Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Bandara I Gusti Ngurah Rai Tutup saat Hari Raya Nyepi, Tak Ada Penerbangan dari dan ke Bali Selama 24 Jam

    Bandara I Gusti Ngurah Rai Tutup saat Hari Raya Nyepi, Tak Ada Penerbangan dari dan ke Bali Selama 24 Jam

    PIKIRAN RAKYAT – Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, mengumumkan bahwa operasional penerbangan akan dihentikan sementara selama 24 jam dalam rangka Hari Suci Nyepi.

    General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab menyatakan bahwa penghentian ini akan berlangsung dari Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 06.00 WITA hingga Minggu, 30 Maret 2025 pukul 06.00 WITA.

    “Selama rentang waktu tersebut, semua aktivitas pelayanan penerbangan, baik domestik maupun internasional, untuk sementara kami hentikan, kecuali bagi penerbangan yang bersifat medis atau medical evacuation dan penerbangan darurat,” katanya.

    Untuk mengantisipasi permohonan medivac, emergency landing, atau technical landing, pihak bandara tetap menempatkan personel operasional, sekuriti, dan teknisi yang akan bersiaga di ruang pusat kontrol operasi bandara.

    Ahmad Syaugi Shahab menjelaskan bahwa penutupan ini merupakan bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang melaksanakan Nyepi.

    Kebijakan ini juga didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: B.16.100.3.4/865/LLJ/DISHUB Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Hari Raya Suci Nyepi Tahun Saka 1947 serta penerbitan NOTAMN (Notice to Airmen) Nomor A0131/25 yang telah dipublikasikan oleh Airnav Indonesia Cabang Denpasar sejak 14 Januari 2025.

    Dampak Penutupan Bandara

    Jika mengikuti jadwal normal, dari 54 maskapai yang beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, terdapat 425 penerbangan yang terdampak, terdiri dari 207 penerbangan domestik dan 218 penerbangan internasional.

    Untuk memperlancar pemberangkatan pertama setelah Nyepi, sebanyak 19 pesawat akan terparkir di bandara hingga operasional kembali dibuka. Senada dengan makna Nyepi, yaitu amati lelungan atau tidak bepergian, momen ini juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas pelayanan bandara.

    “Kami juga memanfaatkan momen ini untuk mengistirahatkan fasilitas operasional yang selama setahun telah bekerja 24 jam penuh demi memenuhi standar pelayanan bandara,” ujar Ahmad Syaugi Shahab.

    Panduan Wisatawan Saat Nyepi di Bali

    Bagi wisatawan yang berada di Bali selama Nyepi, penting untuk memahami dan menaati aturan yang berlaku:

    Dilarang Bepergian
    Semua aktivitas di luar rumah dihentikan. Wisatawan diminta tetap berada di dalam akomodasi masing-masing. Menjaga Keheningan
    Suasana tenang harus dijaga, termasuk mengurangi volume suara TV dan musik. Lampu Tidak Boleh Dinyalakan
    Saat malam, semua lampu luar harus dipadamkan, sementara pencahayaan dalam ruangan harus minim. Tidak Ada Operasional Bandara
    Seluruh penerbangan dihentikan sementara, kecuali untuk keadaan darurat. Mesin ATM Tidak Berfungsi
    ATM akan dinonaktifkan sejak pukul 18.00 WITA sehari sebelum Nyepi. Disarankan mengambil uang tunai sebelumnya. Kegiatan Kuliner Terbatas
    Selama Nyepi, restoran tidak beroperasi, namun hotel biasanya tetap menyediakan makanan bagi tamu. Tidak Ada Check-in dan Check-out Hotel
    Tamu tidak bisa keluar masuk hotel selama Nyepi. Hotel menerapkan minimal menginap dua malam. Semua Aktivitas Pekerjaan Dihentikan
    Seluruh toko dan usaha tutup untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Akses Internet Dihentikan
    Selama 24 jam, layanan internet, televisi, dan radio tidak akan berfungsi. Harus Mematuhi Aturan
    Petugas keamanan adat akan berpatroli untuk memastikan pelaksanaan Nyepi berjalan lancar.

    Hari Raya Nyepi di Bali bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat dan wisatawan untuk merasakan ketenangan yang mendalam.

    Penutupan sementara Bandara I Gusti Ngurah Rai merupakan bagian dari penghormatan terhadap tradisi ini. Dengan memahami dan menaati aturan yang berlaku, wisatawan dapat menikmati pengalaman unik ini dengan lebih baik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Layanan 24 Jam, Motoris dan Fasilitas Lengkap

    Layanan 24 Jam, Motoris dan Fasilitas Lengkap

     
    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang puncak arus mudik Lebaran, Pertamina memastikan bahwa kualitas BBM yang dijual telah teruji sesuai standar pemerintah serta menjamin ketersediaan stok selama masa mudik.
     
    Vice President Corporate Communication (VP Corcom) Pertamina, Fadjar Santoso, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh lini operasional perusahaan, mulai dari produksi hingga distribusi, telah disiapkan secara optimal.
     
    Dari hasil pengecekan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), angka oktan bahan bakar yang diuji menunjukkan hasil yang sesuai spesifikasi.
     
    “Angka oktan Pertalite diperoleh 90,4, Pertamax 92,37, Pertamax Green 97,42, dan Pertamax Turbo 98,33. Ini membuktikan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai standar dan diuji oleh Lemigas, lembaga resmi yang bersertifikasi,” kata Fadjar di Kantor Pertamina, Jakarta, Kamis (27/3).
     
    Selain memastikan kualitas BBM, Pertamina juga telah mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri sejak 17 Maret 2025 hingga 13 April 2025 untuk menjaga ketahanan stok energi.
     
    “Kami pastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat perjalanan mudik,” tambahnya.
     
    Sebagai bentuk layanan tambahan, Pertamina juga menyiapkan motoris BBM bagi pemudik yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. “Pemudik yang mengalami kendala dapat menghubungi call center 135, dan tim motoris akan datang langsung ke lokasi tanpa biaya tambahan, hanya membayar harga BBM yang digunakan,” tambahnya.
     
    Empat Pilar Layanan Satgas Ramadan dan Idulfitri
     
    Tim Juru Bicara Pertamina, Ratih Triutami Wijayanti, menjelaskan bahwa Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 menghadirkan empat jenis layanan utama bagi masyarakat, yaitu layanan energi, layanan wilayah atensi, layanan promosi, dan layanan tambahan.
     
    Pertama adalah layanan energi. Pertamina memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan untuk berbagai sektor, termasuk industri, rumah tangga, serta  transportasi darat, laut, dan udara. Perusahaan juga telah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kelayakan sarana dan fasilitas BBM, mobil tangki, serta kesehatan awak mobil tangki untuk menjamin keamanan distribusi energi.
     
    Kemudian layanan wilayah atensi. Pertamina mengambil langkah khusus untuk mengantisipasi kendala suplai ke daerah kepulauan kecil yang berpotensi mengalami gangguan akibat cuaca ekstrem.
     
    “Kami telah melakukan build-up stok BBM sejak H-14 dan menambah tangki modular di SPBU yang berada di kepulauan kecil. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan bekerja sama dengan KRI untuk bantuan pengangkutan BBM atau LPG jika diperlukan,” kata Ratih.
     
    Ketiga, layanan promosi. Pertamina menawarkan berbagai promo menarik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan arus balik. Promo tersebut tersedia melalui aplikasi MyPertamina dan mencakup diskon pembelian pelumas, produk Bright Store, serta tiket pesawat melalui Pelita Air Service. Selain itu, ada juga promo menginap di hotel Patra Jasa serta harga khusus avtur di 37 bandara selama Ramadan dan Idulfitri.
     
    Terakhir adalah layanan tambahan. Untuk meningkatkan kenyamanan pemudik, Pertamina menyediakan Serambi MyPertamina di berbagai titik strategis, seperti rest area tol, bandara, pelabuhan, dan lokasi wisata. Fasilitas ini menawarkan berbagai layanan, termasuk pijat, barbershop, dan nursery.
     
    “Kami ingin memberikan kenyamanan ekstra bagi pemudik. Misalnya, jika ada yang ingin merapikan rambut sebelum bertemu keluarga, mereka bisa menggunakan layanan barbershop di Serambi MyPertamina,” ujar Ratih.
     
    Selain itu, Pertamina juga telah menyiapkan 1.832 SPBU yang beroperasi 24 jam, layanan BBM dan kios siaga di 57 titik, serta agen LPG siaga di 5.801 lokasi. Untuk kemudahan pengiriman, terdapat 211 unit mobil tangki standby dan 200 unit motoris BBM siap melayani masyarakat yang membutuhkan BBM di perjalanan.
     
    “Pertamina bukan hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga ingin menjadi sahabat perjalanan seluruh masyarakat,” kata Ratih.
     
    Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina berkomitmen untuk mendukung kelancaran arus mudik dan memastikan kenyamanan serta keamanan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lebaran Tanpa Cemas! Tips Menjaga Keamanan Uang Lebaran setelah Ditukar

    Lebaran Tanpa Cemas! Tips Menjaga Keamanan Uang Lebaran setelah Ditukar

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah menukar uang Lebaran, menjaga keamanannya menjadi hal yang tak kalah penting. Dengan banyaknya aktivitas dan keramaian, uang yang baru ditukar rentan menjadi sasaran kejahatan.

    Agar uang Lebaran Anda tetap aman dan dapat digunakan dengan tenang, simak beberapa tips berikut untuk melindunginya dari potensi risiko.

    Simpan uang di tempat aman

    Sebelum berangkat, pilihlah dompet yang memiliki fitur keamanan seperti kunci atau resleting. Hindari membawa terlalu banyak uang tunai dalam satu waktu. Selain itu, jika memungkinkan simpanlah uang di brankas rumah untuk mengurangi risiko pencurian.

    Waspada saat bertransaksi

    Saat melakukan transaksi, pilih lokasi yang ramai dan aman. Hindari tempat sepi yang biasa menjadi target kejahatan. Anda juga harus selalu waspada terhadap orang-orang di sekitar Anda.

    Jangan tampilkan uang secara terbuka

    Hindari menunjukan uang tunai di depan umum, simpan uang di dalam tas atau dompet dan hanya keluarkan saat diperlukan. Ini membantu Anda terlihat tidak menonjol.

    Laporkan kejadian Mencurigakan

    Jika Anda menjadi korban kejahatan atau melihat aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib untuk mencegah kejadian serupa terjadi pada orang lain.

    Agar uang Lebaran tetap aman, langkah-langkah kecil seperti ini bisa membantu mengamankan uang Anda. Dengan begitu, Anda bisa merayakan Lebaran tanpa rasa khawatir dan lebih fokus menikmati waktu bersama keluarga.***(Rahmita Adinda/Unpad)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 8 Pasal RUU Polri yang Dinilai Berbahaya dan Kontroversial, Begini Dampaknya

    8 Pasal RUU Polri yang Dinilai Berbahaya dan Kontroversial, Begini Dampaknya

    PIKIRAN RAKYAT – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tak kalah memicu polemik besar di kalangan masyarakat.

    Belum kering ‘luka’ pengesahan UU TNI dibuktikan dengan masih banyaknya aksi unjuk rasa, kini muncul polemik RUU TNI. Apa saja pasal yang dinilai berbahaya?

    Pada Selasa, 28 Mei 2024, rapat paripurna DPR RI resmi menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif DPR. Sebagaimana pola pengesahan UU TNI, proses pembentukan RUU Polri juga dinilai terburu-buru. Bahkan aturan ini tidak termasuk dalam Prolegnas 2020-2024.

    Koalisi Masyarakat Sipil menilai revisi RUU ini justru akan melanggengkan impunitas dan menjauhkan Polri dari prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

    RUU ini menimbulkan kekhawatiran akan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan Polri, serta kurangnya pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

    Kritik terhadap RUU ini semakin memperlihatkan adanya kebutuhan untuk desain yang lebih adil dan transparan dalam pengaturan institusi Polri.

    Intinya, keputusan tersebut menuai kritik sebab substansi RUU dianggap akan menjadikan Polri sebagai lembaga “superbody” dengan kewenangan yang berlebihan.

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, yang dipublikasikan oleh PSHK, mengungkapkan bahwa RUU ini gagal merancang perbaikan fundamental di institusi Polri dan justru memperluas kekuasaan Polri secara tidak proporsional.

    Berikut adalah rincian pasal-pasal dalam RUU yang menjadi kontroversi:

    1. Pengawasan Ruang Siber

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf b dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf q

    RUU ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengawasi dan mengamankan ruang siber, termasuk penindakan, pemblokiran, atau perlambatan akses.

    Hal ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan privasi warga di dunia digital.

    “Kewenangan atas Ruang Siber tersebut disertai dengan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan memperlambat akses Ruang Siber untuk tujuan keamanan dalam negeri,” demikian bunyi laporan PSHK, dikutip Jumat, 28 Maret 2025.

    2. Penggalangan Intelijen oleh Polri

    Sorotan: Pasal 16A dan 16B

    Polri diberi kewenangan untuk melakukan penggalangan intelijen, yang berpotensi disalahgunakan karena tidak ada definisi jelas mengenai “kepentingan nasional”.

    Selain itu, Polri juga dapat memeriksa aliran dana dan meminta bahan keterangan dari kementerian dan lembaga lain, yang bisa tumpang tindih dengan lembaga seperti BIN dan PPATK.

    3. Kewenangan Penyadapan Tanpa Izin

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf o

    Pasal ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mekanisme perizinan yang jelas, berbeda dengan KPK yang wajib meminta izin dari Dewan Pengawas. Hal ini dikhawatirkan bisa membuka celah pelanggaran hak asasi manusia.

    4. Intervensi terhadap Penyidikan Lembaga Lain

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf g dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf n, o, dan p.

    Polri diberi kewenangan untuk membina teknis PPNS dan penyidik lembaga lain, termasuk KPK, serta memberikan petunjuk dan rekomendasi dalam penyidikan. Ini berpotensi melemahkan independensi lembaga seperti KPK.

    5. Penguatan Pam Swakarsa

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf g

    RUU ini mengatur pembinaan pengamanan swakarsa oleh Polri, yang dikhawatirkan bisa membuka ruang bagi komersialisasi keamanan dan represifitas sipil, mengingat sejarah kelam Pam Swakarsa di masa lalu.

    6. Perpanjangan Usia Pensiun

    Sorotan: Pasal 30 Ayat 2 dan 3

    Pasal ini menetapkan usia pensiun anggota Polri hingga 60 tahun, dan 62 tahun bagi yang memiliki keahlian khusus, bahkan bisa mencapai 65 tahun untuk pejabat fungsional.

    Hal ini dinilai memperlambat regenerasi di internal Polri dan tidak menyelesaikan masalah penumpukan perwira tinggi.

    7. Kewenangan Hukum Nasional dan Smart City

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf e dan Ayat 2 Huruf c

    Polri diberi tugas untuk turut serta dalam pembinaan hukum nasional, yang berpotensi tumpang tindih dengan tugas BPHN.

    Selain itu, Polri juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan smart city bersama pemerintah pusat dan daerah, yang dinilai lebih mengutamakan pendekatan keamanan.

    8. Minimnya Mekanisme Pengawasan

    Sorotan: Pasal 35 hingga Pasal 39

    RUU ini tidak secara tegas memperkuat mekanisme pengawasan eksternal terhadap Polri.

    Dalam Pasal 35 hingga Pasal 39, peran Komisi Kode Etik dan Kompolnas disebut namun tetap diatur lewat Peraturan Presiden atau Peraturan Kepolisian.

    Kedua dasar hukum itu dianggap tidak efektif dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ridwan Kamil Diperiksa KPK Usai Lebaran, Apakah Berstatus Tersangka?

    Ridwan Kamil Diperiksa KPK Usai Lebaran, Apakah Berstatus Tersangka?

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Agenda ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Bank BJB.

    KPK rencananya akan memanggil Ridwan Kamil setelah momentum perayaan hari raya lebaran Idul Fitri 2025.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 27 Maret 2025.

    “Nanti kita tunggu waktunya ya kapan saudara RK akan dipanggil sebagai saksi, tentunya penyidik yang nanti akan memahami timeline-nya,” kata dia, dikutip Jumat, 28 Maret 2025.

    “Yang jelas setelah lebaran, tapi kapannya itu nanti kita akan menunggu,” ujarnya melanjutkan.

    Sebagaimana keterangan Tessa, RK akan dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya selaku eks Gubernur Jabar saat berlangsungnya kasus.

    Rencana pemanggilan juga sempat disampaikan oleh Plh Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, pada Kamis minggu lalu.

    Budi menjelaskan bahwa dalam minggu ini, penyidik akan terlebih dahulu memeriksa pihak internal Bank BJB. Ia juga menyebutkan bahwa penyidik akan mulai menyelidiki pengadaan iklan yang diduga dilakukan secara ilegal.

    “Untuk Pak Ridwan Kamil tentunya akan kita jadwalkan sesegera mungkin setelah saksi-saksi dari internal BJB maupun pihak-pihak vendor yang memenangkan pengadaan tersebut kita selesai lakukan pemeriksaan,” ujarnya.

    5 Tersangka Dugaan Korupsi BJB

    Adapun, lima tersangka kasus korupsi Pengadaan Iklan di Bank BJB di antaranya:

    Yuddy Renaldi (YR) – Mantan Direktur Utama Bank BJB. Widi Hartoto (WH) – Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB. Kin Asikin Dulmanan – Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Suhendrik – Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE). Raden Sophan Jaya Kusuma – Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

    Dalam konstruksi perkara, Budi mengatakan, kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB ini mencapai Rp222 miliar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Demo Tolak Revisi UU TNI Kian Meluas, Massa Memanas, Aparat Makin Beringas

    Demo Tolak Revisi UU TNI Kian Meluas, Massa Memanas, Aparat Makin Beringas

    PIKIRAN RAKYAT – Mahasiswa di berbagai kota bangkit menolak Revisi UU TNI yang telah disahkan DPR pada 20 Maret lalu. Aksi unjuk rasa tak hanya berlangsung di kota-kota besar semacam Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya, tetapi juga diadakan di Tasikmalaya, Sukabumi, Jember, Majalengka, Lumajang, Kupang, Ende, dan Blitar.

    Demonstrasi ini diwarnai intimidasi, kekerasan, dan penangkapan oleh aparat keamanan—yang kali ini melibatkan tentara.

    Demonstrasi di Karawang

    Di Karawang, Jawa Barat, demonstrasi yang dipusatkan di Gedung DPRD dihelat oleh Komite Rakyat Sipil Karawang pada Selasa 25 Maret 2025. Mereka tidak hanya menolak UU TNI tetapi juga menuntut pembatalan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TNI.

    “Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana,” katanya.

    Gelombang Demonstrasi di Berbagai Kota

    Di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat NTB menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi NTB. Aksi ini berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian.

    Di Kediri, Jawa Timur, aksi demonstrasi dipusatkan di Taman Sekartaji dengan mengadakan mimbar rakyat. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, mahasiswa memusatkan aksi demonstrasi mereka di Taman Bekapai. Aksi dimulai pada pukul 12.00.

    Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang jurnalis mengalami intimidasi dari aparat keamanan saat meliput demonstrasi mahasiswa pada Senin 24 Maret 2025. Di Lumajang, Jawa Timur, aksi demonstrasi diwarnai pemukulan aparat terhadap seorang demonstran seperti yang terekam dalam video yang beredar di media sosial.

    Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekitar 200 mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD. Mereka membakar kardus dan merangsek ke dalam gedung DPRD sekira pukul 13.00 WITA.

    Kericuhan terjadi akibat tidak adanya perwakilan anggota DPRD yang menemui massa aksi, mengakibatkan beberapa pintu kaca hancur dan meja lobi dirusak.

    “Saya dipukul pakai tempat sampah kemudian ditonjok,” kata mahasiswa bernama Melianus Maimau sembari menunjukkan pelipisnya yang lecet.

    Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan mahasiswa berdemonstasi di depan Gedung Negara Grahadi, membawa berbagai poster, membakar ban di tengah jalan, dan berorasi menolak revisi UU TNI. Polisi membalas dengan semburan meriam air ke arah demonstran. Selama aksi ini, 25 demonstran ditahan serta dua jurnalis mengalami kekerasan dan intimidasi aparat keamanan.

    Kekerasan terhadap Jurnalis dan Tenaga Medis

    Ketua AJI Surabaya, Andre Yuris, mengecam keras intimidasi dan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis.

    “Tindakan polisi tersebut membuktikan bahwa polisi tidak paham tugas jurnalis. Apa yang dilakukan polisi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Andre Yuris, Senin 24 Maret 2025.

    Di Malang, Jawa Timur, aksi mahasiswa pada Minggu 23 Maret 2025 berujung ricuh. Sebanyak enam mahasiswa sempat ditahan polisi dan 10 orang menjadi korban kekerasan aparat.

    Tim medis yang seharusnya memberikan pertolongan pertama juga mengalami pemukulan dan intimidasi aparat. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang menyebutkan beberapa tenaga medis mengalami pelecehan seksual.

    Delta Nishfu dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Malang menjadi korban pemukulan aparat.

    “Dari teman-teman pers mahasiswa ada delapan anak yang kena pukul. Beberapa di antaranya sudah menunjukkan kartu pers. Ada juga yang sudah mau balik, tapi tetap dipukul,” ujarnya.

    Dia juga mengaku diseret, dipukuli, dan diinjak-injak oleh aparat yang bertameng dan berpentungan.

    Demonstrasi di Jakarta Berujung Bentrokan

    Di Jakarta, demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR pada Kamis 27 Maret 2025 berujung bentrokan. Polisi menggunakan mobil taktis untuk membubarkan massa. Satu sepeda motor milik anggota Polri dibakar oleh massa aksi.

    Di media sosial beredar video yang menunjukkan penggeledahan tas tim medis oleh aparat tanpa alasan jelas.

    “Ini tas medis, udah jelas-jelas tanda medis itu,” kata seorang perempuan dalam video tersebut.

    Ketua AJI Surabaya menegaskan bahwa tindakan polisi melanggar Undang-Undang Pers.

    Analisis: Mengapa Demonstrasi Menyebar?

    Redaktur Jurnal Prisma dan Senior Research Fellow LP3ES, Rahadi Wiratama menyebut bahwa aksi ini menyebar luas karena adanya kelompok kritis yang berkembang di berbagai kota.

    “Itu satu tanda bahwa kelompok atau kelas kritis itu relatif menyebar di Indonesia,” ucapnya.

    Rahadi Wiratama juga mengingatkan bahwa meskipun Reformasi telah berjalan 25 tahun, ada tanda-tanda kemunduran demokrasi.

    “Di tengah jalan kita menyaksikan kebalikannya. Alih-alih mengonsolidasi demokrasi, (kita malah seperti) menuju sistem politik yang gejalanya mirip dengan otoritarianisme Orba,” katanya.

    Rahadi Wiratama menilai bahwa kesadaran publik terhadap ancaman militerisme masih terbatas di kelompok-kelompok kritis.

    “Ada kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mewacanakan ‘kita sudah tidak butuh kebebasan sipil, supremasi sipil, tapi butuh sandang pangan’,” ujarnya

    Akan tetapi, Rahadi Wiratama optimistis bahwa situasi saat ini tidak akan kembali seperti masa Orde Baru karena efek komunikasi dan media sosial yang sulit dibendung.

    “Efek komunikasi dan efek media sosial di masyarakat susah dibendung. Jadi, semua informasi publik yang terkait dengan UU TNI muncul bersamaan hari itu juga di Indonesia di seluruh dunia. Enggak terhalang,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Aksi demonstrasi menolak revisi UU TNI tampaknya masih akan berlanjut, dengan semakin banyak kelompok masyarakat yang turut menyuarakan penolakannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profesionalisme BPKH Kelola Dana Haji Diganjar Most Trusted Financial Award 2025

    Profesionalisme BPKH Kelola Dana Haji Diganjar Most Trusted Financial Award 2025

     

    PIKIRAN RAKYAT – Berkat profesionalisme dan transparansi dalam mengelola dana haji, Badan Pengelolaan  Keuangan Haji (BPKH) diganjar penghargaan bergengsi “Most Trusted Financial Brand Awards 2025” kategori Badan Penyelenggara atau Pengelola Pemerintah yang diberikan oleh Investortrust.id dengan Infovesta.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengucapkan rasa terima kasihnya dan menyebut penghargaan ini sebagai semangat baru bagi BPKH.

    “Award ini menjadi penyemangat bagi para insan BPKH dalam mengelola keuangan haji untuk bisa lebih optimal dan terpercaya dalam menghasilkan nilai manfaat bagi seluruh jamaah haji Indonesia,” ujar Fadlul dalam keterangannya di Jakarta.

    Ia pun berharap dengan adanya penghargaan ini, BPKH kedepannya dapat menjadi lembaga pemerintah yang tetap mempertahankan akuntabilitasnya serta dapat menjadi kepercayaan masyarakat khususnya jamaah haji dan umrah. Penghargaan ini memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang mengelola dana keumatan.

    “Kami berharap bahwa BPKH dengan diterimanya award ini akan menjadi lebih baik lagi dan tetap mempertahankan accountability dan reliability dari pengelolaan keuangan haji,” ujar dia.

    Pengelolaan Dana Haji Diawasi Lembaga Lain

    Ia menjelaskan hingga saat ini BPKH terus berusaha menjalankan pengelolaan keuangan haji secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan dengan kerja sama dan pengawasan dari sejumlah lembaga dan instansi pemerintahan. Secara pengawasan, lembaga ini juga diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Setiap tahun, laporan keuangan kami diaudit secara independen dan terbuka untuk umum. Ini adalah bentuk akuntabilitas kami dalam menjaga dana haji,” kata Fadlul.

    “Sehingga tentu saja selain nilai manfaat yang optimal kami tetap ingin menjaga amanah ini agar dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Muslim Indonesia,” kata Fadlul.

    Selain itu, BPKH juga telah mengembangkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dana sehingga calon jamaah dapat dengan mudah memantau perkembangan dana mereka. “Melalui platform digital, masyarakat bisa melihat bagaimana dana haji mereka dikelola dan dimanfaatkan,” jelasnya.

    Dampak Besar Hadirnya BPKH

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengapresiasi keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang fokus menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat.

    Menag mengatakan kontribusi BPKH yang tidak hanya bermanfaat bagi jamaah calon haji, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk program Berkah Ramadhan 1446 H yang digagas BPKH.

    Ia menyoroti perubahan signifikan yang terjadi setelah terbentuknya BPKH. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Langkah Menyiapkan Dana Darurat Setelah Banyak Pengeluaran saat Lebaran

    5 Langkah Menyiapkan Dana Darurat Setelah Banyak Pengeluaran saat Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran dengan berbagai aktivitas seperti mudik, membeli pakaian baru, memberikan angpao, serta menyajikan hidangan khas Lebaran, kondisi keuangan sering kali mengalami penurunan.

    Lonjakan pengeluaran ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam anggaran keuangan, bahkan hingga menyentuh dana darurat. Oleh karena itu, pemulihan keuangan pasca-Lebaran menjadi langkah penting agar stabilitas finansial tetap terjaga.

    Berikut adalah lima langkah efektif untuk menyiapkan kembali dana darurat setelah pengeluaran besar saat Lebaran:

    1. Evaluasi Pengeluaran dan Sisa Aset Keuangan

    Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencatat seluruh pengeluaran selama Ramadan hingga Lebaran. Pengeluaran besar, seperti biaya perjalanan mudik, THR untuk keluarga, serta kebutuhan konsumsi, perlu diidentifikasi agar dapat mengetahui kondisi finansial yang sebenarnya.

    Catatan ini akan membantu dalam menyusun strategi pemulihan keuangan. Selain itu, penting untuk mengevaluasi sisa aset likuid seperti saldo tabungan, investasi jangka pendek, atau dana yang belum terpakai agar bisa digunakan dengan optimal.

    2. Prioritaskan Pelunasan Utang

    Jika terdapat utang yang digunakan untuk keperluan Lebaran, seperti cicilan kartu kredit atau pinjaman lainnya, segera buat rencana pelunasan. Utang dengan bunga tinggi harus diprioritaskan agar tidak semakin membebani keuangan dalam jangka panjang.

    Jika memungkinkan, lakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman untuk mendapatkan skema pembayaran yang lebih ringan.

    3. Alokasikan Dana untuk Mengisi Kembali Dana Darurat

    Dana darurat berfungsi sebagai perlindungan finansial dalam menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, atau perbaikan rumah. Jika dana ini telah terpakai selama Lebaran, penting untuk segera mengalokasikan pendapatan guna mengisinya kembali.

    Idealnya, dana darurat minimal sebesar tiga hingga enam kali pengeluaran bulanan agar dapat memberikan keamanan finansial yang cukup.

    Untuk mengembalikan dana darurat dengan cepat, bisa dilakukan dengan menyisihkan sebagian dari gaji bulanan, memanfaatkan bonus tahunan, atau mencari sumber pendapatan tambahan. Konsistensi dalam mengalokasikan dana ini akan membantu mempercepat pemulihan keuangan.

    4. Atur Ulang Anggaran Keuangan dan Kurangi Pengeluaran

    Setelah mengidentifikasi kondisi keuangan pasca-Lebaran, langkah berikutnya adalah menyusun kembali anggaran keuangan dengan lebih ketat. Pengeluaran yang bersifat tidak mendesak perlu dikurangi atau bahkan dihilangkan sementara waktu.

    Mulai dengan membuat daftar prioritas pengeluaran, seperti kebutuhan pokok, cicilan, serta tabungan. Pengeluaran untuk gaya hidup konsumtif, seperti makan di luar, belanja barang tersier, atau langganan hiburan yang tidak esensial, sebaiknya dikurangi hingga keuangan kembali stabil.

    5. Cari Sumber Pendapatan Tambahan

    Jika kondisi keuangan masih belum stabil setelah melakukan penghematan, mencari tambahan pemasukan bisa menjadi solusi. Ada berbagai cara untuk menambah pendapatan, seperti mengambil pekerjaan sampingan, menjual barang yang tidak terpakai, atau menawarkan jasa sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

    Selain itu, mempertimbangkan investasi dengan modal kecil juga dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan pasif. Pastikan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan agar dana darurat tetap aman.

    Mengelola keuangan setelah Lebaran membutuhkan strategi yang tepat agar kestabilan finansial tetap terjaga. Evaluasi pengeluaran, pelunasan utang, pengisian kembali dana darurat, pengaturan ulang anggaran, serta mencari sumber pendapatan tambahan adalah langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk memperbaiki kondisi keuangan pasca-Lebaran.

    Dengan disiplin dan perencanaan yang baik, keuangan bisa kembali pulih dalam waktu yang lebih cepat. Langkah ini juga dapat menjadi pelajaran berharga dalam mengelola pengeluaran saat Lebaran berikutnya agar kondisi finansial tetap sehat dan stabil.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Potensi Rp327 T, Penerimaan Tahun Ini Baru Rp41 T

    Potensi Rp327 T, Penerimaan Tahun Ini Baru Rp41 T

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menargetkan dana yang dikumpulkan rakyat via zakat untuk mengentaskan persoalan kemiskinan di Indonesia. Namun, ia mengatakan bahwa penerimaan tahun ini masih jauh dari potensi optimalnya.

    Saat memberikan sambutan di Istana Negara, Kamis, 27 Maret 2025, Prabowo mengungkapkan, potensi penerimaan zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, namun realisasinya kemungkinan hanya Rp41 triliun.

    Menurutnya, jika potensi zakat terealisasi semua, uang sejumlah itu bahkan bisa mengatasi kemiskinan di dalam negeri.  

    “Saudara-saudara sekalian, tadi dilaporkan (Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad) bahwa potensi kita masih banyak sangat besar yaitu Rp327 Triliun, penerimaan tahun ini Rp41 Triliun,” kata Prabowo.

    “Dalam perhitungan kita, kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar Rp30 triliun,” ucapnya lagi.

    Prabowo melanjutkan, peran Baznas bagi negara dalam hal ini begitu penting, terutama dalam penghapusan kemiskinan ekstrem Tanah Air.

    “Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terimakasih kita kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dengan berzakat kita dapat berbagi dengan sesama, kita dapat menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan juga menghindarkan hidup dari sifat kikir,” ujar Prabowo.

    Realisasi zakat di Indonesia

    Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Noor Achmad, menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai penerimaan zakat. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun, penerimaan zakat mengalami kenaikan sebesar 30 hingga 40 persen.

    “Baznas setiap tahun itu rata-rata naik 30 persen – 40 persen se-Indonesia, bahkan di Papua kemarin kami mendapatkan laporan ada satu daerah yang naiknya 60 persen,” katanya.

    Ia juga menjelaskan bahwa Baznas Pusat di Jakarta berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1,2 triliun.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari Rp500 miliar pada tahun 2021, kemudian Rp634 miliar di 2022, Rp882 miliar pada 2023, dan mencapai Rp1,2 triliun pada 2024.

    “Insya Allah di tahun 2025 ini kami targetkan Rp1,35 triliun,” katanya. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Habis Lebaran, Habis Uang? Ini 5 Cara Agar Dompet Tetap Aman

    Habis Lebaran, Habis Uang? Ini 5 Cara Agar Dompet Tetap Aman

    PIKIRAN RAKYAT – Lebaran merupakan momen penuh kebahagiaan yang dinanti setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa. Tradisi berkumpul bersama keluarga, bersilaturahmi, serta berbagi kebahagiaan menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini.

    Akan tetapi, di balik kemeriahannya, ada tantangan yang sering kali muncul, yaitu kondisi keuangan yang terkuras akibat tingginya pengeluaran selama Lebaran. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko kesulitan finansial setelah Lebaran bisa menjadi kenyataan.

    Agar momen Lebaran tetap berkesan tanpa harus mengorbankan kondisi finansial, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk menjaga kestabilan keuangan pasca-Lebaran:

    1. Evaluasi Kondisi Keuangan

    Setelah semua pengeluaran dilakukan selama Lebaran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengecek kembali saldo rekening dan aset yang dimiliki. Memahami kondisi keuangan setelah Lebaran dapat membantu dalam menyusun strategi pengeluaran ke depan.

    Periksa saldo tabungan, uang tunai yang tersisa, serta jumlah tagihan yang harus dibayar agar dapat mengambil langkah-langkah finansial yang lebih bijak.

    2. Susun Kembali Anggaran

    Menyusun kembali anggaran setelah Lebaran sangat penting untuk memastikan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Catat semua pengeluaran yang wajib dibayarkan, seperti tagihan rutin, cicilan, dan kebutuhan pokok. Jika kondisi keuangan menipis, atur ulang prioritas pengeluaran dengan memangkas pos-pos yang kurang mendesak.

    3. Batasi Pengeluaran Harian

    Mengendalikan pengeluaran harian menjadi kunci utama agar kondisi keuangan tidak semakin memburuk. Hindari membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan dan lebih mengutamakan kebutuhan primer. Salah satu cara efektif adalah dengan memasak sendiri di rumah dibandingkan membeli makanan di luar. Selain lebih hemat, hal ini juga membantu menjaga pola konsumsi yang lebih sehat.

    4. Mulai Kembali Menabung

    Meskipun baru saja melewati periode dengan banyak pengeluaran, kebiasaan menabung tetap harus dijaga. Jika memungkinkan, sisihkan sebagian kecil dari pemasukan untuk mulai membangun kembali tabungan.

    Menabung sejak dini akan membantu dalam menghadapi kebutuhan mendesak di masa mendatang serta menghindari ketergantungan pada utang.

    5. Hindari Berutang

    Banyak orang tergoda untuk berutang setelah Lebaran demi menutupi kebutuhan yang tidak terencana. Padahal, utang yang tidak dikelola dengan baik justru dapat memperburuk kondisi finansial.

    Jika memiliki utang dari pengeluaran saat Lebaran, sebaiknya segera lunasi sebelum jatuh tempo untuk menghindari bunga yang semakin membesar. Usahakan untuk tidak mengambil utang baru agar kondisi keuangan tetap stabil.

    Merayakan Lebaran dengan penuh kebahagiaan tidak harus diikuti dengan kondisi finansial yang kritis setelahnya. Dengan melakukan evaluasi keuangan, menyusun anggaran, membatasi pengeluaran, kembali menabung, dan menghindari utang, stabilitas keuangan dapat tetap terjaga.

    Dengan perencanaan yang baik, momen Lebaran akan semakin bermakna tanpa harus mengalami kesulitan finansial di kemudian hari.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News