Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa alih-alih diberhentikan dan di-reshuffle, dirinya yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Ia menjelaskan, surat pengunduran diri itu bahkan telah rampung ditulis pada Selasa, 18 Februari 2025 malam.

    Surat lantas diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya baru saja ke Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendiktisaintek,” kata Satryo, di kantor Kemdiktisaintek, pada Rabu, 19 Februari 2025, dikutip dari Antara.

    Adapun, alasannya melepas jabatan itu, kata Satryo, karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia.

    “Saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujar Satryo.

    Adapun Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini dijabat oleh Brian Yuliarto. Sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro dilantik menjadi Mendiktisaintek pada 21 Oktober 2024.

    Siapa Saja yang Dilantik Hari Ini?

    Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jelang Ramadhan, Mentan Akan Segel dan Cabut Izin Usaha Pengusaha yang Ngeyel Jual Pangan di Atas HET

    Jelang Ramadhan, Mentan Akan Segel dan Cabut Izin Usaha Pengusaha yang Ngeyel Jual Pangan di Atas HET

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa jika ada pengusaha yang melakukan penjualan pangan pokok di atas ketetapan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, katanya, maka akan segera dilakukan penyegelan izin usaha.

    Andi Amran menyampaikan, jika ditemukan pengusaha yang menjual pangan pokok di atas HET, maka nantinya akan ditindak langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    Hal itu disampaikan Mentan Andi Amran dalam jumpa pers setelah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

    “Tidak boleh, pesannya, ini pesan penting, tidak boleh ada harga di atas HET. Kalau ada yang melakukan, Satgas Pangan bertindak, dan yang terjadi baru-baru ini adalah segel. Tokonya disegel,” ujar Andi Amaran, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Oleh sebab itu, Andi Amran dengan tegas memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha supaya mematuhi dan menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET.

    Dia juga mempertegas bahwa pihak pemerintah tidak main-main soal aturan tersebut, perusahaan yang melanggar nantinya akan disegel dan kemudian dibekukan izin usahanya.

    Lanjutnya, tindakan tegas tersebut dilakukan supaya masyarakat merasa tenang, terutama dalam menjalankan ibadah puasa lantaran tidak terganggu dengan harga bahan pokok yang sering kali mengalami kenaikan di saat bulan Ramadhan dan Lebaran.

    “Jangan sampai semua komoditas bahan pokok ini melebihi HET yang telah ditentukan. Karena itu tolong dari Kasatgas Pangan, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) agar HET dan operasi pasar ini dikawal dengan baik sebab ini adalah perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Seperti yang sudah diketahui, bahwa pihak pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp17.500 atau melebih HET.

    Andi Amaran kemudian berharap dengan angka sebesar itu nantinya dapat diturunkan lagi guna memenuhi harapan masyarakat Indonesia dalam penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

    Mentan pun sekali lagi mempertegas kepada para pengusaha supaya tidak bermain-main di wilayah HET. Hal itu, katanya, karena pengawasan dari Satgas Pangan sangat ketat dan tindakan yang diberikan juga sangat berat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Nilai MBG Harus Jadi Investasi Emas, Prabowo Ingatkan SPPI Dukung Programnya dengan Tepat

    Pengamat Nilai MBG Harus Jadi Investasi Emas, Prabowo Ingatkan SPPI Dukung Programnya dengan Tepat

    PIKIRAN RAKYAT – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Fitria Muslih mengatakan bahwa program Makan Siang Gratis (MBG) yang sudah dimulai sejak awal Januari 2025 ini seharusnya dijadikan sebagai investasi masa depan untuk mencapai Indonesia Emas.

    “Seharusnya, pemerintah jika ingin memposisikan MBG ini sebagai prioritas, harus dilihat sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar menempatkan MBG sebagai janji politik,” ujar Fitria melalui konferensi video daring pada Selasa, 18 Februari 2025, di Jakarta.

    Fitria meminta pemerintah untuk tidak hanya sekadar menjalankan program MBG sebagai janji politik, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan.

    Dengan dana yang tidak sedikit, Fitria mengimbau pemerintah untuk mempersiapkan program ini dengan matang demi mencapai tujuan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah indikator capaian dari program ini.

    “Program itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, Tidak hanya sekadar menghabiskan (dana), kemudian tidak jelas output-nya, indikator capaiannya seperti apa dan sebagainya,” tuturnya.

    Sebelumnya, pada World Governments Summit 2025 yang digelar Jumat, 14 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan pidatonya melalui video daring. Pada kesempatan ini, ia membahas tujuan program MBG yang ia inisiasikan.

    Prabowo mengungkapkan bahwa MBG memang tergolong ke dalam program Indonesia Emas 2045. Ia menilai program ini sebagai investasi yang signifikan untuk bangsa Indonesia di masa depan.

    “Menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang ramai, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita,” ujar Prabowo.

    Adapun berkaitan dengan keberlanjutan program MBG, Prabowo mengadakan pertemuan secara daring dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada hari ini, Rabu 19 Februari 2025.

    Prabowo memastikan pelaksanaan dan pendistribusian program MBG berjalan dengan lancar di berbagai daerah di Indonesia. Ia berdialog dengan perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Adhian Mahri dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara.

    “Untuk sampai dengan saat ini Bapak, semuanya keadaan lancar Bapak, terkendali Bapak. Dan harapan kita semua anak-anak di Asahan Bapak, untuk percepatan semua dapat menerima manfaat seperti itu Bapak,” lapor Adhian.

    Selain Adhian, perwakilan dari Kalimantan Barat, Irman turut melaporkan pelaksanaan program MBG di daerahnya. Ia menyampaikan bahwa kebersihan dalam mengimplementasikan program ini perlu ditingkatkan lagi di daerah tempat tinggalnya.

    Menanggapi hal ini, Prabowo meminta SPPI untuk meningkatkan kinerjanya demi memastikan keberhasilan program MBG dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Hal ini guna mencapai generasi emas di masa yang akan datang.

    “Saya titip benar-benar, jaga pelaksanaan yang baik. Setiap peser, setiap sen, setiap rupiah harus saudara jaga. Ini adalah untuk makanan anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, ini untuk masa depan Indonesia,” tegas Prabowo.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BNI Salurkan Pembiayaan Supply Chain untuk Mitra APP Group

    BNI Salurkan Pembiayaan Supply Chain untuk Mitra APP Group

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menandatangani Perjanjian Kerja Sama Supply Chain Financing (SCF) dengan APP Group, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung sektor bisnis dan memperkuat hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah.

    Seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Corporate Banking 1 Division Head Andrean Palonggam dengan Direktur APP Group Arman Dwiartono yang disaksikan langsung oleh Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI I Made Sukajaya, Direktur Digital Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena dan SEVP Corporate Banking Pancaran Affendi di Grha BNI Sudirman, Selasa (18/2/2025).

    Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada debitur, khususnya yang terlibat dalam rantai pasok (supply chain).

    Melalui skema SCF, bank dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk memperlancar proses produksi dan distribusi, dengan cara menyediakan modal kerja yang lebih cepat dan efisien.

    “BNI sebagai salah satu pelopor Supply Chain Financing menawarkan beberapa skema pembiayaan yang fleksibel, di antaranya Supplier Financing yang merupakan fasilitas pembiayaan invoice untuk mitra korporat dalam satu rantai pasok sebagai penjual/supplier agar tagihan piutang dagang penjual dapat dibayar pembeli lebih cepat,” ujar Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI I Made Sukajaya.

    Skema SCF BNI ini menawarkan berbagai manfaat, di antaranya kemudahan dan keamanan dalam transaksi dokumen, kepastian penerimaan pembayaran invoice yang lebih cepat, rekonsiliasi invoice yang mudah, monitoring transaksi yang real-time, pilihan pembayaran invoice yang variatif, dan integrasi seamless dengan sistem korporat atau mitra korporat.

    “Kerja sama antara APP Group dan BNI juga merupakan bentuk nyata dari komitmen BNI untuk terus bertransformasi dan berinovasi dalam memberikan solusi keuangan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas, seperti pengurangan risiko pembayaran, peningkatan daya saing, serta penguatan hubungan antara perusahaan dengan para mitra bisnis. Hal ini kami pandang sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko,” ujar Made.

    Direktur APP Group Arman Dwiartono, menyambut positif adanya kerjasama dalam pemanfaatan BNI SCF. Pihaknya berharap dengan adanya kemudahan akses pembiayaan ini dapat meningkatkan produktivitas dan membuka lebih banyak peluang peningkatan bisnis mitra APP Group.

    Penandatanganan perjanjian ini menjadi bukti komitmen bank dan debitur dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

    Dengan fasilitas SCF, diharapkan dapat terwujud hubungan yang lebih kuat antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harta Kekayaan Brian Yuliarto Mendikti Baru, Punya Tanah di 4 Daerah dan tanpa Hutang

    Harta Kekayaan Brian Yuliarto Mendikti Baru, Punya Tanah di 4 Daerah dan tanpa Hutang

    PIKIRAN RAKYAT – Brian Yuliarto kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kira-kira berapa total rincian harta kekayaan yang dia miliki?

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, Brian Yuliarto memiliki total kekayaan sebesar Rp18.640.600.000.

    Laporan kekayaan terakhir yang dia ajukan adalah pada 29 Maret 2024 untuk periode 2023, saat dia menjabat sebagai dekan di ITB. Berikut selengkapnya:

    Rincian Harta Kekayaan Brian Yuliarto

    Data Pribadi

    Nama: Brian Yuliarto Jabatan: Dekan

    Data Harta

    A. TANAH DAN BANGUNAN: Rp18.075.000.000

    1. Tanah dan Bangunan 126 m²/150 m² di Kota Bandung, Hibah Tanpa Akta: Rp1.850.000.000

    2. Tanah dan Bangunan 338 m²/338 m² di Kota Bandung, Hibah Tanpa Akta: Rp2.250.000.000

    3. Tanah dan Bangunan 153 m²/110 m² di Kota Bandung, Hasil Sendiri: Rp1.450.000.000

    4. Tanah 70 m² di Kota Bandung, Hasil Sendiri: Rp190.000.000

    5. Tanah dan Bangunan 647 m²/217 m² di Kota Bandung, Hibah Tanpa Akta: Rp7.750.000.000

    6. Tanah dan Bangunan 420 m²/110 m² di Kota Bekasi, Hibah Tanpa Akta: Rp3.500.000.000

    7. Tanah 3.560 m² di Kota Karawang, Hasil Sendiri: Rp260.000.000

    8. Tanah dan Bangunan 450 m²/200 m² di Kota Kendal, Hasil Sendiri: Rp825.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp170.000.000

    1. Mobil Honda CR-V 1.5 TC CVT CKD Tahun 2018, Hasil Sendiri: Rp170.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp235.600.000

    D. SURAT BERHARGA: –

    E. KAS DAN SETARA KAS: Rp160.000.000

    F. HARTA LAINNYA: –

    Dengan demikian, Sub Total senilai: Rp18.640.600.000. Brian tercatat tak memiliki hutang sehingga total kekayaanya di angka yang sama, yakni Rp18.6 miliar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TOK! Bank Indonesia Resmi Pertahankan BI-Rate 5,75 di Februari 2025, Ini Alasannya

    TOK! Bank Indonesia Resmi Pertahankan BI-Rate 5,75 di Februari 2025, Ini Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Februari 2025 pada 18-19 Februari 2025, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada di level 5,75 persen.

    Sedangkan untuk suku bunga deposit facility tetap berada di level 5 persen. Sementara suku bunga lending facility, BI juga memutuskan untuk tetap di level 6,5 persen.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Ketidakpastian ekonomi global

    Perry juga mengungkapkan bahwa saat ini divergensi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi.

    “Perekonomian Amerika (AS) diperkirakan tetap kuat ditopang oleh konsumsi rumah tangga seiring upah dan produktivitas yang tinggi serta perbaikan investasi,” ujar Perry, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Sedangkan ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah, hal itu diperngaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun sejalan dengan perekonomian global yang melambat dan dampak dari implementasi kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

    Imbuhnya, bahwa ekspansi ekonomi India juga tertahan yang disebabkan olhe proses konsolidasi fiskal investasi yang belum kuat.

    Lantaran hal tersebut, menurut Perry, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan naik sebesar 3.2 persen.

    Dilain sisi, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi yang dipengaruhi oleh kebijakan impor AS yang lebih cepat dan lebih luas dari perkiraan semula serta kebijkan Bank Central Amerika Serikat.

    Inflasi dan pertumbuhan ekonomi AS yang tinggi berdampak pada ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih terbatas.

    Namun kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong imbal hasil atau yield US Treasury tetap tinggi, meski sedikit mengalami penurunan akibat naiknya permintaan investor global terhadap US Treasury.

    Atas perkembangan ekonomi tersebut, membuat besarnya preferensi investor global untuk menempatkan portofolio ke AS. Meski begitu, Indeks mata uang dolar AS masih tinggi dan menekan berbagai mata uang dunia.

    “Ketidakpastian global yang tetap tinggi ini terus memerlukan penguatan respon kebijakan yang terus ditingkatkan sehingga dapat memitigasi dampak rambatannya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 3 Bank Raksasa yang Dikelola Danantara, Benarkah Uang Nasabah Terancam?

    3 Bank Raksasa yang Dikelola Danantara, Benarkah Uang Nasabah Terancam?

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) rencananya akan mengelola beberapa bank BUMN raksasa di Indonesia, yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Benarkah uang nasabah akan terancam keamanannya?

    Setelah disahkan pada 24 Februari 2025 mendatang, ada total tiga bank yang akan menjadi bagian dari tujuh perusahaan BUMN besar yang dikelola Danantara.

    Ketiganya memiliki karakteristik, fokus, dan cakupan layanan yang berbeda, namun semuanya punya kontribusi signifikan bagi perekonomian negara. Berikut selengkapnya penjelasan tiga bank yang akan dipegang BPI Danantara:

    Bank Mandiri

    Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menawarkan beragam layanan keuangan. Pada akhir tahun 2022, Bank Mandiri memiliki 138 cabang dan 13.027 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia, serta beberapa kantor di luar negeri, seperti di Singapura, Hong Kong, dan Kepulauan Cayman.

    Bank ini memiliki aset besar dan jaringan luas, memungkinkan mereka untuk melayani berbagai segmen pasar, dari individu hingga korporasi.

    Fokus utama Bank Mandiri mencakup layanan seperti kredit, tabungan, investasi, serta perbankan digital. Bank Mandiri juga aktif dalam berbagai program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

    Sebagai bank milik negara, Bank Mandiri memegang peran strategis dalam mendukung ekonomi Indonesia dan terus berinovasi untuk meningkatkan layanan dan kualitas produknya.

    Bank Rakyat Indonesia (BRI)

    BRI telah lama menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia, dengan 449 cabang dan 13.863 ATM di seluruh Indonesia pada akhir 2022. Bank ini juga memiliki kantor internasional di Singapura, Hong Kong, dan New York.

    BRI terkenal dengan fokus pada sektor mikro dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendukung banyak UMKM di Indonesia.

    Bank ini memiliki berbagai produk keuangan yang melayani berbagai lapisan masyarakat, dengan jangkauan layanan yang sangat luas, bahkan hingga daerah terpencil.

    BRI berperan besar dalam pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi Indonesia, serta terus berinovasi untuk memperluas layanannya dan meningkatkan kualitas produk.

    Bank Negara Indonesia (BNI)

    Sebagai bank besar di Indonesia, BNI memiliki jaringan yang luas, dengan 195 cabang dan 16.125 ATM di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2022. BNI juga memiliki kantor di beberapa negara, termasuk Singapura, Hong Kong, dan New York.

    Bank ini dikenal dengan spesialisasi dalam layanan korporasi dan internasional, serta berbagai produk dan layanan keuangan lainnya.

    Jaringan internasional BNI memungkinkan bank ini untuk melayani klien di berbagai negara. BNI memainkan peran penting dalam sektor perdagangan internasional dan terus berinovasi untuk meningkatkan layanannya serta memperluas jangkauan.

    Dengan kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, BNI terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

    Apakah Uang Nasabah Dapat Terancam?

    Narasi terancamnya uang nasabah muncul usai ada isu BPI Danantara kebal audit KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, jika ada kerugian investasi yang melibatkan uang nasabah, Danantara tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban.

    Isu tersebut muncul usai adanya amandemen terhadap Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN. Dokumennya tertuang dalam draf paripurna per 4 Februari 2025. Di dalamnya termaktub bahwa BPK diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPI Danantara.

    Namun, persoalannya terletak pada peraturan baru yang menyertai, yakni, kewenangan BPK tersebut dikurangi dalam memeriksa laporan keuangan BUMN.

    Pengurangan kewenangan tercantum dalam Pasal 71 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan tahunan perusahaan harus dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

    Sebelumnya, berdasarkan UU yang berlaku, khususnya Pasal 71 ayat 1, laporan keuangan perusahaan seharusnya diperiksa oleh auditor eksternal yang dipilih melalui RUPS, termasuk BPK.

    Selama ini, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan, laporan kinerja, dan menyusun audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk BUMN.

    Namun, dalam peraturan baru, BPK hanya diberi hak untuk melakukan PDTT, yang pelaksanaannya harus berdasarkan permintaan DPR. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan keuangan rutin.

    “Pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN,” demikian tercantum dalam draf RUU BUMN versi 4 Februari 2025, yang dikutip pada Kamis, 13 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA dari Aplikasi myBCA, Kapan Saja dan di Mana Saja

    Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA dari Aplikasi myBCA, Kapan Saja dan di Mana Saja

    PIKIRAN RAKYAT – Jika sebelumnya pengajuan untuk membuat kartu kredit dirasa cukup sulit, sekarang sudah tidak lagi. Bahkan, dengan kemajuan teknologi saat ini, cara pengajuan Kartu Kredit BCA sudah bisa dilakukan hanya dari satu aplikasi, yaitu myBCA.

    Dengan kemudahan ini, seluruh nasabah dan non-nasabah BCA bisa mengajukan pembuatan kartu kredit kapan saja dan di mana saja. Bahkan, status pengajuan yang dibuat juga bisa dilacak dari aplikasi myBCA.

    Berikut adalah keuntungan membuat Kartu Kredit BCA dan cara pengajuannya.

    Mengapa Harus Kartu Kredit BCA?

    Diantara banyak pilihan kartu kredit saat ini, berikut adalah berbagai keuntungan menggunakan Kartu Kredit BCA.

    Pengaturan Kartu Kredit yang Lebih Mudah

    Selain bisa diajukan pembuatannya di myBCA, seluruh transaksi Kartu Kredit BCA juga bisa dikontrol lewat aplikasi tersebut. Mulai dari aktivasi, kontrol kartu, atur dan request limit, blokir kartu, detail kartu, hingga ubah PIN, semuanya bisa diatur secara online via smartphone dari aplikasi myBCA.

    Berbagai Promo Menarik

    Setiap bulannya akan ada promo menarik dari berbagai merchant untuk pemegang Kartu Kredit BCA.

    Mendapatkan Reward BCA

    Ini merupakan loyalty point BCA yang didapatkan setiap menggunakan Kartu Kredit BCA di Indonesia dan luar negeri.

    Reward BCA ini akan terakumulasi menjadi saldo yang bisa dipakai untuk memotong transaksi pada saat belanja, ditukar ke berbagai airline miles dan e-Commerce atau lifestyle partners, dan masih banyak lagi.

    Bahkan, jika Reward BCA yang didapatkan berupa Rupiah, dapat ditukarkan hingga 100% dan tanpa expiry date.

    Ubah Transaksi Jadi Cicilan

    Dengan program Cicilan BCA, transaksi kartu kredit bisa diubah menjadi cicilan dengan bunga mulai 0% dan tenor hingga 36 bulan, hanya dari aplikasi myBCA.

    Selain itu, BCA juga bekerjasama dengan berbagai merchant pilihan untuk memberikan keringanan berbelanja dengan program Cicilan BCA ini. Jika mengubah transaksi kartu kredit langsung di EDC BCA, dapatkan bunga mulai 0% dan tenor hingga 12 bulan.

    Pilih Jenis Kartu Kredit

    Sebelum mengajukan pembuatan kartu kredit di myBCA, pastikan untuk mengetahui terlebih dahulu jenis kartu yang ingin dibuat. Berikut adalah pilihan jenis kartu kredit yang disediakan BCA dan masing-masing keuntungannya.

    BCA Card BCA Everyday Card BCA Card Platinum BCA Smartcash Visa BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature BCA Singapore Airlines KrisFlyer Infinite BCA Singapore Airlines PPS Club Visa Infinite BCA Singapore Airlines PPS Club Visa Infinite BCA Visa Batman BCA Visa Black BCA Visa Corporate Mastercard BCA Mastercard Black BCA Blibli Mastercard BCA tiket.com Mastercard BCA Mastercard Globe BCA Mastercard World BCA JCB Black

    Kelebihan kartu kredit ini adalah:

    Nilai mata uang asing yang kompetitif untuk mata uang Japan Yen, Singapore Dollar, dan Korean Won Mendapatkan reward BCA sebesar 0.2% dan double reward untuk transaksi di Jepang, Korea Selatan dan Singapore. Tersedia cicilan 0% hingga 12 bulan untuk transaksi internasional, dengan minimal transaksi Rp3 juta. BCA UnionPay

    Keuntungan memiliki kartu kredit jenis ini adalah mendapatkan 5.000 BCA UnionPay Points, yang berlaku untuk akumulasi transaksi sebesar Rp5 juta dalam 3 (tiga) bulan sejak kartu diterbitkan.

    Selain itu, pemegang kartu juga akan mendapatkan nilai tukar kompetitif untuk transaksi mata uang Singapore Dollar (SGD), Hong Kong Dollar (HKD), Chinese Yuan (CNH) & New Taiwan Dollar (NTD).

    BCA American Express Platinum

    Kartu ini hanya dapat dimiliki oleh Nasabah BCA Solitaire dan BCA Prioritas secara eksklusif, dengan beberapa keuntungan berikut.

    Akomodasi khusus dan keistimewaan bersantap untuk anggota Platinum. Akses ke lebih dari 1.400 lounge bandara di 140 negara. Menikmati status Hilton Honors Gold secara cuma-cuma. Mendapatkan cashback 100% untuk penukaran Reward Keanggotaan di partner merchant Menikmati nilai tukar mata uang asing yang kompetitif dan cicilan 0% hingga 24 bulan untuk transaksi di luar negeri dengan Platinum.

    Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA

    Berikut adalah cara pengajuan kartu kredit di aplikasi myBCA. Sebelumnya, pastikan aplikasi sudah ter-update ke versi terbaru.

    Login ke myBCA. Di bagian Pengajuan Kartu Kredit*, klik “Ajukan”, lalu klik “Lanjut”, dan klik “Mulai”. Pilih jenis Kartu Kredit BCA yang diinginkan. Pilih jenis kartu pendamping yang diinginkan. Setelah konfirmasi kartu yang sudah dipilih, klik “Lanjut”. Lakukan verifikasi email dengan klik “Ya” dan klik “Lanjut”. Jika ingin mengubah alamat email, pilih “Tidak” dan isi kolom Alamat Email Baru, lalu lakukan verifikasi email baru dengan memasukkan kode OTP. Data diri dan data pekerjaan akan terisi secara otomatis sesuai dengan data saat pembukaan rekening. Jika ada perubahan, data dapat diubah sesuai dengan data terbaru. Pastikan semua data sudah terisi lengkap dan sesuai. Masukkan PIN. Pengajuan Kartu Kredit BCA sudah berhasil dan sedang diproses.

    *Saat ini, hanya berlaku untuk pengajuan kartu kredit utama dan tidak berlaku untuk pengajuan kartu kredit tambahan

    Cara Melihat Status Pengajuan Kartu Kredit

    Untuk mengetahui status pengajuan kartu kredit yang dibuat, bisa mengikuti langkah-langkah berikut.

    Login ke myBCA. Di bagian Pengajuan Kartu Kredit, Klik “Cek Status” atau langsung cek di “Notifikasi”.

    Itulah cara pengajuan Kartu Kredit BCA yang semakin mudah, hanya dari aplikasi myBCA. Yuk, segera ajukan kartu kredit yang diinginkan dan langsung rasakan manfaatnya!

    Untuk informasi lebih lengkap kunjungi halaman bca.co.id.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Luhut Minta Prabowo Audit Coretax, Cari Tahu Kekurangan Sistem Pengembangan DJP

    Luhut Minta Prabowo Audit Coretax, Cari Tahu Kekurangan Sistem Pengembangan DJP

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto lakukan audit terhadap sistem Coretax yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, sistem inti perpajakan ini sudah bertahun-tahun dikembangkan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

    Dalam salah satu acara yang digelar di Jakarta, Luhut menegaskan bahwa audit diperlukan untuk meninjau kekurangan dalam sistem Coretax. Ia juga menyoroti bahwa sistem tersebut kini kembali menggunakan sistem lama karena berbagai permasalahan teknis yang belum terselesaikan.

    “Ini perlu dilihat. Makanya, Presiden lakukan audit saja, kan boleh lihat di mana kurang lebihnya. Apalagi sekarang Coretax dikembalikan lagi pada sistem yang lama,” tuturnya menjelaskan, mengutip Antara.

    Tingkat Rasio Pajak Masih Rendah

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan menilai rasio pajak di Indonesia masih rendah selain menyinggung permasalahan sistem perpajakan.

    Selain permasalahan sistem perpajakan, Luhut juga menyinggung rendahnya rasio pajak di Indonesia yang masih berada di angka 10 persen. Ia menekankan bahwa kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat ditemukan solusi yang tepat.

    “Kita harus mencari tahu mengapa tax ratio kita tetap stagnan di angka 10 persen. Jika dilakukan audit menyeluruh, kita bisa mengetahui akar permasalahannya dan mencari solusinya dengan lebih efektif,” kata Luhut.

    DJP dan DPR Sepakati Sistem Paralel

    Seiring dengan kendala yang masih dihadapi, DJP bersama DPR telah sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan lama. Langkah ini bertujuan untuk menghindari gangguan terhadap penerimaan pajak negara.

    Skenario yang disiapkan mencakup beberapa fitur layanan yang sudah berjalan, seperti pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 melalui e-Filing di laman resmi pajak.go.id. Selain itu, aplikasi e-Faktur Desktop tetap digunakan oleh wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan sistem Coretax masih dalam tahap penyempurnaan. Oleh karena itu, implementasinya harus diantisipasi dengan baik agar tidak mengganggu target penerimaan pajak.

    Sebagai bagian dari upaya perbaikan, DJP diberikan kesempatan untuk menyempurnakan sistem Coretax hingga akhir masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). “Kami mendukung DJP untuk terus melakukan perbaikan sehingga sistem ini dapat berjalan optimal tanpa menghambat penerimaan negara,” ungkap Misbakhun.

    Dengan adanya audit dan evaluasi mendalam, diharapkan sistem Coretax tidak lagi banyak dikeluhkan masyarakat karena acap kali eror serta dapat mendukung peningkatan rasio pajak Indonesia di masa mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News