Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Bitcoin Masih Tunjukkan Ketangguhan di Tengah Volatilitas Global

    Bitcoin Masih Tunjukkan Ketangguhan di Tengah Volatilitas Global

    PIKIRAN RAKYAT – Bitcoin (BTC) terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Meskipun ketegangan antara Israel dan Iran meningkat, dan Federal Reserve (The Fed) AS kembali mempertahankan suku bunga, harga Bitcoin tetap stabil. Pada Jumat pukul 14.00 WIB, harga BTC berada di kisaran 104.670 dolar AS atau sekitar Rp1,71 miliar.

    Menurut Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur, yang menyampaikan keterangannya di Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025, pasar kripto saat ini berada dalam fase konsolidasi yang normal.

    “Bitcoin sedang menguji zona support di 104.000 dolar AS. Volume perdagangan menurun, ADX di level 16 menunjukkan belum ada tren kuat, dan RSI netral di angka 45. Ini adalah periode penantian untuk arah baru, baik dari kebijakan The Fed maupun perkembangan geopolitik,” jelas Fyqieh, dikutip PikiranRakyat.com dari Antara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Bank Sentral AS, atau The Fed, telah mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25-4,50 persen. Keputusan ini didasarkan pada prospek ekonomi global yang masih belum pasti, meskipun inflasi menunjukkan tren penurunan. Pasar merespons keputusan ini sebagai langkah hati-hati dari otoritas moneter AS untuk menjaga stabilitas ekonomi.

    Meskipun belum ada tren kenaikan baru, Fyqieh meyakini struktur jangka panjang Bitcoin masih positif. “Jika The Fed di masa mendatang hingga Juli menjelang pertemuan FOMC selanjutnya dapat memberikan sinyal dovish, Bitcoin berpotensi menguat kembali menuju 110.000 dollar AS,” ujarnya.

    Fyqieh menambahkan, ketahanan Bitcoin di tengah konflik bersenjata bukanlah hal baru. Data historis menunjukkan bahwa BTC cenderung stabil bahkan menguat dalam berbagai konflik besar selama dekade terakhir. Sebagai contoh, setelah serangan rudal Israel ke Iran pada 13 Juni 2025, harga Bitcoin sempat terkoreksi namun pulih dalam hitungan hari.

    Prospek Jangka Panjang Aset Kripto, BTC

    Kepercayaan investor institusional juga menjadi faktor kunci. Misalnya, MicroStrategy, perusahaan milik Michael Saylor, mengakuisisi 10.001 Bitcoin senilai 1 miliar dolar AS pada 16 Juni 2025. Akuisisi ini menunjukkan keyakinan kuat terhadap prospek jangka panjang aset kripto ini.

    “Konflik geopolitik cenderung meningkatkan ekspektasi inflasi global melalui lonjakan belanja fiskal, gangguan rantai pasok, dan kenaikan harga komoditas. Dalam jangka panjang, faktor-faktor ini biasanya menguntungkan Bitcoin,” jelas Fyqieh.

    Namun, ia juga memperingatkan bahwa Bitcoin masih sensitif terhadap reaksi awal pasar terhadap konflik, yang mungkin memicu tekanan jual sesaat setelah pecahnya perang.

    Konflik internal seperti perang Tigray di Ethiopia pada 2020 atau kudeta Myanmar pada 2021 tidak memberikan dampak signifikan pada harga Bitcoin. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh terhadap harga lebih ditentukan oleh kedekatan geopolitik dan keterlibatan pasar keuangan global.

    Fyqieh juga menyoroti peningkatan adopsi institusional, yang membuat Bitcoin semakin terkorelasi dengan pasar keuangan global. Entitas besar seperti BlackRock, Coinbase, hingga pemerintah AS kini berperan sebagai pemegang atau pengelola aset kripto ini.

    “Bitcoin tidak lagi berdiri sendiri seperti satu dekade lalu. Faktor makroekonomi dan geopolitik kini memiliki pengaruh besar terhadap harga. Namun, justru inilah yang menjadikan BTC instrumen relevan untuk diversifikasi portofolio,” tambahnya.

    Secara teknis, Bitcoin saat ini menghadapi resistansi di level 106.500 dolar AS, kemudian zona 108.800–110.000 dollar AS, dengan resistansi kritis di 112.000 dolar AS. Sementara itu, dukungan terdekat berada pada kisaran 102.000-103.000 dolar AS, dan dukungan jangka panjang pada 93.200 dolar AS, yang bertepatan dengan EMA 200 hari.

    Dengan kapitalisasi pasar kripto global yang tetap bertahan di 3,25 triliun dolar AS dan arus masuk ETF yang masih positif, peluang pemulihan harga Bitcoin tetap terbuka lebar. Pasar kini menanti arah kebijakan The Fed berikutnya serta dinamika konflik global yang terus berkembang.***

  • Dubes Iran Kunjungi PBNU, Gus Yahya Pahami Iran Bela Diri dari Israel

    Dubes Iran Kunjungi PBNU, Gus Yahya Pahami Iran Bela Diri dari Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf mendesak Israel dan Iran agar dapat menahan diri dan segera mengakhiri konflik sehingga tidak bereskalasi hingga ke kawasan sekitar di Timur Tengah. Namun begitu, Gus Yahya, sapaan K.H. Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa semua orang saat ini dapat memahami langkah-langkah Iran dalam membela diri, kedaulatan bangsa dan negara.

    Gus Yahya menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, Jumat, 20 Juni 2025 di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.  Turut hadir Wakil Ketua Umum PBNU K.H. Amin Said Husni, Ketua PBNU K.H. Ulil Abshar Abdalla serta sejumlah staf Kedubes Iran di Jakarta.

    Usai pertemuan, Mohammad Boroujerdi menyampaikan rasa terima kasih atas solidaritas moral dan dukungan spiritual yang diberikan PBNU kepada rakyat Iran, khususnya dalam merespons agresi militer Israel terhadap Iran beberapa. 

    “Saya hadir di organisasi Islam terbesar di dunia ini, PBNU, untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam. PBNU selama ini menjaga hubungan persahabatan yang sangat baik dengan Republik Islam Iran,” katanya.

    “Dalam masa agresi yang sedang kami alami, kami sangat menghargai dukungan terbuka dari PBNU, baik terhadap bangsa Iran maupun terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” ujar kata Boroujerdi menambahkan. 

    Dubes Iran juga menekankan bahwa dukungan masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan—termasuk tokoh agama, akademisi, politisi, dan masyarakat sipil—telah sampai ke pihaknya dan sangat bermakna secara moral.

    Ia menilai PBNU sebagai mitra strategis dalam membangun peradaban damai berbasis nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin. “Secara khusus, saya memohon kepada Ketua Umum PBNU agar terus mendoakan keselamatan dan kekuatan bagi bangsa kami. Dalam situasi seperti ini, doa dari umat Islam di Indonesia sangat berarti bagi rakyat Iran,” kata dia lagi.

    Sikap PBNU

    Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla juga menjelaskan bahwa Gus Yahya menyampaikan sejumlah sikap dan pandangan penting PBNU dalam menyikapi dinamika yang sedang berlangsung. “Gus Yahya menegaskan bahwa sejak hari pertama ketika serangan Israel terhadap Iran terjadi, PBNU langsung mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk keras agresi militer tersebut,” ujar Gus Ulil.

    Gus Yahya, kata Gus Ulil, menyampaikan bahwa Iran memiliki hak yang sah secara internasional untuk melakukan pembelaan diri atas serangan yang dilakukan secara sepihak oleh Israel. Namun, Gus Yahya juga menekankan pentingnya semua pihak menahan diri dan mendorong penghentian perang demi mencegah eskalasi yang lebih luas.

    “Gus Yahya mengimbau agar perang ini tidak meluas dan mengorbankan lebih banyak jiwa manusia. PBNU mendorong agar jalan diplomasi kembali ditempuh sebagai solusi damai yang adil dan bermartabat,” kata Gus Ulil. 

    Lebih lanjut, Gus Yahya juga menyampaikan bahwa warga Nahdlatul Ulama secara spiritual turut mendoakan keselamatan rakyat Iran dan semua pihak yang terdampak konflik.

    Doa-doa tersebut, menurut Gus Yahya, adalah wujud solidaritas Islam yang tidak mengenal batas geografis dan menjadi bagian dari komitmen NU dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan global. Pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit ini tidak hanya menjadi pertemuan diplomatik formal, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi yang memperkuat jalinan batin dan kepedulian terhadap nasib umat manusia.

    Kedua pihak sepakat untuk terus membuka ruang komunikasi dan kerja sama di bidang kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian internasional. PBNU, sebagai ormas Islam terbesar di dunia, kembali menegaskan perannya sebagai kekuatan moral yang tidak hanya bersuara untuk kepentingan bangsa Indonesia, tetapi juga untuk dunia yang lebih adil, damai, dan manusiawi.***

  • Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit 2025, Dorong Infrastruktur Terintegrasi untuk Ketahanan Energi

    Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit 2025, Dorong Infrastruktur Terintegrasi untuk Ketahanan Energi


    PIKIRAN RAKYAT –     PT Pertamina Gas (Pertagas), sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, telah menyelenggarakan Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) pada 17–18 Juni 2025 di Jakarta. Forum ini mempertemukan lebih dari 250 peserta dari kalangan pemangku kepentingan, pelaku industri, perusahaan energi, dan mitra bisnis strategis, serta mempertemukan para pengambil kebijakan dengan pelaksana industri energi dalam satu ruang dialog terbuka.

    Mengangkat tema “The First Integrated and Longest Gas Transmission Pipeline in South East Asia”, PIPES 2025 menyoroti pentingnya infrastruktur energi terintegrasi sebagai fondasi dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

    Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Utama PT Pertamina Gas, Gamal Imam Santoso, menyampaikan bahwa Pertagas bersama Subholding Gas sebagai backbone transmisi gas bumi nasional memiliki peran penting dalam memastikan distribusi energi yang handal dan merata.

    “Kami memastikan pemerataan jaringan pipa gas bumi ke kawasan industri strategis dan turut menjalankan Roadmap Integrasi Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi Indonesia,” ujar Gamal.

    Ia menekankan peran strategis mereka dalam memastikan infrastruktur penyaluran gas yang handal dan terintegrasi untuk mendukung industri strategis seperti Pupuk, Pembangkitan, Kilang dan industri lainnya.

    Mewakili Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dalam sambutan kuncinya menekankan bahwa swasembada energi adalah kunci utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

    “Melalui hilirisasi, kita mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Untuk itu, pengembangan infrastruktur gas bumi, khususnya jaringan pipa, menjadi sangat penting sebagai tulang punggung distribusi energi nasional,” tegasnya.

    Pernyataan ini didukung oleh SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero), Henricus Herwin, yang dalam paparannya menyoroti strategi Pertamina sebagai holding energi dalam mengintegrasikan rantai pasok minyak dan gas bumi hulu dan hilir.

    “Di tengah tantangan global, konsolidasi dan integrasi sistem energi nasional menjadi krusial, tidak hanya untuk efisiensi tetapi juga untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan,” ujarnya.

    Dari sisi pengembangan infrastruktur, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Harry Budi Sidharta menegaskan bahwa PGN, sebagai Subholding Gas Pertamina, merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri gas bumi melalui integrasi infrastruktur dan inovasi teknologi.

    “Ini semakin memperkuat posisi Subholding Gas Pertamina sebagai pemain kunci dalam mewujudkan infrastruktur gas yang terintegrasi dan agregasi gas bumi di Indonesia.”

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) menambahkan, forum PIPES mencerminkan keaktifan Pertagas dalam memimpin distribusi energi bersih.

    “Kami berharap, program ini menjadi sinergi dari semua pihak sehingga dapat meningkatkan energi bersih di Indonesia, untuk mencapai kedaulatan energi dan target NZE Pemerintah,” tandasnya.

    PIPES 2025 menampilkan dua sesi plenary yang membahas berbagai isu material di sektor energi dengan dialog terbuka mengenai harmonisasi regulasi energi serta keseimbangan kebutuhan pasar dengan kedaulatan energi nasional, serta mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur gas bumi secara berkelanjutan.

    Plenary Session pertama bertema “Harmonizing Energy Regulations,” menghadirkan regulator strategis seperti Ditjen Migas, BPH Migas, Lemigas, SKK Migas serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku Subholding Gas. Diskusi tersebut membahas pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan kemandirian energi dari hulu ke hilir.

    Pada sesi kedua dengan tema “Balancing Market Needs and Strengthening National Energy Sovereignty” menghadirkan mitra bisnis strategis Pertamina Gas, yakni PT INALUM, Mubadala Energi, Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), serta Direktur Utama PT Pertamina Gas. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kepentingan nasional melalui penguatan pasokan energi domestik dan dukungan kebijakan yang proaktif.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

  • Dugaan Korupsi Rp13,3 M Dana Zakat dan Hibah, KPK Mulai Telusuri BAZNAS Jabar

    Dugaan Korupsi Rp13,3 M Dana Zakat dan Hibah, KPK Mulai Telusuri BAZNAS Jabar

    PIKIRAN RAKYAT – Dugaan korupsi senilai total Rp13,3 miliar di tubuh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat kini tengah dalam proses telaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Laporan yang sebelumnya disampaikan oleh Koalisi Lawan Kriminalisasi Whistleblower (Koliber) ini telah dinyatakan terverifikasi dan diterima KPK untuk ditindaklanjuti.

    “Tentunya harapannya dugaan korupsi yang ada di BAZNAS Jawa Barat untuk segera ditindaklanjuti dan ditangani oleh KPK,” ujar M. Rafi Saiful Islam, Kepala Divisi Advokasi dan Jaringan LBH Bandung, seusai audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 18 Juni 2025.

    Dana Zakat untuk Mobil Mewah dan Gaji Fantastis

    Dugaan korupsi tersebut terdiri dari dua sumber, yakni, penyelewengan dana zakat senilai Rp9,8 miliar dan dana hibah APBD Jawa Barat sebesar Rp3,5 miliar.

    Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan bahwa modus utama adalah penggunaan biaya operasional melebihi batas yang diatur undang-undang.

    “BAZNAS Jawa Barat mengambil hak amil hingga 20 persen dari dana zakat, padahal aturan hanya memperbolehkan maksimal 12,5 persen,” tegas Wana, merujuk pada Keputusan Menteri Agama No. 606 Tahun 2020 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016.

    Dana operasional itu diduga digunakan untuk membiayai fasilitas mewah lima pimpinan BAZNAS Jabar, termasuk sewa mobil mewah yang melonjak dari Rp11 juta (2020) menjadi Rp493 juta (2022). Selain itu, terdapat dugaan pengadaan laptop dan ponsel, sopir pribadi, serta tunjangan yang tidak wajar.

    Kenaikan beban gaji juga menjadi sorotan. Pada tahun 2020, gaji karyawan tercatat sebesar Rp1,5 miliar, namun melonjak menjadi Rp3,3 miliar pada 2022, diduga karena rekrutmen besar-besaran dari kerabat pimpinan. Honorarium pimpinan bahkan naik drastis hingga 121%, dari kisaran Rp13 juta menjadi Rp30 juta per bulan.

    Dana Hibah Covid-19 Diduga Disalahgunakan

    Selain dana zakat, BAZNAS Jabar juga diduga menyalahgunakan Rp3,5 miliar dana hibah APBD Provinsi Jawa Barat, yang semula diperuntukkan untuk bantuan penanggulangan COVID-19.

    Temuan Koliber menunjukkan bahwa bantuan tersebut banyak yang tidak tersalurkan, tidak tepat sasaran, dan bahkan dikapling untuk kolega pimpinan dan mitra tertentu.

    Ironisnya, alih-alih mendapat perlindungan hukum, TY, pelapor kasus ini yang juga mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal BAZNAS Jabar, justru ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan Pasal 32 UU ITE.

    “Penetapan TY sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi terhadap whistleblower dengan memanfaatkan pasal karet di UU ITE. Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada TY dan whistleblower lain,” kata Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum.

    Pihak KPK dalam audiensi menyatakan turut prihatin dan menyesalkan tindakan aparat yang tidak memahami pentingnya melindungi pelapor korupsi.

    Kasus kriminalisasi TY dinilai melanggar berbagai aturan perlindungan pelapor, antara lain:

    Pasal 10 ayat (12) UU No. 31 Tahun 2014, yang melarang tuntutan hukum terhadap pelapor sebelum laporan selesai diperiksa. Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, yang menjamin hak masyarakat untuk melapor. Pasal 1 angka 6 UU No. 31 Tahun 2014, yang melarang intimidasi terhadap pelapor.

    “Penggunaan Pasal 32 UU ITE untuk menjerat TY justru mengalihkan fokus dari substansi laporan korupsi,” ucap Rafi dari LBH Bandung. Ia juga meminta Kepolisian menghentikan proses kriminalisasi dan mengembalikan fokus pada investigasi korupsi.

    Desakan Koalisi Antikorupsi

    Danang Widoyoko, Sekjen Transparency International Indonesia (TII), menyebut bahwa tindakan ini bertolak belakang dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang mewajibkan negara melindungi pelapor korupsi.

    “Indonesia tidak dapat mengklaim memerangi korupsi sambil mengadili mereka yang mengungkapnya,” ucap Danang.

    Koalisi Koliber mendesak lima langkah konkrit:

    Usut tuntas dugaan korupsi Rp13,3 miliar di BAZNAS Jabar secara transparan. Hentikan kriminalisasi terhadap TY dan berikan perlindungan hukum. Fokus pada kerugian negara, bukan membungkam pelapor. Tindak aparat yang membocorkan identitas pelapor. Reformasi UU ITE untuk melindungi whistleblower. ***

  • 280.000 Liter BBM Akhirnya Masuk Gaza, Krisis dan Gempuran Bom Masih Mengancam

    280.000 Liter BBM Akhirnya Masuk Gaza, Krisis dan Gempuran Bom Masih Mengancam

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah gempuran serangan udara dan penembakan yang tak henti, sebanyak 280.000 liter bahan bakar akhirnya berhasil disalurkan ke wilayah Gaza, Kamis, 19 Juni 2025.

    Bahan bakar ini sangat krusial untuk menyokong layanan-layanan penting, termasuk rumah sakit, instalasi air bersih, dan jaringan komunikasi.

    Pasokan tersebut diangkut dari Stasiun Al Tahreer di Rafah ke Deir al Balah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui koordinasi Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).  Ini merupakan pengiriman pertama setelah 110 hari tanpa bahan bakar masuk ke Gaza.

    “Meski hal ini memberi sedikit waktu tambahan, jumlahnya masih jauh dari cukup. Untuk menjaga agar operasi penyelamatan nyawa dapat terus dilakukan, bahan bakar yang dibeli dari luar harus diizinkan masuk ke Gaza. Jika hal ini tidak segera dilakukan, rumah sakit, ambulans, instalasi desalinasi air laut, jaringan telepon, dan layanan penting penunjang kelangsungan hidup lainnya akan terhenti,” ujar OCHA, dikutip dari Xinhua, Jumat, 30 Juni 2025.

    Kekerasan yang terus terjadi juga berdampak pada korban sipil. OCHA melaporkan banyak warga sipil tewas atau terluka, termasuk mereka yang sedang mencari bantuan.

    Akses terhadap informasi dan koordinasi bantuan pun terganggu akibat putusnya kabel serat optik, yang menyebabkan tiga hari gangguan komunikasi besar-besaran.

    Upaya perbaikan terhambat karena otoritas Israel Penjajah menghalangi pergerakan tim perbaikan.

    “Otoritas Israel awalnya menyetujui tetapi kemudian menghalangi pergerakan tim yang ditugaskan untuk mengidentifikasi lokasi putusnya kabel tersebut. Hal ini berdampak pada wilayah Gaza tengah dan selatan,” ucap OCHA.

    RS Krisis, Warga Gaza Terpaksa Tinggal di Reruntuhan

    Kondisi penampungan warga sipil kian memburuk. Menurut OCHA, sejak 1 Maret 2025 tidak ada bahan-bahan penampungan seperti tenda, kayu, dan terpal yang diizinkan masuk ke Gaza. Sementara itu, satu dari tiga warga Gaza terpaksa mengungsi kembali sejak gencatan senjata terakhir gagal dipertahankan.

    “Akomodasi darurat terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang hancur akibat bom, lahan-lahan publik, dan puing-puing perkotaan, sering kali melebihi kapasitas lokasi itu dan tanpa infrastruktur dasar,” kata OCHA.

    Sebanyak 980.000 barang kebutuhan penampungan, termasuk hampir 50.000 tenda, telah disiapkan PBB dan mitra kemanusiaan, tetapi pengirimannya belum memungkinkan karena masih terganjal akses.

    Tim PBB, bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), juga mengunjungi Kompleks Medis Nasser di Khan Younis yang kini dalam kondisi sangat kritis. Ratusan pasien memenuhi rumah sakit tersebut, melebihi kapasitas ganda dari jumlah ideal.

    Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus mengatakan, “Kompleks Medis Nasser menampung jumlah pasien dua kali lipat dari kapasitas yang seharusnya.”

    Sebuah tenda bantuan WHO, yang semula dirancang untuk layanan anak dan bedah, kini berubah fungsi menjadi bangsal trauma dengan 100 tempat tidur dijejalkan ke dalam ruangan yang hanya mampu menampung 88 unit.

    Rumah sakit ini tak bisa memperluas kapasitas karena kekurangan ventilator, monitor, tempat tidur, serta tenaga medis.

    WHO sempat berhasil mengirimkan sejumlah minimum bahan bakar ke rumah sakit itu pada Rabu, 18 Juni 2025 untuk menghidupkan generator cadangan. Namun, letaknya yang berada di wilayah dengan perintah evakuasi dari otoritas Israel Penjajah membuat akses ke rumah sakit makin sulit.

    Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tinggi di kalangan tenaga medis dan pasien terkait keselamatan mereka. ****

  • NHI Travel Mart 2025, Hubungkan Pelaku Industri Pariwisata dengan Peluang Pasar Baru dan Menjaga Wisata Lokal

    NHI Travel Mart 2025, Hubungkan Pelaku Industri Pariwisata dengan Peluang Pasar Baru dan Menjaga Wisata Lokal

    PIKIRAN RAKYAT – Di era pariwisata modern seperti sekarang, transformasi digital dalam menghubungkan pelaku industri dengan peluang pasar baru menjadi sangat penting.

    Hal ini menjadi salah satu fokus NHI Travel Mart 2025 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Usaha Perjalanan Wisata (UPW). Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Next Gen Tourism : Connecting Markets and Experiencing Through Tech”.

    Sebagai pengantar acara, pada Selasa malam lalu, para tamu undangan mengikuti pre-tour bertema wisata kuliner malam di kawasan Lengkong, Kota Bandung. 

    Kegiatan ini dirancang sebagai koneksi awal antar peserta sekaligus memperkenalkan potensi wisata kuliner lokal. Memasuki hari utama pada 18 Juni 2025, NHI Travel Mart 2025 menghadirkan kegiatan inti berupa Travel Exchange (Travex).

    Wakil Direktur I Poltekpar NHI Bandung,  Endang Komesty Sinaga, S.S., MM.Par., CHE, CHRMP. mengatakan, sebagai institusi pendidikan vokasi di bidang pariwisata, Poltekpar NHI Bandung terus berupaya mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi profesional, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan industri secara langsung. 

    “NHI Travel Mart 2025 menjadi bagian dari upaya tersebut, dengan menghadirkan wadah praktik nyata bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan Business to Business (B2B) serta talkshow yang relevan dengan tren dan transformasi industri saat ini,” ungkapnya.

    Diselenggarakan pertama kali pada tahun 2016, kegiatan Travel Mart telah berkembang menjadi sarana strategis untuk mempertemukan pelaku usaha perjalanan wisata sebagai seller dengan berbagai pihak potensial sebagai buyer. 

    Melalui forum B2B yang difokuskan pada penciptaan peluang kerja sama dan transaksi bisnis, serta sesi talkshow yang menggali isu-isu pariwisata terkini, acara ini diharapkan dapat terus mendorong sinergi positif antara dunia pendidikan dan industri pariwisata di Indonesia.

    Dia menilai kegiatan ini mencerminkan semangat baru dalam membangun masa depan pariwisata yang lebih cerdas, inklusif, dan bertanggung jawab. 

    “Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu menjembatani pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas. Sekaligus menciptakan pengalaman wisata yang lebih personal, efisien, dan tetap menghormati alam serta budaya lokal,” kata dia.

    Perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Prima Sophia Wartono S.S menyampaikan, kegiatan ini diharapkan mampu membantu perkembangan pariwisata terutama industri pariwisata di Jawa Barat.

    “Kami tunggu selanjutnya untuk kerja sama yang baik antar industri atau pun pihak pemerintah,” katanya.

    Wakil Ketua Panitia Mahasiswa dari Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Poltekpar NHI Bandung, Iyad Musaddad menambahkan, kegiatan ini bukan hanya menjadi forum transaksi antar pelaku industri, tetapi juga media pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya dari program studi Usaha Perjalanan Wisata.

    Melalui pendekatan yang kolaboratif dan penyajian format acara yang modern, NHI Travel Mart 2025 diharapkan mampu menjadi tonggak baru dalam mendukung pertumbuhan pariwisata Indonesia yang lebih adaptif terhadap tantangan teknologi dan perubahan pasar global. (*)

  • Prabowo Teken PP Pembentukan 5 Pengadilan Militer, Apa Isinya?

    Prabowo Teken PP Pembentukan 5 Pengadilan Militer, Apa Isinya?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembentukan lima pengadilan militer baru. Apa isi peraturannya?

    Penandatanganan dilakukan pada 6 Mei 2025 di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam salinan dokumen yang diterima pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Kedua peraturan tersebut, yakni PP Nomor 22 dan 23 Tahun 2025, menjadi dasar hukum pembentukan:

    PP Nomor 23 Tahun 2025 untuk Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.

    PP Nomor 22 Tahun 2025 untuk Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar.

    Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem peradilan militer di Indonesia dengan memperluas jangkauan dan efisiensi layanan hukum, khususnya bagi prajurit TNI dan masyarakat di daerah.

    Alasan dan Tujuan Pembentukan

    Pembentukan pengadilan-pengadilan baru ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan mempercepat proses hukum di wilayah-wilayah yang selama ini ditangani oleh pengadilan militer dengan cakupan terlalu luas.

    Dalam peraturan itu disebutkan pembentukan pengadilan militer ini untuk memperkuat akses keadilan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat, sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

    Selain mengurangi beban kerja pengadilan lama, kehadiran lima pengadilan baru ini diharapkan mendorong efisiensi dan efektivitas proses peradilan militer.

    Wilayah Hukum Masing-Masing Pengadilan Baru Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru: Wilayah hukum mencakup Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Pengadilan Militer V-18 Kendari: Meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Pengadilan Militer V-21 Manokwari: Mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan: Membagi beban yurisdiksi Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Pengadilan Militer Tinggi V Makassar: Mengurangi cakupan wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pelimpahan Perkara dan Pengelolaan Aset

    Dalam beleid tersebut juga diatur sejumlah ketentuan teknis, termasuk pelimpahan perkara yang belum disidangkan dari pengadilan lama ke pengadilan baru.

    Selain itu, pengelolaan personel, aset, dan sarana prasarana akan dilakukan di bawah koordinasi Mahkamah Agung.

    Sumber Pendanaan dan Dukungan Daerah

    Pembiayaan pengadilan baru ini sepenuhnya bersumber dari APBN melalui anggaran Mahkamah Agung, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan lahan untuk pembangunan gedung pengadilan di masing-masing wilayah. ***

  • WHO Desak Israel Izinkan Bantuan Obat-obatan dan Bahan Bakar Masuki Gaza tanpa Hambatan

    WHO Desak Israel Izinkan Bantuan Obat-obatan dan Bahan Bakar Masuki Gaza tanpa Hambatan

    PIKIRAN RAKYAT – Dunia internasional telah berulang kali mendesak Israel agar menghentikan genosida di Gaza. Selain itu, Israel juga didesak untuk membuka blokade bantuan yang berlangsung sejak 2 Maret 2025.

    Blokade bantuan yang dilakukan Israel tersebut telah menyebabkan krisis parah. Saat ini, jutaan warga di Gaza mengalami kelaparan dan membutuhkan obat-obatan serta kebutuhan dasar lainnya.

    Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menyatakan keprihatinannya atas memburuknya situasi fasilitas perawatan kesehatan di Jalur Gaza.

    Dia mendesak agar Israel mengizinkan masuknya bantuan seperti obat-obatan dan bahan bakar ke Gaza tanpa hambatan.

    “Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, #Gaza, tengah berjuang untuk tetap beroperasi di tengah tekanan yang tiada henti dan kurangnya pasokan,” katanya dalam sebuah posting di X pada Rabu malam.

    Pada Selasa pekan ini, rumah sakit Nasser menerima lebih dari 300 orang yang terluka. Para korban terkait dengan dua insiden di dekat lokasi distribusi makanan militer non-PBB. Dalam dua serangan ini, 75 orang tewas, termasuk 11 anak-anak.

    Saat ini sekitar 590 pasien dirawat di rumah sakit Nasser, yang mana jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari kapasitas rumah sakit tersebut.

    “Rumah sakit tidak dapat meningkatkan kapasitasnya karena kekurangan ventilator, monitor, tempat tidur, dan staf,” ujarnya.

    Rumah sakit Nasser telah ditetapkan berada di zona evakuasi, namun banyak petugas kesehatan tidak dapat mencapai rumah sakit karena khawatir akan keselamatan atau kekurangan bahan bakar untuk transportasi.

    Pada Rabu WHO telah mengirimkan bahan bakar dalam jumlah minimum yang cukup untuk mempertahankan operasi selama lima hari lagi. Namun, jika bahan bakar tersebut tidak sampai, layanan akan mulai ditutup.

    “WHO sekali lagi menyerukan perlindungan terhadap rumah sakit; agar bantuan kesehatan dan bahan bakar dapat masuk dan melintasi Gaza tanpa hambatan melalui semua rute yang memungkinkan,” katanya.

    “Waktu terus berjalan untuk menyelamatkan nyawa. Gencatan senjata!” tuturnya lagi.***

  • IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    PIKIRAN RAKYAT – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas.

    Kolaborasi ini menegaskan komitmen menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap proses pembangunan IKN di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kerja sama dengan KPK merupakan langkah berkelanjutan dalam menanamkan budaya kerja yang menjunjung nilai akuntabilitas.

    “Kami bersama KPK terus melakukan upaya berkelanjutan bentuk budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Basuki saat ditanya soal integritas tata kelola organisasi di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurut Basuki, salah satu fokus utama saat ini adalah memperkuat pemahaman terkait gratifikasi dan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan internal Otorita IKN.

    “Kami lakukan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan kerja Otorita IKN,” kata dia.

    Ia kembali menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

    “Otorita IKN komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas,” ujar Basuki.

    Ia menambahkan, “serta menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kerja.”

    Banyak Orang Baru

    Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, menambahkan bahwa penguatan nilai integritas menjadi penting karena Otorita IKN masih tergolong baru dan beranggotakan pegawai dari berbagai latar belakang institusi.

    “Tentu dalam pelaksanaan ada potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik,” ucap dia.

    Ia juga menekankan perlunya menyatukan persepsi dan budaya organisasi di antara para pegawai agar nilai-nilai antikorupsi dapat benar-benar diterapkan dalam keseharian kerja.

    “Dan juga perlu membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi,” kata Agung Dodit Muliawan.

    Sebagai informasi, Otorita IKN resmi dibentuk pada Januari 2023 dan kini tengah bersiap menjalankan pembangunan fisik ibu kota negara di lapangan mulai tahun 2025.

    Tantangan besar dalam membangun tata kelola yang bersih menjadi salah satu fokus utama sejak awal proses pembangunan. ***

  • Pascabombardir Israel, Iran Tuntut Ganti Rugi dan Bersumpah Lanjutkan Pembalasan

    Pascabombardir Israel, Iran Tuntut Ganti Rugi dan Bersumpah Lanjutkan Pembalasan

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 29 Juni 2025 lalu, pihak Iran mengatakan bahwa mereka akan terus menyerang Israel sampai mereka membayar ganti rugi. Hal tersebut dikatakan langsung oleh oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran.

    Pembalasan (terhadap Israel) akan terus dilakukan sampai musuh kita dihukum dan ganti rugi (kepada Iran) dibayar,” ucapnya.

    Diketahui, sebelumnya Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran pada Jumat, 13 Juni 2025 dini hari dengan tuduhan Iran sedang menjalankan program nuklir militer secara rahasia.

    Serangan tersebut mengatakan sejumlah wilayah di Iran, termasuk ibu kota Teheran dan menewaskan beberapa pejabat tinggi militer dan sejumlah ilmuwan nuklir Iran.

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut serangan itu sebagai kejahatan dan mengancam Israel dengan “nasib yang pahit dan mengerikan.”

    Iran membalas serangan Israel itu dengan meluncurkan “Operasi True Promise 3” pada Jumat malam yang menyerang target-target militer Israel.

    Iran menyangkal program nuklir memiliki tujuan militer, Direktur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi menyatakan badan tersebut belum menemukan bukti kuat bahwa Iran sedang Mengembangkan senjata nuklir.

    Laporan intelijen AS juga menunjukan kesimpulan serupa bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

    Mantan Duta Besar Inggris dan Uzbekistan dan aktivis HAM Craig Murray mengatakan Iran telah menunjukkan tanggung jawab dan kesabaran luar biasa selama beberapa tahun terakhir meskipun menghadapi berbagai tindakan dari Israel.

    Lalu, kabar terbaru datang dari kelompok Hizbullah di Lebanon yang menegaskan bahwa mereka tidak netral dan berpihak pada Iran dalam konflik melawan Israel.

    Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa kelompok mendukung hak dan kemerdekaan Iran yang sah.

    Amerika Serikat bersama Israel yang disebutnya sebagai tumor kanker melakukan kebohongan dan tindakan agresif terhadap iran.

    “Kami berdiri bersama Iran untuk menghadapi ketidakadilan global ini, karena kami juga memperjuangkan kemerdekaan, pembebasan tanah kami, serta kebebasan membuat keputusan dan pilihan kami sendiri,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Hizbullah bertindak sesuai penilaian mereka untuk membalas agresi brutal Israel dan AS. ***