Author: Pikiran-Rakyat.com

Persiapan Lebaran 2025, Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat hingga Luncurkan Kampanye Wisata

PIKIRAN RAKYAT – Menjelang lebaran tahun ini, pemerintah jauh-jauh hari sudah menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk di dalamnya kelancaran dan kenyamanan libur lebaran.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga sudah mempersiapkan dan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi lonjakan yang akan terjadi selama musim mudik tahun ini. Beberapa langkah yang diambil adalah mendukung adanya penurunan harga tiket pesawat sampai melakukan kampanye wisata dengan tagar #MudikYuk dan #LebaranDiJakartaAja.

Kebijakan yang dilakukan merupakan penurunan harga yang berlaku untuk tiket kelas ekonomi di seluruh Indonesia. Masa berlaku perjalanan dimulai 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 dan pembelian tiketnya dapat dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025.

Penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 13-14 persen selama periode mudik Lebaran 2025. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan dan memudahkan masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik atau berwisata di Indonesia dengan biaya yang lebih terjangkau dari harga pada hari biasa.

“Diskon tiket pesawat akan meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara, terutama dalam menyambut libur Lebaran 1446 H. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan momen mudik untuk berwisata dan menjelajahi destinasi baru di Indonesia,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Lonjakan mobilitas yang terjadi periode Lebaran tahun ini merupakan hal yang lumrah terjadi dan secara konsisten lebih tinggi peningkatannya dibandingkan periode penting lainnya seperti Natal dan Tahun Baru, oleh sebab itu diperlukan persiapan yang matang dan perlu koordinasi antar-instansi terkait.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk kelancaran mudik tahun ini adalah dengan mengimplementasikan kesiapan dari infrastruktur, serta optimasi layanan transportasi (darat, laut, dan udara). Upaya lainnya adalah dengan pembentukan posko terpadu lintas Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memastikan koordinasi yang efektif, termasuk upaya mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah titik.

Pemerintah juga akan memberikan insentif tambahan, contohnya diskon tarif tol di berbagai ruas jalan, dan juga akan mengadakan kembali program mudik gratis, tahun ini rencananya akan ada 100.000 tiket gratis yang bisa digunakan orang dengan menggunakan armada bus, kereta api, dan kapal laut.

Kemenpar mendukung penuh sejumlah upaya ini dengan fokus pada peningkatan layanan pariwisata dan mobilitas masyarakat. Kemenpar juga meluncurkan kampanye berupa tagar #MudikYuk dan #LebarandiJakartaAja untuk meningkatkan minat wisatawan melakukan perjalanan wisata selama libur Lebaran 2025.

Tersedia publikasi promo paket wisata yang menarik dan kampanye ini bertujuan mendorong pencapaian target 1,08 miliar perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2025. Ini juga merupakan bagian dari kampanye besar #DiIndonesiaAja dan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Kampanye #MudikYuk dirancang untuk mengajak masyarakat menjelajahi destinasi wisata di Indonesia secara luas, terutama di sekitar kampung halaman mereka ketika mudik berlangsung. Kampanye dengan tagar #LebarandiJakartaAja ditujukan bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang tidak mudik dan menjadikan Jakarta sebagai destinasi mereka berwisata selama lebaran.

Kampanye ini dapat meningkatkan minat berwisata selama musim mudik Lebaran, dengan menawarkan paket wisata Lebaran hasil kolaborasi dengan mitra industri pariwisata. “Promo yang diberikan tidak hanya berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Widiyanti lebih lanjut.

Selamat berlebaran dengan tenang dan nyaman, persiapan yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya membuat mudik tahun ini akan lebih siap dibandingkan dengan mudik periode sebelumnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 17:58
Pelita Air Dukung Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat Lebaran 2025

PIKIRAN RAKYAT – Pelita Air mendukung kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi rata-rata 13% bagi kelancaran perjalanan masyarakat pada musim Lebaran 2025.

Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers mengenai Peninjauan Penurunan Harga Tiket Jelang Mudik Lebaran 2025 yang dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih dan perwakilan stakeholders aviasi pada Sabtu, 1 Maret 2025 di Terminal 2F Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan menyatakan bahwa Pelita Air menyambut baik kebijakan ini karena dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat pada layanan transportasi udara selama Lebaran.

“Sebagai bagian dari ekosistem transportasi udara nasional, tentunya kami mendukung kebijakan strategis ini karena dapat memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi udara selama momen libur Lebaran tahun ini.” ucap Dendy.

Lebih lanjut, Dendy Kurniawan juga menambahkan bahwa kebijakan ini membuat masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan penerbangan yang berkualitas.

“Kebijakan ini membuat masyarakat memiliki pilihan transportasi udara yang berkualitas untuk mudik ke kampung halamannya. Masyarakat dapat mempercayakan penerbangannya kepada Pelita Air untuk perjalanan libur Lebaran yang aman, nyaman dan tepat waktu.” Jelas Dendy.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa perusahaan mendukung inisiatif yang digagas pemerintah.

“Kami mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat melalui penurunan fuel surcharge agar perjalanan udara menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.” kata Fadjar.

Sebagai informasi, penurunan harga tiket pesawat ini berlaku pada periode 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan masa pemesanan tiket mulai 1 Maret hingga 7 April 2025 yang berlaku di seluruh bandara di Indonesia. Penurunan harga tiket ini dilakukan setelah adanya penurunan fuel surcharge, diskon passenger service charge (PSC), dan pengurangan pajak, yang memungkinkan maskapai untuk menurunkan tarif tiket pesawat.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 16:54
PHK Massal Renggut Nasib Ribuan Pekerja, Pemerintah Tak Berdaya

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah tidak berdaya menghadapi persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami ribuan pekerja. Selama pekan kemarin, terjadi PHK di lima pabrik Bekasi, Cimahi, Garut, yang menyebabkan 3.200 karyawan kehilangan pekerjaan. Kemudian di Sukoharjo, sebanyak 10.969 pekerja pabrik tekstil Sritex juga mulai menganggur.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan sebelumnya mengatakan agar jangan terjadi PHK di pabrik tersebut. Namun, upayanya gagal total. Meski demikian, dia menanggapi PHK massal di sektor manufaktur itu bahwa masih banyak lapangan kerja yang tersedia bagi para pekerja yang kena PHK.

“Kita akan mencari industri yang membuka lapangan pekerjaan. Hari Senin, saya akan datang ke Garut, Jawa Barat. Di situ ada penerimaan lapangan pekerjaan sekitar sepuluh ribu,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

Sebagai contoh, Immanuel menuturkan perusahaan Huawei juga akan membuka sekira 30 ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sementara itu, Menaker Yassierli menyebut, Kemnaker telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi soal PHK karyawan Sritex ini. Dia menjelaskan, pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker.

Selain itu, Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Selain itu salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan,” kata Menaker.

Yassierli mengatakan, Kemnaker telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Yassierli.

“Kita semua harus optimistis, bahwa negara selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan jaminan sosial para pekerja, akses pelatihan kerja, akses lowongan kerja serta menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk mewujudkan bangsa Indonesia semakin maju,” ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 16:52
5 Rekomendasi Sofa Bed Minimalis 2 Jutaan, Nyaman Ngga Bikin Dompet Jebol

PIKIRAN RAKYAT – Mencari sofa bed berkualitas dengan harga terjangkau bisa menjadi tantangan, terutama jika kita ingin menemukan produk yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memiliki desain yang menarik.

Sofa bed menjadi pilihan yang tepat bagi kita yang membutuhkan furnitur multifungsi, terutama di ruang dengan keterbatasan space.

Dalam kisaran harga Rp2 jutaan, berikut ini rekomendasi lima sofa bed yang menawarkan kenyamanan maksimal, desain modern, dan bahan berkualitas:

1. Dekoruma Daito Sofabed Minimalis

DEKORUMA Daito Sofabed hadir sebagai pilihan terbaik untuk memperindah ruang di rumah kita, cocok ditempatkan di ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang entertainment. Sofabed ini memiliki fitur senderan tangan yang nyaman digunakan untuk menaruh minuman saat menikmati film.

Dengan gaya Japandi (Japanese Scandinavian) dan warna abu-abu/biru, sofa ini dapat menyesuaikan dengan berbagai warna furniture di ruangan kita, baik yang sempit maupun luas. Produk ini menggunakan material kain woven, busa, dan kayu. Ukuran produk adalah 178cm x 82cm x 78cm, dengan berat 34kg. Adapun Stool dijual terpisah.

Harga: Rp2.228.000

2. Sofa bed – Slim Adele (Kaki Retro)

Sofa Premium ini dirancang dengan ketelitian tinggi, menggunakan bahan berkualitas seperti rangka kayu solid dan busa premium untuk kenyamanan dan daya tahan maksimal. Desain elegan dan modern cocok untuk berbagai gaya interior, memberikan kenyamanan dan mendukung postur tubuh dengan ergonomi terbaik.

Tersedia dalam ukuran 2 seater (140 cm), 3 seater (170 cm), dan 4 seater (200 cm), yang bisa digelar menjadi bed dengan lebar 110 cm. Semua varian memiliki tinggi dudukan 45 cm dan tinggi total 85 cm, dilengkapi dengan puff kotak selonjoran L (80 cm x 60 cm x 45 cm).

Harga: Rp2.300.000

3. EORDE Sofa Bed/Futon Sleeper Minimalis

EORDE adalah sofa bed dengan dimensi keseluruhan 180cm x 80cm x 72cm dan area tidur 180cm x 153cm x 21cm. Menggunakan upholstery VIENNA Linen 100% polyester, cushion Super Premium Yellow 32, dan frame dari solid meranti bersertifikat serta plywood.

Kaki sofa terbuat dari solid acacia wood, dengan finishing matte doff dan coating melamine. Proses pembuatan menggunakan handcrafted woodworking dan standar upholstery prosedur, dengan desain modern contemporary.

EORDE menawarkan kualitas ekspor, desain inovatif dan elegan, menggunakan bahan material terpilih, serta dipantau dengan kontrol kualitas profesional. Produk ini tahan lama dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang.

Harga: Rp2.795.100

4. Selma Greesa Sofa Bed

Sofa ini memiliki kualitas dudukan yang empuk dan nyaman, dengan sandaran yang dapat direbahkan menjadi posisi bed. Kaki sofa yang stabil serta rangka yang kuat dan kokoh memberikan kenyamanan tambahan di ruangan. Sofa ini cocok diletakkan di ruang tamu, ruang keluarga, maupun kamar tidur. Memiliki kapasitas untuk 3 dudukan dan penjualan termasuk 2 pcs bantal sofa.

Dimensi sofa adalah panjang 180 cm, tinggi 79 cm, lebar 91 cm, dengan panjang posisi terbuka 179 cm dan tinggi posisi terbuka 40 cm. Material cover dudukan dan sandaran terbuat dari PU leather, sedangkan kaki sofa terbuat dari metal. Lebar sofa saat posisi terbuka adalah 105 cm.

Harga: Rp2.799.000

5. Sofa Bed KUMO HANABI

Comfortable Sofabed dirancang untuk kenyamanan dengan sistem 5-positions Reclining, memungkinkan kita menyesuaikan posisi duduk atau berbaring. Terbuat dari kain Exclusive Suede Fabric yang lembut dan Microfiber Bouncy Support untuk keempukan ekstra, sofabed ini cocok untuk ruang tamu, kamar tidur, atau ruang keluarga.

Ukurannya 200 x 58 x 58 cm untuk posisi duduk dan 200 x 116 x 25 cm untuk posisi rebah. Multifungsi, cocok untuk ruang minimalis, dan bisa diubah menjadi kasur ekstra untuk tamu.

Harga: Rp2.810.000

Demikian rekomendasi Sofa Bed yang sudah Pikira-Rakyat.com rangkumkan untuk Sobat PR. Pilihlah dengan saksama untuk kenyamanan keluarga tercinta di rumah! ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 15:50
Kabar Gembira! Harga Tiket Pesawat Lebaran Turun hingga 14 Persen Mulai 1 Maret 2025

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13-14 persen menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

Menurut dia, upaya penurunan tiket pesawat telah dilakukan dengan menurunkan biaya kebandarudaraan, kemudian mengurangi harga avtur di 37 bandara. Dengan penurunan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) tersebut, penurunan harga tiket pesawat dapat dilakukan seperti yang dilakukan pada periode Natal Tahun Baru (Nataru).

Pada periode Idulfitri ini, lanjutnya, tarif tiket pesawat dapat lebih ditekan dengan adanya tambahan insentif dari Kementerian Keuangan berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung sebesar 6 persen.

“Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu di angka 13-14 persen harga penurunan tiketnya,” ujar AHY di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3/2025).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk merealisasikan penurunan tarif tiket pesawat, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2025 terkait dengan PPN yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi bagi masyarakat yang akan melakukan traveling.

Dikatakan, dengan penerbitan kebijakan tersebut, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6 persen dan berlaku efektif bagi yang akan atau dan akan melakukan pembelian mulai 1 Maret 2025. “Dari PMK ini akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret 2025-7 April 2025 akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5 persen,” ujarnya.

Akan tetapi, bagi masyarakat yang sudah membeli tiket sebelum tanggal 1 Maret 2025, kebijakan ini tidak berlaku. “Untuk periode tanggal 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 dengan penurunan PPN penurunannya 6 persen, sehingga yang dibayar masyarakat hanya 5 persen. Hal ini diharapkan berkontribusi menurunkan tiket pesawat ekonomi dalam negeri hingga mencapai 13 persen hingga 14 persen,” katanya.

Menyusul kebijakan itu, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) juga menurunkan tarif jasa kebandarudaraan untuk mendukung penurunan harga tiket pesawat pada periode angkutan Lebaran 2025.

“Penurunan tarif berlaku di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports, yakni penurunan masing-masing sebesar 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U),” tutur Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi.

Disebutkan, penurunan tarif PJP2U berdampak langsung pada penurunan nominal tiket pesawat, dan penurunan tarif PJP4U membantu operasional maskapai. Penurunan dua tarif jasa kebandarudaraan ini menjadi kontribusi nyata InJourney Airports dalam menurunkan harga tiket pesawat.

“Kami berharap penurunan tarif jasa bandara ini dapat mendukung mobilitas masyarakat selama masa Hari Raya Idulfitri 1446 H,” ujar Faik Fahmi.

Penurunan harga tiket pesawat dapat mendorong bergeliatnya lalu lintas penerbangan dan mewujudkan pemerataan ekonomi sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran.

Dia menjelaskan, tarif jasa PJP2U di 37 bandara diturunkan 50 persen bagi penumpang pesawat yang memesan tiket penerbangan rute domestik kelas ekonomi dan penerbangan extra flight pada periode 1 Maret-7 April 2025 dengan periode keberangkatan penerbangan pada 24 Maret-7 April 2025.

PJP2U atau dikenal juga dengan Passenger Service Charge (PSC) adalah tarif atas pelayanan di bandara dan dititipkan di dalam tiket pesawat. Ketika calon penumpang pesawat membeli tiket penerbangan, maka nominal tiket penerbangan sudah termasuk tarif PJP2U. Sehingga, penurunan tarif PJP2U secara langsung berpengaruh terhadap nominal harga tiket.

InJourney Airports juga menurunkan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk penerbangan domestik sebesar 50 persen bagi maskapai penerbangan untuk periode 24 Maret-7 April 2025.

Faik Fahmi mengatakan, penurunan PJP4U ini sebagai wujud pengelolaan bandara berbasis ekosistem di mana seluruh pihak saling bersinergi demi pelayanan kepada masyarakat. “Diharapkan penurunan tarif PJP4U sebesar 50 persen dapat mendukung operasional maskapai selama periode angkutan lebaran,” ujar Faik Fahmi.

Sejalan dengan penurunan harga tiket pesawat, jumlah pergerakan penumpang diperkirakan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, InJourney Airports pada periode angkutan lebaran 2025 juga menyiagakan operasional bandara selama 24 jam menyesuaikan kebutuhan dan memperhatikan permintaan penerbangan dari maskapai.

Bandara yang sudah pasti beroperasi 24 jam adalah Soekarno-Hatta Tangerang, I Gusti Ngurah Rai Bali, Kualanamu Deli Serdang, Halim Perdanakusuma Jakarta, Hang Nadim Batam, Sultan Hasanuddin Makassar, dan Sam Ratulangi Manado.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 15:48
Danantara Ibarat Kuda Liar Lepas Kandang, Ekonom: Hati-hati, Masyarakat Investor Skeptis

PIKIRAN RAKYAT – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin memberikan pandangan kritisnya terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurutnya, saat ini masyarakat dan investor sama-sama punya pandangan skeptis pada Danantara.

Ia mengatakan bahwa Danantara itu seperti keranjang telur emas kepunyaan rakyat. Danantara mestinya sanggup menjadi wadah telur-telur emas tersebut hingga menetas dan kebermanfaatannya kembali pada rakyat.

“Sebenarnya, (Danantara) ini sudah diinisiasi sejak lama, jadi BUMN yang ada di 17 kementerian akan dikonsolidasi, namun karena krisis, hal itu tertunda. Sekarang momentumnya datang dan bernama Danantara, BUMN itu telur emas yang dimiliki seluruh rakyat,” ucapnya, dalam rilis hasil diskusi Bersama Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dikutip Minggu, 2 Maret 2025.

“Nantinya, telur-telur yang saat ini masih terserak tersebut akan ditempatkan dalam satu keranjang bernama Danantara,” kata dia melanjutkan.

Menurut dia, masyarakat menjadi skeptis, termasuk investor, sebab proses yang tertutup dari akademisi dan rakyat.

Bukan hanya itu, dalam 10 tahun terakhir, masyarakat disibukkan dengan kasus korupsi dengan angka yang begitu besar, sehingga sering dikecewakan oleh pejabat publik yang korup, seperti Defisit Jiwasraya, Korupsi Pertamina, dan Korupsi Asabri.

Dengan tegas, ia menyebutkan bahwa masyarakat dan investor skeptis terhadap adanya program Danantara.

“Masyarakat tidak ingin terjadi hal yang sama, yaitu adanya korupsi. Termasuk para investor yang skeptis, Kinerja Jakarta Composite Index merupakan yang terburuk dari indeks utama dunia dan Asia. Dalam 1 hari dan 1 minggu, turun 3,31 persen dan 7,83 persen, yang terburuk dari 15 indeks. Penurunan indeks harga saham BUMN jauh lebih tinggi daripada JCI, di mana kehadiran Danantara diduga sebagai salah satu faktor utama. Investor asing yang profit-oriented khawatir dengan platform Danantara yang development-oriented,” ujarnya.

Hal yang patut dipertanyakan adalah perubahan mendadak korporasi menjadi bisnis. Alhasil, imbuhnya, Danantara adalah kuda liar yang perlu diawasi sehingga tidak lepas kendali.

“Dari DNA Birokrasi menuju DNA Korporasi, pengambilan keputusan menggunakan prinsip-prinsip bisnis dan kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara. Hati-hati melepas kuda liar dari kandang,” ucapnya.

Erick Thohir: Danantara Bukan Lahan Rebutan Kekuasaan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa cara kerja Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan kementeriannya itu sinergi bukan rebutan kekuasaan sebagaimana anggapan publik.

Antara dirinya dengan Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Erick memastikan hanya akan ada kerja sama saling berkesinambungan.

Hal itu diungkapkannya dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Ia sekaligus membantah adanya anggapan perebutan kekuasaan di Danantara.

“Sekarang sudah tidak perlu dividen policy approval ini, approval ini, langsung ke Pak Rosan, saya cuma, oke Pak Rosan tinggal investasinya apa? Visinya apa? Jadi jangan seakan-akan ada anggapan di publik, ini jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak, kita orang market, kita sama-sama orang private sector dan kita ngerti jobnya,” ucap dia.

“Dan kita akan nanti punya hal yang sesuai dengan undang-undang mana yang Pak Rosan tidak perlu approval, mana yang saya approval, mana yang harus approval bersama, atau saya approval,” ujarnya menambahkan.

Erick percaya bahwa ke depan, koordinasi yang lebih baik antara dirinya dan Rosan akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta mendukung kemajuan BPI Danantara. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 14:44
Diintimidasi Sejak 2024, Tolak ‘Duta Kepolisian’, PHK Sepihak

PIKIRAN RAKYAT – Sukatani Band, grup musik asal Purbalingga, Jawa Tengah, mengungkapkan serangkaian intimidasi yang mereka alami, yang mencapai puncaknya pada Juli 2024.

Peristiwa ini mencakup tekanan dari pihak kepolisian, penolakan tawaran untuk menjadi “Duta Kepolisian”, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap vokalis mereka, Twister Angel.

Diintimidasi Sejak 2024

Melalui akun Instagram resmi mereka, Sukatani Band menyatakan bahwa mereka mengalami “tekanan dan intimidasi dari kepolisian” yang berlarut-larut.

Puncak dari intimidasi ini terjadi setelah mereka merilis lagu berjudul “Bayar Bayar Bayar”, yang kemudian berujung pada pembuatan video klarifikasi. Akibat kejadian tersebut, mereka mengaku mengalami kerugian materiil dan nonmateriil.

“Halo kawan-kawan, mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik namun masih dalam proses recovery pascakejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024,” ungkap Sukatani melalui akun resmi di Instagram, Sabtu, 1 Maret 2025.

“Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ kami unggah melalui media sosial. Kejadian tersebut membuat kami mengalami berbagai kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil,” lanjutnya.

Tolak Jadi Duta Kepolisian

Setelah video klarifikasi diunggah, Sukatani Band mendapatkan tawaran untuk menjadi “Duta Kepolisian” dari Kapolri. Dengan tegas, mereka menolak tawaran tersebut.

Penolakan ini menunjukkan sikap independen Sukatani Band dalam berkarya dan menyampaikan pesan melalui musik mereka.

“Namun dengan adanya dukungan dan solidaritas kawan-kawan membuat kami semakin kuat dan tidak menyerah. Setelah video klarifikasi kami unggah, banyak sekali tawaran-tawaran kepada Twister Angel akibat respons dari adanya pemecatan.

“Bahkan khususnya kepada Sukatani, tawaran menjadi Duta Polisi dari Kapolri, dengan itu kami menolak dengan tegas tawaran menjadi Duta Kepolisian tersebut,” beber Sukatani.

PHK Sepihak

Vokalis Sukatani Band, Twister Angel, mengalami PHK sepihak dari yayasan tempatnya bekerja sebagai guru. Alasan PHK tersebut adalah karena Twister Angel merupakan personel dari Sukatani Band.

Sukatani Band menyayangkan keputusan tersebut, karena dilakukan tanpa memberikan ruang klarifikasi dan tanpa menjelaskan pelanggaran berat yang dilakukan.

“Di sisi lain, saat ini juga banyak sekali narasi-narasi yang simpang siur terkait dengan pemecatan sepihak yang dilakukan pihak Yayasan kepada vokalis Sukatani.

“Kami meluruskan bahwa Twister Angel benar-benar diberhentikan (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh Yayasan tempatnya mengajar dengan alasan ‘Twister Angel termasuk salah satu personel Sukatani Band Punk’.

“Namun, pemecatan tersebut dilakukan tanpa memberikan ruang dan kesempatan bagi Twister Angel untuk dimintai keterangan. Bahkan, dalam surat pemecatan yang diterima sama sekali tidak menjelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani sebagai pelanggaran berat,” sambung Sukatani.

Di akhir unggahannya, Sukatani Band mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang mereka terima dari berbagai pihak.

Dukungan ini memberikan kekuatan bagi mereka untuk terus berkarya dan menyampaikan pesan melalui musik.

“Terimakasih untuk dukungan kawan-kawan dimanapun kalian berada. Sehingga membuat kami yakin, kami tidak sendirian.

“Kami mengabarkan bahwa saat ini kami menambah satu kekuatan baru kami akan berjalan bersama dengan LBH Semarang-YLBHI,” tutup Sukatani Band.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 14:35
Kami Tolak Tawaran Kapolri jadi Duta Polisi

PIKIRAN RAKYAT – Band Sukatani akhirnya buka suara usai viral video permintaan maaf kepada polisi terkait lagu ‘Bayar Bayar Bayar’. Band tersebut menyampaikan kabar terbaru terkait intimidasi lewat akun Instagram resminya pada Sabtu 1 Maret 2025.

Sebelumnya, viral lagu Bayar Bayar Bayar yang mengkritik aparat kepolisian di sejumlah tempat yang justru meminta bayaran untuk setiap kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengaku tidak masalah dengan kritik yang disampaikan.

“Tidak ada masalah. Mungkin ada miss, namun sudah diluruskan. Polri tidak antikritik, kritik sebagai masukan untuk evaluasi, dalam menerima kritik, tentunya kita harus legowo dan yang penting ada perbaikan,” ucapnya pada Jumat, 20 Februari 2025.

Sukatani ngaku mendapat intimidasi dari polisi

Band Sukatani menyampaikan pihaknya mendapat intimidasi polisi akibat lagu Bayar Bayar Bayar yang viral. Band asal Banjarnegara itu menyebut sampai harus recovery pascakejadian bertubi-tubi sejak Juli 2024.

“Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul “Bayar, Bayar, Bayar” kami unggah melalui media sosial. Kejadian tersebut membuat kami mengalami berbagai kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil,” ujarnya.

Video permintaan maaf itu justru direspons dengan dukungan luas bagi Sukatani. Salah satunya adalah tawaran kepada Novi Twister Angel yang dipecat dari sekolah tempatnya bekerja, SD IT Mutiara Hati Banjarnegara. Pemecatan ini diduga juga akibat intimidasi pihak kepolisian.

Tolak tawaran menjadi Duta Polisi

Kapolri Listyo Sigit Prabowo sempat menawarkan Sukatani untuk menjadi duta polisi berkaitan dengan lagu Bayar Bayar Bayar tersebut. Band itu dengan tegas menyatakan tidak bersedia menerima tawaran itu.

“Bahkan khususnya kepada Sukatani, tawaran menjadi Duta Polisi dari Kapolri, dengan itu kami menolak dengan tegas tawaran menjadi Duta Kepolisian tersebut,” tulisnya.

Selain itu, band ini juga mengaku tidak meminta pengawalan polisi secara khusus dalam konser di Slawi, Tegal beberapa waktu terakhir. Konser itu tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kontrak yang sudah disepakati.

“Jika ada yang berkepentingan dalam acara di Tegal kemarin, itu sudah di luar kuasa kami, dan apda saat itu juga kami tidak minta pengawalan khusus dari pihak kepolisian,” ujarnya.

Demikian pengakuan band Sukatani atas intimidasi dari polisi terkait lagu viral Bayar Bayar Bayar. Band asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini juga menolak tawaran dari Kapolri untuk menjadi duta polisi, tawaran itu bahkan ditolak dengan tegas.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 14:23
Danantara Betulan Kebal Hukum? Direktur LP3ES: Menyalahi Prinsis Good Governance

PIKIRAN RAKYAT – Pengelola BPI Danantara, terutama yang terlibat dalam Perusahaan BUMN terkesan kebal hukum. Demikian menurut penilaian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Dalam diskusi LP3ES terbaru, Direktur LP3ES, Fahmi Wibawa menyebutkan, hal ini karena bunyi peraturan menegaskan bahwa menteri dan pegawai BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa bukti yang cukup.

LP3ES menilai, poin hukum ini menimbulkan kesan bahwa mereka dapat bertindak tanpa konsekuensi hukum.

“Artinya, mereka seolah kebal hukum. Padahal, dalam Undang- Undang seharusnya ada pemisahan antara regulator dan operator. Ketidaksesuaian ini jelas menyalahi prinsip good governance,” katanya, dikutip dari rilis LP3ES yang diterima pada Minggu, 2 Maret 2025.

“Tata kelola juga perlu dipertanyakan ketika orang-orang yang dipercaya memimpin lembaga ini, termasuk Dewan Pakar dan Chief Investment Officer (CIO), ternyata memiliki jejak kasus korupsi dan pernah dipenjara. Ini jelas mencoreng kredibilitas lembaga dan pengelolaan dana yang seharusnya akuntabel,” ujarnya lagi.

Belum lagi dari sisi organisasi, Fahmi menilai orang-orang yang dijadikan petinggi Danantara punya kredibilitas buruk dari rekam jejak masa lalu. Pun secara hukum, Menteri yang otomatis jadi komandan sebenarnya sudah menyalahi.

Pasalnya, harus dibedakan antara regulator dan operator, dari segi good governance. Terlebih, Fahmi masih sangat tidak sepakat terhadap UU tentang BUMN, di mana menteri dan pegawai organ badan tidak bisa diminta pertanggungjawaban kalau tidak ada pembuktian.

“Orang-orang dipercaya di situ termasuk Dewan Pakar, CIO mereka memiliki kasus korupsi, ditahan 5 tahun. Dalam hal ini tata Kelola juga dipertanyakan, dari keuangan juga yang masih dipertanyakan, dari perspektif politik, lembaga baru ini menjadi bagian dari upaya untuk menempatkan orang-orang yang memiliki track record tidak baik,” tutur dia.

Danantara Akan Diawasi Berlapis, kata Petingginya

Bahasan hangat mengenai megaproyek Presiden Prabowo Subianto, Danantara, masih terus bergulir. Banyak pertanyaan publik tentang masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum terjawab hingga menimbulkan narasi negatif yang perlu diluruskan.

Diskusi investasi BNI Investor Daily Round Table yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama B-Universe Group menjawab hal tersebut dengan menghadirkan dua petinggi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara, yakni Chief Operation Officer Danantara Donny Oskaria dan Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir.

Diskusi tersebut berlangsung di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis, 27 Februari 2025. Hampir 150 tamu undangan dari nasabah BNI dan kalangan investor turut menyaksikan diskusi tersebut.

COO Danantara, Donny Oskaria dalam paparannya menjelaskan, superholding operation Danantara akan fokus pada konsolidasi yang bertujuan untuk memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami berinteraksi langsung dengan berbagai BUMN dan melihat peluang signifikan untuk mengurangi potensi risiko fraud. Penempatan personel di Danantara didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme untuk memastikan pengelolaan dilakukan oleh individu yang benar-benar qualified,” ujar Donny.

Donny mengatakan bahwa Danantara akan mengelola dana aset dividen BUMN, bukan dana dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensi tersebut, lanjutnya, apabila Danantara mengalami kerugian maka hal tersebut bukan merupakan kerugian negara.

Selain itu, pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara berlapis, termasuk audit yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power). ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 13:40
Prihatin PT Sritex Berhenti Operasi, DPR Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

PIKIRAN RAKYAT – Ribuan karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) berhenti beroperasi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

“Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung. Perusahaan seringkali menghindari tanggungjawab mereka dengan dalih tidak mempunyai modal untuk membayar hak-hak pekerja. Situasi ini jangan sampai menimpa sekitar 12.000 karyawan PT Sritex,” ujar Nihayatul Wafiroh, Minggu, 2 Maret 2025.

Untuk diketahui PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu 1 Maret 2025 dengan asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian kasus kepailitan. Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 28 Februari2025. Akibatnya sekitar 12.000 karyawan mengalami PHK.

Nihayah menilai keputusan PHK saat Ramadhan dan sebelum Idul Fitri ini dianggap tidak tepat karena akan menambah beban bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Berdasarkan Permenaker No 6 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3, pekerja yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya maka tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR).

“Oleh karena itu, pekerja yang terkena PHK kemungkinan besar tidak akan menerima THR kecuali ada kebijakan khusus dari perusahaan atau intervensi dari pemerintah,” katanya.

Disamping itu Nihayah juga meminta PT Sritex menjelaskan secara transparan alasan penghentian operasional serta memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami akan memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK mendapatkan hak mereka termasuk pesangon, jaminan sosial dan kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Politikus PKB itu juga menekankan pentingnya peran kurator dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Kurator, katanya, harus memastikan bahwa seluruh hak pekerja diprioritaskan dan tidak ada penundaan dalam pembayaran kompensasi.

“Para pekerja yang terkena PHK berhak mendapat uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya,” jelasnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 12:34