Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Punya Harta Rp129,33 Miliar, Ini Profil Lengkapnya

    Punya Harta Rp129,33 Miliar, Ini Profil Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Hery Gunardi sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), menggantikan Sunarso. Keputusan ini diresmikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI pada Senin 24 Maret 2025.

    Profil Hery Gunardi

    Hery Gunardi merupakan sosok bankir kawakan yang telah berkarier panjang di dunia perbankan nasional. Lahir di Bengkulu pada 26 Juni 1962, Hery memiliki rekam jejak akademik dan profesional yang impresif.

    Riwayat Pendidikan

    Sarjana Administrasi Niaga, Universitas 17 Agustus 1945 (1987) Pascasarjana Finance and Accounting, University of Oregon, AS (1991) Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran (2021)

    Perjalanan Karier

    Hery memulai karier di dunia perbankan sejak tahun 1991. Ia mengawali langkah di Bapindo sebelum kemudian bergabung dengan Bank Mandiri. Perjalanan kariernya terbilang cemerlang, di mana ia berhasil menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya:

    EVP Coordinator Consumer Finance, Senior Executive Vice President Bank Mandiri (2013) Direktur Micro & Retail Banking, Bank Mandiri (2013-2015) Presiden Komisaris, PT AXA Mandiri Financial Services (2013-2015) Direktur Consumer Banking, Bank Mandiri (2015-2016) Direktur Distributions, Bank Mandiri (2016-2018) Direktur Bisnis Kecil & Jaringan, Bank Mandiri (2018-2019) Direktur Bisnis & Jaringan, Bank Mandiri (2019) Direktur Consumer & Retail Transaction, Bank Mandiri (2019-2020) Wakil Direktur Utama, Bank Mandiri (2020) Direktur Utama, Bank Syariah Mandiri (2020-2021) Direktur Utama, Bank Syariah Indonesia (BSI) (2021-2025)

    Keberhasilan terbesar Hery yang membuat namanya semakin dikenal adalah saat ia memimpin proses merger tiga bank syariah BUMN — Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah — menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Keberhasilannya mengawal merger tersebut dinilai sukses menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia.

    Kekayaan Hery Gunardi

    Sebagai bankir berpengalaman yang kini memimpin BRI, Hery Gunardi juga tercatat memiliki kekayaan yang cukup fantastis. Berdasarkan laporan terbaru, aset kekayaannya didominasi oleh surat berharga dan properti. Berikut rincian asetnya:

    Surat Berharga

    Senilai Rp63,5 miliar, menjadi porsi terbesar dalam kekayaannya.

    Properti

    Tanah dan bangunan di Jakarta Barat (196 m²/220 m²): Rp1,5 miliar Bangunan di Jakarta Selatan (82 m²): Rp1,5 miliar Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan (218 m²/252 m²): Rp2,8 miliar Bangunan di Depok (60 m²): Rp600 juta Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan (340 m²/285 m²): Rp10,1 miliar Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan (300 m²/250 m²): Rp11 miliar Bangunan di Jakarta Selatan (60 m²): Rp750 juta Tanah di Bengkulu Tengah (508 m²): Rp80 juta Bangunan di Batam (150 m²): Rp1,8 miliar Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan (235 m²/250 m²): Rp9 miliar Tanah dan bangunan di Medan (190 m²/600 m²): Rp10 miliar Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan (341 m²/238 m²): Rp10,5 miliar

    Kendaraan

    Hery juga memiliki koleksi mobil senilai total Rp6,1 miliar:

    Land Rover Defender: Rp3,7 miliar Toyota Alphard: Rp1,2 miliar BMW X5: Rp780 juta Honda HRV: Rp430 juta

    Jadi, total harta kekayaan Hery Gunardi dari data tersebut kurang lebih Rp129,33 miliar.

    Dengan pengalaman panjang di dunia perbankan dan keahlian dalam mengelola proses merger besar, Hery Gunardi diharapkan mampu membawa BRI ke level berikutnya.

    Keberhasilannya memimpin Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah terbesar di Indonesia menjadi bukti kemampuan strategisnya. Kini, sebagai Direktur Utama BRI, ia memegang tanggung jawab besar untuk menjaga kinerja dan ekspansi bisnis salah satu bank terbesar di Indonesia ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Eks Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Kini Jabat Wasekjen

    Eks Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Kini Jabat Wasekjen

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk periode 2025-2030. Pergantian kepengurusan salah satunya posisi Sekretaris Jenderal partai yang kini diamanatkan kepada Herman Khaeron. Herman ditunjuk menggantikan Teuku Riefky Harsya yang dalam kepengurusan baru ditunjuk menjadi wakil ketua umum.

    AHY turut mengumumkan dalam kepengurusan baru ini adalah bekas Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor. Afriansyah Noor ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Adapun Afriansyah diberhentikan dari kepengurusan PBB di bawah Pj Ketua Umum Fahri Bachmid pada 12 Juni 2024.

    AHY mengumumkan nama Afriansyah dengan memperkenalkannya sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Hala dan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (2022-2024).

    “Bapak Afriansyah Noor yang juga saat ini jadi Wakil Badan Halal, sebelumnya Wakil Menteri Tenaga Kerja,” kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Minggu, 23 Maret 2025.

    Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030:

    Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum:

    Eddy Baskoro Yudhoyono Teuku Riefky Harsya Dody Hanggodo Benny Kabur Harman Dede Yusuf Macan Effendi Vera Febyanthy Ediwan Prabowo

    Kesekjenan:

    Sekretaris Jenderal: Herman Khaeron

    Wakil Sekretaris Jenderal:

    Afriansyah Noor Agus Jovan Latuconsina Jansen Sitindaon Renanda Bachtar Jemmy Setiawan Rezka Oktoberia Didik Mukrianto Inggrid Maria Palupi Kansil Imelda Sari Heri Sebayang Umar Arsal Syahrial Nasution

    Direktur Eksekutif: Sigit Raditya

    Wakil Direktur Eksekutif:

    Irawan Satrio Leksono Ahdi Muqsith Mursalim Mukhlis Afroni Imawan

    Bendahara Umum: Irwan Fecho

    Wakil Bendahara Umum

    Sabam Sinaga Eka Putra Mukhamad Oki Isnaini Lasmi Indaryani Hendrik Sitompul Tatyana Sutara Edwin Jannerli Tandjung Steven Rumangkang Abdul Muna Algozali Felix Soesanto

    Diketahui, kepengurusan baru Partai Demokrat periode 2025-2030 resmi diumumkan dan diperkenalkan langsung oleh AHY sebagai Ketua Umum di kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu, 23 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BRI hingga TLKM Alihkan Saham Besar-besaran ke Danantara, IHSG Anjlok 2,3 Persen

    BRI hingga TLKM Alihkan Saham Besar-besaran ke Danantara, IHSG Anjlok 2,3 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat koreksi tajam pada perdagangan Senin 24 Maret 2025, turun 2,30% atau 143,96 poin ke level 6.114,21.

    Penurunan ini dipicu kabar mengejutkan tentang peralihan saham besar milik negara ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

    Aksi Pengalihan Saham: Siapa Saja yang Terlibat?

    Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), peralihan saham dilakukan terhadap delapan emiten besar, yaitu:

    PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) PT Jasa Marga Tbk (JSMR) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)

    Saham-saham emiten tersebut langsung mengalami tekanan. Contohnya, saham TLKM turun 0,87% ke level Rp 2.290 per saham, BBRI anjlok 2,43% ke Rp 3.610, dan KRAS bahkan merosot 4,04% ke Rp 95.

    Mekanisme Inbreng dan Peran BKI

    Pengalihan ini dilakukan dengan skema inbreng, yakni penyertaan saham sebagai modal di entitas baru. Dalam hal ini, saham seri B milik negara dialihkan ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang berstatus Holding Operasional milik negara.

    “Pengalihan saham milik Negara RI sebagaimana Akta Inbreng tersebut merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu UU BUMN dan PP 15/2025,” tulis manajemen BRI dalam pengumuman resmi di BEI.

    Meski saham dialihkan, negara tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali (Ultimate Beneficial Owner) melalui kepemilikan satu saham Seri A Dwiwarna yang memberikan hak istimewa.

    “Dan kepemilikan tidak langsung sekitar 51,6 miliar lembar saham Seri B milik BKI melalui Danantara,” ujar Octavius Oky Prakarsa, VP Investor Relations Telkom Indonesia.

    BRI dan Telkom: Peralihan Saham Besar-besaran

    Untuk BRI, pemerintah resmi mengalihkan 80,6 miliar saham Seri B atau 53,19% ke BKI per 22 Maret 2025. Artinya, BKI kini menjadi pemegang mayoritas saham BRI. Meski demikian, pemerintah menegaskan status BRI tetap sebagai BUMN.

    Hal serupa terjadi pada Telkom (TLKM), di mana 52,09% saham Seri B atau 51,6 miliar lembar saham dialihkan ke BKI.

    “Pengalihan ini bagian dari kebijakan pembentukan holding operasional BUMN sesuai PP No. 15 Tahun 2025,” ucap Octavius.

    Dampak ke Pasar Saham

    Investor merespons negatif kabar ini. Analis menilai, meski pengalihan saham bertujuan memperkuat struktur investasi negara, ketidakpastian arah pengelolaan di bawah Danantara memicu aksi jual besar-besaran.

    “Pasar butuh kejelasan lebih jauh. Apakah Danantara akan mengelola aset ini lebih efektif atau justru menambah kompleksitas birokrasi? Ini yang membuat pelaku pasar wait and see,” tutur seorang analis pasar modal.

    Rosan Roeslani, CEO Danantara, menegaskan tim mereka terdiri dari ahli global yang siap mengelola investasi besar ini.

    “Kami pastikan, pengalihan ini demi penguatan ekonomi jangka panjang. Danantara hadir sebagai mesin penggerak investasi strategis, bukan sekadar menampung aset,” katanya dalam konferensi pers.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi III DPR Sambut Usulan Hak Imunitas Advokat di RUU KUHAP, Juniver Girsang: Advokat Tak Bisa Dituntut

    Komisi III DPR Sambut Usulan Hak Imunitas Advokat di RUU KUHAP, Juniver Girsang: Advokat Tak Bisa Dituntut

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang mengapresiasi Komisi III DPR RI yang menerima usulan Peradi SAI bahwa advokat mempunyai hak imunitas dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Hal itu dia sampaikan langsung usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI dengan agenda menerima masukan terkait RUU Hukum Acara Pidana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Maret 2025.

    “Dalam RDPU tadi, kami sangat apresiasi usulan dari Peradi SAI diterima oleh Komisi III, yaitu advokat itu punya hak imunitas, tidak bisa dituntut di dalam dan di luar pengadilan,” kata Juniver.

    Tentu saja, kata Juniver, hak imunitas untuk advokat itu berlaku sepanjang advokat menjalankan profesinya dengan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Maka dari itu, hak imunitas ini memberikan kabar gembira bagi para advokat sehingga tidak ada kecemasan dalam membantu hak-hak kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan.

    “Nah, ini sangat signifikan bagi advokat maupun bagi masyarakat yang memberi jasa hukum kepada advokat, supaya tidak ada kriminalisasi kepada advokat. Ini sehat sekali bagi advokat, juga mengucapkan selamat kepada seluruh advokat yang selama ini khawatir terhadap hak imunitasnya tidak diberikan, hari ini sudah diputuskan diberikan hak imunitas tidak bisa dituntut di dalam dan di luar pengadilan,” ujarnya.

    Selain itu, Juniver juga menyambut baik inisiatif DPR yang membahas RUU Hukum Acara Pidana ini lebih sangat maju dari KUHAP sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut dia, Rancangan KUHAP yang sedang dibahas ini memberikan peran kepada advokat untuk mendampingi saksi yang menghadapi proses hukum.

    “Di mana, tadi sudah dijelaskan yang sangat signifikan adalah saat ini advokat sudah bisa dan wajib mendampingi saksi mulai dari tingkat penyidikan sampai kepada pengadilan. Kami menyampaikan apresiasi kepada DPR bahwa RUU KUHAP yang diinisiatif oleh DPR sangat baik dan sangat maju sekali dari KUHAP yang sebelumnya,” tuturnya.

    Di samping itu, Juniver mengimbau Komisi III DPR RI bahwa RUU KUHAP yang sekarang diberi waktu kepada advokat atau Peradi SAI untuk memasukkan lagi hal-hal apa saja yang diperlukan untuk penegakan hukum lebih baik di Indonesia.

    “Ini hasil kami RDPU dengan Komisi III, dan kiranya kami juga akan mempersiapkan bahan-bahan yang lebih lanjut untuk memperkuat RUU KUHAP yang akan berlaku sepertinya tahun depan sudah harus berlaku,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, dunia perbankan tanah air dihebohkan dengan kabar perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris bank-bank pelat merah.

    Empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), bersiap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan agenda utama merombak susunan kepengurusan.

    BRI: Siap Berganti Nahkoda

    BRI menjadi bank pertama yang memulai RUPST pada Senin, 24 Maret 2025, setelah sebelumnya dijadwalkan pada 11 Maret. Penundaan tersebut terjadi karena peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini menjadi pemegang saham mayoritas BUMN dengan kepemilikan 99%, sementara Kementerian BUMN masih memegang 1% saham Merah Putih.

    Pada RUPST kali ini, pergantian direksi menjadi agenda utama. Sunarso, yang menjabat Direktur Utama sejak 2019, dikabarkan akan digantikan. Beberapa nama santer disebut sebagai calon penggantinya, termasuk Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama BRI yang telah berkarier lama di bank tersebut dan memiliki pengalaman di BNI serta BTN.

    Selain itu, Hery Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), juga muncul sebagai kandidat kuat karena keberhasilannya memimpin BSI pasca-merger.

    Di jajaran direksi lainnya, nama-nama seperti Handayani, Supari, Agus Sudiarto, Agus Noorsanto, dan Ahmad Solichin Lutfiyanto, yang telah menjabat lebih dari satu periode, diperkirakan turut mengalami rotasi. Begitu pula dengan sejumlah komisaris, termasuk Kartika Wirjoatmodjo dan Rofikoh Rokhim.

    Bank Mandiri: Stabilitas atau Perubahan?

    Bank Mandiri, yang semula menjadwalkan RUPST pada 12 Maret, memundurkan rapat menjadi 25 Maret 2025. Agenda utama yang diusung adalah persetujuan perombakan direksi dan komisaris.

    Meskipun Darmawan Junaidi disebut-sebut akan melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua, sejumlah nama lain sempat mengemuka, seperti Alexandra Askandar dan Riduan. Namun, kedua nama terakhir ini kabarnya akan diproyeksikan ke posisi lain.

    Selain posisi Direktur Utama, beberapa jabatan strategis di jajaran direksi dan komisaris juga diperkirakan akan mengalami perubahan. Nama-nama seperti Aquaris Rudianto, Toni E. B. Subari, Rohan Hafas, dan Sigit Prastowo masuk dalam daftar yang masa jabatannya akan dievaluasi. Begitu pula dengan komisaris Arif Budimanta dan Loeke Larasati.

    BNI: Perombakan di Tengah Jalan

    BNI juga turut menjadwal ulang RUPST dari 13 Maret ke 26 Maret 2025. Perubahan susunan direksi menjadi sorotan utama, terutama dengan kabar bahwa Royke Tumilaar akan digantikan setelah menyelesaikan satu periode kepemimpinan sejak 2020. Nama Putrama Wahju Setywan, bankir senior yang sempat menjabat Direktur di BNI dan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia, muncul sebagai kandidat kuat pengganti.

    Selain posisi Direktur Utama, tiga direksi lainnya — Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir — juga dikabarkan akan digantikan seiring berakhirnya masa jabatan mereka. Novita dan David dikenal sebagai “bawaan” Royke dari Bank Mandiri, sedangkan Ronny adalah bankir karir di BNI.

    BTN: Nixon Tetap Bertahan?

    BTN dijadwalkan menggelar RUPST bersamaan dengan BNI pada 26 Maret 2025. Berbeda dengan BRI, Bank Mandiri, dan BNI, pucuk pimpinan BTN diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan.

    Nixon L.P. Napitupulu, yang baru diangkat sebagai Direktur Utama pada 2023, diprediksi akan tetap bertahan. Nixon memiliki rekam jejak panjang di BTN, termasuk menangani kredit bermasalah dan manajemen aset.

    Meski posisi Direktur Utama tampak aman, sejumlah direksi BTN yang telah menjabat lebih dari satu periode, seperti Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hirwandi Gafar, Setyo Wibowo, dan Andi Nirwoto, diperkirakan akan dievaluasi.

    Di jajaran komisaris, nama-nama seperti Chandra M. Hamzah, Armand B. Arief, dan Andin Hadiyanto juga masuk dalam radar perubahan.

    Dinamika Besar di Perbankan Pelat Merah

    Perombakan direksi dan komisaris di bank-bank BUMN kali ini bukan sekadar rotasi biasa. Ini merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan struktur kepemimpinan dengan kebijakan baru di bawah payung BPI Danantara.

    Dengan komposisi kepemilikan 99% di tangan Danantara dan 1% saham Merah Putih yang dipegang Kementerian BUMN, rotasi ini dinilai krusial dalam membentuk kepemimpinan yang lebih adaptif terhadap arah pengembangan BUMN ke depan.

    Para pemegang saham dan publik kini menantikan hasil akhir dari RUPST masing-masing bank, yang akan menentukan wajah baru kepemimpinan perbankan pelat merah. Akankah rotasi ini membawa angin segar bagi kinerja bank BUMN? Atau justru memicu gejolak baru di pasar keuangan? Semua mata tertuju pada hasil RUPST yang akan datang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4 Cara Cek PBB Online Pakai HP, Mudah dan Cepat

    4 Cara Cek PBB Online Pakai HP, Mudah dan Cepat

    PIKIRAN RAKYAT – Mengecek tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini semakin mudah dengan adanya layanan online. Kamu tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan. Dengan akses internet, semua bisa dilakukan hanya dalam beberapa langkah sederhana. Kemudahan ini tentu saja membantu masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar pajak tanpa harus mengorbankan banyak waktu.

    Pajak Bumi dan Bangunan atau yang biasa disebut PBB adalah kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada pemilik tanah dan bangunan. Baik itu rumah, gedung, sawah, ladang, maupun properti lainnya yang termasuk dalam kategori objek pajak. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya teknologi digital, cek tagihan PBB dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform, termasuk e-commerce yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Selain itu, website resmi pajak daerah juga menyediakan layanan pengecekan yang dapat diakses kapan saja. Dengan begitu, proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

    Berikut adalah beberapa cara mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengecek tagihan PBB secara online melalui berbagai platform, termasuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan website resmi pajak daerah.

    Cara Cek PBB Online di Website Pajak Daerah

    Kamu bisa mengecek tagihan PBB langsung di website resmi pajak daerah. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs pajak daerah tempat kamu tinggal. Pilih menu “e-SPPT”. Lakukan pendaftaran dengan mengisi data diri yang diperlukan. Setelah berhasil, sistem akan mengirimkan link ke email yang terdaftar. Unduh e-SPPT untuk melihat detail tagihan PBB.

    Berikut adalah beberapa link resmi pajak daerah untuk mengecek tagihan PBB secara online:

    Jakarta: https://pajakonline.jakarta.go.id/

    Depok: https://pbb-bphtb.depok.go.id:8084/cekpbb/

    Bekasi: https://e-pbb.bekasikota.go.id/

    Kabupaten Bogor: https://bogorkab.net/cekpbb/

    Jawa Barat: https://bapenda.jabarprov.go.id/

    Cara Cek PBB Online di Shopee

    Shopee juga menyediakan layanan pengecekan tagihan PBB yang bisa diakses dengan mudah:

    Unduh dan buka aplikasi Shopee. Pilih menu “Pulsa, Tagihan, & Tiket”. Klik “PBB” pada kategori tagihan. Masukkan daerah, tahun pembayaran, dan Nomor Objek Pajak (NOP). Tekan “Lihat Tagihan” untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar. Pilih metode pembayaran sesuai keinginan. Cara Cek PBB Online di Tokopedia

    Jika kamu pengguna Tokopedia, kamu bisa mengecek tagihan PBB dengan langkah-langkah berikut:

    Download dan buka aplikasi Tokopedia. Klik menu “Top-up dan Tagihan”. Pilih opsi “Pajak PBB”. Masukkan alamat, kota atau kabupaten, tahun pembayaran PBB, dan Nomor Objek Pajak (NOP). Klik “Cek Tagihan” untuk melihat jumlah pajak yang harus dibayar. Cara Cek PBB Online di Lazada

    Lazada juga menjadi salah satu platform yang mendukung pengecekan dan pembayaran PBB:

    Download dan buka aplikasi Lazada. Pilih menu “Pulsa & Tagihan”. Klik “Pajak PBB” dalam kategori tagihan. Masukkan daerah dan Nomor Objek Pajak (NOP). Tekan “Buat Tagihan” untuk melihat jumlah pajak yang harus dibayar. Pilih metode pembayaran yang tersedia.

    Dengan berbagai kemudahan yang tersedia, tidak ada lagi alasan untuk malas mengecek dan membayar tagihan PBB. Layanan online melalui e-commerce dan website resmi pajak daerah memungkinkan kamu untuk melakukan pengecekan kapan saja dan di mana saja.

    Dengan berbagai metode ini dari mulai online hingga offline, proses pembayaran pajak dijamin menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Pastikan selalu membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari denda dan mendukung pembangunan negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Thaksin Shinawatra Jadi Dewan penasihat Danantara, Eks PM Thailand dengan Rekam Jejak Kelam

    Thaksin Shinawatra Jadi Dewan penasihat Danantara, Eks PM Thailand dengan Rekam Jejak Kelam

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melalui CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, secara resmi mengumumkan susunan dewan penasihat lembaga tersebut.

    Di antara nama-nama besar seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, dan Chapman Taylor, muncul nama yang menarik perhatian: Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand.

    Penunjukan Thaksin memicu beragam reaksi. Di satu sisi, ia dikenal sebagai pengusaha sukses dan politisi populis yang pernah memimpin Thailand.

    Di sisi lain, rekam jejaknya dipenuhi berbagai kontroversi, mulai dari dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pengasingan diri selama bertahun-tahun.

    Profil Singkat Thaksin Shinawatra

    Thaksin lahir di Chiang Mai, Thailand, pada 1949. Ia berasal dari keluarga keturunan Tionghoa yang sukses di bidang bisnis. Thaksin mengawali karier sebagai polisi, lalu beralih ke dunia bisnis dengan mendirikan Shin Corporation, yang kemudian menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Thailand.

    Di dunia politik, Thaksin mendirikan partai populis Thai Rak Thai (TRT) dan berhasil memenangkan pemilu tahun 2001. Ia dikenal dengan kebijakan pro-rakyat, seperti layanan kesehatan murah, pinjaman mikro, dan subsidi pertanian.

    Popularitasnya melambung di kalangan rakyat kecil, terutama di wilayah pedesaan. Namun, meski mendapat dukungan luas dari rakyat, Thaksin juga memicu kemarahan kalangan elite dan kelas menengah karena dianggap melakukan politik kroni dan menempatkan kepentingan bisnis pribadinya di atas kepentingan negara.

    Rangkaian Kontroversi Thaksin

    Tuduhan Korupsi dan Konflik Kepentingan

    Thaksin dituduh memperkaya perusahaan keluarganya melalui kontrak dan konsesi pemerintah. Puncaknya terjadi saat ia menjual saham Shin Corp ke Temasek Holdings Singapura senilai USD 1,9 miliar tanpa membayar pajak, yang memicu gelombang protes besar.

    Pelanggaran HAM

    Selama masa jabatannya, Thaksin meluncurkan kampanye perang terhadap narkoba yang menewaskan lebih dari 2.500 orang. Banyak yang menuduh pemerintah melakukan eksekusi di luar hukum. Selain itu, ia juga dinilai gagal menangani konflik di wilayah selatan Thailand yang mayoritas Muslim, yang berujung pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

    Kudeta Militer dan Pengasingan

    Pada 2006, saat Thaksin sedang berada di luar negeri, militer Thailand melancarkan kudeta dan membubarkan pemerintahannya. Pengadilan kemudian memvonisnya bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, menyebabkan ia hidup dalam pengasingan di Dubai dan London selama lebih dari 15 tahun.

    Dukungan Massa dan Dinasti Politik

    Meski diasingkan, Thaksin tetap memiliki pengaruh besar. Ia memobilisasi para pendukungnya dalam gerakan “Kaos Merah” yang beberapa kali berujung bentrokan. Adik perempuannya, Yingluck Shinawatra, bahkan berhasil menjadi Perdana Menteri pada 2011, meski akhirnya juga digulingkan pada 2014.

    Kembalinya Thaksin ke Thailand

    Pada 2023, Thaksin akhirnya kembali ke Thailand dan langsung menjalani hukuman penjara. Namun, hukumannya diringankan oleh Raja Thailand menjadi hanya satu tahun, dan ia dibebaskan bersyarat setelah enam bulan karena alasan kesehatan.

    Apa Artinya Bagi Danantara dan Indonesia?

    Penunjukan Thaksin sebagai dewan penasihat BPI Danantara tentu menghadirkan pro dan kontra. Dari segi pengalaman, ia memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi, investasi, dan pengelolaan bisnis berskala besar. Namun, rekam jejak kontroversialnya menimbulkan pertanyaan seputar kredibilitas dan integritas.

    CEO Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemilihan dewan penasihat sudah mempertimbangkan rekam jejak dan keahlian global. Thaksin diyakini mampu memberikan pandangan strategis untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan telekomunikasi.

    Meski demikian, publik tentu akan terus mengawasi bagaimana peran Thaksin di Danantara. Apakah ia akan menjadi mentor berpengaruh dengan membawa jejaring internasional, atau justru menimbulkan polemik baru di tengah investasi besar yang direncanakan?

    Satu hal yang pasti: kehadiran Thaksin Shinawatra di BPI Danantara menambah babak baru dalam dinamika politik dan ekonomi Indonesia di masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bareskrim Polri Analisis CCTV Kasus Dugaan Teror di Kantor Tempo

    Bareskrim Polri Analisis CCTV Kasus Dugaan Teror di Kantor Tempo

    PIKIRAN RAKYAT – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kabarnya telah menganalisa rekaman CCTV dalam penyelidikan kasus dugaan teror di Kantor Tempo, Jakarta Selatan.

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandani Raharjo Puro mengatakan bahwa rekaman CCTV yang dianalisis adalah yang berada di Pos Satpam Gedung Tempo dan disepanjang jalan yang diduga dilewati oleh pelaku.

    “Tim sudah menerima hasil rekaman CCTV Gedung Tempo, Grogol, Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim melakukan analisis video dengan mengutamakan pencarian terhadap satu orang terduga pelaku yang belum teridentifikasi,” ucapnya.

    Penyidik Dittipidum diketahui, telah mendatangi Gedung Tempo untuk memeriksa titik lokasi terjadinya peristiwa pengiriman potongan kepala babi dan bangkai tikus yang dijadikan objek teror.

    Brigjen Pol. Djuhandani mengatakan penyidik dalam kasus ini telah mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan pasal 18 ayat (1)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kabareskrim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan teror yang diterima media Tempo.

    “Saya sudah perintahkan Kabareskrim untuk melaksanakan penyidikan lebih lanjut,” ucapnya. Lalu, Jenderal Pol. Sigit pun mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini.

    Selain itu,sebelumnya Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan terkait dugaan teror berupa kepala babi di Kantor Tempo.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung Tempo, Jakarta.

    Olah TKP tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian, koordinasi dan mendata saksi-saksi yang mengetahui peristiwa.

    “Polri telah melakukan langkah awal penyelidikan di TKP untuk mengumpulkan informasi dan keterangan yang diperlukan serta mengecek CCTV di Pos Satuan Pengamanan Gedung Tempo,” ucapnya.

    Trunoyudo pun menambahkan bahwa peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidik sedang mengumpulkan bahan keterangan untuk proses lanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Terus Membual, Warga Palestina yang Tewas Diperkirakan Lebih dari 50.000 Orang

    Israel Terus Membual, Warga Palestina yang Tewas Diperkirakan Lebih dari 50.000 Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Sejak serangan Oktober 2023 ke Gaza, Israel telah menewaskan 50.021 warga Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza pada Minggu, 23 Maret 2025 juga mengungkap jumlah korban luka mencapai 113.274 orang.

    Jumlah korban tersebut diperkirakan terus bertambah terlebih saat ini Israel meningkatkan serangannya kembali di Gaza. Seperti serangan Israel ke Khan Younis dan Rafah di selatan Gaza pada Minggu, dilaporkan setidaknya 46 warga Palestina tewas.

    Israel kembali meningkatkan serangan ke Gaza setelah menolak fase kedua gencatan senjata pada pertengahan Maret ini. Padahal, kesepakatan gencatan senjata sudah terjalin Januari lalu antara Israel dan Hamas.

    Pada fase 1 gencatan senjata 19 Januari lalu, baik Hamas maupun Israel sama-sama membebaskan tahanan. Namun, saat gencatan senjata berlangsung, Israel dilaporkan telah membunuh lebih dari 150 warga Palestina di Gaza.

    Jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmoud yang melaporkan dari Kota Gaza di Gaza utara mengatakan jumlah warga Palestina yang tewas ini merupakan tonggak sejarah yang sangat suram dan mengerikan.

    “Sebagai catatan, angka 50.000 itu hanya perkiraan konservatif. Mereka hanya orang-orang yang telah terdaftar di fasilitas kesehatan di seluruh Jalur Gaza. Masih banyak lagi yang terkubur tanpa terdaftar atau yang hilang, terjebak di bawah tumpukan puing,” kata Mahmoud.

    “Dari lebih dari 50.000 orang yang terbunuh, 17.000 di antaranya adalah anak-anak. Satu generasi telah musnah. Anak-anak ini akan memengaruhi bagaimana masyarakat mereka akan maju–secara politik, ekonomi, dan intelektual,” tuturnya dilaporkan Al Jazeera.

    Menurut kantor media Gaza, jumlah korban tewas ini belum termasuk 11.000 orang yang dilaporkan hilang dan diduga tewas. Sementara, sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Lancet mengatakan efek akumulatif serangan Israel di Gaza bisa jadi jumlah korban tewas sebenarnya dapat mencapai lebih dari 186.000 orang.

    Israel telah berulang kali mendapatkan desakan keras dari dunia internasional untuk menghentikan serangan. Namun, Israel kerap mengatakan bahwa serangan yang dilakukan menargetkan Hamas.

    Pernyataan Israel ini telah dibantah oleh fakta yang terjadi di lapangan. Para analis juga menyebut jumlah warga sipil yang tewas menceritakan kisah berbeda dari apa yang diklaim Israel.

    “Israel telah membuat klaim-klaim tak berdasar semacam ini selama 17 bulan terakhir, yang sama sekali tidak didukung oleh bukti di lapangan,” kata Omar Rahman, seorang peneliti di Middle East Council on Global Affairs, kepada Al Jazeera.

    “Bukti yang ada justru menunjukkan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil menjadi sasaran yang disengaja, yang menjadi penyebab besarnya jumlah kematian anak-anak,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nama Kuat Calon Direksi, Dividen Hingga Rp13,95 Triliun, dan Rencana Buyback Saham

    Nama Kuat Calon Direksi, Dividen Hingga Rp13,95 Triliun, dan Rencana Buyback Saham

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah meminta persetujuan terkait penggunaan laba bersih tahun buku 2024.

    Pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau memiliki rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga 3 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Calon Kuat Jajaran Direksi BNI

    Dalam RUPST kali ini, salah satu agenda penting adalah pergantian posisi direksi. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, dikabarkan akan digantikan setelah menyelesaikan satu periode masa jabatannya. Royke sebelumnya ditunjuk sebagai Dirut BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 September 2020. Meski sempat beredar kabar bahwa masa jabatannya akan diperpanjang, belakangan nama Putrama Wahju Setywan mencuat sebagai kandidat kuat untuk posisi tertinggi di BNI.

    Putrama merupakan bankir karier di BNI yang sebelumnya menjabat sebagai direktur pada 2020, bersamaan dengan penunjukan Royke. Setelah sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia (2020-2022), ia kembali ke BNI pada 2022 dan pada Maret 2024 dipercaya menjadi Wakil Direktur Utama BNI. Seorang eksekutif di BNI menyebut bahwa Putrama berpeluang besar untuk menggantikan Royke.

    Selain Royke, tiga direksi lainnya juga akan menyelesaikan masa jabatannya dalam RUPST kali ini. Mereka adalah Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir. Novita dan David sebelumnya berasal dari Bank Mandiri dan bergabung dengan BNI saat kepemimpinan Royke, sementara Ronny merupakan bankir karier di BNI.

    Kinerja Keuangan dan Bocoran Dividen

    Sepanjang tahun 2024, BNI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 21,46 triliun, meningkat 2,63% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 20,91 triliun. Sejalan dengan kinerja positif tersebut, BNI berencana meningkatkan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio/DPR) ke kisaran 60-65%, tergantung pada keputusan RUPST.

    Jika rencana ini disetujui, dividen tunai yang akan dibagikan diperkirakan berkisar antara Rp 12,88 triliun hingga Rp 13,95 triliun. Keputusan final mengenai pembagian dividen akan ditetapkan dalam RUPST pada 26 Maret 2025.

    Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini, menegaskan bahwa rencana pembagian dividen tersebut telah mempertimbangkan sisi permodalan perseroan yang cukup kuat.

    “Hal ini dengan pertimbangan rasio permodalan BNI yang semakin kuat untuk meng-cover rencana pertumbuhan BNI di masa yang akan datang,” kata Novita.

    Rasio kecukupan permodalan (capital adequacy ratio/CAR) BNI secara bank only pada akhir 2024 tercatat di level 21,4%. Menurut Novita, pertimbangan ini dilakukan agar rasio permodalan BNI tetap solid untuk mendukung pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

    Selain itu, Novita juga mengungkapkan bahwa BNI masih akan membagikan dividen secara tahunan dan belum berencana menerapkan skema pembagian dividen interim seperti yang dilakukan oleh beberapa bank besar lainnya, seperti BBCA dan BBRI. Untuk saat ini, kebijakan dividen tahunan masih menjadi pilihan utama bagi BNI.

    Rencana Buyback Saham

    BNI sebelumnya telah mengungkapkan salah satu agenda penting dalam RUPST, yakni rencana pembelian kembali saham (buyback). Perseroan berencana melakukan buyback dengan nilai maksimum Rp 905 miliar atau setara 10% dari total modal disetor. Pelaksanaan buyback ini dijadwalkan berlangsung selama 12 bulan sejak mendapatkan persetujuan dalam RUPST.

    Langkah buyback ini bertujuan untuk mengurangi tekanan jual di pasar akibat fluktuasi indeks harga saham. Selain itu, buyback juga menjadi sinyal bagi investor bahwa harga saham BNI saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental perusahaan secara optimal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News