Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Harga Emas Perhiasan Hari Ini 26 Maret 2025, Naik atau Turun jelang Lebaran 2025?

    Harga Emas Perhiasan Hari Ini 26 Maret 2025, Naik atau Turun jelang Lebaran 2025?

    PIKIRAN RAKYAT – Berikut harga emas perhiasan hari ini, Rabu 26 Maret 2025 secara lengkap. Ada kenaikan untuk pembelian emas 10 karat sampai dengan 24 karat. Hal ini bisa dijadikan acuan investasi bagi yang membutuhkan.

    Sobat PR yang ingin berinvestasi logam mulia perlu melihat harga terbarunya. Pembelian bisa dilakukan bahkan sebelum Lebaran 2025. Diharapkan kekayaan dan kondisi finansial kita akan terjaga dengan investasi tersebut.

    Bagaimana harga emas perhiasan hari ini? Simak selengkapnya:

    Harga emas perhiasan Rabu, 26 Maret 2025 per karat

    Emas 10 karat

    Per Gram: Rp672.944 (Naik Rp3.659) Per Ons: Rp20.930.888 (Naik Rp113.795) Per Kilogram: Rp672.943.685 (Naik Rp3.658.618)

    Emas 14 karat

    Per Gram: Rp942.121 (Naik Rp5.122) Per Ons: Rp29.303.244 (Naik Rp159.314) Per Kilogram: Rp942.121.159 (Naik Rp5.122.065)

    Emas 18 karat

    Per Gram: Rp1.211.299 (Naik Rp6.586) Per Ons: Rp37.675.599 (Naik Rp204.832) Per Kilogram: Rp1.211.298.633 (Naik Rp6.585.512)

    Emas 22 karat

    Per Gram: Rp1.480.476 (Naik Rp8.049) Per Ons: Rp46.047.954 (Naik Rp250.350) Per Kilogram: Rp1.480.476.107 (Naik Rp8.048.959)

    Emas 24 karat

    Per Gram: Rp1.615.065 (Naik Rp8.781) Per Ons: Rp50.234.132 (Naik Rp273.110) Per Kilogram: Rp1.615.064.844 (Naik Rp8.780.682)

    Harga Emas Hari Ini 25 Maret 2025: Naik atau Turun H-6 Lebaran?

    Harga Emas Perhiasan Hari Ini 25 Maret 2025: Turun Jelang Lebaran

    Ilustrasi harga emas perhiasan hari ini, Senin 24 Maret 2025, ada penurunan untuk emas 10 karat sampai 24 karat, berikut selengkapnya untuk panduan investasi logam mulia. Unsplash/Mariano Rivas

    Penyebab perbedaan harga emas Kondisi global yang tidak pasti Penawaran dan permintaan emas Kebijakan moneter Inflasi Nilai tukar dolar Amerika Serikat Tips investasi emas

    Berikut tips yang bisa diterapkan:

    Memastikan tujuan investasi Sesuaikan dengan keuangan pribadi Mencari tempat untuk beli emas Pantau perkembangan harga emas Pilih waktu yang tepat Simpan emas di tempat yang aman Fokus ke masa depan

    Demikian harga emas perhiasan hari ini, Rabu 26 Maret 2025. Ada kenaikan setiap emas 10 karat, 14 karat, 18 karat, 22 karat, dan 24 karat. Sobat PR bisa mulai investasi logam mulia tersebut menjelang Lebaran 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 3 Cara Lapor THR 2025 Jika Telat atau Tidak Dibayar, Ada Sanksi Bagi Perusahaan Nakal

    3 Cara Lapor THR 2025 Jika Telat atau Tidak Dibayar, Ada Sanksi Bagi Perusahaan Nakal

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Namun, bagaimana jika THR Anda tidak kunjung cair atau dibayar terlambat?

    Jangan khawatir, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membuka posko pengaduan THR 2025 untuk membantu Anda.

    Posko Aduan THR 2025

    Kemnaker telah resmi membuka posko aduan dan konsultasi THR 2025. Posko ini melayani konsultasi tatap muka di PTSA Kemnaker pada pukul 08.00-14.00 WIB.

    Selain itu, posko juga tersedia di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

    “Pemberian THR merupakan kewajiban yang harus diberikan pengusaha ke pekerja atau buruh,” tegas Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

    Posko ini tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga untuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir. Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran yang menghimbau perusahaan aplikator untuk memberikan bonus hari raya kepada mereka.

    3 Cara Lapor THR 2025

    Jika Anda mengalami masalah terkait THR, berikut adalah 3 cara untuk melapor:

    1. Via Website SIAP KERJA

    – Akses situs web SIAP KERJA (https://account.kemnaker.go.id/).

    – Login atau daftar jika belum memiliki akun.

    – Pilih menu “Konsultasi THR” atau “Pengaduan THR” dan ikuti petunjuk yang diberikan.

    Ilustrasi THR.

    2. Via Call Center

    Hubungi nomor 1500-630 untuk menyampaikan aduan atau berkonsultasi.

    3. Posko Tatap Muka

    Kunjungi PTSA Kemnaker di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Gedung B Lantai 1, DKI Jakarta, pada pukul 08.00-14.00 WIB.

    Sanksi Bagi Perusahaan Nakal

    Perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, antara lain:

    – Teguran tertulis.

    Pembatasan kegiatan usaha.

    – Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.

    – Pembekuan kegiatan usaha.

    Sanksi ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang THR.

    Prediksi Pencairan THR 2025

    Berdasarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04.00/III/2025, THR Lebaran 2025 bagi pekerja/buruh perusahaan atau karyawan swasta, diberikan paling lambat H-7 Lebaran 2025 atau sekitar tanggal 24 Maret 2025 (jika Lebaran Idul Fitri 2025 jatuh pada tanggal 31 Maret 2025).

    Namun, khusus THR (aparatur negara) akan dibayar dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan pada hari Senin, 17 Maret 2025.

    Jangan ragu untuk melaporkan pelanggaran THR Anda. Bagikan informasi ini kepada rekan kerja dan teman-teman Anda.

    Disclaimer: Informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu, selalu ikuti informasi resmi dari Kemnaker. Pastikan Anda memiliki bukti yang kuat saat melaporkan pelanggaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga Emas Hari Ini 26 Maret 2025, Pegadaian Turun Rp10 dan Antam Turun Rp3.000

    Harga Emas Hari Ini 26 Maret 2025, Pegadaian Turun Rp10 dan Antam Turun Rp3.000

    PIKIRAN RAKYAT – Berikut harga emas hari ini, Rabu 26 Maret 2025 lengkap. Sobat PR bisa membeli logam mulia tersebut di tempat resmi seperti Pegadaian, Antam, Galeri24, UBS, dan lainnya. Simak pergerakan harganya secara lengkap.

    Ada penurunan dari Pegadaian dan Antam untuk harganya. Sobat PR yang ingin investasi bisa mulai melakukannya menjelang Lebaran 2025. Diharapkan kondisi finansial akan aman menjelang Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada akhir Maret 2025 mendatang.

    Bagaimana harga emas hari ini, Senin 26 Maret 2025? Berikut selengkapnya:

    Harga emas 26 Maret 2025 di Pegadaian Harga beli: Rp16.580 per 0,01 gram Harga jual: Rp16.080 per 0,01 gram Harga emas 26 Maret 2025 di Antam 0,5 gram: Rp954.000 1 gram: Rp1.803.000 2 gram: Rp3.545.000 3 gram: Rp5.292.000 5 gram: Rp8.785.000 10 gram: Rp17.513.000 25 gram: Rp43.652.000 50 gram: Rp87.223.000 100 gram: Rp174.365.000 250 gram: Rp435.641.000 500 gram: Rp871.066.000 1.000 gram: Rp1.742.090.000 Harga emas 26 Maret 2025 di Galeri24 0,5 gram: Rp937.000 1 gram: Rp1.738.000 2 gram: Rp3.409.000 5 gram: Rp8.428.000 10 gram: Rp16.740.000 25 gram: Rp41.807.000 50 gram: Rp83.547.000 100 gram: Rp167.077.000 250 gram: Rp417.360.000 500 gram: Rp834.719.000 1.000 gram: Rp1.679.438.000 Harga emas 26 Maret 2025 di UBS 0,5 gram: Rp951.000 1 gram: Rp1.758.000 2 gram: Rp3.490.000 5 gram: Rp8.621.000 10 gram: Rp17.151.000 25 gram: Rp42.792.000 50 gram: Rp85.409.000 100 gram: Rp170.748.000 250 gram: Rp426.744.000 500 gram: Rp852.483.000

    Harga Emas Perhiasan Hari Ini 26 Maret 2025, Naik atau Turun jelang Lebaran 2025?

    Harga Emas Hari Ini 25 Maret 2025: Naik atau Turun H-6 Lebaran?

    Ilustrasi harga emas hari ini, Rabu 26 Maret 2025 untuk Pegadaian, Antam, Galeri24, dan UBS, ada penurunan harga, simak selengkapnya untuk panduan investasi logam mulia. Pixabay/Linda Hamilton

    Tips investasi emas Memastikan tujuan investasi Sesuaikan dengan keuangan pribadi Mencari tempat untuk beli emas Pantau perkembangan harga emas Pilih waktu yang tepat Simpan emas di tempat yang aman Fokus ke masa depan Penyebab perbedaan harga emas Kondisi global yang tidak pasti Penawaran dan permintaan emas Kebijakan moneter Inflasi Nilai tukar dolar Amerika Serikat

    Demikian info harga emas hari ini, Rabu 26 Maret 2025 untuk Pegadaian, Antam, UBS, dan Galeri24. Sobat PR bisa menjadikannya referensi investasi logam mulia yang bisa dilakukan sebelum Lebaran 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bocoran Dividen, Calon Kuat Pergantian Direksi, Buyback Saham, dan Agenda Lengkapnya

    Bocoran Dividen, Calon Kuat Pergantian Direksi, Buyback Saham, dan Agenda Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Acara yang akan berlangsung di Lantai 6 Menara BNI, Jakarta ini diprediksi menjadi salah satu RUPS paling dinanti tahun ini.

    Beberapa agenda krusial sudah mulai bocor ke publik, termasuk rencana pembagian dividen yang lebih besar, pergantian susunan direksi, hingga program pembelian kembali saham (buyback). Berikut ulasan lengkapnya.

    Kinerja Positif dan Rencana Kenaikan Dividen

    Sepanjang tahun 2024, BNI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp21,46 triliun, tumbuh 2,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp20,91 triliun.

    Berdasarkan performa tersebut, manajemen BNI berencana meningkatkan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio/DPR) ke kisaran 60-65%, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 50%.

    Jika rencana ini disetujui dalam RUPST, BNI berpotensi membagikan dividen tunai sebesar Rp12,88 triliun hingga Rp13,95 triliun. Ini artinya, pemegang saham berpeluang menerima dividen yang lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 280,49 per lembar saham.

    Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menegaskan bahwa rencana kenaikan dividen ini tetap mempertimbangkan kekuatan modal perseroan. Per akhir 2024, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BNI berada di level 21,4%.

    “Kami yakin permodalan BNI masih cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan di masa mendatang,” ucapnya.

    Perubahan Susunan Direksi: Siapa Calon Dirut Baru?

    Salah satu agenda yang paling menarik perhatian dalam RUPST BNI 2025 adalah pembahasan perubahan susunan pengurus perseroan. Posisi Direktur Utama (Dirut) menjadi sorotan, mengingat masa jabatan Royke Tumilaar akan berakhir.

    Beberapa nama mulai santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat, meskipun hingga kini manajemen masih menutup rapat nama-nama tersebut. Salah satu nama yang muncul dan digadang-gadang menjadi kandidat kuat pengganti Royke Tumilaar adalah Putrama Wahju Setywan.

    Putrama Wahju Setyawan merupakan bankir karier di BNI yang sebelumnya menjabat sebagai direktur pada 2020, bersamaan dengan penunjukan Royke. Setelah sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia (2020-2022), dia kembali ke BNI pada 2022 dan pada Maret 2024 dipercaya menjadi Wakil Direktur Utama BNI.

    Seorang eksekutif di BNI menyebut bahwa Putrama Wahju Setyawan berpeluang besar untuk menggantikan Royke Tumilaar.

    Selain Royke Tumilaar, tiga direksi lainnya juga akan menyelesaikan masa jabatannya dalam RUPST kali ini. Mereka adalah Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir. Novita dan David sebelumnya berasal dari Bank Mandiri dan bergabung dengan BNI saat kepemimpinan Royke, sementara Ronny merupakan bankir karier di BNI.

    Buyback Saham: Strategi Menghadapi Tekanan Pasar

    Selain dividen dan perubahan direksi, BNI juga akan membahas rencana pembelian kembali saham (buyback). BNI sebelumnya sudah menaikkan nilai buyback menjadi maksimal Rp1,5 triliun atau setara 10% dari total modal disetor.

    Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menjelaskan bahwa buyback ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga saham di tengah tekanan pasar. Tekanan ini terutama dirasakan setelah hasil pemilu AS pada November 2024 yang memberikan dampak negatif pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Selain itu, kekhawatiran investor atas ketidakstabilan geopolitik dan pelemahan kurs juga menekan saham BBNI.

    “Langkah buyback diharapkan bisa memberi sinyal positif kepada pasar bahwa manajemen optimis dengan fundamental dan prospek jangka panjang BNI,” ujar Okki Rushartomo.

    Agenda Lengkap RUPST BNI 2025

    Berikut daftar lengkap agenda RUPST BNI yang akan digelar pada 26 Maret 2025:

    Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2024. Persetujuan laporan tugas pengawasan dewan komisaris. Persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, termasuk pembagian dividen. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif jangka panjang direksi dan dewan komisaris. Penunjukan akuntan publik untuk audit laporan keuangan tahun buku 2025. Persetujuan rencana pembelian kembali saham (buyback) dan pengelolaan saham treasuri. Perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan susunan pengurus perseroan.

    RUPS BNI 2025 diprediksi akan menjadi ajang penting yang menentukan arah masa depan bank pelat merah ini. Kenaikan dividen yang lebih besar, isu pergantian Direktur Utama, serta strategi buyback saham akan menjadi sorotan utama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RESMI DIBUKA! Link Pendaftaran Mudik Balik Gratis 2025 Dishub Kota Madiun

    RESMI DIBUKA! Link Pendaftaran Mudik Balik Gratis 2025 Dishub Kota Madiun

    PIKIRAN RAKYAT – Selain mudik ke kampung halaman, biasanya pemerintah juga bakal menghadirkan program mudik balik gratis untuk membantu masyarakat yang ingin kembali ke perantauan setelah liburan di kampung halaman, salah satunya yang juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun di tahun 2025 ini.

    Mudik balik gratis 2025 Dishub Kota Madiun ini, tentunya diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak mengeluarkan dana yang besar selama perjalanan.

    Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di arus balik, guna mengurangi terjadinya kepadatan lalu lintas.

    Dilansir dari unggahan di akun Instagram resmi mereka, dikatakan bahwa untuk pendaftaran balik gratis 2025 ini telah dibuka semenjak Selasa, 25 Maret 2025 ini pukul 10.00 WIB.

    Pendaftaran balik gratis ini akan tetap dibuka hingga kuota terpenuhi, sehingga bagi Sobat PR yang ingin ikut serta sebagai peserta bisa segera mendaftarkan diri.

    Alur pendaftaran terbagi menjadi dua cara, yakni secara online maupun offline yang bisa langsung berkunjung ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Madiun, yang beralamat di Jl Hayam Wuruk 62 Madiun.

    Sedangkan untuk pendaftaran via online, dapat mengakses link https://bit.ly/pendaftaranbalikgratiskotamadiun2025.

    Jangan lupa untuk memastikan bahwa data yang diisi benar dan sesuai, agar nantinya tidak mengalami permasalahan dalam proses administrasi.

    Jika dinyatakan lulus sebagai peserta balik gratis Dishub Kota Madiun 2025 ini, maka Sobat PR bakal berangkat pada Senin, 7 April 2025 pukul 09.00 WIB di Pahlawan Street Center.

    Terkait hal ini, diharapkan agar setiap peserta yang telah terdaftar bisa datang lebih awal, agar lebih nyaman dalam mempersiapkan diri untuk keberangkatan nantinya.

    Hal lain yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah, balik gratis Dishub Kota Madiun ini akan menyediakan 5 bus dengan dua tujuan berbeda.

    Kuota 1 bus akan dikerahkan untuk perjalanan dari Madiun ke Jakarta, sedangkan 4 bus nantinya akan beroperasi dari Madiun ke Surabaya.

    Perlu untuk ditegaskan bahwa program ini telah disediakan secara gratis, dan tanpa pungutan biaya apapun, sehingga diharapkan agar masyarakat tidak mudah terkecoh dengan informasi apapun, selain dari website resmi Dishub Kota Madiun.

    Hal ini tentunya bisa menjadi salah satu cara, guna menghindari kerugian yang bisa saja terjadi nantinya, baik itu dari segi materil maupun non materil.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mudik Hemat, Pulang Kampung dengan Selamat

    Mudik Hemat, Pulang Kampung dengan Selamat


    PIKIRAN RAKYAT
    – PT Pertamina (Persero) memberangkatkan 5.000 pemudik untuk berlebaran di kampung halaman, melalui program Mudik Gratis Pertamina 2025. Hari ini sebanyak 121 bus diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, ke 23 daerah tujuan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    Tahun ini jumlah ketersediaan jumlah pemudik yang difasilitasi Pertamina (Persero) naik 25% dari tahun 2024, dari angka 4000 ke 5000 pemudik di tahun 2025. Penambahan kuota pemudik yang disediakan Pertamina (Persero) ini tentu saja disambut baik masyarakat, karena Program Mudik Gratis Pertamina, ramai peminat. Ini terbukti dengan ludesnya tiket mudik dalam waktu singkat sejak dibukanya pendaftaran pemudik 10 Maret lalu. Dalam kurun waktu dua hari saja, tiket mudik habis tak bersisa.

    Fetty, salah satu pemudik asal Bekasi, Jawa Barat, yang hendak mudik ke Tegal, Jawa Tengah. Ia mengatakan bahwa mudik kali ini adalah pengalaman pertamanya pulang ke kampung halaman dengan Program Mudik Gratis Pertamina 2025.

    “Saya tahu info mudik gratis ini dari teman saya. Tanggal sepuluh kemarin saya coba daftar dan Alhamdulillah berhasil”, katanya.

    Senyum sumringah penuh kebahagiaan tampak jelas di wajah Fetty, yang akan mudik bersama putri tercinta. Ia merasa beruntung karena di kesempatan pertama mendaftar, ia langsung berhasil. Kegembiraan tak hanya disebabkan ia bisa mudik gratis di tahun ini, tapi juga karena pelayanan mengesankan yang ia terima saat tiba di lokasi pemberangkatan.

    “Semua fasilitas yang diberikan, semuanya bagus. Dari pertama datang, saya langsung disambut dan barang-barang saya juga dibantu diangkat”, tambahnya.

    Ajakan dari kerabat untuk mudik gratis bareng Pertamina juga dialami Retna, warga Tangerang yang hendak mudik ke Yogyakarta. Ia sebelumnya mendapat informasi dari keluarganya perihal Program Mudik Gratis Pertamina 2025, melalui media sosial. Retna sangat bersyukur karena pengalaman pertamanya mudik gratis, sangat berkesan.

    “Kayanya tahun besok, mau ikutan lagi kalau begini fasilitasnya, busnya bagus, fasilitas sebelum berangkat lengkap. Saya pernah ikut mudik dengan program mudik yang lain, tapi menurut saya yang paling bagus ya Pertamina”, ungkapnya.

    Di lokasi keberangkatan, Pertamina menyediakan berbagai layanan dan fasilitas, antara lain ruang laktasi, musala, area bermain anak, area pijat, potong rambut, cek kesehatan, hiburan, charging station, dan photo booth. Selain fasilitas yang lengkap, peserta juga berkesempatan mendapat suvenir, doorprize, dan grand prize.

    Selain kenyamanan, Pertamina (Persero) juga memastikan keselamatan para pesertanya. Setiap peserta Mudik Gratis Pertamina 2025 dilindungi asuransi jiwa dari PertaLife dan asuransi mudik dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) yang merupakan anak usaha Pertamina. Demi menjamin keselamatan para pemudik, seluruh armada dan pengemudi telah melalui pemeriksaan kelayakan dan kesehatan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pemudik selama perjalanan.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, program Mudik Bareng Pertamina 2025 bertajuk “Harmoni Merangkai Energi” ini merupakan kegiatan tahunan yang memang dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi untuk masyarakat dan Pekerja Pertamina. Sebelum para pemudik berangkat ke kampung halaman, Simon menyempatkan diri untuk berbincang dengan beberapa pemudik di atas bus, dan berharap agar para pemudik sampai tujuan dengan aman.

    “Bapak ibu, hati-hati di jalan, sehat-sehat semua, semoga perjalanannya aman, selamat sampai tujuan. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah”, pesannya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Stok Beras di Bulog Tercatat 2,2 Juta Ton, Mentan Andi Amran Klaim Aman hingga Lebaran 2025

    Stok Beras di Bulog Tercatat 2,2 Juta Ton, Mentan Andi Amran Klaim Aman hingga Lebaran 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa saat ini stok beras tercatat sebanyak 2,2 juta ton yang dipastikan aman sampai Lebaran Idul Fitri 2025 (1446 Hijriah).

    Mentan Andi Amran pun bersyukur karena harga-harga di bulan suci Ramadhan relatif stabil dan mengklaim bahwa stok beras di Bulog tersedia hingga mencapai 2,2 juta ton.

    Hal itu disampaikan oleh Mentan Andi Amran usai melakukan Rapat Koordinasi sekaligus buka puasa bersama jajaran Kementerian Pertanian, BUMN, TNI, dan Polri di Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

    Andi Amaran melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pencapaian swasembada pangan yang sebagaimana dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dapat terwujud dalam waktu secepatnya.

    Lebih lanjut, ia pun menuturkan bahwa stok beras yang ada di gudang Bulog merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

    “Tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi juga mencatat rekor tertinggi,” kata Andi Amran, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

    Pria berusia 56 tahun itu pun menyebut bahwa berdasarkan proyeksi, produksi padi pada Januari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG), tertinggi untuk periode yang sama selama kurun waktu tujuh tahun terakhir.

    Guna menuju swasembada pangan yang dicanangkan, kata Mentan, pemerintah terus berupaya mengawal produksi pangan supaya tetap optimal.

    Menteri alumni Universitas Hasanuddin itu pun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan guna memastikan berbagai program di sektor pertanian, seperti mencetak sawah baru dan peningkatan produktivitas melalui optimasi lahan (Oplah), berjalan dengan baik demi mendukung swasembada pangan.

    Untuk penyerapan gabah, pemerintah juga mencatatkan lonjakan yang signifikan. Jika pada Januari-Maret 2024 Bulog hanya mampu menyerap 35 ribu ton gabah, maka dalam tiga bulan pertama tahun ini angka penyerapannya diproyeksikan bisa mencapai 700 ribu ton.

    Pada tahun 2024, diketahui bahwa total serapan selama setahun hanya sekitar sejuta ton, sedangkan untuk tahun 2025 pemerintah menargetkan 3 juta ton gabah yang terserap pada bulan April atau Mei nantinya.

    Pria kelahiran Kabupaten Bone itu pun mengatakan bahwa apabila realisasi penyerapan gabah bisa mencapai lebih dari dua juta ton dalam periode tersebut, maka stok beras nasional yang ada di Bulog akan sangat mencukupi.

    “Ini adalah lompatan eksponensial. Ini kerja keras kita semua, sesuai arahan Bapak Presiden, dan saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, TNI, Polri, serta semua pihak yang telah berkontribusi,” ucapnya.

    Sambungnya, Andi Amran menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini dengan menggencarkan program pompanisasi.

    Katanya, dari kebijakan tersebut telah terbukti berhasil meningkatkan produksi padi lebih dari dua juta ton pada periode Agustus-Desember 2024.

    Menurutnya, dengan langkah strategi yang sama itu, diharapkan produksi padi pada tahun ini akan tetap terjaga, sehingga ketersediaan beras nasional semakin kuat.

    “Kita terus berupaya memastikan produksi tetap optimal, dan semoga dengan doa serta kerja keras bersama, swasembada pangan benar-benar bisa kita wujudkan,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RUU Polri Lebih Bahaya dari RUU TNI? Ini Deretan Pasal Kontroversial yang Dipermasalahkan

    RUU Polri Lebih Bahaya dari RUU TNI? Ini Deretan Pasal Kontroversial yang Dipermasalahkan

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah pengesahan RUU TNI 2025, kini Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) menjadi sorotan publik. RUU ini mengusulkan revisi terhadap UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Akan tetapi, beberapa pasal dalam draf tersebut menuai polemik karena dianggap memberikan kewenangan berlebihan kepada Polri. Berikut penjelasan lengkapnya.

    DPR Belum Jadwalkan Pembahasan RUU Polri

    Komisi III DPR menyatakan siap membahas revisi UU Polri jika dinilai mendesak, meski saat ini masih memprioritaskan RUU KUHAP. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa belum ada Surat Presiden (Surpres) yang diterima untuk memulai pembahasan.

    “DPR belum berencana melakukan revisi UU Polri,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Senin, 24 Maret 2025.

    Meski begitu, revisi ini sudah masuk dalam daftar rancangan undang-undang inisiatif DPR sejak 2024.

    Isi RUU Polri Terbaru

    Berdasarkan dokumen di laman resmi DPR, revisi UU Polri mencakup perubahan pada pasal-pasal berikut:

    Pasal 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 6 tentang Peran dan Fungsi Polri Pasal 7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasal 14 tentang Tugas Pokok Anggota Polri Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Tugas Polri Pasal 30 tentang Usia Pensiun Maksimum Anggota Polri Pasal 35 tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Dan lainnya…

    Namun, beberapa pasal memicu penolakan dari publik karena dinilai berpotensi mengekang kebebasan sipil dan memperluas kewenangan Polri tanpa pengawasan ketat.

    Deretan Pasal Kontroversial

    Pasal 16 Ayat 1 Huruf Q

    Pasal ini memberikan kewenangan Polri untuk melakukan penindakan, pemblokiran, pemutusan, hingga perlambatan akses ruang siber demi keamanan dalam negeri.

    Koalisi Masyarakat Sipil menilai ketentuan ini berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan berisiko tumpang tindih dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Pasal 16A dan 16B (Sisipan Baru)

    Pasal 16A menyebutkan bahwa Intelkam Polri bisa melakukan pengawasan intelijen. Ini memicu kekhawatiran soal kewenangan Polri untuk meminta data intelijen dari BIN, BSSN, hingga BAIS.

    Pasal 16B juga mengandung istilah “Kepentingan Nasional” yang tidak didefinisikan secara jelas. Istilah ini dikhawatirkan bisa digunakan Polri untuk mengawasi kegiatan masyarakat dengan alasan menjaga kepentingan nasional.

    Pasal 14 Ayat 1 Huruf G dan O

    Huruf G memberi Polri wewenang melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS, serta bentuk pengamanan swakarsa. Ini dikhawatirkan membuka peluang “bisnis keamanan” dan pelanggaran HAM melalui pengamanan swakarsa.

    Huruf O mengizinkan Polri melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian. PSHK menyoroti bahwa Polri tidak memerlukan izin, berbeda dengan KPK yang harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

    Pasal 30 Ayat 2

    Pasal ini mengatur usia pensiun:

    58 tahun bagi bintara dan tamtama. 60 tahun bagi perwira. 65 tahun bagi pejabat fungsional.

    Usulan ini dianggap menghambat regenerasi dalam tubuh Polri dan mempertahankan personel yang seharusnya sudah pensiun.

    Reaksi Masyarakat dan Lembaga Sipil

    Ketua YLBHI Muhammad Isnur menegaskan, pihaknya menolak keras revisi UU Polri berdasarkan inisiatif DPR tersebut.

    “Kami menolak keras revisi UU Polri berdasarkan inisiatif DPR ini!” ucapnya.

    Muhammad Isnur mendesak DPR dan pemerintah memprioritaskan pembahasan RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, RUU KUHAP, RUU Penyadapan, hingga RUU Masyarakat Adat.

    Menurut laporan KontraS, dalam periode 2020–2024 tercatat ratusan kasus kekerasan melibatkan anggota Polri. Komnas HAM pun mencatat Polri sebagai lembaga negara dengan laporan pelanggaran HAM tertinggi pada 2023.

    Polri Menuju “Superbody”?

    Revisi UU Polri menuai kritik karena berpotensi menjadikan Polri sebagai lembaga “superbody” dengan kekuasaan luas tanpa pengawasan memadai. Beberapa pasal memperlihatkan kecenderungan ke arah otoritarianisme baru dengan pembatasan kebebasan sipil dan penguatan fungsi intelijen kepolisian.

    Jika RUU ini disahkan tanpa revisi signifikan, Indonesia terancam mundur dari semangat reformasi dan demokrasi. Polri seharusnya berfungsi sebagai alat negara yang profesional dan akuntabel, bukan menjadi lembaga dengan kekuasaan absolut.

    Publik kini menanti apakah DPR akan mendengarkan suara rakyat atau tetap melanjutkan pembahasan RUU ini secara diam-diam. Apakah RUU Polri ini memperbaiki institusi kepolisian atau justru membuka jalan bagi lahirnya negara dalam negara?***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Deretan Pasal Bermasalah, Penanganan Korupsi Makin Lemah?

    Deretan Pasal Bermasalah, Penanganan Korupsi Makin Lemah?

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 20 Maret 2025, Komisi III DPR RI menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam konferensi tersebut, Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa RUU KUHAP yang sedang dibahas tidak akan mengubah wewenang aparat penegak hukum.

    “RUU ini tetap menjaga kewenangan yang sama seperti KUHAP saat ini,” ujarnya.

    Akan tetapi, setelah ditelaah lebih dalam, sejumlah pasal dalam draf RUU KUHAP justru dinilai bermasalah dan berpotensi melemahkan penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi.

    Pasal-Pasal Kontroversial

    Berikut lima poin kritis yang menjadi sorotan:

    Rekaman CCTV Tidak Wajib dan Dikuasai Penyidik

    Pasal 31 ayat (2) RUU KUHAP menyatakan pemeriksaan tersangka akan direkam dengan CCTV, tetapi rekaman ini bersifat opsional. Hal ini membuka celah terjadinya kekerasan dan penyiksaan.

    Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa rekaman hanya berada dalam penguasaan penyidik. Ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan karena seharusnya rekaman dikelola oleh lembaga independen agar bisa diakses oleh penuntut umum maupun tersangka.

    Perlindungan Kelompok Rentan Tanpa Mekanisme Jelas

    Bab khusus tentang kelompok rentan di Pasal 137-139 hanya sekadar mencantumkan hak-hak, tanpa mekanisme yang memastikan pemenuhan hak tersebut.

    Tidak ada aturan mengenai siapa yang bertanggung jawab atau sanksi jika hak kelompok rentan dilanggar. Hal ini dikhawatirkan menjadikan perlindungan ini sekadar formalitas di atas kertas.

    Peran Advokat Masih Dibelenggu

    Pasal 33 RUU KUHAP membatasi peran advokat hanya sebagai pendengar dan pencatat dalam pemeriksaan tersangka. Advokat tidak bisa berpartisipasi aktif, bahkan tidak bisa mencatat keberatan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    Selain itu, Pasal 142 ayat (3) huruf b melarang advokat memberi pendapat di luar pengadilan, yang berpotensi membungkam suara pembelaan.

    “Advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Larangan seperti ini bertentangan dengan prinsip hukum yang menjunjung tinggi hak pembelaan,” ujar Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, Dekan Fakultas Hukum UNNES.

    Syarat Penahanan Semakin Karet

    Pasal 93 ayat (5) memperluas alasan penahanan hingga sembilan poin, termasuk “memberikan informasi tidak sesuai fakta” dan “menghambat proses pemeriksaan”. Kedua alasan ini dinilai multitafsir dan berpotensi dimanfaatkan untuk menekan tersangka.

    Padahal, tersangka berhak diam atau menyangkal dakwaan tanpa harus dianggap menghambat proses hukum.

    Restorative Justice (RJ) yang Salah Kaprah

    RUU KUHAP mencampuradukkan konsep Restorative Justice (RJ) dengan Diversi (penghentian perkara di luar sidang). RJ seharusnya bertujuan memulihkan korban, bukan sekadar menghentikan perkara.

    Anehnya, wewenang RJ justru diberikan ke penyidik kepolisian, bukan penuntut umum. Ini membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan terhadap korban.

    RUU KUHAP Melemahkan Peran Kejaksaan dalam Kasus Korupsi

    Salah satu sorotan terbesar adalah pengurangan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi. Dalam revisi RUU KUHAP, jaksa hanya berwenang menyidik kasus pelanggaran HAM berat, sementara kasus korupsi dihapus dari kewenangan mereka.

    “Kenapa penyidikan kasus HAM berat boleh, tapi kasus korupsi tidak? Justru lebih banyak lembaga yang menyidik akan meminimalisasi potensi abuse of power,” kata Prof. Ali Masyhar.

    Dia juga menegaskan bahwa revisi RUU ini harus melibatkan diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Dia mengusulkan, pembentukan lembaga penyidik independen untuk menangani kasus-kasus khusus guna menghindari tarik ulur kepentingan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Minta Menteri Perbaiki Komunikasi ke Publik, Puan: Agar tidak Misleading

    Prabowo Minta Menteri Perbaiki Komunikasi ke Publik, Puan: Agar tidak Misleading

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto disebut telah meminta semua jajaran anggota kabinet untuk memperbaiki komunikasi publiknya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jajaran kementerian dan juru bicara mengikuti instruksi Prabowo.

    Menurut Puan, instruksi tersebut harus dilaksankan agar penyampaian informasi kepada publik tidak misleading.

    “Kami harapkan semua jajaran kementerian dan juga juru bicara kepresidenan mengikuti apa yang diperintahkan oleh presiden,” kata Puan di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

    “(Agar) bisa memberikan informasi yang baik, yang benar, yang jelas kepada masyarakat terkait dengan program-program pemerintah, sehingga tidak ada misleading atau salah informasi,” ujar Puan.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, 25 Maret 2025. Prabowo, kata Sudaryono, mengingatkan untuk memperbaiki komunikasi kepada publik.

    “Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif kan enggak bagus,” kata Sudaryono dikutip dari Antara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News