Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Jawaban Telak KPK Soal Dalih Kubu Hasto Kristiyanto yang Klaim Tak Ada Kerugian Negara

    Jawaban Telak KPK Soal Dalih Kubu Hasto Kristiyanto yang Klaim Tak Ada Kerugian Negara

    PIKIRAN RAKYAT – Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan tim kuasa hukumnya, Kamis, 27 Maret 2025. Soal adanya motif politik dan unsur balas dendam yang disebut kubu Hasto, jaksa menyebut hal tersebut tidak benar dan tidak relevan dengan alasan yang diperkenankan untuk mengajukan eksepsi.

    Jaksa menegaskan, perkara Hasto murni penegakan hukum berdasarkan pada kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP. Menurut jaksa, KPK tidak memiliki agenda lain dan tidak ditunggangi kepentingan apa pun selain penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Oleh karena itu dalih Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut diatas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak,” kata jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret 2025.

    Terkait dalih Hasto yang menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus yang menjeratnya. Jaksa menegaskan, perkara Hasto memang bukan kasus yang terkait kerugian keuangan negara tetapi ia dijerat pasal suap.

    Awalnya jaksa memaparkan soal dalih Hasto yang menyebut dalam Undang-Undang (UU) KPK Nomor 19 Tahun 2019 telah membatasi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi di antaranya adanya kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1 miliar.

    Kemudian, kubu Hasto berdalih dalam perkara yang saat ini ditangani KPK tidak ada kerugian keuangan negaranya sehingga KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam hal ini, jaksa menegaskan kubu Hasto telah salah memaknai ketentuan pasal tersebut.

    Dijelaskan jaksa, terdapat kata “dan/atau” setelah ketentuan pada Pasal 11 huruf a, kata sambung tersebut menunjukan bahwa poin kerugian negara paling sedikit sejumlah Rp1 miliar tidak harus terpenuhi dalam setiap perkara yang ditangani oleh KPK.

    Apalagi perkara Hasto, bukanlah perkara yang deliknya terkait dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, melainkan terkait pasal suap.

    “Berdasarkan argumentasi di atas maka keberatan Terdakwa haruslah ditolak,” ujar jaksa.

    Dakwaan Hasto

    JPU KPK mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hastomenyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak.

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni, Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto.

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Namun, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Pastikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Energi Pada Idulfitri 2025

    Pertamina Pastikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Energi Pada Idulfitri 2025


    PIKIRAN RAKYAT     – Pertamina memastikan kesiapan, ketersediaan dan kelancaran distribusi energi baik BBM, LPG maupun Avtur selama periode Idulfitri 2025. Hal ini disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, dalam press conference yang berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis 27 Maret 2025.

    Wiko menyatakan bahwa seluruh lini di Pertamina, mulai dari hulu hingga hilir siap menemani masyarakat, khususnya di masa Idulfitri 2025. Di hulu, Pertamina tetap beroperasi penuh memproduksikan minyak bumi, di mana saat ini Pertamina berkontribusi 69 persen dari total produksi nasional. Demikian juga untuk sektor gas, yang tetap berproduksi menyalurkan gas ke industri-industri dan kelistrikan.

    Kemudian di midstream, kilang-kilang Pertamina juga tetap beroperasi selama libur lebaran. Demikian juga untuk sektor transportasi, di mana kapal-kapal tetap beroperasi untuk menyalurkan energi ke seluruh negeri.

    Wiko menambahkan, Pertamina juga menyiapkan SPBU-SPBU di setiap ruas jalan yang dilalui oleh masyarakat. Selain itu, disiagakan juga SPBU modular, juga ada layanan Pertamina Delivery Service (motoris), guna menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat ketika melakukan perjalanan mudik.

    “Kita juga memberi layanan tambahan dengan serambi MyPertamina beberapa kegiatan promo yang tentu saja untuk menambah kegembiraan masyarakat ketika mudik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Wiko juga mengatakan agar masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas dan takaran produk-produk Pertamina. Ia menjamin kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan ataupun spesifikasi pemerintah.

    “Baru-baru ini kita telah melakukan banyak test mengenai quality didukung oleh Kementerian ESDM, sekitar 79 persen dari SPBU kita yang berjumlah total 7.800. Setelah kita lakukan test dan hasilnya cukup baik dari sisi kualitas maupun dari sisi takaran. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM kita,” tegas Wiko.

    Tak lupa, Wiko juga menyampaikan terima kasih, atas dukungan seluruh pihak terhadap Pertamina, dalam mendukung ketahan energi nasional. “Kami ingin terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan layanan yang lebih pada masa-masa Ramadan dan Idulfitri,” pungkas Wiko.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Demo Tolak UU TNI di Depan Gedung DPR, Polisi Gunakan Mobil Taktis untuk Bubarkan Massa

    Demo Tolak UU TNI di Depan Gedung DPR, Polisi Gunakan Mobil Taktis untuk Bubarkan Massa

    PIKIRAN RAKYAT – Polisi pukul mundur massa aksi demonstrasi di depan gerbang Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 27 Maret 2025. Massa mulai bergerak mundur ke arah flyover dekat Gelora Bung Karno (GBK) sekira pukul 18.40 WIB.

    Massa dibubarkan oleh polisi. Diketahui, massa yang berunjuk rasa tersebut menolak pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Terdapat poster menuntut penolakan terhadap UU TNI yang baru disahkan.

    Terlihat polisi menggunakan mobil taktis ketika membubarkan massa. Hingga pukul 19.00 WIB, polisi terlihat masih melakukan penjagaan di Jalan Gatot Subroto. Sementara jalan tol dalam kota menuju Slipi yang tadi sempat ditutup kini sudah dibuka.

    Dalam aksi sebelumnya, massa ada melakukan aksi pembakaran benda. Sementara itu, tepat di gerbang gerbang Gedung MPR/DPR, tampak satu sepeda motor dibakar.

    Berdasarkan keterangan yang dihimpun, sepeda motor tersebut merupakan milik anggota Polri. Belum dapat diketahui pasti mengapa sepeda motor tersebut bisa dibakar.

    Demonstrasi di depan gerbang Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret 2025. Jalan Gatot Subroto dan ruas jalan tol dalam kota menuju arah Slipi ditutup.

    ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto dan Ruas Tol Arah Slipi Ditutup

    Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto dan Ruas Tol Arah Slipi Ditutup

    PIKIRAN RAKYAT – Terjadi demonstrasi di depan gerbang Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret 2025. Akibatnya Jalan Gatot Subroto dan ruas jalan tol dalam kota menuju arah Slipi ditutup.

    Sebagian besar massa aksi unjuk rasa memakai pakaian serba hitam. Sebagian dari mereka membawa poster pesan aksi unjuk rasa, salah satunya menuntut penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru disahkan.

    Dalam aksi tersebut, sejumlah massa melakukan aksi pembakaran benda. Sementara itu, tepat di depan gerbang Gedung MPR/DPR, tampak satu sepeda motor dibakar.

    Demonstrasi di depan gerbang Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret 2025. Jalan Gatot Subroto dan ruas jalan tol dalam kota menuju arah Slipi ditutup.

    Berdasarkan keterangan yang dihimpun, sepeda motor tersebut merupakan milik anggota Polri. Belum dapat diketahui pasti mengapa sepeda motor tersebut bisa dibakar.

    Di sekitar kawasan dekat Senayan sejumlah relawan bersiap memberikan bantuan medis hingga konsumsi.

    Pantauan Pikiran-rakyat.com hingga pukul 18.20 WIB, demonstrasi masih terjadi.

    Demonstrasi di depan gerbang Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret 2025. Jalan Gatot Subroto dan ruas jalan tol dalam kota menuju arah Slipi ditutup.

    ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Mudik, Puan Maharani Usul Papan Informasi Digital di Rest Area dan Terminal

    Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Mudik, Puan Maharani Usul Papan Informasi Digital di Rest Area dan Terminal

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan bisa terjadi selama arus mudik Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025. Ia menegaskan bahwa keselamatan pemudik harus menjadi prioritas utama yang diperhatikan oleh Pemerintah di momen Lebaran ini.

    “Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan kesiapan infrastruktur, transportasi, dan sistem informasi agar masyarakat bisa mudik dengan aman di tengah ancaman cuaca ekstrem,” kata Puan, Rabu, 27 Maret 2025.

    Berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan untuk periode 24-27 Maret 2025. Beberapa daerah pun diprediksi mengalami hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang.

    Menurut BMKG, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat menjadi wilayah yang perlu diwaspadai, sementara hujan lebat dengan angin kencang juga berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kombinasi dari beberapa gangguan atmosfer juga disebut berpotensi berpengaruh pada kondisi perairan dengan memunculkan gelombang tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

    Oleh karena itu, Puan mengingatkan Pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi guna mengurangi risiko akibat cuaca ekstrem.

    “Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah penyebaran informasi cuaca yang harus dilakukan secara real-time melalui berbagai kanal, termasuk media massa dan aplikasi transportasi online,” katanya.

    Puan juga mengusulkan agar papan informasi digital di rest area dan terminal transportasi umum digunakan untuk memberikan pembaruan cuaca kepada pemudik.

    “BMKG harus terus memperbarui informasi cuaca secara akurat dan cepat. Masyarakat harus mendapatkan peringatan dini agar bisa mengambil keputusan perjalanan yang lebih aman,” ujarnya.

    Selain itu Puan menekankan pentingnya koordinasi intens antara BMKG dengan pihak-pihak yang terkait dengan layanan transportasi. Termasuk, kata Puan, dengan maskapai penerbangan, perusahaan bus, dan operator kapal agar mereka memiliki pedoman operasional dalam menghadapi cuaca ekstrem.

    “Pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan terminal, untuk menghadapi kemungkinan gangguan akibat cuaca buruk,” katanya.

    Di sisi lain, Puan mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan perjalanan. Pemudik disarankan untuk selalu memantau informasi cuaca, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, serta tidak memaksakan perjalanan jika terjadi hujan lebat atau angin kencang.

    “Kita semua tentu berharap arus mudik tahun ini berjalan lancar. Maka keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Mari kita bersama-sama bersiap dan selalu waspada agar perjalanan mudik bisa tetap nyaman dan aman,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polemik Driver Ojol Cuma Terima BHR Rp50 Ribu, Menaker Bakal Panggil Aplikator

    Polemik Driver Ojol Cuma Terima BHR Rp50 Ribu, Menaker Bakal Panggil Aplikator

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli siap memanggil aplikator terkait pembagian Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp50.000 untuk pengemudi/driver ojek online (ojol). Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran mengenai imbauan dan formula pemberian BHR bagi pengemudi ojek online.

    “Ya, kita harus lihat. Kan kita mengeluarkan surat edaran. Imbauan formulanya begini, tetapi yang lain kan kita katakan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kita sekali lagi nanti kita akan panggil dan coba gali mereka seperti apa sih implementasinya,” kata Yassierli dalam keterangan di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Menaker mengaku masih menunggu laporan lengkap mengenai hal tersebut. “Kita juga lagi menunggu ya. Saya juga belum dapat laporan lengkap. Itu kan ada beberapa aplikator ya. Konkretnya, jadi mereka seperti apa, kita masih nunggu,” ujarnya.

    Yassierli juga menegaskan bahwa pihaknya siap menerima dan menampung aduan dari pengemudi ojol dan segera menindaklanjuti hal tersebut. “Enggak apa-apa, kita terima (jika ada aduan). Kita tampung dulu. Nanti kalau memang kita lihat ini sesuatu yang harus kita follow up, kita klarifikasi, nanti kita panggil nanti (aplikator),” kata Menaker.

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel menyebut driver ojol yang mendapat Rp50 ribu merupakan pekerja paruh waktu. “Jadi, kenapa mendapatkan Rp50 ribu itu? Karena pertimbangan mereka, sopir ojol itu pekerja part-time,” ujarnya

    Saat mendapat informasi driver ojol yang mendapat BHR Rp50 ribu, Noel langsung melakukan klarifikasi ke pihak aplikator. Pihak aplikator yang menerima Rp50 ribu itu disebabkan mereka masuk kategori paling bawah.

    “Jadi bukan mereka yang ngojek beneran lah. Jadi mereka cuma pekerja sambilan. Nah, sebetulnya kalau menurut mereka, dari platform digital sebelumnya mereka enggak dapat tetapi ya kami secara moral memberilah. Kita kan juga berharap, kawan-kawan ojek online ini bisa melihat itu juga,” kata Noel

    “Kita telepon Gojek, kita telepon Grab. Akhirnya mereka ceritakan, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya kita tanya, kenapa mendapatkan Rp50 ribu? Itu, Pak, mereka itu kategorinya yang 4 dan 5. Mereka itu kerja part-time. Banyak yang enggak aktif juga, pekerja sambilan,” bebernya.

    Meski begitu Noel menyebut ada juga ojol yang menerima BHR hingga Rp1 juta lebih. Ia juga mengingatkan pada dasarnya BHR untuk ojol baru bersifat imbauan.
    “Dan itu Maxim minimal Rp500 ribu. Sebetulnya juga banyak yang mendapatkan Rp1 juta lebih. Di Grab, di Gojek, di Maxim, dan semuanya banyak,” ujarnya.

    Garda Indonesia Mengecam

    Sementara, Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Raden Igun Wicaksono mengecam pemberian BHR ojek untuk ojol yang hanya Rp50 ribu dari perusahaan aplikator. Nilai tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

    Aturan yang dimaksud mengenai pemberian 20 persen BHR dari pendapatan ojol per tahun sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu presiden,” kata Igun.

    Dia menjelaskan rata-rata nilai BHR yang diterima mitra pengemudi sebagian besar Rp50 ribu. Padahal, banyak dari mereka dikatakan susah menjadi ojol di satu platform aplikator ojol lebih dari 5 tahun, tetapi tetap saja hanya terima Rp50 ribu.

    Igun menyebut hanya segelintir ojol yang menerima BHR sebesar Rp900 ribu. “Ini tidak sesuai ketentuan. Fakta pelaksanaannya jauh menyimpang dari SE Menaker BHR Online 2025,” katanya.

    Ditambahkan, BHR dicairkan penyalurannya kepada para ojol yang menerima melalui dompet digital dengan rata-rata hanya mendapatkan Rp50 ribu. Dia menyatakan kekecewaan akan implementasi BHR tersebut.

    “Kami sangat kecewa karena selama ini ojol dipotong biaya aplikasi saja hampir mencapai 50 persen setiap ordernya,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak jelang Lebaran 2025, khususnya komoditas pangan. Menurutnya, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi hal penting dalam kesiapan Pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

    Puan mengatakan pasokan yang lancar, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan menjadi kunci agar masyarakat tidak semakin terbebani selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Khususnya bagi kelas menengah ke bawah.

    “Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

    Lonjakan harga kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, gula, dan telur sudah terjadi di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Lebak, Banten, dan Makassar. Menurut Puan, kenaikan harga bahan pokok bukan hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan.

    “Tetapi juga dipicu faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pasokan dan celah bagi spekulan untuk bermain harga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Selain itu, tingginya biaya logistik dan cuaca buruk turut menyebabkan gangguan suplai di beberapa wilayah yang berujung pada kenaikan harga. Minimnya langkah stabilisasi harga juga dinilai menjadi faktor kenaikan harga komoditas yang terus terjadi tanpa kontrol yang pasti.

    Puan pun menyebut, tanpa tindakan konkret dari Pemerintah, maka daya beli masyarakat akan terus melemah. Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. “Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan adalah kunci utama. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok,” tutur Puan.

    “Memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan sangat diperlukan pada persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kita harus memastikan bahwa setiap keluarga bisa merayakan Lebaran dengan tenang tanpa khawatir akan mahalnya bahan pokok,” imbuh mantan Menko PMK itu.

    Puan meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk menjamin pasokan bahan pokok tetap lancar dengan harga terjangkau. Pemerintah dan pihak berwajib juga harus memastikan tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat.

    “Operasi pasar juga harus digencarkan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Operasi pasar murah harus diperbanyak di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan,” papar Puan.

    “Pastikan rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar. Operasi pasar bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” sambungnya.

    Di sisi lain, Puan menyoroti fenomena kesulitan ekonomi yang akhir-akhir ini dirasakan masyarakat, bahkan bagi kelompok kelas menengah. Hal ini terbukti dengan daya beli masyarakat yang menurun meski menjelang Lebaran, hingga jumlah pemudik yang berkurang.

    Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada tahun ini hanya mencapai 146,48 juta. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta. 

    Sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) juga menyebutkan asumsi perputaran uang di libur Idul Fitri 2025 diprediksi hanya di kisaran Rp 137.975 triliun. Jumlah ini menurun dibanding perputaran uang selama Idul Fitri 2024 lalu yang mencapai Rp 157,3 triliun.

    Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang cukup berat, Puan mendorong bantuan sosial dari Pemerintah agar segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi. Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan dua bantuan sosial disalurkan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, yakni Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Juru Bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanoua Tewas di Jabalia, Petinggi Hamas Gugur Satu-satu

    Juru Bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanoua Tewas di Jabalia, Petinggi Hamas Gugur Satu-satu

    PIKIRAN RAKYAT – Juru bicara Hamas tewas dalam serangan udara Israel Penjajah di Jabalia Gaza utara. Tentara Israel terus mengarahkan serangan intensif terhadap wilayah Gaza sejak batalnya gencatan senjata.

    Juru bicara Hamas itu Abdel-Latif al-Qanoua. Ia tewas ketika pesawat tempur Israel Penjajah membombardir tempat perlindungannya di tenda, di kota Jabalia, Gaza utara. Kejadian berlangsung dini hari Kamis, 27 Maret 2025. Demikian laporan media Al-Aqsa dan Agen Berita Shehab.

    Wartawan Al Jazeera, Hind Khoudary mengatakan bahwa beberapa orang lainnya juga terluka dalam serangan yang sama, termasuk anak-anak.

    Khoudary menjelaskan, serangan itu hanya satu dari sejumlah rangkaian serangan oleh militer Israel Penjajah di seluruh Jalur Gaza dalam beberapa jam terakhir.

    Di tempat lain, terhadap sebuah rumah di daerah as-Saftawi di Kota Gaza, bom Israel menewaskan enam anggota keluarga.

    Sebelumnya, pada 18 Maret lalu, Israel menghentikan gencatan senjata rapuh selama dua bulan dan melanjutkan kampanye pemboman intensif serta operasi darat di Gaza.

    Sejak itu, Israel telah membunuh ratusan warga sipil Palestina dalam upaya menekan Hamas untuk membebaskan tawanan yang masih ditahan di wilayah mereka yang tinggal puing bangunan.

    Pejabat Tinggi Hamas Gugur Satu-satu

    Beberapa pejabat senior Hamas juga telah tewas dalam seminggu terakhir. Pada Minggu misalnya, serangan udara atas Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, menewaskan lima orang, termasuk Ismail Barhoum, kepala keuangan dan lembaga dalam kantor politik Hamas.

    Pada hari yang sama, pesawat tempur Israel yang juga membombardir tenda-tenda pengungsi Palestina di Khan Younis menewaskan Salah al-Bardaweel, seorang pemimpin politik Hamas yang terkemuka dan anggota Dewan Legislatif Palestina. Ia tewas bersama sang istri.

    Kedua pria tersebut adalah bagian dari kantor politik Hamas, badan pengambil keputusan yang terdiri dari 20 anggota, 11 di antaranya telah tewas sejak dimulainya perang pada akhir 2023. Demikian menurut agen berita Reuters.

    Hamas masih menahan 59 dari sekitar 250 tawanan yang diambil kelompok tersebut pada serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

    Militer Israel kini telah membunuh sedikitnya 50.183 orang Palestina dan melukai 113.828 lainnya sejak meluncurkan serangan darat dan udara terhadap enklave Palestina tersebut.

    Korban Jiwa Sejak 10 Hari Terakhir

    Sekitar 830 orang telah tewas sejak Israel melanjutkan serangannya 10 hari yang lalu, menurut statistik dari Kementerian Kesehatan Gaza, dengan didominasi wanita dan anak-anak lebih dari setengah jumlah korban.

    Badan kemanusiaan PBB (OCHA) juga mengumumkan pada Selasa, 25 Maret, bahwa 142.000 orang Palestina telah terpaksa mengungsi akibat tindakan militer Israel sejak 18 Maret. Situasi kemanusiaan yang sudah kritis kian memburuk akibat pembatasan Israel terhadap bantuan yang masuk ke Gaza.

    Tingginya angka kematian di Gaza terjadi di tengah negosiasi gencatan senjata yang berjalan lambat dan penuh gesekan antara Israel dan Hamas.

    Mediator, yakni, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah gagal untuk mengamankan perpanjangan tahap pertama dari kesepakatan tiga tahap, yang berakhir pada 1 Maret.

    Hamas menuduh Israel dengan sengaja merusak pembicaraan gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran secara permanen.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sisi lain, mengklaim bahwa ia memerintahkan pasukan Israel untuk melanjutkan serangan di Gaza setelah Hamas menolak proposal untuk mengamankan perpanjangan gencatan senjata.

    Pada Rabu, Netanyahu bahkan mengulangi ancaman bahwa Israel akan merebut wilayah di Gaza jika Hamas gagal membebaskan tawanan yang masih ditahan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan Maharani Sentil Dugaan Pungli di Sekolah, Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

    Puan Maharani Sentil Dugaan Pungli di Sekolah, Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan sistem pendidikan di Indonesia harus berjalan dengan transparansi dan bebas dari pungutan liar (pungli). Ia juga menyebut sekolah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukannya money oriented.

    “Kita ingin membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan tanpa harus terbebani oleh praktik-praktik yang merusak sistem pendidikan itu sendiri,” kata Puan, Kamis, 27 Maret 2025.

    Puan pun menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik, yakni dugaan pungutan liar di SMA Negeri 4 Medan di mana siswa diminta membayar iuran sebesar Rp50 ribu untuk biaya pensiun lima guru.

    Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa satu murid ditugaskan untuk memungut iuran ke murid lainnya. Murid itu diinstruksikan oleh salah seorang guru. Diperkirakan setiap guru yang akan pensiun tersebut mendapat Rp10 juta dari pembagian uang pungli.

    Terkait hal ini, Puan mengingatkan bahwa pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud jika para pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, maupun masyarakat berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam tata kelola pendidikan.

    Puan juga menegaskan kejadian dugaan pungli di SMAN 4 Medan itu menunjukkan masih ada persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan yang harus segera dibenahi.

    “Kita harus memastikan bahwa dunia pendidikan kita berintegritas. Praktik pengumpulan dana secara tidak resmi, meskipun diklaim sebagai tradisi, tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

    “Pendidikan harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Jangan money oriented yang akhirnya merusak nilai-nilai luhur pendidikan,” ucapnya.

    Pungutan tidak resmi di sekolah, kata Puan, bukan sekadar masalah kecil tetapi bisa berdampak luas terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.

    “Pada akhirnya lalu berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada dunia pendidikan, dan menimbulkan potensi diskriminasi pendidikan, hingga normalisasi praktik pungli yang tidak sesuai aturan,” tuturnya.

    Karena itu, Puan meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk penggalangan dana di sekolah. Ia mendorong transparansi anggaran pendidikan untuk ditingkatkan, termasuk memperkuat peran komite sekolah hingga penegakan regulasi dan sanksi bagi pelanggar.

    “Dan komite sekolah juga harus bisa berdiri independen serta berintegritas. Tidak ikut-ikutan apalagi sampai memfasilitasi segala bentuk hal yang berkaitan dengan pungutan liar, apa pun alasannya,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Hancur dari Dalam? Kabinet Benjamin Netanyahu Terbelah Diserang Demo Berjilid-jilid

    Israel Hancur dari Dalam? Kabinet Benjamin Netanyahu Terbelah Diserang Demo Berjilid-jilid

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel Penjajah Benjamin Netanyahu dilaporkan tengah kalang-kabut menghadapi gelombang demonstrasi antipemerintah. Ia menuding, pihak oposisi politik yang menyulut ‘para anarki’ dari kalangan masyarakat.

    Beberapa hari terakhir, protes massal antipemerintah berlangsung di Israel untuk menekan Kabinet Benjamin Netanyahu. Bahkan, pemimpin oposisi Yair Lapid menyerukan aksi ‘pemberontakan’ jika pemerintah tak kunjung menuruti tuntutan aksi.

    Menanggapi protes tersebut, dalam pidatonya di parlemen pada Rabu, 26 Maret 2025, Netanyahu menepis adanya kemunduran dalam demokrasi sebagaimana digaungkan oposisi.

    “Kalian mengulang-ulang slogan usang dan konyol tentang ‘akhir dari demokrasi’. Baiklah, sekali untuk selamanya: Demokrasi tidak dalam bahaya, yang terancam adalah kekuasaan birokrat,” ucap dia, dikutip dari Al Jazeera, Kamis, 27 Maret 2025.

    “Bisa tidak kalian berhenti dulu menghalangi kerja pemerintah di tengah perang? Mungkin kalian bisa berhenti menyulut fitnah, kebencian, dan anarki di jalan-jalan?” ujar dia lagi.

    Isi Tuntutan

    Ribuan warga Israel telah ikut serta dalam protes antipemerintah beberapa hari terakhir. Massa menuduh Netanyahu merusak demokrasi dengan mencopot Ronen Bar, kepala agen keamanan internal Shin Bet, dan melanjutkan serangan di Gaza tanpa memperhatikan para tawanan alias rakyatnya yang ditahan di sana.

    Netanyahu terlibat dalam konflik dengan kepala Shin Bet, yang tengah menjalankan penyelidikan kasus suap terhadap kantor perdana menteri. Keduanya memang telah berselisih dan hal itu diperburuk oleh kecaman keras atas kegagalan mencegah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

    Demonstrasi yang meletus minggu lalu ini diorganisir oleh koalisi luas kelompok antipemerintah, yang menyatakan bahwa Netanyahu hanya peduli pada langgengnya takhta dan kekuasaan pribadi.

    Mahkamah Agung (MA) Israel sebelumnya telah membekukan (membatalkan) pemecatan Bar setelah beberapa banding diajukan, termasuk oleh partai Yesh Atid yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Yair Lapid dari garis kanan-tengah.

    Banding dari oposisi tersebut menyoroti dua alasan utama yang dilihat oleh para kritikus sebagai alasan Netanyahu bergerak melawan Bar.

    Pertama, kritik Bar terhadap pemerintah atas kegagalan keamanan yang memungkinkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Kedua, penyelidikan Shin Bet terhadap rekan-rekan dekat Netanyahu yang diduga menerima uang terkait dengan Qatar.

    Kantor Netanyahu telah membantah tuduhan tersebut sebagai hoaks alias berita palsu. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News