Author: Pikiran-Rakyat.com

Kuota Tukar Uang Baru di Pintar.bi.go.id Penuh? Datangi Kantor Cabang BCA, BSI, Mandiri, dan BRI Ini!

PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Lebaran 2025, kebutuhan masyarakat akan uang pecahan baru semakin meningkat. Layanan penukaran uang melalui website resmi Bank Indonesia di pintar.bi.go.id pun menjadi incaran banyak orang.

Tak heran jika kuota cepat habis. Bagi yang belum kebagian kuota, masih ada alternatif dengan mendatangi beberapa bank mitra seperti BCA, BSI, Mandiri, dan BRI yang menyediakan layanan penukaran uang baru.

Penukaran Uang Baru di BCA

BCA menyediakan dana tunai sebesar Rp 70,22 triliun untuk Idul Fitri 2025. Layanan penukaran uang baru bisa diakses di 15 Kantor Cabang Utama (KCU) di wilayah Jabodetabek dengan jadwal penukaran 24-27 Maret 2025.

Lokasi Penukaran di BCA

KCU Kelapa Gading, Jakarta Utara KCU Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara KCU Matraman, Jakarta Timur KCU Kalimalang, Jakarta Timur KCU Asemka, Jakarta Barat KCU Green Garden, Jakarta Barat KCU Wisma Asia, Jakarta Barat KCU Pasar Baru, Jakarta Pusat KCU Pondok Indah, Jakarta Selatan KCU Kuningan, Jakarta Selatan KCU Bekasi KCU Cikarang KCU Bogor KCU Cibubur KCU Depok

Cara Tukar Uang di BCA

Daftar melalui PINTAR BI di pintar.bi.go.id. Pilih kantor cabang BCA yang diinginkan. Pilih tanggal dan waktu penukaran. Bawa bukti pemesanan dan datang ke cabang sesuai jadwal. Penukaran Uang Baru di BRI

BRI menyiapkan uang tunai Rp 32,8 triliun untuk kebutuhan Lebaran 2025. Penukaran bisa dilakukan di Kantor Cabang BRI terdekat dengan minimal pengajuan 1 bundel (100 lembar).

Jadwal Penukaran

Basket Hall, Senayan: 21-23 Maret 2025 (bersama 18 bank lainnya) Kantor Cabang BRI: 24-27 Maret 2025

Cara Tukar Uang di BRI

Datang ke kantor cabang BRI terdekat. Ambil nomor antrean di bagian layanan teller. Serahkan KTP dan uang yang akan ditukar. Teller akan memeriksa keaslian uang. Jika tersedia, teller akan memberikan uang baru sesuai nominal. Syarat tambahan: Bagi non-nasabah BRI, bisa membuka rekening terlebih dahulu untuk melakukan penukaran. Penukaran Uang Baru di BSI

BSI juga melayani penukaran uang baru di kantor cabang tertentu. Berikut cara penukaran di BSI:

Hubungi kantor cabang BSI terdekat untuk memastikan layanan tersedia. Bawa uang yang akan ditukar dan KTP. Pastikan jumlah uang yang ditukar sesuai batas maksimal yang ditentukan. Ikuti prosedur dari petugas bank. Jam operasional kantor cabang BSI selama Ramadhan: Senin-Jumat pukul 07.30-15.00 WIB. Penukaran Uang Baru di Mandiri

Sebelum datang ke Bank Mandiri, pastikan cabang terdekat menyediakan layanan penukaran. Berikut langkah-langkahnya:

Datang ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat. Bawa uang yang akan ditukarkan. Siapkan dokumen seperti KTP, kartu ATM, atau buku tabungan. Ambil nomor antrean dan tunggu giliran. Serahkan uang lama dan dokumen. Teller akan memeriksa uang dan dokumen, lalu memproses penukaran. Penukaran Uang Baru di Kas Keliling Bank Indonesia

Bank Indonesia juga menyediakan layanan penukaran melalui kas keliling. Berikut langkah-langkahnya:

Kunjungi pintar.bi.go.id. Klik menu “Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling”. Pilih provinsi dan lokasi penukaran terdekat. Tentukan tanggal dan jam penukaran. Masukkan data diri (KTP/NIK, nama lengkap, nomor telepon, email). Isi jumlah lembar uang yang akan ditukar sesuai batasan. Unduh atau cetak bukti pemesanan. Bawa bukti pemesanan dan KTP asli ke lokasi kas keliling sesuai jadwal. Tips Agar Penukaran Uang Baru Lancar Pilih jadwal penukaran di luar jam sibuk untuk menghindari antrean panjang. Siapkan uang dalam kondisi rapi dan mudah dihitung agar proses lebih cepat. Perhatikan batas maksimal penukaran di setiap bank agar sesuai ketentuan. Cek pengumuman terbaru dari Bank Indonesia dan bank terkait agar tidak ketinggalan informasi.

Dengan banyaknya opsi penukaran uang baru di bank mitra dan kas keliling, peluang mendapatkan uang pecahan baru untuk Lebaran 2025 tetap terbuka lebar meskipun kuota di Pintar.bi.go.id sudah penuh. Semoga penukaran uang berjalan lancar dan persiapan Lebaran makin mudah!***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

21/03/2025 05:50
Tragis! ASN di Lombok Utara Bunuh Diri Diduga Tak Kuat Diperas Oknum Polisi

Disclaimer: Bijaksanalah dalam membaca konten ini! Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi sehingga ada dorongan untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Anda dapat menghubungi layanan konseling terdekat di Kota/Kabupaten Anda.

PIKIRAN RAKYAT – Kematian tragis seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Utara, Rizkil Watoni, memicu gelombang kemarahan warga. Rizkil, pemuda yang dikenal pekerja keras dan berdedikasi, ditemukan tewas gantung diri di kamar rumahnya pada Senin 17 Maret 2025.

Diduga kuat, tekanan mental akibat pemerasan oleh oknum polisi menjadi pemicu utama keputusannya mengakhiri hidup.

Kronologi Kejadian

Peristiwa bermula dari dugaan pencurian ponsel di sebuah gerai minimarket di Kayangan. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, Rizkil Watoni terlihat tanpa sengaja membawa ponsel yang tertinggal di kasir.

Menyadari kesalahan tersebut, dia segera mengembalikan ponsel itu dan membayar denda sebesar Rp2 juta melalui mediasi damai. Namun, masalah tak berhenti di situ.

Rizkil Watoni tetap didatangi oknum polisi dan dibawa ke Polsek Kayangan. Menurut ayahnya, Nasrudin, Rizkil Watoni sempat ditahan semalam dalam kondisi tangan terborgol.

“Anak saya diborgol, padahal masalah sudah selesai. Setelah itu, dia mulai menerima telepon-telepon yang isinya menekan dan meminta uang sampai Rp15 juta. Karena tidak bisa membayar, permintaan itu naik hingga Rp90 juta dalam tiga hari. Anak saya depresi,” kata Nasrudin.

Puncaknya, Senin sore, Nasrudin mendapati anak semata wayangnya tergantung di kamar.

“Saya panggil-panggil nggak ada jawaban. Pintu saya dobrak, ternyata anak saya sudah pergi,” ucap Nasrudin dengan suara bergetar.

Massa Mengamuk dan Serbu Polsek

Kabar kematian Rizkil menyulut emosi warga Desa Sesait. Ratusan massa bergerak ke Kantor Polsek Kayangan pada Senin 17 Maret 2025 malam. Mereka melempari kaca, merusak kusen jendela, hingga membakar sejumlah kendaraan petugas. Tiga unit motor hangus terbakar, sementara kantor polisi mengalami kerusakan parah.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta menyatakan bahwa perusakan itu dipicu kesalahpahaman.

“Kami paham ini murni karena emosi warga. Situasi kini sudah kondusif, kami akan tindak lanjuti kasus ini dengan transparan,” ujarnya.

Bantahan dari Kepolisian

Meski tuduhan pemerasan terus bergulir, pihak kepolisian membantah adanya intimidasi atau tekanan terhadap Rizkil Watoni.

“Tidak ada penahanan resmi. Rizkil tidak pernah ditahan di Polsek Kayangan,” ujar Agus Purwanta.

Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kesaksian Nasrudin dan warga. Mereka menegaskan bahwa Rizkil sempat ditahan semalam dengan tangan terborgol.

Komisi III DPR Desak Investigasi Tuntas

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, mendesak Polda NTB mengusut tuntas kasus ini secara transparan.

“Saya meminta Polda NTB untuk melakukan investigasi serius. Jika terbukti ada oknum yang menekan atau melanggar prosedur, harus ditindak tegas,” ujarnya.

Sari Yuliati juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Kepercayaan publik adalah kunci. Kasus seperti ini tidak boleh terulang. Harus ada langkah konkret untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat,” tuturnya.

Komisi III DPR RI berjanji akan terus mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan adil dan transparan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/03/2025 22:35
Mampir ke Lesehan Enduro, Tempat Istirahat Pemudik Motor di Jalur Pantura

PIKIRAN RAKYAT – Menjelang momen mudik Lebaran, PT Pertamina Lubricants kembali menghadirkan Lesehan Enduro, posko istirahat khusus pemudik motor yang telah menjadi bagian dari tradisi mudik di Indonesia selama 18 tahun. Tahun ini, Lesehan Enduro akan beroperasi selama 24 jam penuh pada 22–30 Maret 2025, berlokasi di Masjid Al Huda, Cirebon, dan Masjid Al Fairuz, Pekalongan, dua titik strategis di jalur utama pemudik roda dua.

Perjalanan jauh menuju kampung halaman tentu membutuhkan persiapan ekstra, bukan hanya untuk kendaraan, tetapi juga untuk tubuh yang tetap fit dan bugar. Lesehan Enduro hadir sebagai lebih dari sekadar tempat istirahat. Dengan berbagai fasilitas yang dirancang khusus untuk pemudik motor, pemudik bisa melepas lelah, menyegarkan diri, hingga memastikan kendaraan tetap dalam kondisi prima sebelum melanjutkan perjalanan.

Berikut fasilitas di Lesehan Enduro:

Potong Rambut – Segarkan tampilan sebelum tiba di kampung halaman.
* Pijat Relaksasi – Hilangkan pegal setelah berkendara jauh.
* Akses Konsol Game – Hiburan seru sambil rehat sejenak.
* Wi-Fi Gratis – Tetap terhubung dengan keluarga dan update perjalanan.
* Takjil & Minuman – Menu berbuka untuk pemudik yang menjalankan puasa.
* Area Bermain Anak– Anak-anak tetap fresh dan senang saat perjalanan mudik
* Cek Kesehatan Gratis agar tetap prima selama perjalanan mudik
* Penjualan Paket Ketupat Enduro dengan Layanan Ganti Oli & Servis Ringan – Kendaraan tetap prima di perjalanan jauh.

Tahun ini, pemudik yang melakukan ganti oli di Lesehan Enduro juga dapat membeli paket “Ketupat Enduro”, yang berisi oli Pertamina Enduro serta berbagai produk dari sponsor seperti Dua Kelinci, Monde Mahkota Biskuit, Vitacimin, Madu TJ, Savoria, dan Yuri Hand Sanitizer. Dengan harga terjangkau, pemudik bisa mendapatkan paket Racing seharga Rp 60.000 dan Matic V / Matic 0.8L seharga Rp 50.000 – siap menjadi bekal andalan untuk perjalanan mudik yang lebih nyaman dan lancar.

“Lesehan Enduro bukan sekadar posko istirahat, tetapi juga bentuk komitmen kami dalam mendukung perjalanan aman dan nyaman bagi pemudik roda dua. Dengan layanan yang semakin lengkap dan lokasi strategis, kami berharap program ini bisa memberikan manfaat bagi ribuan pemudik setiap tahunnya,” ujar Dwi Puja Ariestya, DIrektur Sales & Marketing PT Pertamina Lubricants.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan dalam setiap momen hari lebaran, Pertamina grup bergerak melayani masyarakat melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri. Tidak hanya menyediakan dan mendistribusikan energi, tetapi juga menyediakan fasilitas tambahan untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman.

“Sebagai perusahaan negara, Pertamina selalu hadir dalam momen penting nasional dan peduli apa yang dibutuhkan konsumen. Fasilitas Lesehan Enduro yang tersedia di jalur non tol wujud komitmen Pertamina untuk melayani masyarakat jelang mudik lebaran,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari ekosistem mudik yang lebih aman dan nyaman, Lesehan Enduro terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi pengendara motor. Dengan semangat berbagi dan kepedulian terhadap pemudik, program ini diharapkan dapat menjadi tempat persinggahan yang bukan hanya nyaman, tetapi juga menyenangkan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Lesehan Enduro, pemudik bisa mampir ke www.pertaminalubricants.com atau cek di official sosial media Pertamina Lubricants di Instagram @pertaminalub. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/03/2025 22:13
4 Cara Cek Perusahaan Penipu, Hati-hati Kena Loker Palsu

PIKIRAN RAKYAT – Mencari pekerjaan adalah langkah penting dalam perjalanan karier, tetapi di balik peluang yang tersedia, ada risiko yang harus diwaspadai. Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pula modus penipuan lowongan kerja yang beredar, terutama di platform daring. Tidak sedikit pencari kerja yang menjadi korban perusahaan palsu yang menawarkan posisi menggiurkan, tetapi berujung pada penipuan.

Perusahaan penipu sering kali memanfaatkan kelengahan pencari kerja dengan menawarkan gaji tinggi, proses rekrutmen instan, atau meminta biaya administrasi di awal. Mereka menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan calon pelamar, mulai dari mengirim email profesional hingga mencantumkan nama perusahaan besar sebagai kedok.

Sebenarnya, ada beberapa cara untuk memastikan apakah suatu perusahaan benar-benar kredibel atau hanya kedok untuk menipu. Dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa menghindari jebakan lowongan palsu dan lebih fokus pada peluang kerja yang benar-benar menjanjikan.

Agar terhindar dari risiko tersebut, penting bagi kamu untuk mengetahui bagaimana cara mengecek keabsahan perusahaan sebelum mengajukan lamaran. Di bawah ini, Pikiran-Rakyat.com merangkumkan cara cek perusahaan penipu melalui 4 cara.

Cara Cek Perusahaan Penipu

Berbagai lembaga pemerintah menyediakan layanan daring yang memudahkan masyarakat untuk melakukan verifikasi nama perusahaan. Dengan memanfaatkan situs resmi, kamu bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai status hukum dan legalitas suatu perusahaan.

Berikut adalah beberapa metode yang bisa kamu gunakan untuk mengecek keabsahan nama perusahaan.

Cek di Website Bappebti

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan berjangka dan komoditas, legalitasnya bisa diperiksa melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Cara pengecekannya adalah sebagai berikut:

Akses situs resmi Bappebti di bappebti.go.id. Klik menu “Pelaku Pasar”, lalu pilih jenis perusahaan yang ingin diperiksa. Informasi legalitas perusahaan akan langsung muncul.

Legalitas perusahaan di Bappepti

Jika kamu sudah memiliki nama perusahaan yang ingin dicek, gunakan langkah berikut:

Masuk ke situs Bappebti. Pilih menu “Quick Search Cek Legalitas” di bagian “Produk dan Layanan”. Masukkan nama perusahaan dalam kolom pencarian. Sistem akan menampilkan hasil pencarian terkait legalitas perusahaan tersebut.

Cek di Website Kementerian Hukum

Salah satu cara untuk mengecek legalitas sebuah perusahaan adalah melalui situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses ini memungkinkan kamu mengetahui apakah perusahaan tersebut telah terdaftar secara resmi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Pastikan perangkat yang digunakan sudah terhubung dengan internet. Buka browser dan akses situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham di ahu.go.id. Pada halaman utama, masukkan nama perusahaan yang ingin diperiksa ke dalam kolom “Pencarian Perseroan”. Lengkapi verifikasi captcha yang muncul di layar. Hasil pencarian akan menampilkan informasi terkait perusahaan tersebut.

Legalitas perusahaan di Kemenkumham

Perlu diingat bahwa jika nama perusahaan tidak muncul, bukan berarti perusahaan tersebut ilegal. Bisa saja perusahaan tersebut tidak termasuk dalam cakupan database ahu.go.id. Jika kamu masih merasa ragu, pengecekan lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) secara langsung.

Cek di Website Komdigi

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan penyelenggaraan sistem elektronik, legalitasnya juga bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Berikut cara mengeceknya:

Kunjungi situs resmi PSE Kominfo di pse.komdigi.go.id. Tersedia dua kategori daftar perusahaan, yaitu PSE Domestik dan PSE Luar Negeri. Untuk melihat perusahaan yang masih aktif, pilih kategori “SE Terdaftar”. Jika ingin melihat perusahaan yang sudah dicabut atau diberhentikan sementara, pilih kategori yang sesuai. Daftar lengkap akan muncul di layar, dan kamu juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan memindai QR code yang tersedia.

Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan berbasis teknologi yang kamu gunakan telah memiliki izin resmi dari Komdigi.

Cek di Website OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyediakan layanan pengecekan nama perusahaan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan dan investasi. OJK memiliki database yang berisi daftar perusahaan efek yang telah terdaftar secara resmi. Untuk melakukan pengecekan, ikuti langkah-langkah berikut:

Akses situs resmi OJK atau buka halaman Data Perusahaan Efek. Daftar perusahaan efek yang terdaftar setiap bulan akan ditampilkan. Pilih data sesuai dengan bulan yang ingin diperiksa. Karena informasi disajikan dalam format PDF, gunakan fitur “Find in Page” untuk mencari nama perusahaan dengan lebih cepat. Jika perusahaan tersebut legal dan terdaftar di OJK, informasinya akan muncul di layar.

Metode ini sangat berguna bagi kamu yang ingin memastikan legalitas perusahaan investasi atau penyedia layanan keuangan lainnya sebelum melakukan transaksi.

Dengan memanfaatkan situs-situs resmi dari berbagai lembaga pemerintah, kamu bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai status hukum perusahaan yang kamu cari. Pastikan selalu melakukan pengecekan sebelum mengambil keputusan agar tetap aman dan terhindar dari kerugian.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/03/2025 22:07
Revisi UU TNI Disahkan, Puan Maharani Tegaskan Tetap Berlandaskan Supremasi Sipil

PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa perubahan Undang Undang No. 34/2004 tentang TNI tetap berlandaskan supremasi sipil, hak-hak demokrasi, hak asasi manusia. Hal itu dikatakan Puan seusai DPR mengesahkan revisi RUU TNI dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Kamis, 20 Maret 2025.

“Dan tadi kami juga sudah menegaskan, bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia, sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional,” kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna.

Puan menyampaikan bahwa pembahasan perubahan RUU tersebut melalui mekanisme yang memang seharusnya. Dia mengatakan bahwa pembahasannya pun dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting, dan perlu tentu saja juga masukan dari mahasiswa perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Puan juga menyampaikan pembahasan dari UU TNI yang direvisi, terdapat ada tiga pasal yang fokus dibahas.

“Yaitu pasal 7 terkait dengan OMSP operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI aktif dari 10 menjadi 14, kemudian masalah pensiun yang mana ada masalah keadilan, jadi hanya tiga hal tersebut,” ucapnya.

Dia juga merespons soal suara penolakan dari mahasiswa yang menggelar aksi.

“Jadi kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa, yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi undang-undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan insya Allah tidak,” kata Puan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/03/2025 22:06
Prabowo Panggil Airlangga, Sri Mulyani, dan Luhut

PIKIRAN RAKYAT – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengambil langkah cepat dalam menanggapi gejolak pasar modal yang terjadi baru-baru ini. Pada Rabu, 19 Maret 2025, ia memanggil tiga tokoh penting dalam bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Pemanggilan ini diduga kuat berkaitan dengan penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memaksa Bursa Efek Indonesia untuk menghentikan sementara perdagangan pada hari Selasa, 18 Maret 2025.

Airlangga Hartarto menjadi yang pertama tiba di Istana, namun ia memberikan jawaban yang singkat dan terkesan hati-hati kepada para wartawan yang menunggunya. Ia hanya menyebutkan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan pembahasan bersama DEN, dan mereka akan mendengarkan masukan dari dewan tersebut.

“Ini kan ada DEN, kita mendengarkan DEN,” kata Airlangga singkat dalam wawancara cegat kepada media. Seperti yang dikutip dari ANTARA.

Meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut, pernyataan Airlangga mengindikasikan bahwa pertemuan ini akan berfokus pada upaya untuk memahami dan mengatasi penyebab penurunan IHSG, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Kedatangan Sri Mulyani tak lama berselang, menambah spekulasi mengenai urgensi pertemuan ini. Namun, Sri Mulyani memilih untuk tidak memberikan komentar dan hanya memberikan senyuman kepada para awak media.

Setelah kehadiran Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, perhatian tertuju pada Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang juga dipanggil oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sama seperti kedua rekannya, Luhut memilih untuk tidak memberikan keterangan rinci mengenai agenda rapat yang akan mereka hadiri. Ia hanya memberikan jawaban singkat, menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah rapat selesai.

Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh gejolak signifikan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada Selasa, perdagangan saham mengalami penurunan tajam yang memaksa BEI untuk memberlakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt).

Langkah ini diambil pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan lebih dari 5 persen. Pada penutupan sesi I perdagangan, IHSG tercatat melemah 395,87 poin atau 6,12 persen, mencapai posisi 6.076,08. Indeks LQ45, yang terdiri dari 45 saham unggulan, juga mengalami penurunan signifikan sebesar 38,27 poin atau 5,25 persen, berada di posisi 691,08.

Meskipun sempat mengalami pembekuan perdagangan di sesi I, pada penutupan perdagangan sore hari Selasa, IHSG menunjukkan sedikit pemulihan. Namun, indeks tetap ditutup melemah sebesar 248,56 poin atau 3,84 persen, berada di posisi 6.223,39.

Indeks LQ45 juga mengalami penurunan, meskipun tidak separah sesi I, dengan penurunan sebesar 20,34 poin atau 2,79 persen, mencapai posisi 709,01. Fluktuasi tajam ini menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi di pasar modal Indonesia, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan para pelaku pasar.***(Riva Siti Rahmadani_INABA)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/03/2025 21:09
IHSG Anjlok Drastis, OJK Izinkan Buyback Tanpa RUPS: Solusi atau Risiko Baru?

PIKIRAN RAKYAT- Pasar modal Indonesia mengalami tekanan besar setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok drastis hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) pada 18 Maret 2025.

Kejatuhan ini menjadi yang pertama sejak pandemi COVID-19 pada 2020. IHSG sempat menyentuh titik terendah di level 6.011 sebelum akhirnya ditutup turun 3,84 persen di posisi 6.223. Sektor teknologi menjadi yang paling terdampak dengan penurunan mencapai 9,77 persen.

Beberapa faktor utama yang mendorong penurunan IHSG antara lain tekanan jual yang berlangsung selama empat hari berturut-turut, saham DCI Indonesia yang terkena auto reject bawah (ARB) selama tiga hari, serta laporan keuangan Chandra Asri Pacific yang tidak memenuhi ekspektasi investor.

Selain itu, keputusan Goldman Sachs dan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia menambah kekhawatiran pasar. Munculnya rumor mengenai dua menteri ekonomi yang akan mengundurkan diri turut meningkatkan ketidakpastian, menyebabkan investor asing menarik dana dalam jumlah besar dan investor ritel melakukan aksi jual massal.

Sebagai respons cepat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan emiten melakukan buyback saham tanpa harus mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga saham dan mengembalikan kepercayaan investor. Beberapa perusahaan besar langsung memanfaatkan kebijakan ini, termasuk pengusaha nasional Garibaldi “Boy” Thohir yang membeli 7,3 juta lembar saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI).

Pada hari pengumuman kebijakan tersebut, IHSG yang sebelumnya jatuh hingga 7,1 persen berhasil rebound sekitar 1 persen. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencatat peningkatan transaksi harian, yang mengindikasikan mulai adanya pemulihan kepercayaan di pasar modal.

Meskipun buyback saham dapat memberikan stabilitas jangka pendek, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah risiko. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan oleh pemegang saham mayoritas untuk mengamankan kendali tanpa proses deliberasi terbuka. Selain itu, tindakan buyback dalam situasi pasar yang tidak stabil dapat meningkatkan spekulasi yang justru memperburuk volatilitas. Dari sisi keuangan perusahaan, buyback dalam jumlah besar bisa mengganggu likuiditas dan menghambat ekspansi bisnis. Penelitian juga menunjukkan bahwa buyback saham tanpa RUPS tidak selalu berdampak signifikan terhadap return saham atau volume perdagangan dalam jangka panjang.

Pasar modal Indonesia masih menghadapi ketidakpastian, tergantung pada dinamika politik dan kondisi ekonomi global. Jika tekanan jual terus berlangsung, ada kemungkinan tren penurunan lebih dalam akan terjadi. Namun, jika kepercayaan investor kembali pulih dan pasar menemukan titik keseimbangan baru, pemulihan bisa berlangsung lebih cepat. OJK menyatakan akan terus menyiapkan langkah-langkah tambahan guna menjaga stabilitas pasar. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/03/2025 21:07
Diskon Tarif Tol Trans Jawa Lebaran 2025, Cek Tarifnya di Sini

PIKIRAN RAKYAT – Jasa Marga memberikan diskon tarif tol selama momen mudik dan arus balik Lebaran 2025 untuk semua golongan kendaraan. Diskon berlaku di ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatra.

Diskon ini bertujuan untuk mendistribusikan arus lalu lintas agar lebih merata, menghindari kemacetan saat puncak mudik dan arus balik.

Periode dan Syarat Diskon Tol

Diskon tarif tol berlaku dalam dua periode utama, yaitu arus mudik dan arus balik:

Periode mudik: 24-28 Maret 2025 Periode arus balik: 3-4 April dan 8-9 April 2025

Diskon hanya berlaku untuk perjalanan menerus, dengan ketentuan tap in di Gerbang Tol Cikampek Utama dan tap out di Gerbang Tol Kalikangkung. Selain itu, pembayaran wajib menggunakan kartu uang elektronik dengan saldo mencukupi, serta menggunakan kartu yang sama saat masuk dan keluar gerbang tol.

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik

Diskon tol Trans Jawa diberikan dalam dua tahap selama arus mudik:

24-26 Maret 2025

Diskon berlaku mulai 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB hingga 26 Maret 2025 pukul 05.00 WIB

Golongan I: Semula Rp440.000 menjadi Rp352.000 (diskon Rp88.000) Golongan II dan III: Semula Rp679.500 menjadi Rp543.600 (diskon Rp135.900) Golongan IV dan V: Semula Rp894.500 menjadi Rp715.600 (diskon Rp178.900)

26-28 Maret 2025

Diskon berlaku mulai 26 Maret 2025 pukul 05.00 WIB hingga 28 Maret 2025 pukul 05.00 WIB

Golongan I: Semula Rp 440.000 menjadi Rp 408.500 (diskon Rp 31.500) Golongan II dan III: Semula Rp 679.500 menjadi Rp 632.300 (diskon Rp 47.200) Golongan IV dan V: Semula Rp 894.500 menjadi Rp 830.500 (diskon Rp 64.000)
Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Balik

Diskon saat arus balik berlaku pada dua periode, yaitu:

3-4 April 2025 8-9 April 2025

Diskon arus balik hanya berlaku untuk perjalanan menerus dari Gerbang Tol Kalikangkung menuju Gerbang Tol Cikampek Utama dengan skema dan besaran tarif yang sama seperti diskon arus mudik.

Diskon Tarif Tol Trans Sumatra

Jasa Marga juga memberikan diskon sebesar 20% di ruas tol Trans Sumatra, berlaku pada tanggal yang sama dengan Trans Jawa. Diskon berlaku untuk perjalanan menerus dari Gerbang Tol Sinaksak atau Kesaran menuju Binjai, yang dikelola oleh Hutama Karya. Diskon ini berlaku mulai pukul 07.00 WIB.

Tips Memanfaatkan Diskon Tol Lebaran 2025

Agar perjalanan lebih lancar dan potongan tarif bisa dinikmati maksimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pastikan saldo uang elektronik mencukupi, minimal Rp 500.000 untuk rute Jakarta Semarang. Gunakan kartu uang elektronik yang sama untuk tap in dan tap out. Hindari perjalanan di waktu puncak agar lebih nyaman. Unduh aplikasi Travoy untuk memantau tarif, informasi lalu lintas, dan CCTV real-time di ruas tol Jasa Marga.

Informasi terkini mengenai lalu lintas tol Jasa Marga dapat diakses melalui:

One Call Center Jasa Marga: 14080 Instagram: @official.jasamarga X (Twitter): @PTJASAMARGA

Dengan adanya diskon tarif tol ini, diharapkan perjalanan mudik dan arus balik Lebaran 2025 lebih lancar dan nyaman. Pastikan mempersiapkan perjalanan dengan baik agar potongan tarif tol bisa dinikmati tanpa hambatan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/03/2025 21:04
14 Lembaga Pemerintah yang Bisa Diisi Prajurit Aktif Menurut UU TNI, Dari Mahkamah Agung hingga Kejaksaan RI

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah akhirnya membuka draf RUU TNI dan menyertakan beberapa masukan dari masyarakat sipil. Namun banyak yang menilai jika revisi ini justru berpotensi menghidupkan kembali konsep dwi fungsi TNI, di mana prajurit aktif dapat berperan dalam kehidupan sipil di luar tugas pertahanan.

Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah pada Pasal 47 ayat (1). Awalnya, pasal ini mengatur bahwa prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan sipil harus lebih dulu mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun.

Namun, dalam draf terbaru, ketentuan ini menjadi lebih fleksibel, memungkinkan prajurit aktif tetap menjabat di berbagai instansi sipil.

Selain itu, Pasal 1 ayat (2) juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya hanya ada 10 instansi yang diperbolehkan menampung prajurit aktif, dalam draf RUU terbaru jumlahnya meningkat menjadi 14 instansi, yaitu:

Koordinator bidang politik dan keamanan negara Pertahanan negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden Intelijen negara Siber dan/atau sandi negara Lembaga Ketahanan Nasional Pencarian dan pertolongan Badan Narkotika Nasional Pengelola perbatasan Penanggulangan bencana Penanggulangan terorisme Keamanan laut Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam peran TNI. Jika sebelumnya keberadaan prajurit di jabatan sipil dibatasi secara ketat, kini ruang tersebut justru diperluas.

Revisi ini mengarah pada upaya melemahkan supremasi sipil. Selain perubahan pada Pasal 47, indikasi lainnya terlihat dalam perubahan Pasal 7, yang memperluas cakupan operasi militer selain perang (OMSP), serta Pasal 53 yang mengatur peningkatan batas usia pensiun prajurit TNI.

Perubahan-perubahan ini bukan hanya sekadar penyesuaian teknis, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Ia mengkhawatirkan bahwa RUU ini dapat membawa kembali pola lama militerisme dalam kehidupan sipil, yang bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil.

Dasco Ahmad Soal RUU TNI

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons penolakan masyarakat sipil terhadap RUU TNI yang hari ini disahkan menjadi Undang Undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kamis, 20 Maret 2025. Aksi salah satunya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menyuarakan penolakan di Gerbang Pancasila DPR.

Mereka berkemah dengan mendirikan tenda sejak dini hari tadi mendesak agar RUU TNI batal disahkan. Dasco mengatakan bahwa aksi merupakan suatu dinamika dalam politik sekaligus bentuk demokrasi menyuarakan pendapat.

“Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini,” kata Dasco sebelum rapat paripurna.

Dia mengklaim bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan upaya maksimal, melakukan komunikasi intens dengan sebagian besar elemen masyarakat yang menyangkut kepentingan dengan revisi RUU TNI tersebut.

“Kami sudah berbicara dgn kelompok-kelom mahasiswa, kelompok-kelompok NGO termasuk koalisi masyarakat sipil kami undang berdialog dan memberikan masukan yg juga kami akomodir dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini,” katanya.

Lebih lanjut Dasco mengatakan mengedepankan supremasi sipil pada RUU TNI tersebut. Dia mengklaim tidak ada kembalinya dwifungsi TNI seperti yang dikhawatirkan masyarakat luas.

“Dan dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI,” kata Dasco.

Sebagai informasi, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan RUU TNI menjadi Undang Undang dalam Sidang Paripurna, pada Kamis, 20 Maret 2025.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/03/2025 20:17
Menhan Akui Pembahasan RUU TNI dengan Komisi I DPR Berjalan Maraton

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pandangan dari pemerintah usai Rancangan Undang Undang (RUU) TNI disahkan menjadi Undang Undang (UU) dalam rapat paripurna DPR, pada Kamis, 20 Maret 2025. Menhan sempat menyinggung soal pembahasan RUU TNI antara pemerintah dan Komisi I berjalan secara maraton.

“Pembahasan rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia antara pemerintah dan Komisi I DPR RI berjalan dengan sangat maraton dan melalui pembahasan serta perdebatan yang konstruktif,” kata Sjafrie.

Kendati demikian, Sjafrie menambahkan bahwa pembahasannya berjalan tetap dengan menghasilkan substansi terkait RUU TNI tersebut.

“Namun penuh dengan keakraban dan persaudaraan hal ini dalam rangka menghasilkan substansi rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke arah yang lebih baik komprehensif dan tepat guna,” kata Sjafrie.

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna di Gedung DPR, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan laporannya mengenai pembahasan RUU TNI tersebut. Utut mengatakan telah menyelesaikan sejumlah rangkaian pembahasan RUU TNI bersama sejumlah pihak meliputi perwakilan pemerintah; koalisi masyarakat sipil; hingga internal Komisi I melalui panitia kerja.

Atas laporan yang diberikan Utut, Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada seluruh fraksi-fraksi mengenai persetujuan RUU menjadi Undang Undang tersebut.

“Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi fraksi terhadap RUU tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota di ruangan rapat.

“Kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah ruu tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota di ruangan rapat.

Sementara itu di luar kompleks Parlemen DPR, sejumlah masyarakat melakukan aksi protes menolak pengesahan RUU TNI. Mereka melakukan pendirian tenda di depan Gerbang Pancasila kompleks Parlemen sejak dini hari tadi.

Pantauan di lokasi terlihat ada dua tenda di tempat itu pada pagi hari tadi sebelum digelarnya sidang paripurna.

“Tujuan kami menduduki gedung dan camping gitu untuk memblokade jalannya para elit pemerintah dalam mengesahkan RUU TNI,” kata seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya, Kamis, 20 Maret 2025.

Dia mengatakan tujuan melakukan hal tersebut untuk turut mengeluarkan pendapat dan menolak RUU TNI itu sendiri.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/03/2025 20:15