Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Besaran Bantuan KIP Kuliah 2025 Berapa? Ada Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup

    Besaran Bantuan KIP Kuliah 2025 Berapa? Ada Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup

    PIKIRAN RAKYAT – Untuk memastikan pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua kalangan, bantuan finansial diberikan melalui berbagai program, salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

    Program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tanpa terkendala masalah biaya. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan mahasiswa dapat fokus dalam menyelesaikan studinya dan meraih prestasi akademik yang optimal.

    Sebagai bagian dari kebijakan pendidikan inklusif, KIP Kuliah tidak hanya mencakup bantuan untuk biaya kuliah, tetapi juga memberikan subsidi biaya hidup bagi mahasiswa penerima. Berikut rincian besaran bantuan dan jadwal pencairannya.

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025

    Pencairan dana KIP Kuliah tahun 2025 akan dilakukan dalam dua tahap, yang disesuaikan dengan kalender akademik perguruan tinggi:

    Semester Genap 2024/2025: Dana akan dicairkan pada Maret hingga April 2025. Semester Ganjil 2025/2026: Dana akan dicairkan pada Agustus hingga September 2025.

    Mahasiswa diimbau untuk selalu memantau informasi resmi dari perguruan tinggi masing-masing mengenai jadwal pencairan ini, karena proses pencairan bisa saja mengalami perubahan tergantung kebijakan internal institusi pendidikan.

    Besaran Bantuan KIP Kuliah 2025

    Bantuan KIP Kuliah tahun 2025 terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya pendidikan dan biaya hidup, dengan rincian sebagai berikut:

    1. Biaya Pendidikan

    Bantuan biaya pendidikan disalurkan langsung ke perguruan tinggi dan nominalnya bervariasi berdasarkan akreditasi program studi:

    Akreditasi A: Maksimal Rp12 juta per semester untuk program studi Kedokteran dan Rp8 juta per semester untuk program studi non-Kedokteran.

    Akreditasi B: Maksimal Rp4 juta per semester.

    Akreditasi C: Maksimal Rp2,4 juta per semester.

    2. Biaya Hidup

    Bantuan biaya hidup diberikan langsung kepada mahasiswa, dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan klaster wilayah biaya hidup:

    Klaster 1: Rp800.000 per bulan.

    Klaster 2: Rp950.000 per bulan.

    Klaster 3: Rp1.100.000 per bulan.

    Klaster 4: Rp1.250.000 per bulan.

    Klaster 5: Rp1.400.000 per bulan.

    Total bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa dalam satu semester (enam bulan) berkisar antara Rp4,8 juta hingga Rp8,4 juta, tergantung pada klaster wilayah masing-masing penerima.

    Dengan adanya program KIP Kuliah ini, diharapkan mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikan tinggi dengan lebih mudah. Jika kamu termasuk salah satu penerimanya, jangan lupa untuk update informasi terbaru.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasil Sidang Isbat Awal 1 Ramadhan 2025, Cek Updatenya di Sini

    Hasil Sidang Isbat Awal 1 Ramadhan 2025, Cek Updatenya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengumumkan hasil sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H atau 1 Ramadhan 2025 pada 28 Februari 2025. Sidang Isbat digelar di Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    Nasaruddin Umar menetapkan bahwa 1 Ramadhan 2025 jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025 berdasarkan keputusan hasil sidang Isbat.

    “Maka pada malam ini diputuskan dalam sidang (Isbat) bahwa 1 Ramadhan 1446 H ditetapkan besok, Sabtu, 1 Maret 2025” Kata Nasaruddin Umar pada 28 Februari 2025.

    Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang ini akan menentukan tanggal resmi dimulainya bulan suci Ramadan bagi umat Islam di Indonesia dan dijadwalkan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa sidang isbat akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan organisasi Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung.

    Tahapan Sidang Isbat

    Sidang isbat akan dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pemaparan mengenai posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Selanjutnya, tahap kedua melibatkan verifikasi hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) dari berbagai titik di Indonesia. Tahap terakhir adalah musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

    Abu Rokhmad mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi sidang isbat dan mengikuti pengumuman pemerintah mengenai awal Ramadan 1446 H. Penetapan ini sejalan dengan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

    “Kita berharap umat Islam di Indonesia dapat mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” ujar Abu Rokhmad pada Senin 10 Februari 2025.

    Perhitungan Hisab dan Pemantauan Hilal

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk, berkisar antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya akan diumumkan setelah hasil sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama,” ungkap Arsad.

    Untuk memastikan ketepatan hasil, Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan astronomi dan laporan rukyat akan menjadi dasar dalam keputusan sidang isbat.

    Pentingnya Sidang Isbat

    Sidang isbat merupakan agenda rutin yang diselenggarakan pemerintah setiap menjelang Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah. Proses ini melibatkan berbagai organisasi Islam, pejabat pemerintah, dan pakar astronomi guna memastikan keputusan yang akurat dan dapat diterima oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

    Mengacu pada buku Hisab Rukyat Indonesia: Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah karya Muhammad Awaludin, sidang isbat bertujuan untuk menetapkan awal bulan hijriah berdasarkan metode hisab dan rukyat. Dalam sidang ini, turut hadir tamu undangan seperti duta besar negara sahabat, anggota DPR RI, serta perwakilan Mahkamah Agung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Sidang isbat menjadi momen krusial bagi umat Islam, karena hasil yang diumumkan akan menjadi pedoman dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan secara serempak. Dengan adanya sidang ini, pemerintah memastikan bahwa proses penentuan awal bulan Hijriyah dilakukan secara transparan dan berdasarkan kajian ilmiah yang matang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Tukar Uang Baru 2025 di Kas Keliling BI dan Bank Umum, Kapan Dibuka?

    Cara Tukar Uang Baru 2025 di Kas Keliling BI dan Bank Umum, Kapan Dibuka?

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) menghadirkan layanan Kas Keliling, solusi resmi masyarakat yang ingin tukar uang baru secara aman dan mudah.

    Kebutuhan masyarakat pada penukaran uang baru biasanya meningkat menjelang bulan Ramadhan 2025 dan Idul Fitri.

    Berikut cara tukar di Kas Keliling BI dan bank umum serta jadwal penukaran uang baru 2025 dibuka.

    Cara Tukar Uang Baru 2025 di Kas Keliling BI

    1. Buka situs resmi https://pintar.bi.go.id/
    2. Klik fitur Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling di menu utama.
    3. Pilih provinsi tempat penukaran, tekan Lihat Lokasi guna melihat ketersediaan layanan.
    4. Tentukan lokasi dan tanggal yang masih tersedia, klik Pilih.
    5. Isi formulir pemesanan dengan data diri seperti NIK, nama, nomor telepon serta email aktif.
    6. Masukkan jumlah uang yang ingin ditukarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
    7. Selesaikan pemesanan sampai muncul bukti pemesanan yang harus disimpan.
    8. Datang ke lokasi yang dipilih dan tunjukkan bukti pemesanan ke petugas Kas Keliling BI pada hari penukaran.
    9. Pemesanan hanya bisa dilakukan selama kuota masih tersedia di lokasi yang dipilih.

    Cara Tukar Uang Baru 2025 di Bank Umum

    Sebelum melakukan penukaran uang baru, pastikan apakah bank umum yang dituju mewajibkan nasabah mempunyai rekening guna dapat melakukan transaksi.

    Ketahui batas maksimal jumlah penukaran yang diterapkan di bank itu agar bisa menyiapkan uang dalam nominal yang sesuai.

    Siapkan KTP, buku tabungan, kartu ATM, uang yang akan ditukarkan dalam kondisi rapi dan tak direkatkan dengan lem, selotip, atau bahan perekat lain.

    1. Kunjungi kantor cabang bank umum yang menyediakan layanan penukaran uang.
    2. Informasikan pada petugas bahwa ingin menukar uang.
    3. Ambil nomor antrean dan tunggu sampai dipanggil.
    4. Sampaikan maksud kedatangan pada teller dan serahkan uang yang akan ditukarkan ketika giliran tiba.
    5. Teller akan memproses permintaan sesuai prosedur yang berlaku.
    6. Tenerima uang baru sesuai nominal yang sudah ditukarkan usai transaksi selesai.

    Jadwal Penukaran Uang Baru 2025

    Layanan penukaran uang baru akan dimulai pada Senin, 3 Maret 2025 dalam program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi).

    Program tukar uang baru tersebut akan berlangsung sampai dengan 27 Maret 2025 di berbagai lokasi yang sudah ditentukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Raih Platinum Winner dan Boyong 66 Penghargaan di Ajang PR Indonesia Award 2025

    Pertamina Raih Platinum Winner dan Boyong 66 Penghargaan di Ajang PR Indonesia Award 2025


    PIKIRAN RAKYAT     – Pertamina Group kembali memboyong puluhan penghargaan serta menjadi satu-satunya BUMN yang berhasil meraih Platinum Winner di perlombaan bidang public relations yaitu PR Indonesia Awards 2025 (PRIA), yang diadakan di Graha Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Perhelatan ini adalah salah satu kompetisi public relations terbesar di tanah air yang diikuti oleh lebih dari 200 instansi. Di ajang tahun ini Pertamina Grup berhasil membawa pulang 66 penghargaan dari berbagai kategori yaitu Kategori Departemen PR, Kategori Laporan Tahunan, Kategori Owned Media, Kategori Program PR, Kategori Kanal Digital, Kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online, serta Kategori Program CSR.

    Tidak hanya itu, Pertamina juga dinobatkan sebagai salah satu entitas bisnis terpopuler di Media Online dan Media Sosial Versi PRIA 2025. PR Indonesia bekerja sama dengan NoLimit Indonesia memberikan penilaian berdasarkan monitoring di 6.030 media online dan 635 akun media sosial. Analisis mencakup 664.447 data media sosial dan 1.824.033 artikel di media online selama rentang waktu 1 Januari – 31 Desember 2024.

    Pertamina berhasil meraih Platinum Winner pada ajang PR Indonesia Awards 2025 (PRIA), di Graha Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (26/2/2025).

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, keberhasilan yang diraih Pertamina dalam ajang PRIA 2025 menjadi penyemangat tim public relations Pertamina Grup dalam mendorong perkembangan perusahaan, publikasi perusahaan, program CSR sekaligus meningkatkan brand image perusahaan di mata publik.

    “Mendapatkan banyak penghargaan bahkan menjadi satu-satunya BUMN yang membawa pulang Platinum Winner di ajang public relations terbesar di Indonesia tentunya menjadi kebanggaan tersendiri,” ungkap Fadjar.

    Fadjar menegaskan, apresiasi ini menjadi motivasi bagi seluruh insan public relations di Pertamina Group untuk terus berinovasi dalam mengkomunikasikan bisnis perusahaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

    “Mudah-mudahan di tahun berikutnya prestasi kami di ajang ini semakin meningkat dan bisa mendapatkan penghargaan di sub kategori lainnya,” pungkas Fadjar.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPI Danantara Dituntut Transparan Soal Investasi, Lembaga Pengawas Penting

    BPI Danantara Dituntut Transparan Soal Investasi, Lembaga Pengawas Penting

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dituntut untuk transparan soal penyaluran dan penggunaan investasinya. Akses untuk pengawasan juga menjadi penting dalam operasionalnya. 

    Ekonom dari Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan, BPI Danantara pada dasarnya memiliki visi yang bagus. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat untuk memperjelas visinya tersebut. 

    “Pertama, Danantara harus berkomunikasi kepada masyarakat, investasinya ke mana saja dan buat apa saja? Apakah yang akan dilakukan adalah hilirisasi?” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Asta Cita Center di Jakarta pada Jumat, 28 Februari 2025. 

    Menurut dia, transparansi menjadi penting bagi BPI Danantara karena institusi tersebut mengelola aset yang besar sehingga mengandung risiko yang tidak kecil. Fakhrul mencontohkan Sovereign Wealth Fund yang ada di Malaysia, 1MDB, yang mengalami kegagalan. 

    “Kalau melihat strukturnya (BPI Danantara), pengawasnya seluruh institusi. Pengawas ini memang penting. Masyarakat harus menuntut transparansi dari Danantara,” kata pria yang juga terlibat dalam tim transisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini. 

    Latar belakang Danantara

    Fakhrul mengatakan, latar belakang pembentukan BPI Danantara berangkat dari tidak terkonsolidasinya BUMN. Ia menyebutkan, ada BUMN yang usahanya melenceng dari visi-misinya.

    “Contohnya, ada BUMN yang tidak bergerak di usaha perhotelan, tetapi punya bisnis hotel. Akhirnya pengusaha lokal yang malah terdampak. Ini artinya, ada BUMN yang punya kapasitas berlebih, tapi tidak terkonsolidasi, sehingga berpikir ke bisnis lain,” katanya. 

    Di sisi lain, ada BUMN yang memiliki banyak aset berupa tanah, tetapi karena satu dan lain hal, tidak memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Sementara pihak swasta yang ingin masuk berusaha di aset tersebut, BUMN yang bersangkutan tidak bisa mengelolanya dan timbul ketidakpastian hukum. 

    Di struktur BPI Danantara, katanya, ada holding operasional selain holding investasi. Holding operasional ini yang bertugas melakukan inventarisasi BUMN dan kemudian melakukan refokusing atas usaha BUMN tersebut sehingga bisa lebih berdampak kepada perekonomian. 

    Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan tiga hal kepada BPI Danantara. Pertama, konsolidasi aset BUMN. Kedua, refokusing bisnis BUMN. Ketiga, melakukan peningkatan usaha atau leverage. “Artinya, kalau struktur bisnis BUMN sudah benar, maka ketika kita datang ke institusi keuangan, akses pendanaannya akan lebih mudah,” tuturnya. 

    Percepat pertumbuhan

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H. Addin Jauharudin, mengatakan, apabila integrasi aset-aset dilakukan secara tepat dan efisien oleh Danantara akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Sebagai holding, jika Danatara dikelola secara profesional, menerapkan good governance, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Energi yang akan menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Addin. 

    Ia menambahkan, Danantara nantinya bisa berperan sebagai instrumen pembangunan nasional. Danatara tidak hanya pengumpul deviden, tetapi juga akan menjulangkan BUMN di tingkat global.

    “Akan berperan menjadi Sovereign Wealth Fund berskala global yang bisa menopang investasi nasional, untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia secara luas,” tuturnya. 

    Ketua GP Anshor sekaligus Direktur Asta Cita Center, Abdullah Syukri, mengatakan, BPI Danantara perlu menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat soal cara optimalisasi aset negara. Pasalnya, hal itulah yang banyak dipertanyakan masyarakat saat ini.

    Terlebih dalam penjelasan BPI Danantara sejauh ini, institusi tersebut dikataan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN yang bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. 

    Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen mendukung BPI Danantara agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengaktivasi ruang publik sebagai wadah inklusif. Sehingga, ruang sosial, ekonomi dan politik bisa stabil. (*)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi VI DPR Panggil Pertamina 12 Maret, Bahas Dugaan Korupsi dan Kesiapan Lebaran

    Komisi VI DPR Panggil Pertamina 12 Maret, Bahas Dugaan Korupsi dan Kesiapan Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap PT Pertamina (Persero) untuk menghadiri rapat pembahasan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan anak perusahaan Pertamina pada periode 2018-2023, yang akan diselenggarakan pada Rabu, 12 Maret 2025.

    “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin kan teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan memanggil Pertamina rencananya tanggal 12 Maret ya, menanyakan perkembangan kasus,” ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

    Selain membahas dugaan tindak pidana korupsi dengan skema blending, proses pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM), Komisi VI DPR RI juga akan membahas kesiapan PT Pertamina dalam menghadapi momentum Hari Raya Idul Fitri.

    “Kedua, kami akan menanyakan kesiapan Pertamina dalam persiapan menghadapi Lebaran,” kata Andre dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 28 Februari 2025.

    Alasan mengapa pemanggilan PT Pertamina oleh Komisi VI DPR RI baru dijadwalkan pada 12 Maret adalah karena Komisi XII DPR RI yang memiliki bidang tugas energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi telah terlebih dahulu mengadakan rapat dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

    “Kenapa kita panggil belakangan? Karena Komisi XII sudah panggil dan mereka (Pertamina) kan sekarang lagi bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Kita berikan ruang lah untuk mereka melakukan jawaban. Tentu Komisi VI sebagai mitra akan memanggil, nah rencananya tanggal 12 Maret,” ujar Andre.

    Berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah yang menimbulkan isu pengoplosan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) di kalangan masyarakat, telah disampaikan klarifikasi oleh para pemangku kepentingan terkait.

    “Ya, saya rasa kan jelas ya penjelasan Pertamina kemarin, lalu penjelasan teman-teman DPR Komisi XII dan juga Kejaksaan Agung kan jelas bahwa tidak ada oplosan, silakan masyarakat mengonsumsi Pertamina,” ucap Andre.

    Ia mengimbau masyarakat untuk tidak merasa ragu dalam menggunakan BBM yang diproduksi oleh Pertamina, meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi penurunan kualitasnya.

    Andre mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya konsumen Pertamina, untuk tidak merasa ragu dalam menggunakan produk Pertamax. Pengecekan telah dilakukan oleh DPR melalui Komisi XII dan Kejaksaan, yang memastikan bahwa kualitas Pertamax sesuai standar dan bukan merupakan produk oplosan.

    Andre menegaskan kembali komitmen pihaknya untuk turut serta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait kasus yang telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Belum Banyak UMKM Naik Kelas, Menteri Maman Abdurrahman Dorong Mahasiswa Berbisnis Sejak Awal

    Belum Banyak UMKM Naik Kelas, Menteri Maman Abdurrahman Dorong Mahasiswa Berbisnis Sejak Awal

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia saat ini membutuhkan peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen demi mencapai Indonesia Emas 2045. Namun sayangnya, belum banyak UMKM yang naik kelas dengan data terkini sebesar 99 persen masih berstatus mikro. 

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman pun mengajak agar anak muda dapat menjadi wirausahawan dengan mengolaborasikan kreativitas dan inovasi digital dalam meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. Peran mahasiswa dan generasi muda sangat penting dan sentral sebagai tulang punggung ekonomi nasional. 

    “Keberadaan adik-adik mahasiswa dan komunitas kampus sebagai bagian dari wadah untuk melahirkan wirausaha adalah sesuatu yang tepat, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan wirausaha di Indonesia,” kata Menteri UMKM dalam Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana X Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI-K 57) di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

    Statement Menteri UMKM di awal tadi menyoroti tantangan dalam pemberdayaan UMKM saat ini yang 99 persen pengusahanya saat ini masih berskala mikro.

    “Oleh karena itu, keberadaan mahasiswa dan komunitas kampus sangat penting sebagai wadah lahirnya wirausahawan-wirausahawan muda sehingga pertumbuhan wirausaha di Indonesia bisa diakselerasi lebih cepat,” ujarnya.

    Terlebih di era digital, adopsi teknologi menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan UMKM. Hingga akhir 2024, sebanyak 26 juta UMKM telah bertransformasi ke ranah digital.

    Menteri UMKM menekankan bahwa digitalisasi dapat membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan dapat mendorong inovasi produk serta layanan.

    Tantangan Pengusaha UMKM Saat Ini

    Wisuda Institut Bisnis dan Informasi dihadiri oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Namun, Menteri Maman juga mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan seperti keterbatasan literasi digital dan minimnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri yang harus segera diatasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. “Oleh karena itu, pemerintah, akademisi, dan dunia usaha harus terus bersinergi,” kata Menteri UMKM.

    Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 8 persen melalui program pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

    “Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi ini, selama 5 tahun ke depan pemberdayaan UMKM akan difokuskan pada beberapa kluster sektor prioritas. Kementerian UMKM akan membentuk holding UMKM, yang akan menjadi akselerator kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional,” ujar Maman Abdurrahman.

    Menteri Maman juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa dan institusi pendidikan dalam mencetak wirausaha muda yang tangguh. Ia mendorong agar proses pembelajaran kewirausahaan dimulai sejak semester pertama.

    “Saya ingin mendorong IBI-K 57 agar sejak semester pertama, mahasiswa sudah diperkenalkan dengan praktik kewirausahaan, mungkin bisa dibuat syarat kelulusan bagi mahasiswa jurusan bisnis bukan hanya skripsi atau tugas akhir, tetapi juga memiliki usaha sendiri, meskipun kecil,” kata Menteri UMKM.

    Di depan 254 wisudawan IBI-K 57, Menteri UMKM menekankan bahwa keberhasilan sejati tidak dimulai dari lantai atas, tetapi dari lantai dasar dan terus menapaki anak tangga hingga puncak.

    Contohnya banyak pengusaha sukses yang memulai dari nol, termasuk beberapa nama besar di dunia bisnis Indonesia.

    “Chairul Tanjung, misalnya, memulai usaha dari jualan buku fotokopian di kampus. Pak Aguan dan Pak Tommy Winata memulai dari tukang jahit. Semua dimulai dari usaha kecil. Tidak ada keberhasilan yang langsung diraih dari atas, semua harus dimulai dari bawah,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hadiri Retret Kepala Daerah, Puan Maharani Sampaikan Pesan Megawati Ini untuk Prabowo

    Hadiri Retret Kepala Daerah, Puan Maharani Sampaikan Pesan Megawati Ini untuk Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengunjungi retret kepala daerah di Magelang kemarin, 27 Februari 2025. Ia terlihat bersama dengan Presiden RI Pabowo Subianto beserta para mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 28 Februari 2025, Puan mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden dan para mantan Presiden RI tersebut hanya silaturahmi.

    “Silaturahmi santai, berbicara berdiskusi,” ujarnya.

    Puan bersama dengan tiga pemimpin negara tersebut berkumpul di sebuah ruangan sebelum menghadiri upacara parade senja. Ia juga mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad).

    Pesan Megawati untuk Prabowo

    Pertemuan tiga presiden dan Ketua DPR tersebut menjadi momen bagi Presiden Prabowo dan para pemimpin lainnya untuk menjalin silaturahmi secara santai serta bertukar gagasan demi pembangunan Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

    Puan juga menyampaikan pesan ibunya, Megawati Soekarnoputri, untuk Presiden Prabowo. Megawati yang merupakan Presiden ke-5 RI tersebut diundang pula untuk menghadiri parade senja. Akan tetapi, ia dikonfirmasi tidak dapat hadir.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Puan menyampaikan pesan ibunya.

    PDIP Siap Masuk Pemerintahan?

    Sementara itu, menurut Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, kehadiran Puan dalam kegiatan retret tersebut mencerminkan perwakilan dari PDIP.

    “Saya kira hal yang baik dan bagus kehadiran Puan pada acara penutupan retret tersebut. Kehadirannya bukan hanya sebagai Ketua DPR saja, saya kira juga bisa menjadi representasi dari PDIP,” ujar Lili.

    Ia menyebut hal itu bisa meregakan ketegangan yang sempat muncul usai Megawati menginstruksikan agar pada kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah menunda partisipasi mereka.

    Akan tetapi, Lili menyebut bahwa meskipun hubungan baik dengan Prabowo tetap dijaga dan kehadiran Puan dalam retret kepala daerah menjadi bagian dari dinamika politik, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan bahwa PDIP akan bergabung dalam pemerintahan.

    “PDIP tetap menjadi mitra strategis yang mengontrol jalan pemerintahan agar mekanisme check and balances tetap berjalan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puasa Tanggal Berapa? Penetapan Awal Ramadhan 2025, Ini Perbedaan Jadwal Pemerintah dan Muhammadiyah

    Puasa Tanggal Berapa? Penetapan Awal Ramadhan 2025, Ini Perbedaan Jadwal Pemerintah dan Muhammadiyah

    PIKIRAN RAKTAT – Di Indonesia, penetapan awal puasa Ramadhan biasanya dilakukan pemerintah lewat Sidang Isbat.

    Namun, ada juga masyarakat yang mengikuti ketetapan ormas Islam, salah satunya Muhammadiyah.

    Berikut perbedaan jadwal pemerintah dan Muhammadiyah dalam penetapan awal puasa Ramadhan 2025 atau1446 Hijriah.

    Jadwal Penetapan Awal Puasa Muhammadiyah

    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh hari Sabtu, 1 Maret 2025.

    Keputusan itu dibuat menurut metode hisab hakiki wujudul hilal, perhitungan astronomi guna memastikan bulan baru telah terbit di atas ufuk ketika matahari terbenam.

    Muhammadiyah telah dapat menetapkan awal puasa Ramadhan 2025 jauh sebelum hilal (bulan sabit) terlihat dengan metode ini.

    Masyarakat atau umat Islam yang mengikuti Muhammadiyah dapat mempersiapkan diri lebih awal.

    Selain penetapan awal puasa Ramadhan, Muhammadiyah juga sudah mengumumkan Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh hari Senin, 31 Maret 2025.

    Jadwal Penetapan Awal Ramadhan Pemerintah

    Pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan 1 Ramadhan dan baru akan menggelar Sidang Isbat hari ini Jumat, 28 Februari 2025.

    Sidang ini akan melibatkan berbagai pihak seperti ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak dan lembaga terkait lainnya.

    Hasil keputusan akan diumumkan malam harinya usai sidang. Jika hilal terlihat, pemerintah akan menetapkan 1 Ramadhan pada 1 Maret 2025 sama dengan keputusan Muhammadiyah.

    Perbedaan Metode Penetapan

    Meskipun Muhammadiyah dan pemerintah menggunakan pendekatan berbeda, keduanya bertujuan sama memberi kepastian pada umat Islam guna melaksanakan ibadah puasa.

    Perbedaan utama terletak pada metode yang digunakan, Muhammadiyah mengandalkan perhitungan astronomi (hisab), sementara pemerintah biasanya mengacu pengamatan hilal fisik (rukyatul hilal).

    Hal tersebut sering kali menyebabkan perbedaan penetapan awal puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ikuti Tips Ini jika Buku Nikah Rusak atau Hilang, Jangan Langsung Panik

    Ikuti Tips Ini jika Buku Nikah Rusak atau Hilang, Jangan Langsung Panik

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah menikah, setiap pasangan akan mendapatkan dokumen bukti yang menyatakan bahwa keduanya telah sah menjadi pasangan suami istri, yang disebut juga dengan buku nikah.

    Namun dalam hal ini, tidak sedikit pula dari pasangan yang akhirnya tanpa sadar kehilangan buku nikah mereka baik itu karena rusak ataupun lupa telah menyimpannya di mana.

    Jika kondisi semacam ini tengah terjadi, sebenarnya tidak perlu panik untuk mencari jalan keluarnya.

    Dilansir dari unggahan di akun Instagram Indonesia Baik, dikatakan bahwa jika buku nikah yang dimiliki oleh pasangan tersebut mengalami kerusakan atau hilang, nantinya akan diberikan buku nikah pengganti.

    Namun untuk mendapatkan buku nikah pengganti ini, tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan.

    Bahkan untuk pengurusan buku nikah yang hilang dan rusak, ada sedikit perbedaan yang harus dilakukan.

    Jika buku nikah yang Sobat PR miliki mengalami kerusakan, entah itu terkena musibah atau lainnya, dapat mengikuti beberapa langkah berikut.

    Sobat PR dapat datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan membawa buku nikah yang rusak tersebut, kemudian KTP suami dan istri, serta pas foto 2×3 dengan latar berwarna biru.

    Jangan lupa untuk memilih foto yang sopan, agar tidak mengalami kendala dalam pengurusan nantinya.

    Sedangkan langkah yang bisa dilakukan jika buku nikah hilang adalah dengan mendatangi kantor polisi terlebih dahulu, untuk membuat laporan kehilangan.

    Setelah surat keterangan kehilangan yang diterbitkan oleh kepolisian keluar, Sobat PR dapat datang ke KUA dengan membawa KTP suami istri, serta pas foto 2×3 dengan latar biru.

    Nantinya, pihak KUA akan menerbitkan kembali buku nikah yang baru, dalam waktu yang telah disesuaikan dengan kebijakan yang ada.

    Itulah beberapa tips yang bisa dilakukan saat mengalami permasalahan buku nikah, entah itu karena rusak maupun hilang.

    Sehingga dengan hal ini, Sobat PR tidak perlu merasa khawatir ataupun cemas karena buku nikah yang telah hilang ataupun rusak tersebut, tetap bisa diganti dengan yang baru.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News