Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarta menyampaikan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat ada sejumlah kepala daerah yang bergabung dalam acara retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Apakah mereka yang akan bergabung adalah kepala daerah kader PDIP yang sebelumnya batal berangkat karena instruksi mendadak dari sang ketum, Megawati Soekarnoputri, usai penahanan Hasto Kristiyanto? Dia tak mau berbicara banyak.

    “Mengenai waktunya kapan, siapa saja mari kita tunggu,” ucap Bima Arya Sugiarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia pun mengajak para wartawan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

    “Mari teman-teman ikuti saja dan jangan ke mana-mana, silakan stand by di Akmil ini untuk mengikuti proses-proses selanjutnya yang pasti akan banyak hal menarik,” ujar Bima Arya Sugiarta.

    Dia menyampaikan bahwa sesi materi yang disampaikan menteri mulai Minggu 23 Februari 2025 malam ini dan Senin 24 Februari 2025. Kepala daerah yang tidak hadir kehilangan sesi Lemhannas.

    “Tetapi kita berharap yang akan bergabung ini akan banyak sekali mendapatkan perspektif dari seluruh menko dan menteri menteri terkait yang akan menyampaikan tentang poin-poin Astacita,” tutur Bima Arya Sugiarta.

    Ketika ditanya apakah mereka akan bergabung pada Senin 24 Februari 2025 ini, dia meminta wartawan untuk menunggu kepastiannya.

    “Teman-teman lihat saja nanti. Ada keinginan untuk bergabung, kita tunggu saja. Ya yang belum bergabung 47 orang,” kata Bima Arya Sugiarta.

    Penantian Rombongan Kepala Daerah Kader PDIP

    Rombongan kepala daerah kader PDIP menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa dia siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” ujarnya pada Sabtu 22 Februari 2025.

    Hasto Wardoyo mengungkapkan, kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” ucapnya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa Pramono Anung juga telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret kepala daerah.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” tuturnya.

    Rano Karno Ikut Penutupan

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 27 Februari 2025, tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    “Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ucapnya.

    Meski begitu, instruksi Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi agar para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret kepala daerah tersebut belum dicabut.

    “Sampai hari ini belum dicabut (instruksi Megawati). Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari 2025), hanya untuk penutupan,” kata Rano Karno.

    Lebih lanjut, mengenai ikut tidaknya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam retret tersebut, mesti ditanyakan kepada DPP PDIP.

     “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman. Jadi, mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” tutur Rano Karno.

    Meski begitu, dia membuka kemungkinan bahwa dirinya bersama Pramono Anung akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua yang akan diadakan Kementerian Dalam Negeri.

     “Mungkin, bisa saja. Ingat, sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” ujar Rano Karno.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Benarkah Paus Fransiskus Meninggal? Vatikan Bongkar Kondisi Terbarunya

    Benarkah Paus Fransiskus Meninggal? Vatikan Bongkar Kondisi Terbarunya

    PIKIRAN RAKYAT – Paus Fransiskus, yang berjuang melawan pneumonia ganda, dilaporkan masih dalam kondisi kritis untuk hari kedua berturut-turut. Kini, dia dilaporkan telah menunjukkan ‘sedikit penurunan awal’ dalam fungsi ginjalnya.

    Pembaruan medis terbaru mengungkapkan bahwa prognosis untuk Paus berusia 88 tahun, yang membutuhkan transfusi dua unit darah pada Sabtu 22 Februari 2025 setelah mengalami krisis pernapasan seperti asma yang berkepanjangan itu, tetap dijaga.

    Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit Gemelli Roma pada 14 Februari 2025. Vatikan pertama kali mengungkapkan bahwa kondisinya kritis pada Sabtu 22 Februari 2025.

    “Kondisi Bapa Suci masih kritis, tetapi sejak tadi malam dia tidak mengalami krisis pernapasan lebih lanjut,” ucap Vatikan pada Minggu 23 Februari 2025.

    Mereka menambahkan bahwa tes darah juga menunjukkan insufisiensi ginjal awal, yang saat ini terkendali. Hal itu mengacu pada fungsi ginjal, yang menyaring produk limbah dalam darah.

    “Kompleksitas gambaran klinis, dan menunggu yang diperlukan untuk terapi farmakologis untuk menunjukkan beberapa efek, mengharuskan prognosis tetap dijaga,” ujar Vatikan.

    Pernyataan itu menggambarkan Paus Fransiskus berada pada kondisi ‘waspada’ dan berorientasi baik. Mereka mengatakan bahwa Paus Fransiskus menerima “terapi oksigen aliran tinggi” melalui tabung di bawah hidungnya.

    Pneumonia ganda adalah infeksi serius yang dapat meradang dan melukai kedua paru-paru, sehingga sulit bernapas. Vatikan telah menggambarkan infeksi paus sebagai “kompleks”, dengan mengatakan bahwa penyakit itu disebabkan oleh dua atau lebih mikroorganisme.

    Paus Fransiskus, yang telah menjadi paus sejak 2013, telah menderita serangan kesehatan yang buruk dalam dua tahun terakhir. Dia sangat rentan terhadap infeksi paru-paru karena mengembangkan radang selaput dada sebagai orang dewasa muda dan bagian dari satu paru-paru diangkat.

    Vatikan mengatakan bahwa Paus Fransiskus membutuhkan transfusi darah karena tes menunjukkan dia memiliki jumlah trombosit yang rendah, yang terkait dengan anemia. Trombosit adalah fragmen sel dalam darah yang membentuk gumpalan dan menghentikan atau mencegah pendarahan.

    Vatikan mengatakan bahwa transfusi telah menunjukkan dampak yang positif, dan menghasilkan peningkatan kadar hemoglobin Paus Fransiskus, protein yang membantu membawa oksigen dalam tubuh. Dikatakan juga, kadar trombositnya tetap stabil.

    Doa Peziarah untuk Paus

    Di dekat Vatikan, para peziarah menyatakan keprihatinan terhadap kondisi Paus Fransiskus.

    “Saya sangat, sangat sedih. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa melanjutkan secara normal saat ini” ucap Elvira Romana, dari Italia.

    Matteo Licari, dari Sardinia, mengatakan bahwa dia sangat khawatir dengan kondisi Paus Fransiskus pada saat ini.

    “Mari kita berharap dia bisa terus hidup. Kami menunggu dia kembali ke sini,” katanya.

    Di luar rumah sakit Gemelli, orang-orang berkumpul untuk berdoa di dekat patung mendiang Paus Yohanes Paulus II, yang dirawat di fasilitas itu berkali-kali selama masa kepausannya yang panjang. Orang-orang meninggalkan bunga dan catatan untuk Paus Fransiskus, dan menyalakan lilin di dasar tugu peringatan mendiang paus.

    Dalam pesan tertulis untuk doa Minggu yang biasa digelar di Lapangan Santo Petrus, yang tidak dapat dibacakan oleh Paus Fransiskus selama dua minggu berturut-turut, Paus Fransiskus mengatakan dia melanjutkan “dengan percaya diri” dengan perawatannya di rumah sakit. Dia berterima kasih kepada dokternya dan orang-orang yang telah mengiriminya pesan dukungan.

    Uskup Agung Rino Fisichella, seorang pejabat senior Vatikan, mengatakan kepada para peserta pada Misa di Basilika Santo Petrus bahwa mereka harus melantunkan doa mereka untuk Paus Fransiskus dengan “lebih kuat dan lebih intens”.

    Keuskupan Roma, yang dipimpin Paus Fransiskus, mengadakan Misa khusus pada Minggu 23 Februari 2025 malam untuk berdoa bagi Paus Fransiskus. Sehingga, dia akan memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melewati momen pencobaan ini.

    Sementara itu, dua dokternya mengatakan bahwa Paus Fransiskus sangat rentan karena usia dan kelemahan umumnya.

    “Ada risiko infeksi paru-paru dapat menyebar ke aliran darahnya dan berkembang menjadi sepsis, yang bisa sangat sulit untuk ditangani,” kata anggota senior staf Gemelli, Dr. Sergio Alfieri, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 pemerintah mengeluarkan bansos berupa BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan merupakan inisiatif dari pemerintah.

    Nominal bantuan diperkirakan sekitar 150.000 sampai Rp300.000, ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.

    Pencairan bansos BLT BBM masih mengikuti bansos sebelumnya diprediksi cair per empat bulan sekali dengan total Rp600.000 per tahap.

    Namun untuk mendapatkan bansos BLT BBM ini ada kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini. Apa saja? Simak ulasannya 

    Kriteria Penerima Bantuan BLT BBM 2025

    · Berasal dari keluarga kurang mampu.

    · Bukan tergolong dari PNS, TNI, dan POLRI.

    · Sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial.

    · Memiliki penghasilan di bawah Rp3.500.000 per bulan.

    Cara Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Website Kemensos

    · Buka website resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos. kemensos. go. id.

    · Isi data diri yang dibutuhkan seperti nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap beserta provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    · Masukkan Kode Captcha yang tertera di layar.

    · Kemudian tekan tombol Cari Data.

    · Tunggu sampai sistem menampilkan status penerima BLT BBM 2025.

    Cek Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Aplikasi Cek Bansos

    · Unduh aplikasi Cek Bansos Di Play Store lalu instal.

    · Lalu daftar menggunakan NIK KTP.

    · Pilih menu Cek Bansos kemudian isi data diri yang dibutuhkan sesuai KTP.  

    · Tunggu sampai status penerima akan muncul di layar.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 Secara Online

    · Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.

    · Buat akun baru untuk proses pendaftaran.

    · Isi data diri yang dibutuhkan dengan lengkap sesuai KTP.

    · Unggah KTP dan foto selfie sambil memegang KTP. memegang e-KTP.

    · Lalu tekan tombol buat Akun Baru.

    · Jangan lupa cek email dari Kemensos untuk aktivasi dan verifikasi akun baru.

    · Setelah berhasil membuat akun baru, masuk ke beranda aplikasi Cek Bansos dan pilih menu Daftar Usulan.

    · Kemudian pilih menu Tambahkan Usulan dan isi data diri yang dibutuhkan.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 via Kelurahan

    · Kunjungi kantor kelurahan/desa setempat.

    · Membawa fotocopy KTP dan KTP asli.

    · Membawa KK asli dan fotocopy KK.

    · Membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu) dari RT setempat.

    · Petugas dari kelurahan/desa akan memproses pengajuan datake DTKS.

    · Tunggu proses verifikasi oleh petugas Kemensos.

    · Apabila lolos lolos verifikasi, akan mendapatkan pemberitahuan resmi melalui SMS, surat, atau aplikasi Cek Bansos.

    Dana bansos BLT BBM ini ini akan disalurkan langsung oleh pemerintah melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat dicairkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Resmikan Danantara Pagi Ini 24 Februari 2025

    Prabowo Resmikan Danantara Pagi Ini 24 Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Februari 2025. Peluncuran Danantara yang digelar hari ini akan berlangsung pukul 10.00 WIB.

    Prabowo Subianto dipastikan akan mengumumkan dan meresmikan berdirinya BPI Danantara, meski masih ada penolakan dari sejumlah kalangan. 

    “Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta,” tutur Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pada Minggu, 23 Februari 2025.

    “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ucapnya menambahkan.

    Yusuf Permana menambahkan, peluncuran Danantara ini akan menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis negara.

    “Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.

    Yusuf Permana pun memastikan, acara peluncuran Danantara terbuka. Wartawan Istana Kepresidenan juga dipersilakan untuk meliput acara peresmian itu.

    Rencana Peluncuran Danantara

    Prabowo Subianto pertama mengumumkan rencananya meluncurkan Danantara saat berbicara dalam World Governments Summit pada 14 Februari 2025 dan menyebut Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.

    Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.

    Dana-dana yang dikelola Danantara, Presiden mengatakan akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Sementara itu, Presiden saat menghadiri acara partainya pada 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan dana Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” kata Prabowo Subianto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Seiring dengan rencana diluncurkannya Danantara, ramai masyarakat yang mengajak untuk menarik uang mereka dari bank BUMN. Mereka khawatir, uang yang disimpan di bank-bank pelat merah itu tidak akan aman.

    Beberapa waktu lalu, sejumlah warganet di media sosial pun ramai-ramai mengungkapkan niat mereka untuk memindahkan uang dari bank BUMN, imbas Danantara. 

    “Danantara Effect. Bapaknya teman saya seorang pengusaha (cukup kaya), hari ini sudah MEMINDAHKAN uangnya dari Bank Negara (warna biru) ke Bank Swasta (warna biru juga). Teman-teman bapaknya sudah melakukan hal serupa beberapa hari yang lalu. Ada distrust dari masyarakat soal Danantara karena aromanya terlalu politis sehingga menimbulkan kekhawatiran dari orang yang menyimpan uangnya di bank himbara tidak akan dikelola secara profesional dibawah naungan Danantara,” tutur akun @JhonSitorus_18.

    “O… gitu cara mainnya danantara. Tarik aja berati duit yang ngga seberapa itu dari bank BUMN,” ucap akun @umisca**** merespons penjelasan mengenai ketika rugi, tidak bisa kena pasal KPK karena dianggap kerugian bisnis bukan kerugian negara.

    “Tadi ada yang bilang ‘Jangan tarik uang kita ke swasta dulu, kalian ga ngerti gimana dampak ekonominya’. Tapi kalo ternyata danantara beneran dibikin terus bikin uang kita di bank BUMN ilang, gov mau tanggung kawab kah? Keliatan di pasal2nya sih, mereka ga bakal tanggung jawab,” ujar akun @invisea****.

    “Yang mengurus danantara dia-dia lagi orangnya, kacau ni negara. Mending tarik uang kita dari Bank-bank BUMN, pindahkan ke bank non BUMN,” kata akun @irfan*** menanggapi rencanan Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Keponakan Luhut mengurus Danantara.

    “Daripada nguap di Danantara, narik uang simpanan dari Himpunan Bank Milik Negara dan pindah ke bank swasta,” ucap akun @Y_Radia***.

    “Bukannya enggak mengerti sama konsep Danantara, cuma meminimalisir worst case saja. Toh, enggak ada yang tahu Danantara ke depannya bakal berhasil apa enggak kerjaannya…” kata akun @tersepo***.

    “Mungkin setelah selesai, semua saldo (bank BUMN) saya akan langsung pindah,” ujarnya menambahkan.

    Langsung Tarik Uang dan Saham

    Warganet lain, Larasati, ikut dalam seruan ini. Dia mengaku, langsung menarik uangnya dari bank BUMN setelah heboh rencana Danantara.

    “Khawatirannya awal-awal sih karena panik… jangan-jangan nanti dana yang aku simpan di bank BUMN itu nanti takutnya enggak aman,” tuturnya.

    “Terus kan, jadi aku langsung tarik duluan karena panik,” ucap Larasati menambahkan.

    Sejak isu Danantara mulai heboh di X pada akhir pekan lalu, dia tanpa pikir lama menarik uangnya dari dua bank pelat merah. Uang tersebut dipecah untuk membeli emas, dan ditabung di bank swasta.

    Bukan hanya itu, Larasati mengaku menjual saham di perusahaan-perusahaan pelat merah.

    “Saham-saham bank BUMN juga akhirnya aku jual-jualin juga,” ujarnya.

    Buruknya Komunikasi Pemerintah

    Dosen FEB Unpad, Prof. Bayu Kharisma menilai Danantara sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, tampaknya komunikasi buruk pemerintah menjadi penyebab munculnya seruan tarik uang dari bank BUMN tersebut.

    “karena komunikasinya yang tidak begitu baik, maka orang itu yang terjadi adalah seperti krisis 98, ketakutan. Karena informasinya simpang siur,” ucapnya dalam acara diskusi ekonomi IWEB Vol. 4 pada Kamis 20 Februari 2025.

    “(Masyarakat) ketakutan duitnya habis, ketakutan duitnya hilang, ketakutan macam-macam nah seperti itu. Karena memang kita tidak mendapatkan informasinya,” kata Bayu Kharisma menambahkan.

    Apalagi, dia menyoroti bagaimana pemerintah yang kerap tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan. Ketika kebijakan itu viral dan ditentang rakyat, mereka membatalkannya, tetapi kemudian diterbitkan lagi.

    “Oleh karena itu, memang yang paling penting itu adalah planning dan komunikasi publik yang masih belum bisa lah, atau harus seperti diistilahkan itu adalah yang pandai itu komunikasi,” ujar Bayu Kharisma.

    Dia juga mengingatkan masyarakat bahwa Danantara dibentuk pemerintah untuk tujuan yang baik. Hal itu disampaikan, menanggapi adanya sejumlah orang yang menyamakan pembentukan Danantara dengan pemerintah mencari modal untuk ‘berjudi’ tapi ketika rugi tidak bisa disalahkan maupun bertanggungjawab.

    “Nah, kalau saya pribadi sih sebetulnya mungkin kemungkinan besar itu tidak tepat. Karena kan Danantara itu memang diharapkan untuk masyarakat banyak lah. Artinya bukan untuk kegiatan yang katakanlah ilegal atau ‘judi’ macam-macam lah gitu,” tutur Bayu Kharisma saat ditemui Pikiran-Rakyat.com setelah acara.

    “Saya yakin bahwa kebijakan danantara itu pasti untuk kebaikan masyarakat lah. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi atau hal-hal yang katakanlah yang melanggar atau menyimpang lah seperti itu. Nah karena itu, sepertinya tidak tepat nih itu kayak gitulah,” katanya menambahkan.

    Bayu Kharisma juga menanggapi penunjukkan Burhanuddin Abdullah Harahap sebagai ketua tim pakar Danantara. Padahal, dia pernah dipenjara lima tahun atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp100 miliar.

    “Itu kan terkait dengan masalah seleksi orangnya. Nah, memang betul bahwa jejak digital atau sebelumnya itu kan sangat berpengaruh pula terhadap kepemimpinan nanti dia di sanalah gitu,” ujarnya.

    “Cuma saya yakin, optimis bahwa itu tidak akan terjadi lah untuk kegiatan yang negatif macam-macam lah. Jadi tergantung kepada nanti regulasinya seperti apa? Karena sekali lagi bahwa itu memang untuk masyarakat, untuk rakyat besar, maka tujuannya pasti akan baik,” ucap Bayu Kharisma menambahkan.

    Senada, Dosen FISIP Unpar, Kristian Widya Wicaksono juga menilai bahwa tujuan pembentukan Danantara sebenarnya baik. Namun, lagi-lagi masalah komunikasi pemerintah menjadi penyebab pemahaman masyarakat berbeda.

    “Kalau danantara tadi saya sepakat, tujuannya bagus, baik. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan publik,” ucapnya.

    “Tapi kan komunikasinya ya lagi-lagi, peruntukannya, transparansinya. Nah, ini yang kita perlu bangun sih kalau menurut saya kedepan,” ujar Kristian Widya Wicaksono menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Resmikan Danantara Pagi Ini 24 Februari 2025

    Apakah Akan Seperti Skandal Keuangan Terbesar di Dunia 1MDB Malaysia?

    PIKIRAN RAKYAT – Danantara (Daya Anagata Nusantara) adalah langkah konkret Indonesia mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan nol persen kemiskinan menurut Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Kajian Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), dengan Danantara program hilirisasi tak akan lagi bergantung realisasi investasi asing.

    Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilansir CEIC, saat ini sektor hilirisasi adalah kontributor utama peningkatan investasi asing.

    Danantara diharapkan mengelola investasi dan aset negara lebih efektif sebagai kunci utama transformasi ekonomi, mengurangi ketergantungan utang dan kekayaan nasional bekerja cerdas.

    Konsep

    Indonesia mengandalkan ekspor bahan mentah, akibatnya neraca transaksi terpuruk jika harga komoditas global turun. Konsepnya jangan sekadar mengekspor bijih nikel, olah dulu jadi baterai litium dan kendaraan listrik.

    Jangan jual mentah bauksit, kembangkan jadi panel surya dan komponen otomotif. Langkah ini mulai menunjukkan hasil, ekspor produk nikel Indonesia meningkat dari 2 persen jadi 12 persen dari total ekspor nasional bukti nilai tambah memberi dampak konkret 2001-2022.

    Danantara dibentuk guna mengelola aset dan investasi negara agar proses hilirisasi tak lagi bergantung pada modal asing.

    Idealnya akan menjadi katalis untuk industri bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja baru dan mendorong inovasi teknologi dalam negeri. Jika berhasil, Indonesia keluar dari ekonomi berbasis komoditas, jadi pemain global dalam sektor manufaktur.

    Pengawasan

    Kekhawatiran terbesar, publik skeptis memastikannya tak korupsi seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB), motor pembangunan justru jadi skandal keuangan terbesar di dunia.

    Sejumlah nama yang dikaitkan struktur kepengurusan Danantara menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas lembaga ini.

    Menurut Presiden Prabowo, para mantan presiden dan pemimpin ormas keagamaan akan dilibatkan dalam pengawasannya. Jika benar, bisa menjadi preseden mengkhawatirkan soal netralitas dan independensinya.

    Kepemimpinan Danantara harus dipegang orang rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi, tak memiliki konflik kepentingan dan berdedikasi guna kepentingan nasional.

    Pemerintah dikabarkan akan mengalokasikan ratusan triliun rupiah dana hasil efisiensi anggaran 2025 sebagai sumber pendanaan, yang bisa saja digunakan memperbaiki layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

    Sejumlah ekonom berpendapat, sebelum menggelontorkan dana sebesar itu pemerintah seharusnya lebih dulu menutup defisit APBN atau setidaknya memastikan skema investasi Danantara tak mengorbankan kepentingan publik.

    Peluang Berhasil

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberi akses penuh mengaudit seluruh transaksi dan melaporkan temuan pada publik.
    Audit lembaga independen internasional bisa menjadi langkah tambahan, memastikan standar pengelolaan dana tetap transparan. Penempatan orang profesional berintegritas dari sektor swasta dengan pengalaman mengelola dana investasi skala besar di dalam dan luar negeri.

    Setiap investasi harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat. Investasi harus difokuskan pada sektor strategis yang berkontribusi pada perekonomian nasional.

    Keterlibatan masyarakat dan media mengawasi kebijakannya harus diperkuat dari potensi penyimpangan agar menguntungkan negara.

    Jika bisa dilakukan, Danantara bukan hanya menjadi lembaga investasi negara tapi juga simbol transparansi dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

    Proyeksi ke depan menunjukkan bisa jadi salah satu instrumen keuangan paling berpengaruh di Indonesia tergantung eksekusi. Jika benar dikelolanya benar, kemandirian finansial dan daya saing global lebih tinggi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Band Sukatani Diangkat Jadi Duta Polri? DPR RI Beri Dukungan

    Band Sukatani Diangkat Jadi Duta Polri? DPR RI Beri Dukungan

    PIKIRAN RAKYAT – Grup musik Sukatani diusulkan untuk diangkat sebagai Duta Polri. Usulan ini datang dari Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil.

    Dalam keterangannya, Nasir mengaku mendukung langkah tersebut sebab dinilai paling efektif untuk menaikkan kembali citra polisi.

    “Saya usulkan kepada Kapolri agar kelompok band Sukatani dijadikan Duta Polri untuk mengembalikan citra Polri Presisi,” kata Nasir, di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025.

    Anggota komisi DPR yang membidangi hukum tersebut memberikan pernyataan sebagai tanggapan terhadap komentar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti masalah pemecatan vokalis Sukatani dari pekerjaan sebagai guru.

    Menurutnya, sekolah seharusnya tidak memecat vokalis Sukatani karena Kapolri sendiri tidak mempermasalahkan lagu tersebut.

    Dia menambahkan bahwa Kepolisian melalui berbagai upaya selalu berusaha menjaga keseimbangan dalam berdemokrasi dan tidak anti terhadap kritik.

    “Kapolri Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand up comedy (komedi tunggal, red.) yang isinya mengkritik institusi Kepolisian,” ucap dia.

    Gonjang-ganjing Lagu Sukatani untuk Polisi

    Sebagai informasi, band punk dari Purbalingga, Sukatani, melalui video yang diunggah di media sosial, menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Polri terkait lagu Bayar Bayar Bayar.

    Dalam video tersebut, dua personel band, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, mengungkapkan permohonan maaf mereka kepada Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang sempat menjadi viral itu.

    Salah satu bagian dari lirik lagu tersebut berbunyi, “mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi.”

    “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Alectroguy.

    Alectroguy juga menyampaikan bahwa lagu tersebut sudah dihapus dari platform Spotify dan mengimbau agar pengguna media sosial yang telah mengunggah video dengan lagu tersebut untuk segera menghapusnya.

    “Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami,” tuturnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim seluruh Kepala Daerah yang dilantik mengikuti retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu dia katakan untuk menanggapi adanya instuksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri guna menunda keberangkatan tersebut.

    “Saya dengar ikut semua sekarang,” ucap Zulhas di DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut Zulhas seluruh Kepala Daerah harus solid dan kompak agar searah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan jika pemerintah ingin swasembada pangan maka perlu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk menggarap lahan sawah yang akan dijadikan tempat untuk swasembada pangan

    “Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampe ke lurah tuh, sampai ke desa,” tuturnya.

    “Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu nggak bisa, ngak bisa swasembada pangan,” katanya.

    Megawati mengeluarkan instruksi kepada para kader partai berlambang banteng untuk menunda keberangkatan. Instruksi itu keluar tidak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berikut daftar kepala daerah yang belum hadir dalam retret di Akmil Magelang:

    1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

    2. Gubernur Bali I Wayan Koster

    3. Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk

    4. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie

    5. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah

    6. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono

    7. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo

    8. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara

    9. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti

    10. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen

    11. Bupati Minahasa Robby Dondokambey

    12. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli

    13. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar

    14. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan

    15. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana

    16. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono

    17. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat

    18. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno

    19. Bupati Karanganyar H. Rober Christanto

    20. Bupati Sukoharjo Etik Suryani

    21. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari

    22. Bupati Temanggung Agus Setyawan

    23. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten

    24. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami

    25. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

    26. Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha

    27. Bupati Magelang Grengseng Pamuji

    28. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra

    29. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu

    30. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya

    31. Bupati Klungkung I Made Satria

    32. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan

    33. Bupati Gianyar I Made Mahayastra

    34. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa

    35. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta

    36. Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni

    37. Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus

    38. Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote

    39. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit

    40. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntari Ningsih

    41. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

    42. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin

    43. Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid

    44. Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo

    45. Bupati Sanggau Yohanes Ontot

    46. Bupati Banyuasin H. Askolani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Bagian dari Komitmen untuk Terus Berbenah

    Ini Bagian dari Komitmen untuk Terus Berbenah

    PIKIRAN RAKYAT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani menjadi Duta Polri dalam rangka perbaikan institusi dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel. Menurutnya, hal itu akan terealisasi apabila band punk rock asal Purbalingga Jawa Tenga ini bersedia dijadikan Duta ataupun Juri untuk institusi Polri.

    “Nanti kalau Band Sukatani berkenan akan kami jadikan Juri atau Band Duta untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Sigit dalam keterangannya, Minggu, 23 Februari 2025.

    Sigit kembali menegaskan bahwa Polri tidak antikritik. Menurutnya, Korps Bhayangkara siap menerima dan terbuka dengan seluruh bentuk saran dan masukan.

    “Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adapatif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik,” ujar Sigit.

    Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya tidak pernah melarang ataupun membungkam siapa pun yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi. Dia menyebut di bawah kepemimpinannya, Polri pernah menggelar beberapa kegiatan bersama masyarakat dalam menyalurkan pendapat serta ekspresinya.

    Dikatakan Sigit, dirinya dan institusi Polri sangat terbuka terhadap kritik. Mengingat, hal itu dijadikan bahkan serta refleksi untuk membangun Korps Bhayangkara menjadi lebih baik serta semakin dicintai oleh masyarakat.

    “Dan bagi kami kritik terhadap Polri menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujar Sigit.

    Belakangan ini band Sukatani menjadi perhatian publik setelah merilis video permintaan maaf kepada Polri terkait lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ pada Kamis, 20 Februari 2025. Masyarakat menduga ada intimidasi yang dialami band Sukatani. Pasalnya, lirik lagu Sukatani berisi kritik mengenai segala urusan kalau mau lancar masyarakat harus membayar oknum polisi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan Puasa 2025? Simak Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah dan Pemerintah

    Kapan Puasa 2025? Simak Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah dan Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Jadwal kapan puasa 2025 sedang dicari. Masyarakat menantikan kapan hari pertama puasa atau 1 Ramadhan pada tahun ini. Muhammadiyah sudah menentukannya sejak beberapa waktu yang lalu.

    Informasi jadwal kapan puasa 2025 ini bisa menjadi acuan Sobat PR. Pastikan kita membersihkan hati kita sebelum memasuki bulan yang mulia.

    Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah

    Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadhan atau hari pertama puasa berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025. Penetapan itu didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal, tidak mempertimbangkan pengamatan fisik hilal. Berikut jadwalnya:

    1 Ramadhan 1446 H: Jumat, 28 Februari 2025 Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H: Minggu, 30 Maret 2025 Jadwal 1 Ramadhan versi Pemerintah

    Pemerintah belum mengumumkan kapan hari pertama puasa. Hanya saja, berdasarkan kalender Islam Hijriah yang diterbitkan Kemenag (Kementerian Agama), diperkirakan ada perbedaan dengan Muhammadiyah. Berikut jadwalnya:

    1 Ramadhan 1446 H: antara 28 Februari 2025 atau 1 Maret 2025

    Biasanya, pemerintah akan melakukan sidang isbat terlebih dahulu untuk menentukan hari pertama puasa. Sidang itu dihadiri Menteri Agama, perwakilan organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama (NU), duta besar negara sahabat, pihak BRIN, BMKG, dan tim unifikasi kalender hijriah Kemenag.

    Kalender libur Maret-April 2025 Sabtu, 29 Maret: Hari Suci Nyepi Senin-Selasa, 31 Maret – 1 April: Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Jumat, 18 April: Wafat Yesus Kristus Minggu, 20 April: Kebangkitan Yesus Kristus

    Demikian jadwal puasa 2025 lengkap dengan versi Muhammadiyah dan versi pemerintah. Diketahui versi pemerintah belum ditentukan mengingat akan dilakukan sidang isbat terlebih dahulu yang biasanya digelar pada hari terakhir bulan Syaban, atau dalam hal ini pada 27 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News