khusus untuk menyambut kedatangan Ronaldo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ibu Hamil Dapat Bantuan PKH 2025 Berapa? Catat Jadwal Pencairannya

    Ibu Hamil Dapat Bantuan PKH 2025 Berapa? Catat Jadwal Pencairannya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah akan menyalurkan kembali bantuan Program keluarga Harapan atau PKH pada tahun 2025 ini bagi keluarga miskin dan rentan, termasuk bagi ibu hamil.

    Terkait jadwal pencairan, PKH untuk ibu hamil kemungkinan akan disalurkan dalam tahapan dan waktu yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Sementara itu, cek penerima PKH untuk ibu hamil bisa dilakukan secara online. Caranya bisa melalui situs resmi yang telah disediakan.

    Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025

    Pencairan bansos PKH dibagi menjadi empat tahap:

    Tahap 1: Januari, Februari, Maret

    Tahap 2: April, Mei, Juni

    Tahap 3: Juli, Agustus, September

    Tahap 4: Oktober, November, Desember

    Besaran Bantuan yang Diterima

    Besaran bantuan PKH yang diterima berbeda-beda, tergantung kategorinya:

    Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3 juta per tahun) Anak usia dini: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3 juta per tahun) Anak sekolah SD: Rp 225.000 per 3 bulan (Rp 900.000 per tahun) Anak sekolah SMP: Rp 375.000 per 3 bulan (Rp 1,5 juta per tahun) Anak sekolah SMA: Rp 500.000 per 3 bulan (Rp 2 juta per tahun) Lanjut usia: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2,4 juta per tahun) Penyandang disabilitas: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2,4 juta per tahun) Cara Cek Bansos PKH 2025

    Untuk mengecek apakah kamu terdaftar sebagai penerima bansos PKH, kamu bisa melakukannya dengan cara berikut:

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) Masukkan nama lengkap sesuai KTP Ketik kode captcha yang muncul Klik “Cari Data” Sistem akan mencari nama penerima berdasarkan data yang kamu masukkan.

    Demikian informasi soal pencairan bansos PKH untuk ibu hamil. Pastikan untuk selalu update informasi terbaru.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rakyat Sering Kali Salah Paham Maksud Pemerintah, Khususnya Prabowo

    Rakyat Sering Kali Salah Paham Maksud Pemerintah, Khususnya Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi gencarnya kritik dan sikap kontra masyarakat pada pemerintahan RI belakangan ini. Ia menegaskan rakyat hanya sering salah paham terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. Ahmad Muzani mengungkapkan, 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih kerap disalahartikan oleh publik.

    Muzani menekankan bahwa semua kritik hingga aksi turun ke jalan para mahasiswa dengan tajuk ‘Indonesia Gelap’, hanyalah buntut dari kekagetan akan kebijakan awal-awal Prabowo. Hal itu diwajarkan Muzani.

    “Kekagetan itu sering menyebabkan respons yang kontraproduktif, bahkan sering kali salah memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo. Ini yang menyebabkan banyak kesalahpahaman,” ujar dia.

    Dia lantas melanjutkan, kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk kebaikan jangka panjang bagi rakyat meski saat ini belum terlihat demikian.

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat.

    “Sebagai respons, kami mendengar dan memperhatikan, tetapi pemerintah tetap berpegang pada rencana awal yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, yang telah diketahui oleh jutaan orang. Rencana tersebut memang ditujukan untuk masa depan Indonesia, termasuk untuk kita semua,” katanya.

    Sebelumnya, dalam pernyataan serupa, ia mengatakan bahwa kekagetan tersebut bukan hanya milik rakyat, melainkan muncul juga di antara pihak internal birokrasi.

    Ia mencontohkan dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/Lembaga, yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” kata Muzani.

    “Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” ujar dia menegaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Tegaskan Hasto Kristiyanto Diperiksa Kamis Pekan Ini, Praperadilan Tidak Bisa Jadi Alasan Mangkir

    KPK Tegaskan Hasto Kristiyanto Diperiksa Kamis Pekan Ini, Praperadilan Tidak Bisa Jadi Alasan Mangkir

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika memastikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan diperiksa pada Kamis, 20 Februari 2025. Hasto akan dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

    Tessa memastikan surat panggilan sudah dikirim kepada Hasto. Sebelumnya, Hasto mangkir dari agenda pemeriksaan pada Senin, 17 Februari 2025. Dia tidak mau hadir di kantor KPK dengan alasan sedang mengajukan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    “Sudah (surat panggilan dikirim ke Hasto). Kamis (pemeriksaan),” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa, 18 Februari 2025.

    KPK Sebut Praperadilan Tidak Bisa Jadi Alasan Mangkir

    Sebelumnya, Tessa menegaskan proses praperadilan berbeda dengan tindakan penyidikan yang dilakukan KPK. Oleh karena itu, praperadilan bukan alasan yang patut dan wajar bagi Hasto untuk tidak menghadiri agenda pemeriksaan sebagai tersangka.

    “Proses praperadilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, di Kepolisian maupun di Kejaksaan,” ucap Tessa.

    Senada dengan Tessa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga menyatakan, adanya permohonan praperadilan tidak bisa menghalangi pemeriksaan terhadap Hasto. Kecuali hakim memerintahkan KPK untuk menunda pemeriksaan hingga ada putusan final.

    “Kalau menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan,” kata Johanis Tanak dalam keterangannya, Senin, 17 Februari 2025.

    Tanak menuturkan, sebagai warga negara yang baik, Hasto Kristiyanto seharusnya hadir memenuhi panggilan penyidik. Menurutnya, jika tidak ada panggilan pemeriksaan selama proses praperadilan bukan berarti upaya hukum yang ditempuh Hasto menghalangi proses penyidikan di KPK.

    “Kalaupun penyidik tidak memanggil dan memeriksa, itu semata-mata untuk menghormati jalannya proses sidang prapid saja agar dapat berjalan lancar,” ucap Tanak.

    Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK batal memeriksa Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan pada Senin, 17 Februari 2025.

    “Benar Saudara HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin, 17 Februari 2025.

    Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mengakui kliennya sudah menerima surat panggilan dari KPK. Namun, dia mengirim surat ke KPK untuk meminta pemeriksaan Hasto ditunda lantaran sedang mengajukan praperadilan kedua.

    “Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin, tapi kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan,” kata Ronny.

    Ronny menjelaskan, pengajuan praperadilan tersebut dilakukan sebagai respon atas permohonan sebelumnya yang diputus tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    “Kami nilai harus mengajukan dua permohonan praperadilan bukan digabungkan dalam satu permohonan praperadilan,” tuturnya.

    Menurut Ronny, upaya pengajuan praperadilan kedua ini bertujuan agar hakim dapat memeriksa pokok perkara yang belum tersentuh dalam putusan sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto menyatakan gugatan praperadilan Hasto tidak dapat diterima.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Djuyamto di PN Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025.

    Djuyamto menyebut permohonan praperadilan yang diajukan Hasto melalui kuasa hukum kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sah.

    “Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Djuyamto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pelajar Akui Disuruh Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, Polresta Jayapura Kota Ungkap Pihak Terduga

    Pelajar Akui Disuruh Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, Polresta Jayapura Kota Ungkap Pihak Terduga

    PIKIRAN RAKYAT – Terdapat suruhan dalam Aksi demo penolakan program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan sejumlah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura merupakan suruhan atau perintah. Demikian disampaikan Kapolresta Kombes Pol Victor Dean.

    Diungkap Victor Dean, hal tersebut diketahui setelah pihaknya menemui para pelajar SMA tersebut. Dari hasil pemeriksaan aksi tersebut diduga ada keterlibatan Kelompok Komitmen Nasional Papua Barat (KNPB) yang berkeinginan memisahkan diri dari NKRI dan mengganggu kamtibmas masyarakat setempat.

    “Mereka mengakui aksi (demo) yang dilakukan adalah perintah atau disuruh untuk melakukan, jadi jelas ditunggangi,” kata Kapolrestas Jayapura Kota kepada awak media pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Lebih lanjut, dirinya mengingatkan kepada pihak-pihak yang ingin mengganggu keamanan dan ketertiban untuk tidak melakukannya. Ia justru mengajak mereka untuk menjalin komunikasi yang baik bila terdapat hal yang ingin disampaikan.

    “Saya tidak menutup diri selama dalam konteks menyampaikan aspirasi, (karena) itu hak asasi kita semua,” ucap dia, sebagaimana mengutip dari video Antara.

    Sementara mengenai dugaan yang mengarah ke KNPB dalam menunggangi aksi demonstrasi pelajar SMA menolak Makan Bergizi Gratis ia berujar, “Sudah jelas ya dari dengan caranya dan segala macam itu karakter dari KNPB.”

    Muncul Isu Kepolisian Lakukan Tindakan Kekerasan

    Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor Dean Mackbon akan lakukan pemeriksaan terhadap personil usai muncul adanya tindakan kekerasan dalam aksi demonstrasi penolakan Makan Bergizi Gratis oleh pelajar SMA.

    Kapolresta Jayapura Kota menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap personil yang terjun di lapangan ketika aksi demo terjadi. Bila apa yang sudah dilakukan sudah sesuai SOP, lanjutnya, maka akan dilakukan pendalaman melalui pemeriksaan.

    “Jadi, anggota kami juga diperiksa, bagaimana kejadian di lapangan saat itu, terlebih mengenai SOP yang dilakukan. Untuk itu dilanjutkan dengan pemeriksaan guna membenarkan atau menyajikan fakta yang terjadi sebenarnya,” ucapnya.

    Di samping itu, ungkap Victor, pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan, apakah ada unsur kesengajaan atau situasional yang menghendaki petugas mengambil tindakan tegas terukur.

    “Kita tunggu hasil pemeriksaan terhadap personel yang dilapangan saat itu, apakah tindakan yang dilakukan memiliki unsur kesengajaan ataukah situasional yang membuat petugas harus mengambil tindakan tegas terukur di TKP,” kata Victor mengakhiri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ungkap Pencurian Avtur, Pertamina Beri Apresiasi Kepada Lantamal 1 Belawan

    Ungkap Pencurian Avtur, Pertamina Beri Apresiasi Kepada Lantamal 1 Belawan

    PIKIRAN RAKYAT – Pertamina memberikan apresiasi kepada Tim Fleet One Quick Response (F1QR) TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan yang berhasil mengungkap pencurian bahan bakar avtur melalui pipa bawah laut. Pemberian apresiasi tersebut dilakukan di Executive Lounge, Grha Pertamina pada Senin, 17 Februari 2025.

    Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menyampaikan ungkapan terima kasih kepada tim Tim F1QR TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan yang bertugas karena telah menyelamatkan aset atau uang negara. “Memang ini tidaklah mudah namun jika ada kemauan pasti bisa, keberhasilan ini merupakan prestasi yang luar biasa,” ungkapnya.

    Pertamina memberikan apresiasi kepada Tim Fleet One Quick Response (F1QR) TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan yang berhasil mengungkap pencurian bahan bakar avtur melalui pipa bawah laut.

    Selain itu, Iriawan menegaskan agar kasus tersebut harus dimonitor keberlanjutnya, sampai dimana distribusinya, siapa yang menjalankan oknum-oknumnya harus dicari.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga menyampaikan bahwa akan mengaktifkan kembali taskforce khusus dalam menangani pencurian minyak ataupun hal-hal yang mengganggu kegiatan bisnis Pertamina.

    Pertamina memberikan apresiasi kepada Tim Fleet One Quick Response (F1QR) TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan yang berhasil mengungkap pencurian bahan bakar avtur melalui pipa bawah laut.

    “Kami menegaskan akan mendorong lagi taskforce khusus untuk pencegahan terhadap praktek-praktek ilegal tersebut,” ujar Simon.

    Pertamina, menurut Simon, merupakan salah satu aset nasional yang sangat strategis. Untuk itu, obyek vital nasional perlu dijaga keamanannya.

    Pertamina memberikan apresiasi kepada Tim Fleet One Quick Response (F1QR) TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan yang berhasil mengungkap pencurian bahan bakar avtur melalui pipa bawah laut.

    “Karena apabila terjadi praktek-praktek ilegal yang merugikan, tidak hanya merugikan Pertamina tetapi merugikan bangsa dan negara. Tentunya membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat,” jelas Simon.

    Pertamina berkomitmen akan terus meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait untuk menjaga keandalan dan keamanan sarana dan prasarananya sebagai upaya menjaga ketahanan energi bagi masyarakat dan mewujudkan kemandirian energi nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News