Author: Pikiran-Rakyat.com

  • 5 Bansos Ini Diprediksi Cair Jelang Ramadhan, Apa Saja? Catat Besarannya

    5 Bansos Ini Diprediksi Cair Jelang Ramadhan, Apa Saja? Catat Besarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 2025, perhatian masyarakat tertuju pada penyaluran bantuan sosial (bansos), terutama bagi keluarga kurang mampu yang memerlukan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan lebih fokus dan tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan.

    Agar penyaluran bantuan berjalan efektif, transparansi dan kemudahan akses informasi mengenai bansos menjadi aspek penting. Lantas bansos apa saja yang diprediksi cair jelang Ramadhan?

    Daftar Bansos Cair Jelang Ramadhan 2025

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan rutin dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang mulai dicairkan pada Februari 2025. Tahun ini, sekitar 10 juta keluarga terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH dicairkan secara berkala setiap tiga bulan, dengan nominal yang berbeda tergantung kategori penerima.

    Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima manfaat:

    Anak SD/sederajat: Rp 900.000 per tahun (Rp 225.000 per tiga bulan) Anak SMP/sederajat: Rp 1.500.000 per tahun (Rp 375.000 per tiga bulan) Anak SMA/sederajat: Rp 2.000.000 per tahun (Rp 500.000 per tiga bulan) Lansia: Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per tiga bulan) Penyandang disabilitas berat: Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per tiga bulan) Ibu hamil/nifas: Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per tiga bulan) Anak usia dini (0–6 tahun): Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per tiga bulan)

    Penerima dapat memeriksa status bantuan secara daring melalui aplikasi Cek Bansos atau situs web resmi di cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    BPNT merupakan bansos yang juga mulai dicairkan pada Februari 2025. Bantuan ini diberikan untuk periode Januari–Maret secara sekaligus, dengan total Rp 600.000 per penerima. Dana BPNT bisa dicairkan melalui bank atau kantor pos, dan status penerimaan dapat dicek melalui aplikasi atau situs web Cek Bansos.

    3. Bantuan Beras 10 Kg

    Bansos beras 10 kg dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diberikan kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kategori desil satu dan dua. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras setiap bulan. Jika dicairkan langsung untuk tiga bulan, total bantuan yang diterima mencapai 30 kg.

    4. BLT Dana Desa

    Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) juga disalurkan mulai Februari 2025 dengan nominal Rp 300.000 per bulan. Penyaluran dilakukan oleh pihak desa atau kelurahan sesuai jadwal yang ditetapkan. Beberapa daerah memberikan bantuan ini setiap dua atau tiga bulan sekaligus, sehingga total dana yang diterima bisa mencapai Rp 600.000 atau lebih, tergantung kebijakan desa masing-masing.

    5. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bansos yang bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Bantuan termin pertama akan dicairkan antara Februari hingga April 2025. Bantuan ini diberikan kepada siswa yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan besaran sebagai berikut:

    Siswa SD: Rp 450.000 per tahun (Rp 225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir) Siswa SMP: Rp 750.000 per tahun (Rp 375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir) Siswa SMA: Rp 1.800.000 per tahun (Rp 500.000 – Rp 900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

    Dengan adanya berbagai program bansos yang cair menjelang Ramadhan 2025 ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan finansial. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil dan Rekam Jejak Mohammad Syafii, Kepala Basarnas Baru Alumnus Akademi AU, Lengkap Harta Kekayaannya

    Profil dan Rekam Jejak Mohammad Syafii, Kepala Basarnas Baru Alumnus Akademi AU, Lengkap Harta Kekayaannya

    PIKIRAN RAKYAT – Marsdya TNI Mohammad Syafii secara sah menjabat posisi Kepala Badan nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Hal ini dipastikan setelah dirinya menjalani pelantikan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Pelantikan Syafii ini dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Dalam momen itu, sang menteri mengungkapkan harapannya terhadap Kabasarnas baru.

    “Saya berharap Marsdya Mohammad Syafii dapat menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi,” kata Dudy, mengutip pemberitaan Antara.

    Sejatinya keputusan Muhammad Syafii sebagai Kabasarnas baru ini telah ditetapkan sejak Januari kemarin berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

    Dalam keputusan tersebut Syafii ditetapkan jadi pengganti Marsdya TNI Kusworo yang kini menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun setelah menjabat orang tertinggi di lembaga pemerintah nonkementerian yang kini bernama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) sejak tahun 2023.

    Profil dan Rekam Jejak Syafii

    Profil dan rekam jejak singkat Kepala Basarnas baru Marsdya TNI Mohammad Syafii.

    Syafii, seorang pasukan militer kelahiran Kalitengah, Lamongan, Jawa Timur. Ia sudah menikah dengan istri bernama Erwin Rahmawati. Dari pernikahannya, Syafii dikaruniai dua orang anak.

    Ia merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara almamater 1991. Selama berkarier di dunia militer, dirinya telah menduduki sejumlah posisi strategis sejak 18 tahun silam dengan dimulai sebagai Danskadik 102 Lanud Adisutjipto.

    Selanjutnya dirinya didapuk sebagai Pabandya Banops Paban II Ops Sopsau (2008), Kadisops Lanud Suryadarma (2009), Kadispers Lanud Adisutjipto (2011), Komandan Lanud Sulaiman (2016), Dansekoau (2017), Kadisdikau (2022), Kadisminpersau (2023), Aspers Kasau (2023), Aspers Panglima TNI (2024).

    Syafii dikenal sebagai perwira yang profesional, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Kompetensinya dalam bidang manajemen dan kepemimpinan telah teruji melalui berbagai penugasan yang diembannya.

    Harta Kekayaan Syafii

    Sebagai pejabat negara, Mohammad Syafii diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data yang diakses hari ini, Syafii tercatat memiliki total kekayaan Rp6.687.102.775 yang terdiri dari:

    Tanah dan Bangunan sebesar Rp4.250.000.000 Alat Transportasi dan Mesin sebesar Rp761.500.000 Harta Bergerak Lainnya sebesar Rp150.000.000 Kas dan Setara Kas sebesar Rp1.025.602.775 Harta Lainnya sebesar Rp500.000.000

    Dengan latar belakang militer, pengalaman di berbagai lembaga strategis, serta kekayaan yang transparan, Syafii diharapkan mampu membawa Basarnas ke arah yang lebih baik, utama dalam peran mencari dan menolong di Tanah Air.

    Hal ini pun diungkap oleh Menhub Duddy dalam pernyataan sambutannya, “Saya yakin dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki (Mohammad Syafii) akan dapat membawa Basarnas ke arah yang lebih baik lagi.”***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke Kepala Daerah yang diusung tidak mengikuti acara retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Dasco mengatakan, urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan pak Mendagri lah. Ya kan pak Mendagri yang bikin acara,” ujar Dasco di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

    Dasco pun tidak banyak berkomentar saat ditanyakan lebih lanjut terkait respons dan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait surat tersebut.

    Sebagaimana diketahui, dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati, ia memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP.

    Dia meminta seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk tidak mengikuti retret di Magelang yang rencananya akan berlangsung selama delapan hari.

    Megawati juga meminta agar para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk berkomunikasi aktif dan tunduk atas instruksinya.

    Surat Instruksi Megawati

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.

    Merdeka!!!

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Skema Blending Jadi Kemungkinan Pemberian Subsidi BBM? Menteri ESDM Bahlil: Saya Masih Menghitung

    Skema Blending Jadi Kemungkinan Pemberian Subsidi BBM? Menteri ESDM Bahlil: Saya Masih Menghitung

    PIKIRAN RAKYAT – Skema pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga hari ini masih dalam tahap pembahasan.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, skema blending atau pencampuran menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bahlil, skema ini hampir mendekati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Apa Itu Skema Blending?

    Skema blending yang dimaksud oleh Bahlil adalah kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Meski menjadi opsi yang paling mungkin diterapkan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai skema subsidi BBM ini belum final.

    “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” jelas Bahlil, seraya menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema yang akan diterapkan.

    Pemberian Subsidi BBM Secara Langsung

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan gagasan agar subsidi BBM disalurkan secara langsung kepada individu, sehingga lebih tepat sasaran dibandingkan penyaluran dalam bentuk barang. Ia bahkan memperkirakan bahwa kebijakan BBM Satu Harga bisa terwujud dalam dua tahun mendatang atau pada 2027.

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” ujar Luhut.

    Ia menambahkan bahwa dengan pemberian subsidi langsung, pemerintah berpotensi menghemat miliaran dolar, karena alokasi dana akan lebih efisien dan tepat sasaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jokowi Santai ‘Diseret’ Hasto ke Penjara: Kalau Ada Bukti, Silakan

    Jokowi Santai ‘Diseret’ Hasto ke Penjara: Kalau Ada Bukti, Silakan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tampak santai ketika menjawab pernyataan menghebohkan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, perihal keluarganya yang mesti ikut diperiksa KPK.

    Sebelumnya, Hasto meminta Lembaga antirasuah untuk menyelidiki keluarganya. Itu dikatakan Hasto setelah dirinya ditahan oleh komisi antirasuah itu terkait kasus korupsi dan perintangan penyidikan.

    Jokowi menegaskan, jika memang ada ada barang bukti dia dan keluarganya melakukan tindak pidana korupsi, maka ia mempersilahkan KPK untuk mengusut sebagaimana mestinya.

    Menjawab sikap Hasto yang mendadak menyeret namanya serta dikaitkan dengan kasus korupsi yang kini menjerat Sekjen PDIP tersebut, Jokowi lagi-lagi menyampaikan respons dengan gesture yang santai.

    “Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan,” kata Jokowi, di depan kediaman pribadinya, di Solo Jawa Tengah, pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Jokowi juga mengaku tak terlalu memikirkan namanya yang belakangan kerap dikait-kaitkan dengan kasus maling uang rakyat Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, dia menekankan bahwa dirinya sudah biasa mendapatkan pernyataan semacam itu. Ini bukan kali pertama sehingga Jokowi mengisyaratkan sikapnya tetap sesantai biasa.

    “Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum silakan,” ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.

    KPK Tegaskan Penyidikan Terus Berjalan

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penyidikan terhadap kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto akan dilaksanakan bersamaan dengan penyidikan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dihadirkan saat konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). KPK menahan Hasto dalam kasus dugaan suap kepada komisioner KPU terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku serta perintangan penyidikan. ANTARA FOTO/Fauzan/tom. ANTARA FOTO

    “Tetap dilakukan penyidik KPK, pemberkasan secara simultan,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, pada hari Jumat.

    Setyo menjelaskan, kasus dugaan suap yang tengah disidik KPK berkaitan dengan Harun Masiku dan pihak-pihak lainnya yang diduga memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Update Harga Emas Hari Ini Jumat 21 Februari 2025, Mulai Naik Lagi?

    Update Harga Emas Hari Ini Jumat 21 Februari 2025, Mulai Naik Lagi?

    PIKIRAN RAKYAT – Pantauan informasi terbaru, harga emas batangan hari ini Jumat, 21 Februari 2025 Rp1.707.000 per gram.

    Nominal ini turun setelah harga emas naik 3 hari beruntun. Transaksi harga jual kembali (buyback) dikenakan potongan pajak sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Berikut harga emas hari ini Jumat, 21 Februari 2025 turun sedikit seperti dilansir dari laman Logam Mulia.

    Harga Emas Hari Ini

    Emas Batangan

    0.5 gr: Rp903.500 1 gr: Rp1.707.000 2 gr: Rp3.354.000 3 gr: Rp5.006.000 5 gr: Rp8.310.000 10 gr: Rp16.565.000 25 gr: Rp41.287.000 50 gr: Rp82.495.000 100 gr: Rp164.912.000 250 gr: Rp412.015.000 500 gr: Rp823.820.000 1000 gr: Rp1.647.600.000

    Emas Batangan Gift Series

    0.5 gr: Rp973.500 1 gr: Rp1.857.000

    Emas Batangan Imlek

    8 gr: Rp14.124.671 88 gr: Rp152.788.278

    Emas Batangan Batik Seri III

    10 gr: Rp17.570.000 20 gr: Rp34.340.000.

    Itulah harga emas terbaru khusus untuk hari ini Jumat, 21 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Serba Bisa! 5 Aksi Damkar yang Jadi Perhatian, dari Menangkap Maling hingga Tangani Kerasukan

    Serba Bisa! 5 Aksi Damkar yang Jadi Perhatian, dari Menangkap Maling hingga Tangani Kerasukan

    PIKIRAN RAKYAT – Akhir-akhir ini, tindakan tim pemadam kebakaran (damkar) di berbagai wilayah menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, Damkar dikenal cepat menangani permasalahan warga.

    Tak jarang warga yang lebih memilih menelpon Damkar alih-alih menghubungi polisi untuk menyelesaikan tindak kriminal seperti maling atau pemalakan.

    Di bawah ini, Pikiran-Rakyat.com merangkum 5 aksi yang dilakukan damkar selama awal tahun 2025 ini, dari menangkap maling hingga menangani kerasukan!

    Aksi Serba Bisa Damkar Selama Awal 2025

    Penangkapan Maling di Kalimantan Tengah

    Pada Sabtu malam, 8 Januari 2022, petugas Damkar menerima laporan tentang seseorang yang mencurigakan di sebuah sekolah di Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Orang tersebut diduga hendak mencuri dengan cara membobol pintu kelas menggunakan palu.

    Petugas segera menuju lokasi dan mendapati pelaku tengah mengambil barang-barang dari dalam sekolah. Saat menyadari kehadiran petugas, pelaku berusaha melarikan diri, namun akhirnya terjebak di area sekolah setelah terjadi aksi kejar-kejaran.

    Setelah ditangkap, petugas Damkar menghubungi Polres Kotawaringin Barat. Polisi kemudian tiba di tempat kejadian untuk membawa pelaku beserta barang bukti berupa palu. Proses penyelidikan lebih lanjut pun segera dilakukan.

    Penyelamatan Percobaan Bunuh Diri di Banyuwangi

    Pada Rabu dini hari, 12 Februari 2025, seorang pemuda berinisial NAA, warga Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, mencoba bunuh diri dengan memanjat sebuah menara setinggi 40 meter di Desa Wringin Agung. Kakak korban segera melapor kepada tim Damkarmat Banyuwangi, yang langsung mengerahkan petugas ke lokasi.

    Dua penyelamat, Ribut Hendri Satria dan M Rifa’i, memanjat menara untuk mendekati NAA. Upaya negosiasi awal sempat mengalami kegagalan karena tekanan mental yang dialami NAA. Namun, dengan pendekatan persuasif, petugas berhasil membangun komunikasi yang lebih akrab.

    Setelah dua jam negosiasi, NAA akhirnya bersedia turun. Proses evakuasi dilakukan dengan tali pengaman untuk memastikan keselamatannya. Kini, NAA telah dikembalikan ke keluarganya dan mendapatkan pendampingan medis.

    Evakuasi Ular Piton di Malang

    Pada Kamis, 20 Februari 2025, seekor ular piton sepanjang satu meter ditemukan di dapur rumah warga di Kelurahan Bakalankrajan, Kota Malang. Pemilik rumah, Kamsi Riyanto, segera menghubungi UPT Damkar Kota Malang untuk meminta bantuan.

    Tiga petugas diterjunkan ke lokasi, menggunakan grab stick dan hook untuk menangkap ular tersebut. Setelah melakukan evakuasi dengan sigap, ular berhasil diamankan tanpa menimbulkan bahaya bagi penghuni rumah.

    Ular tersebut kemudian dibawa ke markas UPT Damkar Kota Malang untuk ditangani lebih lanjut. Keberhasilan ini menunjukkan kesiapan tim Damkar menghadapi situasi darurat yang melibatkan satwa liar.

    Penyelamatan Korban Pemalakan di Semarang

    Di Ungaran, Kabupaten Semarang, seorang korban pemalakan memilih melapor ke petugas Damkar ketimbang polisi. Pelaku utama, MNA (18) dan LF (24), diduga terlibat dalam perampasan ponsel dan uang di sekitar SPBU Taman Unyil.

    Selain kedua pelaku utama, tiga pemuda lain yang membawa senjata tajam juga diamankan. Kelima orang tersebut kemudian diserahkan kepada Polsek Ungaran untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

    Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Anang Sukoco, menegaskan bahwa tindakan cepat yang diambil mencerminkan komitmen menjaga ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.

    Penanganan Wisatawan Kerasukan di Bogor

    Pada Minggu malam, 9 Februari 2025, seorang wisatawan asal Tangerang mengalami kerasukan saat rombongannya melewati Sukasari, Kota Bogor. Mereka sebelumnya berhenti di Cikidang untuk mengenakan jas hujan sebelum melanjutkan perjalanan.

    Setibanya di lampu merah Sukasari, perempuan berinisial AN (20) mulai merasa tidak nyaman. Rombongan berhenti di depan Mako Damkar Sukasari, di mana AN kemudian mengalami kerasukan. Dua rekannya meminta bantuan kepada petugas Damkar setempat.

    Petugas memberikan pertolongan dengan membacakan doa-doa dan memijat bagian kepala, tangan, dan kaki. Setelah kondisinya membaik, AN melanjutkan perjalanan pulang ke Tangerang bersama rombongannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pak Prabowo, Efisiensi Harusnya Dimulai dari Anda: Kepemimpinan adalah Teladan

    Pak Prabowo, Efisiensi Harusnya Dimulai dari Anda: Kepemimpinan adalah Teladan

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi, buntut dari pemangkasan anggaran itu berdampak ke berbagai sektor yang menyangkut masyarakat.

    Salah satunya adalah mulai muncul potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran hingga naiknya biaya kuliah. Namun di sisi lain, ketika efisiensi anggaran berlangsung, sejumlah Menteri justru mengangkat staf khusus hingga enam orang.

    Padahal, bukankah seharusnya efisiensi anggaran itu dimulai dari atas? Setidaknya, begitulah pandangan Dosen FISIP Unpar, Kristian Widya Wicaksono.

    “Pemangkasan itu harus dimulai dari mana? Kalau efisiensi, tentu menurut saya, saya masih melihat kepemimpinan itu ya keteladanan,” katanya dalam IWEB Diskusi Ekonomi Vol. 4 pada Kamis 20 Februari 2025.

    Kristian Widya Wicaksono kemudian menyoroti bagaimana pada satu kejadian, Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan luar negeri ke Inggris. Dalam perjalanan luar negeri itu, dia sudah memesan hotel dan membayarnya.

    Akan tetapi, karena jadwalnya berubah, hotel yang sudah dibayar itu tidak digunakan.

    Selain itu, ada juga informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto kerap membawa tiga sampai enam pesawat ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.

    “Artinya ya itu, kalau dari sisi keteladan menurut saya harusnya dari atas. Mulai dari pengeluarannya presiden, wakil presiden, para menteri. Itu dulu gitu, layer itu dulu yang harus diutamakan melakukan (efisiensi) pengeluaran,” tutur Kristian Widya Wicaksono.

    Setelah itu, barulah efisiensi anggaran dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah. Namun, dia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran di daerah jangan sampai merugikan rakyat.

    “Karena bagaimanapun dana yang digunungkan oleh pemerintah untuk aktivitas yang berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat, begitu itu diefisiensikan, wah bisa menyentuh (perekonomian masyarakat),” ujar Kristian Widya Wicaksono.

    “Makanya tadi, ini yang kemudian berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan, orang di-PKH dan seterusnya,” ucapnya menambahkan.

    Kristian Widya Wicaksono pun mengingatkan, jangan sampai efisiensi anggaran sampai menyentuh aspek-aspek dengan multiplayer di masyarakat.

    “Sehingga mulai dari atas, lalu selektif pilih mana yang harus diefisiensikan, komunikasikan dengan pemerintah daerah. Hati-hati juga di pemerintah daerah, jangan sampai dana-dana yang memang dana untuk pembangunan, dana untuk distribusi ke masyarakat untuk aktivitas ekonomi itu diefisiensikan. Agak ngeri,” katanya.

    Sebab, Kristian Widya Wicaksono mengungkapkan bahwa akibatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat. Salah satunya, mereka pelan-pelan mulai kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki sumber pendapatan untuk menggantungkan hidup.

    “Nah ini kan harus dipikirkan, apakah ekonomi yang seperti ini memang akan menampung dalam jangka panjang? Harus harus ada komposisi pekerjaan yang tepat untuk mengatur perekonomian,” tuturnya.

    “Jadi mulai dari atas, selektif, dan kemudian komunikasi ke bawah. Kemudian perhatikan bahwa jangan sampai merugikan masyarakat,” ucap Kristian Widya Wicaksono menambahkan.

    Kunjungan Luar Negeri Prabowo

    Beberapa waktu lalu, sempat ramai di media sosial terkait perjalanan dinas Prabowo Subianto ke luar negeri. Salah seorang diplomat menuturkan rumitnya melayani sang presiden.

    Dia mengungkapkan bahwa jadwal kunjungan Prabowo Subianto sering kali diumumkan secara mendadak dengan jam kedatangan yang tidak jelas. Sehingga, menyulitkan kedutaan besar Indonesia di luar negeri untuk menyambut rombongan Presiden.

    Kesulitan juga terjadi dalam urusan lahan parkir pesawat. Sebab dalam setiap kunjungan, pesawat yang digunakan oleh delegasi Indonesia lebih dari satu.

    Seperti pada saat ke Lima, Peru, disebutkan bahwa ada enam pesawat yang melayani penerbangan Prabowo Subianto dan rombongan. Begitu pula dalam kunjungan kerja Prabowo ke India pada Kamis 23 Januari 2025, ada tiga pesawat yang digunakan.

    Satu pesawat kepresidenan untuk Prabowo Subianto bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan para ajudan. Kemudian satu pesawat untuk mengantar Menteri Sugiono yang baru tiba dari acara KTT ASEAN, dan pesawat lain digunakan oleh para menteri.

    Belum lagi, permintaan Prabowo Subianto yang kadang sulit dipenuhi, seperti ingin disediakan mobil mewah merek tertentu, kolam renang air hangat dengan suhu 32 derajat, hingga air kelapa.

    Diplomat tersebut menyatakan bahwa jenis mobil yang digunakan Prabowo Subianto haruslah Mercedes-Maybach S-Class.

    Informasi yang beredar itu juga menyebutkan bahwa sejak menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto selalu minta diantar-jemput dengan mobil yang seri paling murahnya dibanderol seharga Rp7,5 miliar ini.

    Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan alias efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan hingga Rp750 triliun. Namun, langkah itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

    Dia menyampaikan, penghematan anggaran untuk seluruh Kementerian/Lembaga dilakukan dalam tiga tahap. Penghematan penggunaan anggaran ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

    “Penghematan putaran pertama mencapai Rp300 triliun, sementara putaran kedua Rp308 triliun. Jadi, totalnya kita punya anggaran Rp750 triliun,” kata Prabowo Subianto dalam pidato perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Sabtu 15 Februari 2025.

    Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa skema efisiensi anggaran untuk tahap kedua adalah dengan melakukan penyisiran anggaran Kementerian/Lembaga yang kurang efisien dengan target Rp308 triliun.

    Akan tetapi, sebanyak Rp58 triliun dikembalikan ke beberapa instansi. Sehingga, efisiensi anggaran berjumlah Rp250 triliun.

    Sementara itu, untuk efisiensi tahap ketiga akan dilakukan melalui BUMN dengan target dividen Rp300 triliun. Namun, pada tahap ketiga ini, sebanyak Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN, sementara sisanya sebanyak Rp200 triliun diperuntukkan bagi negara.

    Dari efisiensi anggaran ini, terdapat 24 miliar dolar AS atau setara Rp390,24 triliun yang digunakan untuk alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut, ditegaskan Kepala Negara, untuk memberikan pemerataan MBG ke seluruh anak-anak Indonesia.

    “Sebanyak 24 (miliar USD) terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” tutur Prabowo Subianto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Masinton Pasaribu Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden saat Pelantikan, Prabowo Tanya Hal Ini

    Masinton Pasaribu Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden saat Pelantikan, Prabowo Tanya Hal Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan kepala daerah 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 21 Februari 2025.

    Masinton Pasaribu mengatakan, Presiden Prabowo menyapa dan melontarkan pujian saat berjalan menyusuri barisan kepala daerah untuk menjabat tangan satu per satu dan memberi ucapan langsung.

    “Presiden tadi menyapa ‘Masinton kamu hebat sekali’. Siap Presiden. ‘Di Kabupaten mana?’ Saya katakan di Tapanuli Tengah,” ucap Masinton menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui usai pelantikan seperti dikutip dari Antara.

    Pembicaraan dengan Wakil Presiden Gibran

    Bupati Tapanuli Tengah terpilih periode 2025–2030 tersebut juga mengungkapkan isi pembicaraan dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Wapres mengucapkan selamat dan membalas dengan ucapan terima kasih ketika ditanya isi pembicaraannya dengan Gibran dalam acara jabat tangan.

    “Beliau menyampaikan ucapan selamat, dan saya juga menyampaikan terima kasih. Ya saling sapa, saling salam,” lanjut Masinton Pasaribu.

    Presiden melantik 961 kepala daerah terdiri atas 33 gubernur, 33 wagub, 363 bupati dan 362 wakilnya, 85 wali kota serta 85 wakil wali kota di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 pagi.

    Pidato Presiden Prabowo Subianto

    Prabowo mengatakan, pelantikan 961 kepala daerah/wakil kepala daerah serentak di Istana adalah peristiwa bersejarah.

    “Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah, pertama kali di negara kita, melantik 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah, dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ucap Presiden.

    Menurutnya, pelantikan serentak tersebut menunjukkan betapa besar bangsa Indonesia yang saat ini menjadi negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar dunia.

    “Kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” lanjut Prabowo.

    Pihaknya mengingatkan kepala daerah/wakil kepala daerah bahwa mereka merupakan pelayan rakyat.

    “Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat. Kita, saudara, harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita,” lanjutnya.

    Prabowo menyalami satu per satu 961 kepala daerah yang baru dilantik dan mengucapkan selamat secara langsung usai upacara pengambilan sumpah.
    Aksi itu diikuti Wapres Gibran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan lembaga, menteri-menteri Kabinet Merah Putih serta pejabat negara lain.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penerima PKH Harus Punya KKS, Ini Langkah-langkahnya dan Syarat untuk Dapat Bantuan

    Penerima PKH Harus Punya KKS, Ini Langkah-langkahnya dan Syarat untuk Dapat Bantuan

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mengurangi angka kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini adalah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan.

    Untuk tahun 2025, terdapat beberapa ketentuan mengenai syarat pendaftaran dan mekanisme pelaksanaan program ini. Selain itu, penerima juga harus memiliki KKS atau Kartu keluarga Sejahtera.

    PKH dirancang untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, dengan fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan menekan angka kemiskinan.

    Langkah-Langkah Mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

    Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah instrumen yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial, termasuk PKH. Berikut adalah proses pengajuannya:

    Calon penerima harus terdaftar di DTKS sebagai keluarga kurang mampu. Jika belum terdaftar, ajukan pendaftaran ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga. Petugas akan memeriksa kelayakan penerima melalui verifikasi dan validasi data.

    Setelah dinyatakan layak, penerima akan memperoleh KKS yang digunakan untuk mencairkan bantuan sosial yang tersedia.

    Syarat Penerima Tetap PKH 2025

    Agar terdaftar sebagai penerima bantuan tetap PKH tahun 2025, calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

    Calon penerima wajib terdaftar dalam DTKS yang dikelola Kementerian Sosial. Bagi yang belum terdaftar, pendaftaran dapat dilakukan di kantor desa atau kelurahan setempat. Berdasarkan data DTKS, keluarga harus termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Ibu hamil atau nifas: Dibatasi hingga kehamilan kedua. Anak usia dini (0–6 tahun): Maksimal dua anak. Anak sekolah: Terdaftar dalam pendidikan formal di jenjang yang sesuai. Lansia: Berusia 60 tahun ke atas. Penyandang disabilitas berat: Memerlukan bantuan penuh dalam aktivitas sehari-hari. Penerima tidak boleh berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, atau Polri. Penerima tidak boleh sedang menerima bantuan lain, seperti Kartu Prakerja atau BLT UMKM.

    Penerima diimbau untuk rutin memeriksa saldo KKS guna memastikan dana bantuan telah tersalurkan sesuai jadwal.

    Dengan memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku, keluarga yang membutuhkan diharapkan dapat merasakan manfaat dari Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News