Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Siaran Live Dilarang, 4 Pengacara Diusir?

    Siaran Live Dilarang, 4 Pengacara Diusir?

    PIKIRAN RAKYAT – Sidang kasus dugaan korupsi importasi gula untuk terdakwa Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong lagi-lagi menjadi sorotan.

    Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melarang siaran langsung (live) dan dikabarkan ada sejumlah pengacara pihak Lembong yang diusir dari ruangan. Benarkah demikian?

    Sidang teranyar kasus dugaan korupsi importasi gula atas terdakwa Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Kamis, 20 Maret 2025.

    Adalah benar, hakim memerintahkan agar media massa yang hadir tidak melakukan penyiaran live. Hal ini lantaran, dikhawatirkan siaran akan berdampak pada keterangan saksi-saksi.

    “Kalau disiarkan secara live, dikhawatirkan saksi-saksi lainnya bisa menyaksikan langsung dan akhirnya mempengaruhi keterangan mereka nanti di persidangan. Ini yang kami hindari,” ujar Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika, dalam sidang pemeriksaan saksi, dikutip Jumat, 21 Maret 2025.

    Karena itu, Dennie memberikan izin kepada wartawan dari media massa untuk meliput jalannya persidangan kasus Tom Lembong dengan berbagai cara, kecuali menyiarkan langsung sidang pemeriksaan saksi.

    Adapun, pada Kamis, sidang mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).

    Beberapa saksi yang hadir antara lain Kapusdiklat Aparatur Perdagangan Kemendag Susy Herawaty, mantan Atase Perdagangan RI di Seoul Eko Aprilianto Sudrajat, dan Direktur Bahan Pokok Kemendag 2014-2016 Robert Bintaryo.

    Saksi lainnya adalah Kasubdit 2 Importasi Kemendag Muhammad Yany, mantan Perencana Ahli Muda Kemenperin Cecep Saepulah Rahman, serta mantan Kepala Seksi Standarisasi Kemenperin Edy Endar Sirono.

    4 Pengacara Tom Lembong Diusir?

    Selain melaran wartawan siaran live, Ketua Majelis Hakim, Dannie Arsan juga mengeluarkan empat kuasa hukum Tom Lembong dari ruang sidang. Alasannya karena keempat orang itu tidak mengenakan toga.

    “Di belakang tim penasihat hukum ada beberapa orang, namun tidak memakai toga,” kata hakim dalam ruang siding saat agenda pemeriksaan saksi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025.

    Kendati salah satu kuasa hukum Tom sudah mengungkap bahwa keempat orang itu adalah staf kantor firma hukum yang bantu mempersiapkan dokumen sidang, Hakim Dannie tak beri keringanan.

    Ia tetap bersikeras kuasa hukum dan jaksa penuntut umum (JPU) wajib memakai toga saat sidang dimulai. Bahkan, ia menekankan kalau kuasa hukum harus terdaftar dalam surat kuasa.

    “Silakan ya, kecuali mereka pakai toga dan memang sudah terdaftar di surat kuasa, silakan. Kami rasa sudah cukup banyak untuk membantu tim penasihat hukum terdakwa,” ujar hakim.

    Masih membela diri, kuasa hukum Tom Lembong mengatakan bahwa keempat orang tersebut sejatinya masuk dalam surat kuasa. Namun, hakim tetap pada keputusannya

    “Iya, tetapi toganya, untuk tertibnya persidangan, silakan (keluar),” ucap hakim.

    Sekilas Kasus Tom Lembong

    Tom Lembong didakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015–2016, yang merugikan negara sebesar Rp578,1 miliar.

    Ia menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan tanpa rapat koordinasi antarkementerian dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

    Surat tersebut diduga diberikan untuk impor gula kristal mentah yang seharusnya diolah menjadi gula kristal putih, meskipun perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula mentah.

    Selain itu, Lembong juga menunjuk koperasi non-BUMN untuk mengendalikan ketersediaan gula, bukan perusahaan BUMN.

    Ia terancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 700 Lebih Sipil Palestina Dibunuh Israel, Hamas Kirim Roket Pertama

    700 Lebih Sipil Palestina Dibunuh Israel, Hamas Kirim Roket Pertama

    PIKIRAN RAKYAT – Lebih dari 700 warga Palestina tewas dibunuh Israel Penjajah. Serangan udara besar-besaran terbaru di Jalur Gaza sudah berlangsung sejak Selasa, 18 Maret 2025, demikian laporan Kementerian Kesehatan setempat.

    “Jenazah 710 orang telah dievakuasi ke rumah-rumah sakit sejak Selasa, sementara sudah lebih dari 900 orang terluka,” ucap juru bicara kementerian, Khalil Al-Dakran, Kamis, dikutip Jumat, 21 Maret 2025.

    Ia mengungkapkan, 70 persen korban terluka adalah wanita dan anak-anak. Kebanyakan dari jumlah itupun harus kehilangan nyawa sebab anggota medis yang kewalahan.

    “Banyak dari korban luka yang meninggal dunia karena tidak mendapat pertolongan medis mendesak di tengah blokade Israel terhadap Gaza, yang mengakibatkan kelangkaan akut obat-obatan dan peralatan penting,” kata jubir kementerian itu.

    Militer Zionis Israel pada Selasa melancarkan serangan udara besar-besaran secara mendadak ke Jalur Gaza, sehingga menyebabkan pupusnya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlangsung sejak 19 Januari 2025.

    Di sisi lain, Hamas baru menembakkan roket pertama ke arah Israel sejak gencatan senjata dihentikan. Kelompok Houthi dari Yaman juga mengklaim telah meluncurkan lebih banyak rudal ke situs militer Israel di selatan Tel Aviv.

    Sudah lebih dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, tewas akibat agresi brutal Israel ke Gaza sejak Oktober 2023. Selain itu, lebih dari 112.000 warga lainnya terluka.

    Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan bekas kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    ‘Pengelola Kamar Mayat Kewalahan’

    Dari hasil laporan wartawan Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum dari Deir el Balah, Jalur Gaza tengah, langit malam tadi diterangi oleh ledakan bom di wilayah timur Gaza, di sepanjang perbatasan dengan Israel.

    “Kami telah menerima konfirmasi dari saksi yang menyatakan bahwa militer Israel telah menyerang kota Beit Lahiya secara besar-besaran selama satu jam terakhir. Warga terbangun oleh suara ledakan dan suara tank Israel yang mendekat ke area pemukiman,” ujarnya.

    “Kami juga menerima laporan dari kota Rafah di selatan Gaza, yang menunjukkan bahwa pasukan Israel beroperasi di lingkungan Shaboura,” kata dia menambahkan.

    Pasukan Israel Penjajah dikabarkan telah maju ke lingkungan as-Sultan, yang terletak di sisi barat kota Rafah.

    Penduduk Rafah baru-baru ini mulai mengungsi ke daerah al-Mawasi, yang hanya beberapa kilometer dari kota.

    “Kami memahami bahwa serangan malam telah terjadi di seluruh wilayah Jalur Gaza, menyebabkan kapasitas ruang jenazah kewalahan,” tuturnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tabel Pinjaman KUR Mandiri 2025 Plafon Lengkap hingga Rp500 Juta, Cicilan Mulai Rp300 Ribu

    Tabel Pinjaman KUR Mandiri 2025 Plafon Lengkap hingga Rp500 Juta, Cicilan Mulai Rp300 Ribu

    PIKIRAN RAKYAT – Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri 2025 hadir sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal kerja atau investasi.

    Program ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah dijangkau.

    Jenis KUR Mandiri 2025

    KUR Super Mikro

    Plafon pinjaman: hingga Rp10 juta Suku bunga: 3% per tahun Jangka waktu: maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi

    KUR Mikro

    Plafon pinjaman: > Rp10 juta hingga Rp100 juta Suku bunga: 6% – 9% per tahun Jangka waktu: maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi

    KUR Kecil

    Plafon pinjaman: > Rp100 juta hingga Rp500 juta Suku bunga: 6% – 9% per tahun Jangka waktu: maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi

    KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

    Plafon pinjaman: hingga Rp100 juta Suku bunga: 6% per tahun Jangka waktu: maksimal 4 tahun

    KUR Khusus

    Plafon pinjaman: hingga Rp500 juta Suku bunga: 6% per tahun Jangka waktu: sesuai ketentuan Bank Mandiri Angsuran KUR Mandiri 2025

    Berikut rincian angsuran KUR Mandiri 2025 berdasarkan plafon dan jangka waktu pinjaman:

    Plafon Rp10 juta

    12 bulan: Rp860.664 24 bulan: Rp443.206 36 bulan: Rp304.219

    Plafon Rp25 juta

    12 bulan: Rp2.151.661 24 bulan: Rp1.108.015 36 bulan: Rp760.548

    Plafon Rp50 juta

    12 bulan: Rp4.303.321 24 bulan: Rp2.216.031 36 bulan: Rp1.521.097

    Plafon Rp100 juta

    12 bulan: Rp8.606.643 24 bulan: Rp4.432.061 36 bulan: Rp3.042.194

    Plafon Rp200 juta

    12 bulan: Rp17.213.286 24 bulan: Rp8.864.122 36 bulan: Rp6.084.387 48 bulan: Rp4.697.006 60 bulan: Rp3.866.560

    Plafon Rp500 juta

    12 bulan: Rp43.033.215 24 bulan: Rp22.160.305 36 bulan: Rp15.210.969 48 bulan: Rp11.742.515 60 bulan: Rp9.666.401 Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2025 Warga Negara Indonesia (WNI) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah Tidak memiliki pinjaman lain di bank, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit Usaha telah berjalan minimal 6 bulan Memiliki usaha produktif dan layak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan atau RT/RW NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta Cara Mengajukan KUR Mandiri 2025 Datang ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa dokumen persyaratan. Isi formulir pengajuan KUR yang disediakan oleh petugas bank. Petugas akan memverifikasi data dan melakukan survei usaha. Jika pengajuan disetujui, pemohon akan diminta menandatangani perjanjian kredit. Dana pinjaman akan dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

    KUR Mandiri 2025 menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis dengan pembiayaan ringan dan persyaratan mudah. Informasi lebih lanjut bisa didapatkan dengan menghubungi customer service Bank Mandiri di 14000 atau mendatangi kantor cabang terdekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prajurit TNI yang Jabat Posisi Sipil di Luar 14 Instansi agar Segera Pensiun Dini

    Prajurit TNI yang Jabat Posisi Sipil di Luar 14 Instansi agar Segera Pensiun Dini

    PIKIRAN RAKYAT – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diminta untuk segera menarik mundur atau memerintahkan pensiun para prajurit TNI aktif yang masih menduduki jabatan sipil di luar 14 instansi yang sudah disepakati.

    Diketahui, berdasarkan aturan terbru, yakni ketentuan Pasal 47 Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, DPR sudah setuju hanya ada 14 lembaga yang bisa disisipi TNI.

    Untuk itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Agus Subiyanto gegas berbenah perihal ini.

    “Kita harus taat azas. Saya mohon kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan surat perintah, sehingga seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 K/L yang diperbolehkan dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku,” kata Hasanuddin di Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Ia melanjutkan bahwa jumlah prajurit yang terpengaruh oleh perubahan ini bisa mencapai ribuan, termasuk mereka yang saat ini bertugas di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelenggara Haji, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, serta staf atau ajudan di berbagai kementerian/lembaga dan lainnya.

    Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa kebijakan transisi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas organisasi dan profesionalisme TNI.

    Ia juga menegaskan bahwa peraturan baru ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat reformasi TNI, agar tetap profesional dan fokus pada tugas utama dalam pertahanan negara.

    “Kita ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik dan semua pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

    Dengan disetujuinya RUU TNI untuk disahkan menjadi UU, ada sebanyak 14 bidang jabatan sipil yang diperbolehkan diduduki oleh TNI aktif.

    Namun di luar ketentuan itu, TNI aktif harus melepaskan jabatan sipil itu atau pensiun dari dinas keprajuritan.

    14 Bidang yang Halal Diisi TNI

    Berikut 14 bidang jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif:

    Koordinator bidang politik dan keamanan negara Pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden Intelijen negara Siber dan/atau sandi negara Lembaga ketahanan nasional Pencarian dan pertolongan Narkotika nasional Pengelola perbatasan Penanggulangan bencana Penanggulangan terorisme Keamanan laut Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang peneliti pascadoktoral asal India di Universitas Georgetown, Badar Khan Suri, menghadapi ancaman deportasi setelah ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat. Penahanan ini terjadi di tengah kebijakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya membungkam kritik terhadap kebijakan luar negeri AS dan Israel.

    Menurut pernyataan Tricia McLaughlin, asisten sekretaris di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Suri dituding menyebarkan propaganda Hamas dan mempromosikan antisemitisme melalui media sosial. Lebih lanjut, McLaughlin menyatakan bahwa Suri memiliki keterkaitan dengan seorang tokoh senior Hamas, meskipun tidak disertai bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

    “Suri memiliki hubungan dekat dengan seorang teroris yang diketahui atau diduga teroris, yang merupakan penasihat senior Hamas,” kata McLaughlin di X.

    Penahanan terhadap Suri dilakukan secara tiba-tiba oleh petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) pada malam hari. Dia kemudian dipindahkan ke pusat penahanan imigrasi di Bandara Internasional Alexandria, Louisiana.

    Nermeen Arastu, seorang profesor hukum dari Sekolah Hukum CUNY yang memberikan bantuan hukum kepada Suri, mengutuk tindakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia.

    “Ini adalah mimpi terburuk setiap keluarga. Dan perlu diperjelas, ini terjadi padanya hanya karena Presiden Trump ingin membungkam siapa pun yang ia curigai memiliki pendapat politik yang bertentangan dengannya,” ujar Arastu kepada Al Jazeera. Dia juga menyoroti pola deportasi yang dinilai bermotif politik, terutama terhadap individu dari komunitas imigran.

    Di sisi lain Ahmad Hassan, pengacara dari Suri, telah mengajukan petisi untuk pembebasan kliennya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait permohonan tersebut.

    Dukungan dari Universitas Georgetown

    Pihak Universitas Georgetown menyatakan bahwa Suri berada di AS dengan visa pelajar untuk melakukan penelitian doktoral tentang pembangunan perdamaian di Irak dan Afghanistan. Juru bicara universitas menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya keterlibatan Suri dalam aktivitas ilegal dan menyatakan harapan agar sistem hukum memberikan putusan yang adil.

    “Kami mendukung hak setiap anggota komunitas kami untuk melakukan penelitian, musyawarah, dan debat secara bebas, meskipun topiknya sensitif atau kontroversial,” kata juru bicara Universitas Georgetown dalam pernyataannya.

    Akun media sosial yang dikaitkan dengan Suri menunjukkan berbagai kritik terhadap Israel serta dukungan terhadap Palestina. Salah satu unggahannya pada Juni 2024 menyebut India sebagai “pendukung genosida” setelah beredar laporan bahwa rudal buatan India digunakan dalam serangan Israel di Gaza.

    Di unggahan lainnya, akun tersebut menyoroti bahwa banyak warga India mendukung Israel bukan karena cinta terhadap negara tersebut, tetapi karena kebencian terhadap umat Muslim. Suri juga mengkritik persepsi yang melihat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai awal konflik Israel-Palestina, dengan menegaskan bahwa sejarah konflik telah berlangsung sejak 1948.

    Penahanan Suri terjadi hanya dua minggu setelah DHS menangkap mahasiswa Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, karena keterlibatannya dalam protes pro-Palestina. Namun, pengadilan federal baru-baru ini memberikan izin kepada Khalil untuk menuntut pemerintah AS atas dasar pelanggaran kebebasan berbicara dan hak proses hukum.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi di tengah upaya pemerintah mendorong penerimaan negara demi menjaga kestabilan anggaran.

    Akan tetapi, muncul dugaan bahwa sistem baru Coretax turut berkontribusi pada anjloknya penerimaan pajak. Benarkah demikian? Mari kita kupas lebih dalam.

    Penurunan Penerimaan Pajak: Fakta dan Angka

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Februari 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp187,8 triliun. Angka ini turun 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp269,02 triliun.

    Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru mengalami kenaikan tipis 2,13 persen menjadi Rp 52,6 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, turunnya penerimaan pajak dipicu oleh beberapa faktor, seperti penurunan harga komoditas utama (batu bara, minyak Brent, dan nikel), kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh 21 yang memicu pengembalian lebih bayar, serta relaksasi pembayaran PPN dalam negeri hingga Maret 2025.

    “Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Bahkan kalau kita coba hubungkan penerimaan pajak ini dengan PMI Manufaktur dan data ekonomi lainnya, kita lihat penjualan otomotif tumbuh positif. Jadi ini mirroring pertumbuhan pajak dengan kondisi ekonomi,” tuturnya.

    Coretax: Alat Bantu atau Biang Kerok?

    Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah implementasi sistem Coretax. Sistem ini diharapkan memodernisasi administrasi perpajakan. Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat sebaliknya.

    Menurut Huda, Coretax justru menghambat pelaporan PPN karena gangguan teknis di masa pelaporan Januari-Februari 2025. Dia menyebut, ada dua faktor utama yang memperparah penurunan pajak:

    Pengembalian lebih bayar pajak 2024 yang mencapai Rp 265,67 triliun. Kisruh Coretax yang membuat pelaku usaha menahan transaksi.

    Menurutnya, jika terus seperti ini, rasio defisit anggaran terhadap PDB bisa melewati 3 persen. Pemerintah pun harus waspada.

    Akan tetapi, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar membantah anggapan tersebut. Dia menegaskan bahwa Coretax hanyalah alat bantu, bukan penyebab langsung turunnya penerimaan pajak.

    “Coretax ini tools. Analoginya, kalau kita biasa pakai Android lalu dikasih Apple, pasti butuh penyesuaian. Tapi ini cuma alat, bukan penyebab utama. Malah di wilayah kami, Jawa Barat 1, penerimaan pajaknya tumbuh positif. Yang turun itu Jawa Barat 3 karena sektor konstruksinya melambat,” katanya dalam konferensi pers ‘Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat’ pada Jumat 21 Maret 2025.

    Kurniawan Nizar juga memastikan Coretax sudah mengalami perbaikan dan pelaporan SPT tetap bisa dilakukan melalui DJP Online.

    “Enggak ada lagi cerita susah lapor pajak. Coretax sudah bagus,” ucapnya.

    Dampak Defisit Anggaran dan Prospek Ke Depan

    Penurunan penerimaan pajak yang drastis ini menimbulkan ancaman serius terhadap defisit anggaran. Ekonom Achmad Nur Hidayat memperingatkan bahwa shortfall penerimaan negara bisa mencapai Rp 300-400 triliun. Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp 800 triliun atau hampir 3 persen dari PDB.

    “Kalau situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat, defisit Rp 800 triliun adalah skenario yang realistis,” ujarnya.

    Sementara itu, Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menyoroti kegagalan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang tetap bertahan di 11 persen. Ditambah daya beli masyarakat yang menurun, penerimaan pajak dari PPh individu dan badan pun tertekan.

    “Target defisit 2,53 persen dari PDB kemungkinan akan melebar ke 2,6 hingga 2,8 persen di akhir tahun,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apakah NIK KTP Penukaran Uang Baru 2025 Bisa Digunakan Lagi?

    Apakah NIK KTP Penukaran Uang Baru 2025 Bisa Digunakan Lagi?

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru melalui platform daring pintar.bi.go.id.

    Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah NIK KTP yang sudah digunakan untuk pendaftaran penukaran uang baru dapat digunakan kembali?

    Penggunaan NIK KTP dalam Penukaran Uang Baru

    Merujuk pada laman Pintar BI, NIK KTP dapat digunakan berulang kali untuk memesan penukaran uang baru.

    Namun, ada catatan penting: NIK KTP hanya dapat digunakan kembali setelah tanggal penukaran yang tertera pada bukti pemesanan sebelumnya telah terlewati.

    Contoh:

    Jika NIK KTP digunakan untuk pemesanan penukaran pada tanggal 9 Maret 2025, maka NIK tersebut tidak dapat digunakan untuk pemesanan kembali hingga tanggal tersebut terlewati.

    Pada tanggal 10 Maret 2025, NIK KTP tersebut dapat digunakan kembali untuk memesan penukaran uang.

    Masyarakat perlu memeriksa jadwal penukaran yang sudah didapatkan sebelum melakukan pemesanan kedua kali.

    Maksimal uang yang dapat ditukarkan dalam satu kali pemesanan adalah Rp 4,3 juta per orang.

    Apakah NIK KTP yang sudah digunakan untuk pendaftaran penukaran uang baru dapat digunakan kembali?*

    Syarat Penukaran Uang Baru 2025

    Selain ketentuan NIK KTP, berikut adalah syarat-syarat lain yang perlu diperhatikan:

    1. Penukaran hanya dapat dilakukan pada tanggal, lokasi, dan waktu yang tertera pada bukti pemesanan.

    2. Penukar wajib menunjukkan bukti pemesanan layanan penukaran kas keliling dalam bentuk digital atau cetak.

    3. Penukar harus membawa uang dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan pemesanan.

    4. Uang yang ditukarkan harus telah dipilih dan dikemas menurut jenis pecahan dan tahun emisi, disusun searah.

    5. Uang dipisahkan antara yang masih layak edar dan tidak.

    6. Penggabungan uang tidak menggunakan selotip, perekat, lakban, atau steples.

    7. BI memberikan penggantian kepada masyarakat yang melakukan penukaran dengan nilai nominal sama dengan uang yang ditukarkan.

    8. Penggantian dapat diberikan dalam pecahan dan tahun emisi yang sama atau berbeda.

    9. Penggantian uang diberikan sepanjang ciri-ciri keasliannya dapat dikenali.

    Pendaftaran penukaran uang baru dilakukan secara daring melalui situs pintar.bi.go.id. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dari Bank Indonesia.

    Pastikan Anda memenuhi semua syarat dan ketentuan sebelum melakukan penukaran uang baru. Ketentuan dan syarat penukaran uang baru dapat berubah sewaktu-waktu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Info Terbaru Pencairan KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025, Benarkah Cair sebelum Lebaran?

    Info Terbaru Pencairan KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025, Benarkah Cair sebelum Lebaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 pencairannya saat ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Kenapa? karena bantuan belum disalurkan sejak bulan Januari-Maret 2025.

    Akan tetapi, masyarakat tidak perlu khawatir karena bansos akan segera disalurkan sebelum lebaran 1446 Hijriah.

    Hal tersebut telah disampaikan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari.

    “Jadi, Insaallah sebelum libur panjang, kami akan mencairkan Kartu Lansia Jakarta Kartu Anak Jakarta,dan Kartu Penyandang Disabilitas selama tiga bulan yaitu Januari, Februari, Maret,” ucapnya.

    Jika sudah ada informasi resmi, sudah pasti bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 sebentar lagi akan disalurkan dan diterima.

    Seperti yang di informasikan, bansos PKD ini akan disalurkan 3 bulan mulai dari Januari-Maret 2025 dengan besaran Rp300.000/bulannya.

    Apabila dijumlahkan bantuan uang tunai yang akan diterima oleh penerima sebesar Rp900.000.

    Diketahui, nantinya akan diterima oleh 219.252 masyarakat yang layak menerima bantuan tunai.

    Jumlah tersebut adalah adalah gabungan dari penerima KLJ 171.010, KAJ 27.352, dan KPDJ 20.890.

    Jadwal Pencairan Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025

    Untuk tanggal pencairannya masih belum diketahui, kapan akan diterima masyarakat tetapi dipastikan sebelum hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Masyarakat yang ingin mengetahui informasi pencairan bisa cek langsung ke website resmi Dinsos DKI Jakarta atau ke akun Instagram @dinsosdkijakarta.

    Bagi masyarakat yang menunggu pencairan bansos, disarankan untuk nama penerima di link siladu.jakarta.go.id.

    Berikut langkah-langkahnya:

    1. Siapkan internet
    2. Masuk ke siladu.jakarta.go.id
    3. Masukan NIK
    4. Klik cari data

    Tunggu sampai data yang dimasukan valid, dan info yang dicari pun akan muncul dalam kolom.

    Itulah terkait bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 yang dikonfirmasi akan cair sebelum lebaran 1446 Hijriah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Anjing yang Prabowo Maksud? Tegaskan Konsisten dalam Program Meski Nyaring Bunyi Gonggongan

    Siapa Anjing yang Prabowo Maksud? Tegaskan Konsisten dalam Program Meski Nyaring Bunyi Gonggongan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto kembali menggegerkan publik dengan pernyataannya yang kontroversial. Dia mengatakan akan terus melancarkan rencana pembangunan yang dikehendaki Kabinet Merah Putih meski banyak pihak yang pesimistis.

    Pidato itu sontak menuai berbagai reaksi, sebab Prabowo mengambil analogi ‘anjing menggonggong’. Melihat dari konteks, Presiden ke-8 RI ini merujuk pada pihak-pihak yang berseberangan paham dengan kebijakannya.

    Ia mengaku tidak bakal terpengaruh dengan suara-suara negatif, yang meyakini bahwa Indonesia memiliki masa depan gelap. Sebaliknya, ia menilai di depan hanya ada nasib cerah gemilang bagi bangsa ini.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Batang, Jawa Tengah, Kamis, 19 Maret 2025.

    “Masa depan kita gemilang dan cerah walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita,” ucap dia, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 20 Maret 2025.

    “Saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju terus, biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang,” kata Prabowo.

    Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan membangun puluhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendukung proses hilirisasi dan industrialisasi, yang nantinya akan berdampak pada penciptaan banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

    Dia menjelaskan bahwa rencana-rencana tersebut sangat potensial untuk menciptakan puluhan ribu pekerjaan baru.

    Diperkirakan, sekitar 8 juta lapangan kerja baru akan tercipta dalam lima tahun mendatang.

    “Investasi-investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini nanti buahnya adalah hilirisasi, supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita hitung lapangan kerja dalam lima tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja,” ujar Prabowo.

    Dia menyampaikan bahwa Indonesia harus berani mengejar apa yang sudah lebih dulu diterapkan di negara lain.

    Menurutnya, Indonesia tidak boleh merasa enggan untuk belajar dari negara-negara yang sukses, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    Selanjutnya, dia menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya menerapkan kebijakan yang bersahabat dengan semua negara.

    “Kita ingin menjadi the good neighbor, the good neighbor policy, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Indonesia tegas dalam hal ini dan ini yang membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik,” kata Prabowo. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Taukhid, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat dalam konferensi pers bertajuk “Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” pada Jumat 21 Maret 2025.

    Dia mengungkapkan bahwa di tengah tekanan global, ekonomi Jawa Barat menunjukkan daya tahan yang solid.

    Kinerja Makrofiskal 2025

    Taukhid menjelaskan bahwa awal triwulan 1-2025 dipenuhi tantangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan pelemahan berbagai mata uang global. Namun, Jawa Barat mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy).

    “Ekonomi kita tetap tumbuh berkat kekuatan sektor Industri Pengolahan dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama,” ujarnya.

    Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat di Februari 2025 tercatat 105,95, mengalami deflasi 0,27 persen (yoy). Kabupaten Subang mengalami deflasi terdalam sebesar 1,04 persen, sedangkan Kota Sukabumi mengalami inflasi 0,78 persen.

    Neraca perdagangan Januari 2025 juga mencatat surplus USD 1,94 miliar, dengan ekspor mencapai USD 3,02 miliar dan impor USD 1,08 miliar. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 113,53, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 110,61.

    “Kita harus pastikan surplus ini terus terjaga. Ekspor harus kita dorong, dan kita bantu sektor pertanian serta perikanan agar lebih produktif,” ucap Taukhid.

    Pendapatan Negara

    Hingga Februari 2025, total pendapatan Jawa Barat mencapai Rp21,60 triliun (13,32 persen dari target), terdiri dari:

    Penerimaan Perpajakan: Rp20,34 triliun (12,97 persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp1,25 triliun (23,41 persen)

    Penerimaan Pajak mencapai Rp14,29 triliun (11,32 persen target), dengan PPN dan PPnBM sebagai penyumbang tertinggi tumbuh 10,24 persen (Rp675,2 miliar). Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan tumbuh 10,44 persen, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kontraksi -3,88 persen.

    Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp6,05 triliun (19,77 persen target), dengan Bea Masuk Rp89,36 miliar dan Cukai Rp5,96 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini penting agar kita punya ruang lebih besar mendanai program prioritas rakyat,” tutur Taukhid.

    Belanja Negara: Efisiensi dan Prioritas

    Total Belanja Negara hingga Februari 2025 mencapai Rp18,10 triliun (15,46 persen pagu), terdiri dari:

    Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp3,37 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp14,74 triliun

    Sesuai Inpres No.1/2025, belanja harus lebih efisien. Pemerintah menyisir anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Efisiensi di Jawa Barat mencapai Rp7,49 triliun (K/L) dan Rp1,26 triliun (TKD).

    “Efisiensi ini bukan berarti kita potong hak rakyat. Belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman,” kata Taukhid.

    Beberapa realisasi belanja yang sudah dicapai:

    Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap terbayar tepat waktu. Bantuan Sosial
    Rp16,23 miliar, termasuk KIP Kuliah, bantuan pendidikan dasar-menengah, serta asistensi penyandang disabilitas. Anggaran Pendidikan
    Rp0,13 triliun (0,43 persen), dialokasikan untuk 1.133 pesantren, BOS untuk 229.868 siswa madrasah, dan tunjangan 15.280 guru PAI Non PNS. Program Kesehatan
    Mendukung obat-obatan, renovasi 113 gedung layanan, serta pembinaan 5.844 fasilitas kesehatan. Ketahanan Pangan
    Subsidi pupuk untuk 1,55 juta petani, benih ikan tawar 11,35 juta ekor, serta sarana budidaya dan mesin pertanian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Rp5,18 miliar, menjangkau 517.834 penerima, termasuk balita, ibu hamil, dan siswa di berbagai jenjang pendidikan. THR 2025
    Dibayarkan ke 249.562 ASN Pusat/TNI/Polri (Rp1,07 triliun) dan 549.169 pensiunan (Rp1,57 triliun). Dukungan UMKM
    Penyaluran KUR mencapai Rp4,86 triliun ke 90.727 debitur. APBN Tetap Jadi Penyangga Ekonomi

    Meski ada efisiensi anggaran, APBN tetap menjadi instrumen vital mendukung perekonomian Jawa Barat.

    “Kami pastikan belanja yang esensial tetap berjalan, terutama yang mendukung rakyat kecil dan ekonomi daerah,” ujar Taukhid.

    “APBN kita harus jadi instrumen yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di tengah ketidakpastian global, kita harus tetap optimis dan kerja lebih keras untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News