Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

    BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembelian kembali (buyback) saham yang sudah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,5 triliun.

    Hal tersebut sebagaimana diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara BNI, Jakarta, hari ini, Rabu, 26 Maret 2025.

    RUPS BNI 2025 menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock).

    Ini guna pelaksanaan program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat dan/atau pengalihan lain yang sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perundang-undangan.

    Buyback

    BBRI menyetujui rencana melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun, sebagaimana RUPST pada Senin, 24 Maret 2025.

    Sementara BMRI menyetujui rencana melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,17 triliun, sebagaimana RUPST pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Buyback saham akan dilakukan lewat Bursa Efek dan di luar Bursa Efek, secara bertahap atau sekaligus serta diselesaikan paling lama 12 bulan usai tanggal RUPST.

    Ini dilakukan guna memperkuat kepercayaan investor dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, yang mana pendanaan dalam buyback berasal dari kas internal perusahaan.

    OJK menerbitkan kebijakan pelaksanaan buyback saham tanpa melalui RUPS, di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

    Kebijakan buyback saham tanpa RUPS sudah disampaikan pada direksi perusahaan terbuka lewat surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.

    Kebijakan ini bisa meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, mengurangi tekanan dan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal pada 3 Maret 2025.

    Jadwal RUPS BNI 2025

    RUPST BNI 2025 pada awalnya dijadwalkan pada 13 Maret 2025, namun bergeser menjadi hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Perubahan jadwal tersebut selaras dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    BRI menggeser jadwal RUPST dari 11 Maret menjadi 24 Maret 2025, Bank Mandiri dari 12 Maret menjadi 25 Maret 2025 dan BTN dari 14 Maret menjadi 26 Maret 2025.

    Penyesuaian dilakukan, memastikan semua kebijakan yang diambil sesuai regulasi terbaru, memberi waktu cukup masing-masing perseroan mempersiapkan agenda rapat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Koruptor Tak Takut Penjara tapi Takut Miskin

    Koruptor Tak Takut Penjara tapi Takut Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmen dalam mengelola aset rampasan negara secara optimal melalui mekanisme hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Tujuannya, agar aset yang telah disita dari hasil tindak pidana korupsi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik.

    Atas dasar itu, KPK secara resmi menyerahkan empat aset barang rampasan negara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyerahan berlangsung di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta Timur pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, pemanfaatan aset rampasan negara bukan hanya untuk mengoptimalkan nilai ekonomisnya, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas. Ia menegaskan, selain hukuman penjara, efek jera terhadap koruptor juga bisa diterapkan lewat perampasan aset.

    “Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum,” kata Fitroh dalam keterangan yang diterima Rabu, 26 Maret 2025.

    Lebih lanjut, Fitroh menjelaskan, mekanisme hibah yang dilakukan ini juga merupakan upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai ekonomis aset rampasan, serta memperjelas pemisahan kewenangan antara eksekusi dan pengelolaan barang milik negara.

    Empat Aset Bernilai Rp3,7 Miliar

    Adapun aset rampasan negara yang diserahkan KPK ke LPSK adalah tanah dan bangunan senilai Rp3,71 miliar, yang meliputi:

    Dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 m² dengan nilai Rp2,88 miliar. Satu unit rumah susun seluas 53 m² dengan nilai Rp664,15 juta. Satu unit rumah susun seluas 36 m² dengan nilai Rp186,6 juta.

    Proses hibah ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024.

    LPSK Apresiasi KPK

    Ketua LPSK, Achmadi mengapresiasi KPK atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan melalui penyerahan aset ini.

    “Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah,” ucapnya.

    Achmadi menegaskan, aset yang diberikan kepada LPSK akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Menurutnya, hibah aset ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

    “Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Muhammad Syauqie Tinjau Kesiapan Angkutan Mudik di Kotawaringin Timur

    Muhammad Syauqie Tinjau Kesiapan Angkutan Mudik di Kotawaringin Timur


    PIKIRAN RAKYAT –     Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan kesiapan angkutan mudik Lebaran 2025. Dalam agenda tersebut, Syauqie turut melepas peserta program mudik gratis yang diselenggarakan PT Pelni di Pelabuhan Sampit.

    “Kami mengapresiasi langkah PT Pelni dan Kementerian BUMN dalam menyediakan fasilitas mudik gratis bagi masyarakat,” ujar Syauqie, Senin (24/3/2025). Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang memadai selama musim mudik Lebaran.

    Selain melepas peserta mudik gratis, Syauqie juga meninjau posko mudik di Terminal Patih Rumbih, Pos SAR Sampit, dan sejumlah fasilitas lainnya guna memastikan kesiapan infrastruktur, keamanan, serta kelancaran arus mudik di wilayah tersebut.

    Mudik Gratis

    Tahun ini, PT Pelni menyediakan 500 tiket mudik gratis melalui Pelabuhan Sampit, sementara Kementerian Perhubungan menambah kuota dengan 300 tiket. Meski demikian, Syauqie berharap jumlah tersebut dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.

    “Kami berharap kuota mudik gratis tahun depan dapat meningkat menjadi 1.000 tiket atau lebih, mengingat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi,” ujarnya.

    Syauqie juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, termasuk Kepolisian, Balai Jalan, Balai Perhubungan, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

    “Alhamdulillah, kolaborasi berjalan dengan baik. Tentunya yang kurang akan kita benahi, sementara yang sudah baik akan terus kita tingkatkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian khusus dalam hal transportasi mudik,” tambahnya.

    Keamanan dan Evaluasi Layanan

    Selain infrastruktur, keamanan perjalanan juga menjadi perhatian utama. Syauqie mengingatkan agar setiap pihak yang terlibat dapat bekerja optimal dalam mengantisipasi potensi kendala selama mudik, seperti kemacetan dan cuaca ekstrem yang kerap terjadi di jalur darat maupun laut.

    “Kami berharap program mudik tahun ini berjalan lancar dan menjadi evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah dan DPR RI akan terus berupaya meningkatkan layanan mudik agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman,” tegasnya.

    Program mudik gratis ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, DPR, dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi memutuskan untuk mempertahankan Nixon LP Napitupulu sebagai Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu 26 Maret 2025.

    Keputusan ini mempertegas posisi Nixon yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama sejak Maret 2023.

    Nixon LP Napitupulu Tetap Nahkodai BTN

    Dalam RUPST tersebut, pemegang saham sepakat mempertahankan Nixon di posisi puncak kepemimpinan BTN. Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

    Keduanya dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan BTN, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

    Nixon LP Napitupulu sendiri tercatat telah bergabung di jajaran direksi BTN sejak Maret 2017 dan naik sebagai Direktur Utama pada Maret 2023. Sementara Oni sudah lebih dulu menjabat sebagai direktur sejak 2015, kemudian sempat berkarier di Perum Perumnas sebelum kembali ke BTN sebagai Wakil Direktur Utama pada Maret 2023.

    Keputusan RUPS: Dividen Rp 751,8 Miliar

    Selain mengukuhkan kembali kepemimpinan Nixon, RUPST BTN 2025 juga memutuskan pembagian dividen sebesar Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham. Dividen tersebut merupakan 25% dari laba bersih tahun buku 2025.

    BTN sendiri mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan 14,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan bunga BTN tumbuh 4,5% menjadi Rp 29,55 triliun, meskipun diiringi kenaikan beban bunga sebesar 21,9% menjadi Rp 17,84 triliun. Hal ini membuat pendapatan bunga bersih turun 14,1% menjadi Rp 11,73 triliun.

    Namun, BTN mencatat kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 17,6% menjadi Rp 4,61 triliun. Meski beban operasional juga naik 12,1% menjadi Rp 10,44 triliun, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 357,97 triliun, tumbuh 7,3% secara tahunan.

    Profil Lengkap Nixon LP Napitupulu

    Nixon LP Napitupulu merupakan pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, pada 25 Juli 1969. Ia bukanlah sosok baru di dunia perbankan. Kariernya dimulai di PT Bank Ekspor Impor (Persero) pada tahun 1995, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 1999 sebagai Manager Business Performance Management Group.

    Perjalanan karier Nixon kian bersinar saat ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen pada tahun 2015. Pada 2017, ia kemudian bergabung dengan BTN sebagai Direktur Collection, Asset Management & Legal. Selanjutnya, Nixon dipercaya mengemban jabatan Direktur Finance, Planning & Treasury BTN pada November 2019 hingga Maret 2021.

    Sejak Maret 2021, Nixon menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTN dan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN. Akhirnya, pada Maret 2023, ia resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN dan kini kembali mendapatkan kepercayaan pemegang saham untuk melanjutkan kepemimpinannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana

    Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana


    PIKIRAN RAKYAT –     Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DIY menyoroti perlunya perhatian lebih serius terhadap pengelolaan bencana yang semakin kompleks di Yogyakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke BPBD Provinsi DIY, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa Yogyakarta, yang kerap disebut sebagai “supermarket bencana”, menghadapi beragam ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung.

    “Gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 menjadi pengingat bahwa daerah ini sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, erupsi Gunung Merapi juga tetap menjadi ancaman nyata. Perubahan iklim yang memengaruhi intensitas hujan pun berpotensi meningkatkan risiko banjir,” ujar Fikri usai bertemu dengan Kepala BPBD Provinsi DIY dan jajaran, Jumat (21/3/2025).

    Politisi Fraksi PKS itu menilai perlunya revisi terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, banyak aspek dalam regulasi tersebut yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

    “Bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti gempa atau erupsi gunung. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun pemerintah. Banyak pembangunan yang seharusnya tidak dilakukan di kawasan rawan bencana justru terus berjalan,” tegasnya.

    Selain itu, Fikri mengkritik ketidakjelasan standar penanggulangan bencana yang berbeda-beda antar daerah. Misalnya, standar bangunan hotel yang seharusnya tahan gempa, tetapi di lapangan banyak yang tidak diuji kelayakannya.

    “Kami perlu segera menetapkan standar yang jelas dan konsisten di seluruh daerah, termasuk Yogyakarta, agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana,” tambahnya.

    Dalam hal mitigasi, Fikri menekankan pentingnya survei mendalam terkait kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system). Saat ini, BPBD DIY hanya memiliki 11 alat peringatan dini, yang dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah.

    “Sebelum menentukan jumlah ideal alat peringatan dini, survei yang komprehensif harus dilakukan terlebih dahulu. Setiap kabupaten/kota di DIY membutuhkan alat yang sesuai dengan karakteristik bencananya masing-masing,” ungkapnya.

    Pendidikan dan program adaptasi juga menjadi sorotan. Fikri menegaskan bahwa masyarakat harus dilatih sejak dini agar siap menghadapi bencana. “Selain mitigasi, adaptasi juga penting. Masyarakat harus diajarkan cara menghadapi bencana sejak dini, termasuk melalui kurikulum pendidikan. Dengan begitu, mereka tidak panik saat bencana terjadi, tetapi dapat merespons dengan lebih terorganisir,” ujarnya.

    Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di Yogyakarta. Fikri berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat segera dibahas agar lebih sesuai dengan tantangan dan dinamika bencana yang terus berkembang.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, BTN memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham, dengan rasio 25% dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen dan Kinerja Keuangan BTN

    Meski membagikan dividen yang cukup menarik bagi pemegang saham, kinerja BTN sepanjang 2024 mengalami penurunan. BTN mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN pada 2024 tercatat tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, lonjakan beban bunga sebesar 21,9% yoy hingga Rp17,84 triliun membuat pendapatan bunga bersih tergerus 14,1% menjadi Rp11,73 triliun.

    Di sisi lain, pendapatan non-bunga BTN justru melonjak 17,6% yoy mencapai Rp4,61 triliun. Namun, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun. Meski demikian, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp357,97 triliun — tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp333,69 triliun.

    Spin-Off BTN Syariah dan Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Selain pembagian dividen, RUPST BTN 2025 juga membahas rencana besar lainnya, yaitu pemisahan unit usaha syariah (spin-off) BTN Syariah dan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Dua agenda ini menjadi langkah strategis BTN untuk memperkuat bisnis di sektor perbankan syariah.

    “Restu dua agenda tersebut menjadi jalan pembuka selanjutnya bagi BTN untuk mencapai target agar BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) pada tahun ini,” ucap manajemen BTN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah BTN ini.

    “OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, melalui spin-off UUS yang disertai penggabungan usaha agar menghasilkan BUS yang lebih sehat dan dengan skala usaha lebih besar,” tuturnya.

    Perubahan Susunan Pengurus BTN

    RUPST BTN 2025 juga membahas perubahan susunan pengurus. Salah satu yang paling menonjol adalah perpindahan Hakim Putratama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operations & Customer Experience di BTN, kini resmi ditunjuk sebagai Direktur Operations di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Sementara itu, posisi Direktur Utama BTN tetap dipegang oleh Nixon L.P. Napitupulu, yang masa jabatannya masih berjalan hingga satu periode ke depan. Jabatan Nixon ini sudah efektif sejak 7 Juni 2023.

    Adapun beberapa nama di jajaran direksi dan komisaris yang sudah melewati satu periode masa jabatan antara lain:

    Andi Nirwoto (Direktur Information Technology) Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Asset Management) Jasmin (Direktur Distribution & Institutional Funding) Hirwandi Gafar (Direktur Consumer) Setiyo Wibowo (Direktur Risk Management)

    Di jajaran komisaris juga terdapat nama-nama yang sudah lama menjabat, seperti Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen), Andin Hadiyanto (Komisaris), serta Armand B. Arief (Komisaris Independen).

    Target dan Optimisme BTN ke Depan

    Meski laba bersih BTN mengalami penurunan, bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap optimis untuk terus bertumbuh. Pada 2025, BTN menargetkan total aset mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang solid.

    BTN juga berencana terus memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah melalui transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

    Dengan dividen Rp53,57 per saham yang sudah diputuskan, serta berbagai aksi korporasi besar seperti spin-off dan akuisisi, BTN tampaknya semakin agresif dalam mengamankan posisi dan memperluas pasar di tengah persaingan ketat industri perbankan nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rest Area KM 57 Diperhatikan

    Rest Area KM 57 Diperhatikan

    PIKIRAN RAKYAT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memantau kesiapan pengamanan arus mudik di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (26/3/2025). Kapolri mengapresiasi fasilitas yang tersedia di lokasi tersebut.

    Menko PMK Pratikno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut hadir dalam pemantauan itu. “Saya berharap rest area lain dapat menyediakan fasilitas seperti di KM 57. Di sini ada tempat ibadah, ruang laktasi, pengisian baterai mobil, dan layanan bengkel,” ujar Listyo.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jendral Agus Subianto saat memantau kesiapan pengamanan arus mudik di Rest Area KM-57 Tol Jakarta-Cikampek.

    Kapolri menyebutkan jumlah kendaraan pemudik Lebaran 1446 H baru meningkat 7 persen. Kondisi lalu lintas di ruas tol masih tergolong normal.

    Ia mengimbau masyarakat melakukan perjalanan mudik secara bertahap. Pemerintah telah menerapkan kebijakan Work From Anywhere dan memberikan diskon tarif tol untuk mengurangi kepadatan saat puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran.

    “Kebijakan itu bisa dimanfaatkan warga untuk mudik lebih awal,” ujarnya.

    Antisipasi lonjakan pemudik

    Kapolri menegaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pemudik. Rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan meliputi ganjil-genap, contraflow, dan one way di jalan tol.

    “Hari ini kami mulai menerapkan contraflow dari KM 47 hingga KM 70. Jika diperlukan, akan diberlakukan pula rekayasa one way,” katanya.

    Namun, ia menjelaskan rekayasa one way baru akan diterapkan jika jumlah kendaraan di jalan tol melebihi delapan ribu unit per jam. Jika masih di bawah itu, hanya contraflow yang akan diberlakukan.

    “Sebelum rekayasa diterapkan, kami akan mengumumkannya terlebih dahulu kepada masyarakat melalui media yang tersedia,” tambahnya.

    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan pihaknya telah menyiagakan 66.714 personel untuk membantu pengamanan oleh Polri. Mereka siap dikerahkan jika terjadi bencana alam atau gangguan terhadap kelancaran arus mudik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Alexandra Askandar? Ini Profil Wadirut BNI yang Baru

    Siapa Alexandra Askandar? Ini Profil Wadirut BNI yang Baru

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menunjuk Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

    Penetapan Alexandra sebagai Wadirut baru diumumkan dalam RUPS di Menara BNI, Jakarta, hari ini, Rabu, 26 Maret 2025.

    Berikut profil Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama BBNI baru yang ditetapkan dalam RUPS BNI 2025.

    Profil Alexandra Askandar

    Ia sebelumnya menjabat sebagai Wadirut Bank Mandiri. Kini ia akan mendampingi Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama BNI.

    Alexandra mempunyai pengalaman yang panjang di sektor perbankan, khususnya di Bank Mandiri.

    Kariernya di bank pelat merah tersebut dimulai sejak tahun 2000 sebagai Assistant Vice President.

    Alexandra Askandar menempati berbagai posisi strategis, termasuk Vice President Corporate Banking sampai 2008 dan Senior Vice President di unit yang sama 2009-2016.

    Dedikasi dan kepiawaiannya dalam dunia perbankan membuatnya dipercaya sebagai Senior Executive Vice President.

    Pihaknya menjabat sebagai Komisaris PT Mandiri Sekuritas tahun 2018, dan diangkat menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri periode 2018-2019.

    Prestasi Alexandra Askandar

    Kariernya terus menanjak sampai menduduki posisi Direktur Corporate Banking periode 2019-2020.

    Keberhasilannya di posisi ini membawanya ke jabatan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Oktober 2020.

    Bank Mandiri berhasil mencetak berbagai prestasi dan memperkuat posisinya di industri perbankan nasional di bawah kepemimpinannya.

    Salah satu pengakuan atas kiprahnya merupakan penghargaan Top 100 Most Outstanding Women in Financial Sector dan SOE 2022.

    Alexandra Askandar adalah lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, gelar Master of Business Administration (MBA) dari Boston University, Amerika Serikat.

    Menteri BUMN Erick Thohir juga menilai Alexandra sebagai salah satu figur perempuan berbakat di sektor BUMN.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mudik Lebaran Putar Roda Ekonomi

    Mudik Lebaran Putar Roda Ekonomi

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae meyakini perputaran uang selama bulan Ramadan dan libur lebaran diperkirakan akan terjadi.

    “Karena pemudik itu kan pasti membawa uang, dan kembali ke sana pasti belanja di sana. Oki, (oleh karena itu) pasti akan terjadi perputaran di daerah,” ujar Ridwan kepada wartawan, Rabu 26 Maret 2025.

    Ridwan berpandangan, faktor utama yang mendorong pergerakan ekonomi selama libur lebaran adalah ketersediaan transportasi umum dan infrastruktur pendukung. Terlebih uang yang dikeluarkan hanya berputar di daerah saja.

    “Semua akan terjadi pertumbuhan yang baik di situ. Yang enaknya itu, uang itu akan tinggal di daerah di situ sendiri. Jadi aspek pertunbuhan ekonomi pasti akan yerjadi. Soal besar-kecilnya tergantung,” ujarnya.

    Puncak Arus Mudik

    Pemerintah memprediksi sebanyak 146,48 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, dengan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025.

    Angka ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo setelah rapat koordinasi lintas sektoral. Prediksi ini didapat dari survei gabungan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub dan Badan Litbang Kompas, yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Dari total pemudik tersebut, diperkirakan 23 persen atau sekitar 33,71 juta orang akan menggunakan kendaraan pribadi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Putrama Wahju Setyawan Resmi Jadi Direktur Utama BNI, Ini Profil Lengkapnya

    Putrama Wahju Setyawan Resmi Jadi Direktur Utama BNI, Ini Profil Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menetapkan Putrama Wahju Setyawan menjadi Direktur Utama (Dirut).

    Penetapan Putrama sebagai Dirut baru sebagaimana diumumkan dalam RUPS di Menara BNI, Jakarta hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Berikut profil Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BBNI baru yang ditetapkan dalam RUPS BNI 2025.

    Profil Putrama Wahju Setyawan

    Ia memperoleh gelar Sarjana Kehutanan dan Magister Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

    Putrama menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Remedial and Recovery BNI (2011-2014). Lalu Kepala Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Divisi Institusi (2014 -2015) dan Kepala Divisi Commercial Remedial & Recovery BNI (2015-2016).

    Selain itu, ia juga menjabat Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business BNI (2016) dan Direktur Bisnis Korporasi BNI (2020), Direktur Treasury dan Internasional BNI (2020), Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia (2020-2022), Direktur Retail Banking BNI (2022-2024) serta Wakil Dirut BNI (Maret 2024).

    RUPS BBNI 2025

    Sumber internal BNI sudah menggadang-gadang Ia memiliki peluang besar memimpin bank pelat merah itu, yang akhirnya diputuskan secara resmi hari ini.

    BNI juga membahas persetujuan penggunaan laba bersih, penetapan gaji dan tunjangan, penunjukan akuntan publik, rencana pembelian kembali saham (buyback) serta perubahan anggaran dasar.

    RUPST BBNI awalnya dijadwalkan pada 13 Maret 2025, namun bergeser menjadi 26 Maret 2025.

    Perubahan jadwal selaras dengan bank-bank lain dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    BRI menggeser jadwal RUPST dari 11 Maret menjadi 24 Maret 2025, Bank Mandiri dari 12 Maret menjadi 25 Maret 2025 serta BTN dari 14 Maret menjadi 26 Maret 2025.
    Penyesuaian dilakukan guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai regulasi terbaru, memberi waktu cukup masing-masing perseroan mempersiapkan agenda rapat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News