Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Kapan THR Ojol 2025 Cair? Paling Lambat Tanggal Segini

    Kapan THR Ojol 2025 Cair? Paling Lambat Tanggal Segini

    PIKIRAN RAKYAT – Jelang hari raya keagamaan tahun 2025, Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi perhatian bagi pekerja di Indonesia, termasuk pengemudi ojek online (ojol). Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa ojol berhak menerima THR tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pembayaran THR bagi driver ojol.

    “Untuk ojol, kita usahakan akhir minggu ini,” ujar Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2025.

    Besaran dan Mekanisme THR

    Meskipun kepastian mengenai besaran THR bagi pengemudi ojol belum diumumkan, aturan umum mengenai pembayaran THR mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Bagi pekerja tetap, THR dihitung berdasarkan upah pokok dan tunjangan tetap.

    Pekerja dengan masa kerja minimal 12 bulan berhak mendapatkan THR penuh, sedangkan yang bekerja kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional sesuai masa kerja.

    Namun, tunjangan tidak tetap seperti uang lembur dan bonus tidak termasuk dalam perhitungan THR. Pemerintah mengimbau pekerja untuk memastikan bahwa perhitungan THR dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika terdapat perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian, pekerja dapat berkonsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan solusi.

    Kapan THR Ojol Dibayarkan?

    THR bagi pekerja, termasuk pengemudi ojol, harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Jika Idul Fitri tahun ini jatuh pada 31 Maret 2025, maka THR wajib diberikan kepada pengemudi ojol paling lambat pada 24 Maret 2025. Pemerintah menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan dalam membayarkan THR sesuai jadwal untuk memastikan kesejahteraan pekerja.

    Yassierli menegaskan bahwa pihak aplikator wajib memenuhi ketentuan undang-undang untuk membayarkan THR kepada Ojol.

    “Kita (pemerintah) bisa saja memaksakan satu sisi (aplikator wajib memberi THR ojol), tapi sekali lagi yang kita utamakan adalah dialog,” kata Yassierli dalam Konferensi Pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu 5 Maret 2025.

    Seiring dengan perubahan kebijakan, cakupan penerima THR diperluas agar lebih banyak pekerja dapat merasakan manfaatnya. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja menjelang hari raya serta memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.

    Dengan adanya pengawasan ketat dari pemerintah, diharapkan pembayaran THR dapat berjalan lancar dan adil bagi seluruh pekerja, termasuk pengemudi ojek online. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengangkatan PPPK 1 Maret 2026, Bagaimana Nasib Pelamar yang Lewat Batas Usia Tahun Depan?

    Pengangkatan PPPK 1 Maret 2026, Bagaimana Nasib Pelamar yang Lewat Batas Usia Tahun Depan?

    PIKIRAN RAKYAT – Seluruh instansi yang menetapkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus menyesuaikan TMT (terhitung mulai tanggal) per 1 Maret 2026. Bagaimana jika ada peserta yang sudah lewat batas usia pada Maret tahun depan?

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan ketentuan mengenai hal itu.

    Hal ini ditegaskan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Instruksi hadir lewat surat resmi BKN bernomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025B, dengan ditandatangani Zudan, di Jakarta, Sabtu, 8 Maret 2025.

    Bersama surat itu, dijelaskan bahwa seluruh instansi yang menetapkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selain TMT 1 Oktober 2025 dan PPPK selain TMT 1 Maret 2026 harus melakukan penyesuaian.

    Instruksi rilis usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyanti mengirim surat kepada BKN agar menindak lanjuti penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 pada Jumat, 7 Maret 2025.

    Zudan dalam surat mengatakan, proses pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan.

    Pasalnya, dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan/pengunduran TMT pengangkatan CPNS dan/atau PPPK.

    Untuk itu, ia memastikan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan PPPK.

    Diketahui, pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS, dan 1.017.111 untuk PPPK.

    Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. Kemudian, PPPK tahap satu mulai September 2024, dan PPPK tahap II pada Januari 2025.

    Nasib Peserta yang Lewat Batas Usia di 2026

    Zudan memastikan bahwa pelamar PPPK yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan, dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, tetap diangkat sebagai PPPK dengan masa perjanjian kerja satu tahun.

    Isi Penyesuaian CPNS dan PPPK

    – Penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS:

    Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus, diangkat menjadi CPNS dengan TMT 1 Oktober 2025, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2025. Usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025.

    – Penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi PPPK:

    Peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan (formasi) diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan perjanjian kerja dengan TMT 1 Maret 2026. Usul penetapan nomor induk PPPK paling lambat tanggal 30 November 2025. Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Keputusan Pengangkatan PPPK paling lambat tanggal 1 Februari 2026. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tempat Penukaran Uang Baru Lebaran 2025 di Sumatera Utara, Lengkap dengan Jadwalnya

    Tempat Penukaran Uang Baru Lebaran 2025 di Sumatera Utara, Lengkap dengan Jadwalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Idul Fitri 2025, kebutuhan uang pecahan kecil semakin meningkat. Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan Sumatera Utara telah menyiapkan layanan penukaran uang baru untuk masyarakat agar kebutuhan transaksi selama Lebaran bisa terpenuhi.

    Penukaran ini dapat dilakukan di sejumlah lokasi di Medan serta beberapa bank umum yang telah ditunjuk.

    Lokasi dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Medan

    Bank Indonesia akan menggelar layanan penukaran uang baru melalui kas keliling di beberapa lokasi strategis. Berikut jadwal dan alamatnya:

    Masjid Almusannif Cemara Asri
    Tanggal: 6 Maret 2025
    Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Masjid Aljihad, Jl. Abdullah Lubis
    Tanggal: 11-13 Maret 2025
    Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Masjid Agung Medan
    Tanggal: 11-13 Maret 2025
    Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Istana Maimun
    Tanggal: 17 Maret 2025
    Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Pelataran Parkir De’Kapal, Jl. Putri Hijau
    Tanggal: 18-20 Maret 2025
    Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Penukaran Uang Baru di Bank Umum

    Selain melalui kas keliling, penukaran juga bisa dilakukan di beberapa bank umum di Medan mulai dari 24 hingga 27 Maret 2025. Berikut daftar bank yang melayani penukaran uang baru:

    Bank Sumut
    Kantor Cabang Koordinator Medan, Jl. Imam Bonjol 18 Medan Bank Mandiri
    Cabang Medan Balaikota, Jl. Balai Kota No. 8-10 Medan Bank BNI
    Kantor Cabang USU Medan, Jl. Dr. Mansyur No. 11, Medan Bank BRI
    Gedung Menara Bank Rakyat Indonesia, Jl. Putri Hijau No. 2A Medan Bank BCA
    KCU Medan, Jl. Diponegoro No. 15 Medan Bank BSI
    KC Medan Kejaksaan, Jl. Kejaksaan No. 3B Medan Bank Muamalat
    Cabang Medan Balaikota, Jl. Balaikota No. 10 D-E Medan Bank Mestika Dharma
    Kantor Pusat Operasional, Jl. K.H. Zainul Arifin No. 118 Medan Bank Danamon
    Cabang Iskandar Muda, Jl. Iskandar Muda 226-230 Medan Bank CIMB Niaga
    Cabang Bukit Barisan, Jl. Bukit Barisan, Medan
    Cara Penukaran Uang Baru Melalui PINTAR

    Agar lebih mudah, Bank Indonesia menyediakan sistem pemesanan melalui platform PINTAR BI (pintar.bi.go.id). Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke laman pintar.bi.go.id Pilih menu Penukaran Uang Rupiah melalui Kas Keliling Pilih provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penukaran Pilih lokasi dan tanggal yang diinginkan, lalu klik Lanjutkan Isi data pemesan sesuai dengan identitas Pilih pecahan uang yang diinginkan (total maksimal Rp4,3 juta) Setelah pemesanan selesai, akan muncul kode pemesanan dalam bentuk QR Code Pada hari penukaran, tunjukkan QR Code dan KTP asli kepada petugas kas keliling. Penukaran tidak dapat diwakilkan ataupun menggunakan KIA. Siapkan uang pas (cash) dan tertata rapi. Paket Penukaran yang Disediakan

    Bank Indonesia menyediakan paket penukaran dengan total nominal Rp4.300.000 dengan rincian sebagai berikut:

    Pecahan Rp50.000: 30 lembar (Rp1.500.000) Pecahan Rp20.000: 25 lembar (Rp500.000) Pecahan Rp10.000: 100 lembar (Rp1.000.000) Pecahan Rp5.000: 200 lembar (Rp1.000.000) Pecahan Rp2.000: 100 lembar (Rp200.000) Pecahan Rp1.000: 100 lembar (Rp100.000)

    Penukaran uang baru untuk Lebaran 2025 di Sumatera Utara telah dipersiapkan dengan berbagai opsi lokasi dan jadwal yang fleksibel. Untuk memastikan kelancaran proses, pastikan sudah melakukan registrasi melalui laman PINTAR BI, membawa KTP asli, dan hadir sesuai jadwal yang telah dipilih.

    Dengan sistem yang semakin praktis, masyarakat bisa mendapatkan uang pecahan baru dengan lebih mudah tanpa harus mengantre panjang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Besok CASN dan PPPK 2024 Bakal Demo Prabowo Tuntut Pengangkatan: Nasib Jutaan Orang Dipertaruhkan!

    Besok CASN dan PPPK 2024 Bakal Demo Prabowo Tuntut Pengangkatan: Nasib Jutaan Orang Dipertaruhkan!

    PIKIRAN RAKYAT – Para calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan menggelar aksi untuk menuntut pencabutan Surat Edaran yang berisi penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK Tahun Anggaran (TA) 2024.

    Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap penundaan yang berdampak pada nasib lebih dari 4 juta CASN dan PPPK di seluruh Indonesia. Seruannya dirilis via X (dulu Twitter), Minggu, 9 Maret 2025.

    Aksi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 Maret 2025 mulai pukul 08.30 WIB di beberapa lokasi strategis, antara lain DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Istana Negara.

    Para peserta aksi nantinya akan menuntut agar Menpan RB segera mencabut surat edaran yang telah dikeluarkan, dan mengembalikan jadwal pengangkatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada sebelumnya.

    “Mari perjuangkan hak kita, untuk umum juga boleh, karena kemungkinan besar CPNS 2025 ditiadakan juga. PPPK 2024 dan CPNS 2024 jangan diam lihat kedzoliman di depan mata. Tidak ada p4ndem1 tapi pengangkatan secara sepihak dibatalkan!!” demikian bunyi takarir seruan di X, dikutip Minggu, 9 Maret 2025.

    Aksi ini diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas demi kesejahteraan jutaan tenaga kerja di sektor pemerintahan.

    ???? AJAKAN UNTUK AKSI

    Mari perjuangkan hak kita, untuk umum juga boleh, karena kemungkinan besar CPNS 2025 ditiadakan juga. PPPK 2024 dan CPNS 2024 jangan diam lihat kedzoliman di depan mata. Tidak ada p4ndem1 tapi pengangkatan secara sepihak dibatalkan!! pic.twitter.com/4vIIc8DlFc

    — Tanyarl ???? (@tanyakanrl) March 7, 2025

    Berikut sederet komentar warganet perihal seruan demo esok hari:

    @Jua****: “Pengangkatan cpns & PPPK ditunda.. Yg lain ga d tunda, mayor tedy naik pangkat, kementerian kehutanan ngajak kadernya kerja bareng dll. Lelucon.”

    @gyp****: “Harusnya tuh yg dipotong anggaran gak perlu. Bukan perihal yg berefek domino gini. Buat temen2 yg udh resign, udh berenti lanjutin S2 tuh gmna. Dikira bayar UKT pake daun.”

    @Buru***: “Wkwkwkwkw komedi komedi.. Feel sorry to casn 2024, but im in you guys. Birokrasi kita butuh letupan letupan gini. Mulai lah, gw tau ini bakal terjadi, dan ini cuman masalah bom waktu aja. Lawan warisan orba, lawan warisan bapak ibu kalian, lawan pejabat gak tau malu itu!”

    @Cat***: “Intinya adalah berhati hati. Jangan sampai pas demo aparat petinggi tau kalian dari instansi mana 🙂 kadang menyuarakan kebenaran bakal jadi boomerang 🙂 semangat para penuang NIP.”

    Ditunda karena Efisiensi?

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 disesuaikan menjadi Oktober 2025.

    Menpan RB mengaku ini bukan penundaan tapi agar semua CPNS 2024 dapat diangkat secara bersamaan, ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen.

    Menurut Menteri PANRB, hal ini mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan.

    “Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” ucap Rini Widyantini di Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Ia memastikan penyesuaian pengangkatan CPNS ini bukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

    Pihaknya mengaku perlu menyelesaikan pengumuman-pengumuman soal CPNS di berbagai instansi.

    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” lanjut Menpan RB.

    Menurutnya, penyesuaian mempertimbangkan guna menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN sampai penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan usulan penundaan seleksi sejumlah daerah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mudik Gratis Kemenhub 2025 Buka Besok 10 Maret 2025, Simak Syarat, Rute, hingga Cara Dapatnya!

    Mudik Gratis Kemenhub 2025 Buka Besok 10 Maret 2025, Simak Syarat, Rute, hingga Cara Dapatnya!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) kembali menyelenggarakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung saat Lebaran 2025/1446 H.

    Program ini menawarkan angkutan mudik gratis ke berbagai kota tujuan di seluruh Indonesia dengan kuota terbatas.

    Syarat Pendaftaran Mudik Gratis Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Pendaftaran hanya berlaku untuk penumpang dan sepeda motor, dengan kuota terbatas. Peserta harus berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Cara Pendaftaran Mudik Gratis Pendaftaran Online: Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB hingga 23 Maret 2025. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website resmi Kemenhub (KLIK DI SINI).  Kuota Dibuka Bertahap: Pendaftaran dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB, dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Pilih Kota Asal dan Tujuan: Pilih kota asal dan kota tujuan mudik atau arus balik, yang telah ditentukan dalam program ini. Beberapa kota tujuan mudik antara lain Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan lainnya. Kota asal untuk arus balik antara lain Madiun, Surabaya, Yogyakarta, dan sebagainya. Pendaftaran Sepeda Motor: Pendaftaran untuk sepeda motor dapat dilakukan jika peserta memilih untuk membawa sepeda motor. Beberapa kota yang mendukung program mudik dan balik dengan sepeda motor termasuk Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto. Registrasi Ulang: Bagi yang telah mendaftar, registrasi ulang dapat dilakukan pada 3 dan 4 April 2025 melalui website yang sama. Rute Mudik Gratis Kemenhub 2025

    – Kota Tujuan Arus Mudik

    Berikut adalah beberapa kota tujuan mudik yang dapat dipilih untuk program mudik gratis:

    Jawa Barat: Garut, Tasikmalaya, Cirebon Jawa Timur: Tuban, Madiun, Surabaya, Malang, Tulungagung Jawa Tengah dan DIY: Semarang, Solo, Pati, Blora, Yogyakarta, Cilacap, Wonogiri, Wonosobo, Purwokerto, Kebumen, Tegal, Magelang, Pekalongan, Wonosari, Demak, Jepara, Boyolali, Sragen, Klaten Sumatera: Lampung, Palembang, Bengkulu, Padang

    – Kota Asal Arus Balik

    Bagi yang ingin kembali ke kota asal, arus balik tersedia dari beberapa kota berikut:

    Jawa Tengah dan DIY: Madiun, Surabaya, Wonogiri, Yogyakarta, Purwokerto Sumatera: Palembang, Cirebon, Semarang, Solo Mudik dengan Sepeda Motor dan Bus

    Selain penumpang, program ini juga menyediakan fasilitas mudik dan balik untuk sepeda motor.

    Kota-kota yang menjadi jalur mudik dan balik sepeda motor ialah, Jawa Tengah dan DIY, yaitu, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto.

    Total kuota mudik untuk penumpang adalah 21.536 orang dan untuk sepeda motor adalah 300 unit. Simak informasi Penyerahan dan Keberangkatan sepeda motor di arus mudik:

    Penyerahan Sepeda Motor: Selasa, 25 Maret 2025 Keberangkatan Sepeda Motor: Rabu, 26 Maret 2025

    Keduanya dilakukan di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Di sisi lain, keberangkatan dengan bus antara lain:

    Kamis, 27 Maret 2025: Dari Terminal Jatijajar, Depok, Terminal Pulogebang, Jakarta, dan Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Jumat, 28 Maret 2025: Di Terminal Poris Plawad, Tangerang dan Terminal Kp. Rambutan, Jakarta.

    Kemudian, saat hendak melaksanakan arus balik, penyerahan motor berada di Terminal Bulupitu, Purwokerto, Terminal Mangkang, Semarang, dan Terminal Giwangan, Yogyakarta, Kamis, 3 April 2025. Kemudian, pemotor berangkat hari Jumat, 4 April 2025

    Adapun, penumpang bus registrasi ulang pada 3 dan 4 April 2025, dengan keberangkatan mulai 5 April 2025 dari berbagai terminal di kota tujuan seperti Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, Wonogiri, Palembang, Cirebon, Madiun, dan Surabaya.

    Untuk diingat, program mudik gratis ini hanya tersedia dengan kuota terbatas, dan pendaftaran dibuka secara bertahap setiap harinya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mudik dengan biaya gratis dan aman. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Yoon Suk Yeol Dibebaskan! Lambaikan Tangan saat Keluar dari Penjara

    Yoon Suk Yeol Dibebaskan! Lambaikan Tangan saat Keluar dari Penjara

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol telah dibebaskan dari penjara sehari setelah pengadilan membatalkan surat perintah penangkapannya.

    Rekaman yang ditayangkan di saluran TV lokal menunjukkan Yoon Suk Yeol meninggalkan penjara pada Sabtu 8 Maret 2025, melambaikan tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada para pendukungnya.

    Meskipun dibebaskan, persidangan pidana dan pemakzulan Yoon Suk Yeol berlanjut atas pemberlakuan darurat militer yang berumur pendek pada 3 Desember 2024.

    “Keputusan pengadilan menegaskan bahwa penahanan presiden bermasalah. baik dalam aspek prosedural maupun substantif,” ucap kuasa hukum Yoon Suk Yeol.

    Dia menyebut, putusan itu sebagai awal dari perjalanan untuk memulihkan supremasi hukum. Dalam sebuah pernyataan, Yoon Suk Yeol yang tetap diskors dari tugas resmi, berterima kasih kepada pengadilan atas apa yang dia gambarkan sebagai keberanian dan tekad mereka dalam mengoreksi ilegalitas.

    Alasan Yoon Suk Yeol Dibebaskan

    Tim Yoon Suk Yeol mengajukan permintaan untuk membatalkan surat perintah penangkapannya ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, mengaku itu ilegal. Dia ditangkap pada Januari 2025 atas tuduhan pemberontakan.

    Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan bahwa pihaknya menerima permintaan Yoon Suk Yeol untuk dibebaskan dari penjara pada Jumat 7 Maret 2025, dengan alasan perlunya menjawab pertanyaan tentang legalitas penyelidikan terhadap presiden.

    Jaksa Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa mereka belum mengajukan banding atas pembebasan Yoon Suk Yeol pada Sabtu 8 Maret 2025.

    “Markas Besar Investigasi Khusus Darurat telah mengirim perintah pembebasan untuk Presiden Yoon ke Pusat Penahanan Seoul hari ini,” kata jaksa penuntut dalam sebuah pernyataan.

    Penyelidik menuduh bahwa dekrit darurat militer singkat Yoon Suk Yeol sama dengan pemberontakan. Jika dia dihukum karena pelanggaran itu dalam persidangan pidananya, dia akan menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

    Mahkamah konstitusi juga diperkirakan akan memutuskan secara terpisah dalam beberapa hari mendatang apakah akan mengembalikan atau mencopot Yoon Suk Yeol dari kursi kepresidenan.

    ‘Menjerumuskan Orang ke Dalam Krisis’

    Sekitar 55.000 pendukung Yoon Suk Yeol berunjuk rasa di distrik utama Seoul pada Sabtu 8 Maret 2025. Sementara itu, 32.500 orang berdemonstrasi menentangnya di dekat Mahkamah Konstitusi.

    Sebuah jajak pendapat Gallup Korea mengungkapkan bahwa 60 persen responden ingin Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya. Oposisi utama Partai Demokrat pun mengkritik keputusan jaksa.

    “Jaksa Melemparkan negara dan rakyat ke dalam krisis,” ujarnya.

    Mereka pun mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatannya sesegera mungkin. Sebelum keputusan jaksa, ratusan pendukung Yoon Suk Yeol juga melakukan protes di depan Kantor Kejaksaan Agung.

    Apa yang Terjadi Selanjutnya?

    Pakar hukum mengatakan bahwa meskipun keputusan oleh pengadilan distrik bukanlah pembenaran bagi Yoon Suk Yeol, itu menimbulkan pertanyaan tentang integritas dakwaan dan menyentuh masalah hukum yang tidak memiliki preseden yang jelas.

    “Jika pertanyaan tentang legalitas proses penyelidikan tidak dijelaskan, itu dapat menjadi alasan bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan persidangan,” tutur Pengadilan Distrik Pusat Seoul dalam pernyataannya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.

    Argumen berakhir dalam persidangan pemakzulan Yoon Suk Yeol yang terpisah pekan lalu. Jika dia dicopot, pemilihan presiden baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 Fix Cair Besok 10 Maret 2025? Cek Jadwal Lengkap dan Besarannya

    THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 Fix Cair Besok 10 Maret 2025? Cek Jadwal Lengkap dan Besarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang ditunggu oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Pemerintah telah memastikan bahwa THR bagi pensiunan akan tetap diberikan pada tahun 2025, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas.

    Lantas, kapan THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri tahun 2025 akan cair? Berapa besarannya? Simak informasi lengkapnya di bawah ini.

    Jadwal Pencairan THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Pemerintah biasanya mencairkan THR ASN, termasuk pensiunan, paling cepat tiga minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan paling lambat 10 hari sebelum Lebaran. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025.

    Dengan acuan tersebut, maka THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri kemungkinan besar akan cair pada rentang tanggal 10-20 Maret 2025. Namun, jadwal resmi pencairan masih menunggu pengumuman pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang dalam tahap finalisasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan pencairan THR tepat waktu guna mendukung daya beli masyarakat menjelang Lebaran.

    Anggaran THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025, termasuk pensiunan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp48,7 triliun.

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Besaran THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Besaran THR yang diterima pensiunan akan mengacu pada gaji pensiun pokok yang berlaku, yang sebelumnya telah mengalami kenaikan sebesar 12% pada 2024. Komponen THR ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan tambahan lainnya. Berikut estimasi besaran THR berdasarkan golongan:

    Pensiunan PNS

    Golongan IA: Rp1.748.100 – Rp1.962.200 Golongan IB: Rp1.748.100 – Rp2.077.300 Golongan IC: Rp1.748.100 – Rp2.165.200 Golongan ID: Rp1.748.100 – Rp2.256.700 Golongan IIA: Rp1.748.100 – Rp2.833.900 Golongan IIB: Rp1.748.100 – Rp2.953.800 Golongan IIC: Rp1.748.100 – Rp3.078.700 Golongan IID: Rp1.748.100 – Rp3.208.800 Golongan IIIA: Rp1.748.100 – Rp3.558.600 Golongan IIIB: Rp1.748.100 – Rp3.709.200 Golongan IIIC: Rp1.748.100 – Rp3.866.100 Golongan IVA: Rp1.748.100 – Rp4.200.000 Golongan IVB: Rp1.748.100 – Rp4.377.800 Golongan IVC: Rp1.748.100 – Rp4.562.900 Golongan IVD: Rp1.748.100 – Rp4.755.900 Golongan IVE: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Pensiunan TNI dan Polri

    Besaran THR pensiunan TNI dan Polri juga mengikuti skema yang sama dengan pensiunan PNS, disesuaikan dengan pangkat dan masa tugas terakhir mereka sebelum pensiun.

    Mekanisme Pencairan THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

    THR akan dicairkan langsung ke rekening pensiunan melalui lembaga penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah, seperti PT Taspen (Persero) untuk pensiunan PNS dan PT Asabri (Persero) untuk pensiunan TNI dan Polri.

    Untuk memastikan kelancaran pencairan, para pensiunan disarankan untuk:

    Memastikan data rekening aktif, karena dana THR akan masuk ke rekening yang sama dengan gaji pensiun bulanan. Melakukan pengecekan ke PT Taspen atau PT Asabri untuk memastikan tidak ada kendala administrasi. Mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah mengenai jadwal pasti pencairan THR. THR dan Gaji Ke-13: Apakah Berbeda?

    Selain THR, pemerintah juga akan mencairkan gaji ke-13 untuk pensiunan pada pertengahan tahun, biasanya sekitar Juni atau Juli. Gaji ke-13 bertujuan untuk membantu para pensiunan memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan biaya hidup pasca-Lebaran.

    Pencairan THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 diperkirakan akan dilakukan antara 10 hingga 20 Maret 2025, mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku. Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun, THR ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pensiunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pastikan memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan menyiapkan rekening aktif agar proses pencairan berjalan lancar. Semoga informasi ini bermanfaat!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Batangan, Antam, Perak, hingga Tabungan

    Batangan, Antam, Perak, hingga Tabungan

    PIKIRAN RAKYAT – Harga emas untuk hari ini, Minggu 9 Maret 2025, menunjukkan fluktuasi yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan transaksi.

    Berbagai jenis emas batangan dengan berbagai berat, mulai dari 0.5 gram hingga 1000 gram, serta emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, dan Imlek, tersedia di pasaran dengan harga yang bervariasi.

    Selain itu, harga perak murni dan perak heritage juga mencatatkan perubahan sesuai dengan kondisi pasar. Pastikan untuk memeriksa harga terbaru sebelum melakukan transaksi agar mendapatkan informasi yang akurat. Simak selengkapnya!

    Berikut adalah harga emas yang berlaku pada tanggal 9 Maret 2025:

    Harga Emas di LM Grahadipta Jakarta

    Emas Batangan

    0.5 gram: Harga Dasar Rp895,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp897,238 1 gram: Harga Dasar Rp1,690,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp1,694,225 2 gram: Harga Dasar Rp3,320,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp3,328,300 3 gram: Harga Dasar Rp4,955,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp4,967,388 5 gram: Harga Dasar Rp8,225,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp8,245,563 10 gram: Harga Dasar Rp16,395,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp16,435,988 25 gram: Harga Dasar Rp40,862,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp40,964,155 50 gram: Harga Dasar Rp81,645,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp81,849,113 100 gram: Harga Dasar Rp163,212,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp163,620,030 250 gram: Harga Dasar Rp407,765,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp408,784,413 500 gram: Harga Dasar Rp815,320,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp817,358,300 1000 gram: Harga Dasar Rp1,630,600,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp1,634,676,500

    Emas Batangan Gift Series

    0.5 gram: Harga Dasar Rp965,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp967,413 1 gram: Harga Dasar Rp1,840,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp1,844,600

    Emas Batangan Selamat Idul Fitri

    5 gram: Harga Dasar Rp9,060,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp9,082,650

    Emas Batangan Imlek

    8 gram: Harga Dasar Rp13,988,671, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp14,023,643 88 gram: Harga Dasar Rp151,292,278, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp151,670,509

    Emas Batangan Batik Seri III

    10 gram: Harga Dasar Rp17,400,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp17,443,500 20 gram: Harga Dasar Rp34,000,000, Harga (+Pajak PPh 0.25%) Rp34,085,000

    Perak Murni

    250 gram: Harga Dasar Rp5,347,500, Harga Sudah Termasuk PPN 11% Rp5,935,725 500 gram: Harga Dasar Rp10,295,000, Harga Sudah Termasuk PPN 11% Rp11,427,450

    Perak Heritage

    31.1 gram: Harga Dasar Rp1,163,186, Harga Sudah Termasuk PPN 11% Rp1,291,136 186.6 gram: Harga Dasar Rp5,858,437, Harga Sudah Termasuk PPN 11% Rp6,502,865

    Liontin Batik Seri III

    8 gram: Harga Dasar Rp15,763,646, Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% Rp16,023,746, Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% Rp15,976,455 Harga Emas Member Online Indogold Emas Logam Mulia 99.99%: Harga beli Rp1,585,927 dan harga jual Rp 1,548,000 per gram. Harga Perak Murni 99.9%: Harga beli Rp22,825 dan harga jual Rp16,650 per gram. Harga Emas Pegadaian

    Harga Emas Batangan di Pegadaian adalah sebagai beriku:

    Galeri24

    0,5 gram: Rp902.000 1 gram: Rp1.674.000 2 gram: Rp3.285.000 5 gram: Rp8.122.000 10 gram: Rp16.131.000 25 gram: Rp40.285.000 50 gram: Rp80.505.000 100 gram: Rp160.993.000 250 gram: Rp402.164.000 500 gram: Rp804.328.000 1.000 gram: Rp1.608.656.000

    Antam

    0,5 gram: Rp918.000 1 gram: Rp1.733.000 2 gram: Rp3.403.000 3 gram: Rp5.079.000 5 gram: Rp8.431.000 10 gram: Rp16.805.000 25 gram: Rp41.884.000 50 gram: Rp83.687.000 100 gram: Rp167.293.000 250 gram: Rp417.960.000 500 gram: Rp835.703.000 1.000 gram: Rp1.671.365.000

    UBS

    0,5 gram: Rp902.000 1 gram: Rp1.669.000 2 gram: Rp3.312.000 5 gram: Rp8.185.000 10 gram: Rp16.283.000 25 gram: Rp40.626.000 50 gram: Rp81.085.000 100 gram: Rp162.106.000 250 gram: Rp405.144.000 500 gram: Rp809.334.000 Harga Tabungan Emas

    Harga emas untuk tabungan emas pada hari ini, Minggu, 9 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

    Harga beli emas: Rp15.930 per 0,01 gram. Harga jual emas: Rp15.450 per 0,01 gram.

    Harga ini berlaku untuk transaksi tabungan emas dan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.

    Dengan melihat harga emas yang terus diperbarui, kita dapat menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual emas sesuai dengan kebutuhan investasi atau hadiah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Stabilkan Harga Pangan, Jadi Tak Perlu Ada Operasi Pasar

    Stabilkan Harga Pangan, Jadi Tak Perlu Ada Operasi Pasar

    PIKIRAN RAKYAT – Perihal dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun mengatakan bahwa pembentukannya merupakan solusi yang tepat untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia.

    “Ada gagasan besar dari Bapak Presiden, yaitu satu desa satu koperasi. Kita beri Koperasi Merah Putih dan itulah nanti menstabilkan harga, tidak perlu ada operasi pasar lagi,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Minggu, 9 Maret 2025.

    Hal tersebut disampaikan oleh Mentan Andi Amran Sulaiman saat memantau Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Jakarta Timur pada Sabtu, 8 Maret 2025 kemarin.

    Kemudian Andi Amran menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Lanjutnya, selain menggalakkan Operasi Pasar Pangan Murah, ke depan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo akan dijalankan guna memangkas rantai pasok dan memastikan harga bahan pokok yang lebih stabil bagi masyarakat.

    Dia lalu mengungkapkan bahwa dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, rantai distribusi pangan dapat disederhanakan dari yang sebelumnya delapan lini kini menjadi tiga lini. Tambahnya, dengan itu harga bahan pokok nantinya bisa lebih terjangkau dan stabil untuk masyarakat.

    “Ini solusi permanen dari Bapak Presiden yang dulunya rantai pasoknya delapan menjadi tiga lini, dari petani, koperasi, langsung ke konsumen,” tuturnya.

    Mentan pun menjelaskan, kehadiran koperasi tersebut nantinya akan dapat memberikan manfaat, salah satunya mengatasi permasalahan praktik tengkulak yang mengambil keuntungan dari distribusi bahan pokok tersebut.

    Kata dia melanjutkan, bahwa para tengkulak mengambil keuntungan sembilan bahan pokok sekira Rp313 triliun. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membangun suatu sistem yang menjadi solusi permanen, yakni setiap desa satu koperasi.

    Lanjutnya, nantinya PT Pos Indonesia masuk menjadi motor penggerakannya.

    Seperti kabar yang beredar, bahwa Presiden Prabowo akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi terpadu dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa.

    Untuk itu, kehadiran koperasi tersebut bertujuan guna menyerap hasil pertanian masyarakat desa dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Dengan itu, program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi para petani dan masyarakat luas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional Tinjau Terminal BBM Plumpang, Pastikan Cek Kualitas Dilaksanakan Berlapis

    Badan Perlindungan Konsumen Nasional Tinjau Terminal BBM Plumpang, Pastikan Cek Kualitas Dilaksanakan Berlapis

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan peninjauan langsung terhadap distribusi dan layanan penjualan BBM dengan mengunjungi Integrated Terminal Jakarta Plumpang dan SPBU di Jakarta Timur pada Jumat (7/3) guna memastikan layanan yang berkualitas bagi konsumen.

    Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala BPKN, M. Mufti Mubarok, didampingi oleh jajaran anggota BPKN, serta Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna Anggraini. Kegiatan dimulai dengan peninjauan di Integrated Terminal Jakarta Plumpang sebagai salah satu pusat distribusi utama, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke SPBU 34.13209 di Jl Pemuda, Jakarta Timur.

    Menurut Kepala BPKN, M. Mufti Mubarok, langkah ini merupakan bagian dari upaya proaktif BPKN untuk memahami lebih dalam proses distribusi BBM, sehingga nantinya dapat memberikan edukasi kepada konsumen terkait hak-hak mereka.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga telah memenuhi standar kualitas dan tidak merugikan konsumen, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik. Dengan mengunjungi Terminal BBM dan SPBU, kami dapat mengamati langsung bagaimana mekanisme distribusi dijalankan, termasuk pengawasan yang diterapkan,” ujar Mufti.

    Dari hasil pengecekannya, Mufti mengungkap bahwa pihaknya sangat menghargai transparansi dan pengawasan yang diterapkan oleh Pertamina Patra Niaga. Ia berharap Pertamina Patra Niaga menjalankan proses distribusi dengan baik, menjaga kualitas produk, serta memastikan tidak ada unsur penyelewengan yang merugikan konsumen.

    “Kami melihat bahwa setiap tahapan distribusi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sudah memenuhi standar yang ketat, mulai dari proses di Terminal BBM sampai ke SPBU itu ada quality controlnya semua. Dengan demikian, saat ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi dalam menggunakan BBM Pertamina,” pungkasnya. 

    “Untuk menyakinkan semua pihak. Baik pemerintah, Konsumen dan pelaku usaha, BPKN akan segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari semua lembaga independen yang nanti akan keluar rekomendasi yang independen. Sehingga konsumen mendapatkan hak nya yang sesuai,” tambah Mufti.

    Sementara itu, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna Anggraini menekankan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga integritas distribusi serta memastikan kualitas BBM yang diterima masyarakat tetap terjaga dengan baik.

    ”Pertamina Patra Niaga secara konsisten memastikan setiap titik distribusi BBM terjaga kualitasnya melalui pengawasan yang ketat. Kami berupaya keras agar masyarakat selalu menerima BBM yang aman dan sesuai standar. Sinergi dengan BPKN ini menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kami,” jelas Mia. 

    Melalui kolaborasi ini, BKPN dan Pertamina Patra Niaga berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian kualitas BBM melalui Pertamina Call Center (PCC) 135.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News