Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Hasto Kristiyanto Bantah Talangi Dana Suap PAW Harun Masiku, Begini Penjelasannya

    Hasto Kristiyanto Bantah Talangi Dana Suap PAW Harun Masiku, Begini Penjelasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah keras tuduhan dirinya menalangi dana suap untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku. Hasto menyatakan istilah “dana talangan” muncul karena kebohongan mantan kader PDIP, Saeful Bahri, kepada istrinya.

    Pernyataan itu disampaikan Hasto saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan terhadap buronan KPK, Harun Masiku, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

    Pernyataan Hasto menjawab pertanyaan Jaksa yang menyinggung soal percakapan antara Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah yang menyebut Hasto akan menalangi dana sebesar Rp1,5 miliar untuk kepentingan Harun Masiku.

    “Mengenai ada percakapan Saeful dan Donny yang mengatakan bahwa nanti saudara terdakwa lah yang akan melakukan talangan, dana talangan untuk pengurusan Harun Masiku sebesar Rp 1,5 miliar itu benar ada?” ucap jaksa.

    “Tidak benar. Yang jelas dari pengakuan saudara Saeful dan juga dalam fakta persidangan yang lalu, itu bahwa munculnya istilah ‘dana talangan’ itu pertama kali karena Saeful berbohong sama istri,” kata Hasto.

    Hasto menegaskan tidak pernah menyetujui atau mengetahui adanya dana operasional untuk pengurusan PAW Harun Masiku. Ia juga membantah adanya komunikasi dengan Saeful, Donny, atau Harun terkait dana talangan tersebut.

    “Tidak ada percakapan dari saya ke Saeful atau dari saya ke donny atau saya ke Harun Masiku untuk mengatakan persetujuan saya dana talangan karena saya nggak tahu sama sekali adanya dana operasional itu,” tutur Hasto.

    Jaksa juga mengonfirmasi pernyataan saksi Donny Tri Istiqomah yang mengaku menerima uang Rp400 juta dari staf Hasto di DPP PDIP, Kusnadi, atas perintah Hasto. Namun Hasto membantah tuduhan itu.

    “Di tanggal 16 Desember 2019 itu di DPP, Kusnadi menemui saksi Donny Tri Istiqomah. Pada saat itu Kusnadi menyerahkan dana talangan dari saudara sebesar Rp400 juta yang dibungkus dalam amplop warna coklat di dalam ransel warna hitam, dengan mengatakan, ‘mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta Harun Masiku’, bagaimana tanggapan saudara?” kata jaksa.

    “Iya betul, saya memanggil di rumah aspirasi,” ujar Hasto.

    “Apa penjelasan dari Saeful Bahri pada waktu itu?” ucap jaksa.

    “Jadi karena saya memberikan teguran keras, saudara Saeful minta maaf,” tutur Hasto.

    “Artinya saudara mengonfirmasi pemyampaian dari Harun Masiku bahwasanya ada dana operasional yang dibutuhkan untuk pengurusan di KPU?” ucap jaksa.

    “Tidak. Saya menyampaikan seperti ini ‘kamu kenapa minta-minta dana ke Harun Masiku, sejak awal saya sudah menegaskan dilarang meminta-minta dana’ dan kemudian saudara Saeful meminta maaf. Tidak ada perbincangan pembahasan terkait dengan KPU termasuk lobi-lobi yang dilakukan oleh Saeful,” kata Hasto.

    Tegur Saeful karena Minta Dana ke Harun Masiku

    Hasto mengaku pernah menegur Saeful Bahri karena mendapat laporan bahwa yang bersangkutan meminta uang ke Harun Masiku. Namun ia menegaskan, tidak ada perbincangan terkait pengurusan PAW ke KPU.

    “Saya menerima informasi saudara Saeful Bahri meminta, saya langsung memberikan teguran kepada saudara Saeful Bahri,” tutur Hasto.

    “Kemudian dia langsung meminta maaf. Saya mengadakan acara di rumah aspirasi, Saeful tidak saya undang karena saya memberikan teguran keras kepada Saeful,” ucapnya melanjutkan. 

    Dakwaan Hasto 

    Dalam kasus ini, jaksa mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hastomenyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025. 

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. 

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.  

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masikuagar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. 

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni, Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto. 

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Akan tetapi, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

  • Mengapa Banyak Orang di Dunia Ingin Punya Anak Tapi Takut Punya Anak?

    Mengapa Banyak Orang di Dunia Ingin Punya Anak Tapi Takut Punya Anak?

    PIKIRAN RAKYAT Orang-orang di seluruh dunia semakin sedikit yang memiliki anak, dan ini bukan semata-mata karena mereka tidak menginginkannya.

    Menurut temuan PBB, rata-rata tingkat kesuburan global kini turun hingga kurang dari setengah dari tingkatnya pada tahun 1960. Angka ini telah berada di bawah “tingkat pengganti” yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan jumlah penduduk di sebagian besar negara.

    Di tengah penurunan bersejarah tersebut, hampir 20% orang dewasa usia reproduksi dari 14 negara di seluruh dunia menyatakan bahwa mereka kemungkinan tidak akan bisa memiliki jumlah anak yang mereka inginkan, hal ini disampaikan dalam laporan yang dirilis minggu ini oleh United Nations Population Fund (UNFPA), badan PBB yang menangani kesehatan dan hak reproduksi. Namun, bagi sebagian besar dari mereka, penyebabnya bukan karena kemandulan yang menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut. Mereka menyebut berbagai faktor seperti keterbatasan finansial, hambatan dalam akses pelayanan kesehatan terkait kesuburan atau kehamilan, dan kekhawatiran terhadap kondisi dunia saat ini yang menjadi penghalang mereka dalam mewujudkan keputusan mereka sendiri terkait kesuburan dan reproduksi.

    Seperti dilansir TIME, “Ada banyak orang di luar sana yang bersedia memiliki anak —bahkan lebih banyak dari yang mereka miliki saat ini— jika kondisinya memungkinkan. Dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan kesejahteraan dan jaminan sosial yang memungkinkan terciptanya keseimbangan kerja dan kehidupan, pekerjaan yang aman, pengurangan hambatan hukum, serta layanan kesehatan yang lebih baik,” kata Shalini Randeria, Presiden Central European University di Wina sekaligus penasihat eksternal senior dalam laporan UNFPA tersebut. Namun, menurut Randeria, kebijakan yang diterapkan sebagian pemerintah—seperti pemangkasan layanan Medicaid di AS atau pembatasan hak atas kesehatan dan otonomi reproduksi—merupakan langkah mundur bagi hak individu, sekaligus “kontraproduktif dari sudut pandang demografis.”

    Dalam laporan tersebut, UNFPA bekerja sama dengan YouGov melakukan survei terhadap responden dari 14 negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika—wilayah yang secara keseluruhan mewakili lebih dari sepertiga populasi dunia.

    “Ada kesenjangan antara jumlah anak yang ingin dimiliki seseorang dan jumlah anak yang benar-benar mereka miliki,” kata Randeria. “Bagi kami, penting untuk mencari tahu—dengan bertanya langsung pada mereka—apa yang menyebabkan kesenjangan itu.”

    Faktor Finansial Jadi Hambatan Utama

    Ilustrasi Seorang Pria Tidak Memiliki Uang freepik.com

    Hambatan paling signifikan yang diidentifikasi para responden survei sebagai alasan mereka tidak memiliki jumlah anak yang diinginkan adalah faktor ekonomi: 39% menyebutkan keterbatasan finansial, 19% keterbatasan dalam ketersediaan perumahan, 12% kurangnya layanan pengasuhan anak yang memadai atau berkualitas, dan 21% pengangguran atau ketidakamanan kerja.

    Harga semua jenis barang dan pelayanan telah naik dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi global mencapai tingkat tertinggi sejak pertengahan tahun 1990-an pada Juli 2022, menurut World Bank Group. Meskipun kini sudah menurun, level inflasi saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

    Meningkatnya biaya hidup telah berdampak besar pada perumahan dan pengasuhan anak. Di Amerika Serikat, contohnya, Departemen Keuangan menemukan bahwa harga rumah telah meningkat lebih cepat daripada pendapatan selama dua dekade terakhir, melonjak sekitar 65% sejak tahun 2000 jika disesuaikan dengan inflasi. Riset juga menunjukkan bahwa biaya pengasuhan anak di AS dalam beberapa tahun terakhir bahkan melampaui biaya perumahan atau kuliah bagi banyak keluarga.

    Krisis perumahan saat ini berdampak luas di “semua wilayah dan negara,” menurut laporan Program Pemukiman Manusia PBB (UN-Habitat) tahun lalu, yang memperkirakan bahwa antara 1,6 miliar hingga 3 miliar orang di seluruh dunia tanpa akses perumahan yang layak.   

    Tantangan Akses Reproduksi dan Layanan Kesehatan

    Ilustrasi Wanita Menatap Tes Kehamilan Negatif freepik.com

    Orang-orang mengutip bahwa faktor lain yang menghalangi mereka untuk memiliki jumlah anak yang diinginkan, termasuk hambatan dalam akses terhadap teknologi reproduksi berbantu (seperti IVF, In Vitro Fertilization) dan ibu pengganti (surrogacy)

    Sejumlah negara—termasuk Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia— telah melarang praktik ibu pengganti. Laporan UNFPA juga menunjukkan bahwa banyak negara membatasi atau bahkan melarang akses terhadap reproduksi berbantu dan ibu pengganti bagi pasangan sesama jenis. Di Eropa, contohnya, hanya 17 dari 49 negara yang memperbolehkan inseminasi medis bagi individu, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka, menurut laporan tersebut.  

    UNFPA mencatat bahwa, di tengah menurunnya angka fertilitas global, beberapa pemerintah mengambil “langkah-langkah drastis untuk mendorong kaum muda mengambil keputusan fertilitas yang sejalan dengan target nasional.” Namun, laporan tersebut menekankan bahwa “krisis yang sebenarnya” adalah “krisis dalam lembaga reproduksi—yaitu kemampuan individu untuk membuat pilihan bebas, terinformasi, dan tidak terkekang dalam segala hal mulai dari berhubungan seks, menggunakan kontrasepsi, hingga memulai sebuah keluarga.”

    Menurut Center for Reproductive Rights, 40% perempuan di usia reproduksi di dunia hidup di bawah hukum aborsi yang ketat. Banyak negara—termasuk Brazil, Filipina, dan Polandia, di antara yang lainnya— memberlakukan pembatasan aborsi. Pada 2022, Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut putusan penting Roe v. Wade, yang menghapuskan hak konstitusional atas aborsi. Sejak saat itu, lebih dari selusin negara bagian di AS telah menerapkan larangan total atau pembatasan aborsi. Ada banyak laporan menyebutkan bahwa perempuan hamil ditolak mendapatkan perawatan kritis karena undang-undang tersebut, dan banyak perempuan mengaku tidak merasa aman untuk hamil di negara bagian yang melarang aborsi.

    Meski semakin banyak perempuan di dunia yang kebutuhan perencanaan keluarganya telah terpenuhi, PBB menemukan bahwa sekitar 164 juta perempuan masih belum mendapatkan akses tersebut hingga tahun 2021, menurut laporan yang dirilis tahun 2022.

    Selain menganggap akses terhadap perencanaan keluarga sebagai hak asasi manusia, PBB juga menekankan bahwa hal ini merupakan kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Ketakutan akan Masa Depan yang Tak Pasti

    Ilustrasi Pasangan Menatap Cakrawala freepik.com

    Sekitar 14% responden dalam laporan UNFPA mengatakan kekhawatiran mereka tentang situasi politik atau sosial, seperti perang dan pandemi, telah atau akan menyebabkan mereka memiliki anak lebih sedikit dari yang diinginkan. Sekitar 9% responden juga menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap perubahan iklim atau kerusakan lingkungan telah atau akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memiliki lebih sedikit anak dari yang direncanakan.

    Kekerasan dan konflik global meningkat dalam beberapa tahun terakhir.  Periode antara tahun 2021 dan 2023 tercatat sebagai masa paling penuh kekerasan sejak berakhirnya Perang Dingin, menurut World Bank Group. Jumlah korban tewas dalam konflik bersenjata dan jumlah konflik itu sendiri meningkat dalam satu dekade terakhir.

    Kekerasan tersebut turut memicu pada meningkatnya pengungsian global selama bertahun-tahun: Lebih dari 122 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi, menurut laporan badan pengungsi PBB pada hari kamis, jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari jumlah yang tercatat satu dekade lalu.

    Dampak pandemi global ini semakin terasa, bahkan belum menunjukkan tanda-tanda mereda karena Covid-19 terus menyebar, menghasilkan varian baru, dan berdampak pada jutaan orang dengan masa pemulihan yang bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Di luar Covid-19, wabah penyakit menular menjadi semakin umum terjadi—dan para ahli memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang risiko wabah meningkat menjadi epidemi dan pandemi akan semakin meningkat.

    Dalam survei Program Pembangunan PBB tahun 2024, yang secara statistik mewakili sekitar 87% populasi global, sekitar 56% responden mengatakan mereka memikirkan tentang perubahan iklim harian atau mingguan. Sekitar 53% dari responden juga mengatakan mereka lebih khawatir tentang perubahan iklim sekarang dari tahun sebelumnya. 1/3 dari responden mengatakan bahwa perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi keputusan-keputusan besar dalam hidup mereka.

    “Saya ingin punya anak, tapi makin lama makin sulit,” kata seorang perempuan berusia 29 tahun dari Meksiko dalam laporan tersebut. “Hampir mustahil membeli atau menyewa tempat tinggal dengan harga terjangkau di kota saya. Saya juga tidak ingin melahirkan anak di masa perang dan kondisi planet yang memburuk jika itu berarti si anak harus menderita karenanya.” (Naomi Dongoran/PKL Polban) ***

  • 4 Acara di GBK Jakarta 26-27 Juni 2025, Cek Rute Alternatif

    4 Acara di GBK Jakarta 26-27 Juni 2025, Cek Rute Alternatif

    PIKIRAN RAKYAT – Jakarta, kota megapolitan yang tak pernah tidur, akan kembali menjadi pusat aktivitas pada tanggal 26 dan 27 Juni 2025.

    Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), yang merupakan jantung olahraga dan event besar di Ibu Kota, dijadwalkan menjadi tuan rumah berbagai acara menarik.

    Mulai dari pameran keluarga hingga kompetisi olahraga tingkat nasional, serangkaian agenda ini diprediksi akan menarik ribuan pengunjung.

    Selain memberikan informasi lengkap mengenai acara-acara yang berlangsung, artikel ini juga akan menyajikan panduan penting mengenai rute alternatif untuk membantu Anda menghindari kemacetan dan tetap dapat menikmati berbagai event menarik ini.

    4 Acara di GBK Jakarta 26-27 Juni 2025

    Pada tanggal 26 dan 27 Juni 2025, GBK akan menjadi saksi bisu beragam acara yang menjanjikan pengalaman berbeda bagi setiap pengunjung. Berikut adalah detail lengkapnya:

    1. The 9th Edition of Mommy N’Me

    JICC
    27-29 Juni 2025

    Pameran ini telah menjadi ikon bagi para ibu dan anak di Indonesia. “The 9th Edition of Mommy N’Me” akan menghadirkan berbagai produk dan layanan terkini untuk ibu hamil, bayi, dan balita.

    Mulai dari perlengkapan bayi inovatif, pakaian anak yang modis, mainan edukatif, hingga konsultasi kesehatan dan seminar parenting, acara ini adalah surga bagi keluarga modern.

    Pengunjung bisa menemukan penawaran spesial dari berbagai brand ternama, serta mengikuti lokakarya dan talkshow inspiratif seputar tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan diskon, edukasi, dan inspirasi dalam satu tempat.

    2. Piala Menpora 2025: Seleksi Nasional Sepak Takraw

    GBK Arena
    24-26 Juni 2025

    Bagi pecinta olahraga tradisional Indonesia, “Piala Menpora 2025: Seleksi Nasional Sepak Takraw” adalah event yang tak boleh dilewatkan. Sepak takraw, dengan kombinasi akrobatik dan kelincahan, akan memukau penonton di GBK Arena.

    Kompetisi ini bukan hanya ajang adu keterampilan, tetapi juga seleksi ketat untuk mencari bibit-bibit atlet terbaik yang akan mewakili Indonesia di kancah internasional.

    Kehadiran para atlet dari berbagai daerah menjamin pertandingan yang sengit dan penuh semangat. Ini adalah kesempatan untuk menyaksikan langsung bakat-bakat muda dan memberikan dukungan kepada atlet-atlet kebanggaan bangsa.

    3. BSI International Expo 2025

    JICC
    26-29 Juni 2025

    “BSI International Expo 2025” merupakan salah satu pameran ekonomi syariah terbesar di Asia Tenggara. Digelar oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), expo ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia serta menarik investasi global.

    Pengunjung akan menemukan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, mulai dari perbankan, asuransi, investasi halal, hingga sektor-sektor riil seperti gaya hidup syariah, wisata halal, fesyen muslim, dan kuliner.

    Stadion GBK, kandang Timnas Indonesia dan Persija Jakarta.

    Acara ini juga akan diisi dengan konferensi internasional, forum bisnis, dan networking session yang mempertemukan pelaku industri, investor, dan regulator. Ini adalah platform penting untuk memahami potensi ekonomi syariah Indonesia yang sangat besar.

    4. Invasi Renang Pelajar Jakarta Open 2025

    Stadion Akuatik
    26-29 Juni 2025

    Bakat-bakat muda perenang Jakarta akan berkompetisi di “Invasi Renang Pelajar Jakarta Open 2025” di Stadion Akuatik GBK. Ajang ini menjadi panggung bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai gaya dan kategori renang.

    Selain sebagai kompetisi, event ini juga bertujuan untuk memupuk semangat sportivitas, persahabatan, dan mendorong gaya hidup sehat di kalangan generasi muda.

    Bagi para orang tua dan pendukung, ini adalah kesempatan untuk memberikan semangat dan menyaksikan potensi atlet renang masa depan Indonesia.

    Dengan adanya empat acara besar yang berlangsung bersamaan, kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan GBK dan Senayan sangat mungkin terjadi. Untuk menghindari terjebak macet, berikut adalah beberapa strategi dan rute alternatif yang bisa Anda pertimbangkan:

    1. Prioritaskan Transportasi Publik

    MRT Jakarta

    Ini adalah pilihan terbaik dan tercepat. Stasiun MRT terdekat dari GBK adalah Stasiun Senayan dan Stasiun Istora Mandiri. Dari kedua stasiun ini, Anda bisa berjalan kaki singkat menuju lokasi acara. JCC (tempat Mommy N’Me dan BSI International Expo) juga sangat dekat dari Stasiun Senayan.

    TransJakarta

    Banyak koridor TransJakarta melewati area GBK. Gunakan aplikasi peta atau ride-hailing untuk mencari rute TransJakarta terbaik dari lokasi Anda. Halte terdekat antara lain Gelora Bung Karno, Senayan JCC, atau Polda Metro Jaya.

    KRL Commuter Line

    Jika Anda datang dari luar Jakarta, gunakan KRL menuju Stasiun Tanah Abang atau Sudirman, lalu lanjutkan dengan TransJakarta atau MRT.

    2. Manfaatkan Layanan Ride-Hailing (Online Transport)

    Gunakan aplikasi Gojek atau Grab. Anda bisa memesan motor atau mobil. Untuk menghindari kemacetan parah di pintu masuk GBK, pertimbangkan untuk turun di titik yang sedikit jauh dan berjalan kaki.

    Ilustrasi ojol.

    3. Rute Alternatif untuk Kendaraan Pribadi (Jika Terpaksa)

    Dari Arah Selatan (Fatmawati, Cipete, Lebak Bulus)

    Gunakan jalur alternatif melalui Jalan Prapanca Raya – Jalan Wijaya I – Jalan Iskandarsyah Raya – Jalan Sisingamangaraja untuk menghindari kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman bagian bawah. Atau, pertimbangkan memutar melalui SCBD jika ingin menuju pintu gerbang di sisi utara GBK.

    Dari Arah Utara (Harmoni, Kota Tua)

    Jika tidak menggunakan tol, hindari Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin langsung. Pertimbangkan rute via Jalan Asia Afrika (jika tidak ada penutupan) atau Jalan Gatot Subroto dan masuk dari pintu yang lebih jauh.

    Dari Arah Timur (Tebet, Cawang)

    Dari Jalan Gatot Subroto, pertimbangkan untuk langsung masuk ke Jalan Asia Afrika (jika memungkinkan) atau memutar melalui Jalan Tentara Pelajar/Jalan Palmerah Barat jika ingin menuju sisi Barat GBK.

    Dari Arah Barat (Slipi, Palmerah)

    Hindari Jalan Asia Afrika jika terlalu padat. Pertimbangkan Jalan Palmerah Utara/Barat, atau jika menggunakan tol, keluar di Slipi dan cari jalan arteri yang lebih lancar.

    Hindari Persimpangan Utama

    Persimpangan Senayan City, Plaza Senayan, dan flyover Semanggi diprediksi akan sangat padat. Gunakan peta lalu lintas real-time seperti Google Maps atau Waze untuk memantau kondisi jalan.

    4. Parkir Alternatif

    Jika Anda tetap membawa kendaraan pribadi, parkir di dalam GBK akan sangat terbatas. Pertimbangkan untuk parkir di pusat perbelanjaan terdekat (Plaza Senayan, Senayan City, Pacific Place) dan melanjutkan dengan berjalan kaki atau transportasi daring singkat.

    Untuk pengalaman yang nyaman dan bebas stres, perencanaan perjalanan adalah kuncinya. Cek aplikasi lalu lintas real-time sebelum berangkat, pertimbangkan jam sibuk, dan selalu siapkan alternatif transportasi. Ingatlah bahwa puncak kepadatan biasanya terjadi menjelang dan setelah acara berlangsung.

    Dengan persiapan yang matang, Anda bisa menikmati setiap momen di Jakarta dan berbagai event menarik di GBK tanpa terjebak dalam frustrasi kemacetan. Selamat menikmati acara-acara yang disajikan oleh Ibu Kota!***

  • Pemilu Nasional dan Daerah Digelar Terpisah Mulai 2029, Ini Pertimbangan MK

    Pemilu Nasional dan Daerah Digelar Terpisah Mulai 2029, Ini Pertimbangan MK

    PIKIRAN RAKYAT – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional seperti pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden diselenggarakan secara terpisah dengan Pemilu tingkat daerah atau kota (Pemilu lokal). Keputusan ini mengubah sistem keserentakan Pemilu yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu lima kotak”.

    Yang dimaksud Pemilu lokal adalah pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Putusan tertuang dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Putusan ini diucapkan dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis, 26 Juni 2025.

    “Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Kamis, 26 Juni 2025.

    Pertimbangan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan waktu penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota legislatif. Selain itu, isu pembangunan daerah juga cenderung “tenggelam” oleh hiruk-pikuk isu nasional. 

    “Padahal, menurut Mahkamah, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden,” ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra. 

    MK juga menyoroti beban berat partai politik dalam menyiapkan calon untuk berbagai level pemilihan dalam waktu hampir bersamaan. Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang berada dalam rentang waktu kurang dari satu tahun dengan pemilihan kepala daerah, juga berimplikasi pada kemampuan partai politik mempersiapkan kader untuk berkontestasi.

    Akibatnya, lanjut Arief Hidayat, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik.

    Partai politik juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden.

    Dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut juga menyebabkan pelemahan pelembagaan partai politik yang pada titik tertentu parpol menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis.

    “Akibatnya, perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis,” tutur Arief. 

    “Sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral,” ucapnya menambahkan.

    Penurunan Kualitas Penyelenggaraan

    Tumpukan tahapan pemilu berdampak langsung pada kualitas kerja penyelenggara pemilu. Selain ancaman terhadap kualitas, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan penyelenggaraan Pemilu dalam tahun yang sama menyebabkan kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara Pemilu.

    “Masa jabatan penyelenggara pemilihan umum menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan ‘tugas inti’ penyelenggaraan pemilihan umum hanya sekitar 2 (dua) tahun,” kata Arief. 

    Dari sisi pemilih, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu penyelenggaraan Pemilu nasional yang berdekatan dengan waktu pemilihan kepala daerah, juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda Pemilu.

    Bahkan, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang menggunakan model lima kotak.

    “Fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini, disadari atau tidak, bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum,” ujar Saldi.

    Menurut MK, pemungutan suara Pemilu daerah dilakukan paling cepat 2 tahun dan paling lambat 2,5 tahun setelah pelantikan Presiden/Wakil Presiden atau anggota DPR dan DPD hasil Pemilu nasional.***

  • Serangan Israel Menewaskan Lebih dari 100 Warga Gaza, Anak-Anak Banyak yang Jadi Korban

    Serangan Israel Menewaskan Lebih dari 100 Warga Gaza, Anak-Anak Banyak yang Jadi Korban

    PIKIRAN RAKYAT – Dikabarkan langsung bahwa sedikitnya ada 100 warga Palestina meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel pada Rabu, 25 Juni 2025 di Jalur Gaza. Banyak dari korban tewas tersebut adalah warga sipil yang sedang berupaya mendapatkan bantuan makanan.

    Sebuah sumber medis yang diwawancarai oleh Anadolu Agency menyatakan bahwa 17 orang, termasuk dua anak-anak, tewas, dan beberapa lainnya terluka akibat dua serangan di lingkungan Shejaiya, timur Kota Gaza.

    Kantor berita resmi Wafa, mengutip sumber medis tersebut melaporkan delapan orang meninggal akibat tembakan Israel saat berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan di area Netzarim, Gaza tengah. Selain itu, tiga warga Palestina lainnya yang sedang mengantre bantuan juga tewas oleh tembakan tentara Israel di barat kota Rafah, Gaza selatan.

    Di pusat Kota Gaza, tembakan tentara Israel menewaskan dua orang dan melukai beberapa lainnya. Petugas medis juga melaporkan bahwa serangan udara Israel menargetkan warga sipil dan sebuah rumah di Kota Gaza bagian barat, menewaskan sembilan warga Palestina, empat di antaranya anak-anak, dan melukai banyak lainnya.

    Lima orang, termasuk seorang ibu dan dua anaknya, tewas akibat penembakan Israel di sebuah rumah di barat laut Kota Gaza. Tim penyelamat menemukan tiga jenazah dan menyelamatkan lima orang dari reruntuhan dua rumah di Jabalia Al-Nazla, Gaza utara, setelah serangan udara Israel. Beberapa orang masih dinyatakan hilang di bawah reruntuhan.

    Korban di Kamp Pengungsi dan Wilayah Lainnya

    Di Deir al-Balah dan kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah, sepuluh warga Palestina tewas dan banyak lainnya terluka dalam serangan Israel yang menargetkan dua rumah.

    Sebuah sumber medis juga melaporkan penemuan jenazah seorang pemuda Palestina dari reruntuhan di kota Abasan, timur Khan Younis. Lima warga Palestina, termasuk dua yang sedang menunggu pengiriman bantuan, tewas akibat serangan dan tembakan Israel di Khan Younis.

    Di Gaza utara, dua warga Palestina tewas dan beberapa lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel yang menargetkan sekelompok orang di dekat Masjid Omari di Jabalia Al-Balad.

    Di barat daya Kota Gaza, enam orang tewas ketika serangan Israel menghantam sebuah rumah tinggal. Serangan lain di lingkungan Shejaiya, Kota Gaza, menyebabkan delapan orang, termasuk dua anak-anak, tewas akibat pengeboman sebuah rumah, dengan beberapa orang masih hilang.

    Kamp pengungsi Al-Shati di barat Kota Gaza juga menjadi sasaran, menewaskan sembilan warga Palestina, termasuk lima anak-anak, setelah rudal Israel menghantam sebuah rumah.

    Di selatan Kota Gaza, 12 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka, beberapa di antaranya kritis ketika sebuah bangunan tempat tinggal di Shejaiya dibom.

    Konflik yang Terus Berlangsung dan Tuntutan Hukum

    Tentara Israel terus melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, mengabaikan seruan internasional untuk gencatan senjata. Serangan ini telah menewaskan lebih dari 56.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

    Sebagai respons, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perangnya di wilayah kantong Palestina tersebut.***

  • Job Fair Dianggap Solusi Instan, Pakar Ketenagakerjaan IPB University Ingatkan Desain Strategis dan Inklusif

    Job Fair Dianggap Solusi Instan, Pakar Ketenagakerjaan IPB University Ingatkan Desain Strategis dan Inklusif

    PIKIRAN RAKYAT – Job fair atau bursa kerja kerap dianggap solusi instan dalam menjawab tantangan pengangguran. 

    Namun, dosen Ekonomi Ketenagakerjaan IPB University, Dr Tanti Novianti, menilai job fair tidak akan berdampak nyata jika tanpa desain yang strategis, inklusif, dan terintegrasi dengan program ketenagakerjaan yang lebih luas.

    Dr Tanti mengatakan, selama ini job fair atau bursa kerja menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Kegiatan ini umumnya rutin digelar oleh dinas tenaga kerja daerah, bekerjasama dengan kampus, maupun pihak swasta sebagai ajang rekrutmen massal.

    Tujuan utama job fair adalah menjembatani ketidakseimbangan informasi antara pencari kerja dan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menemukan kandidat sesuai kebutuhan. 

    Dari sisi pencari kerja, mereka bisa mendapatkan lowongan sesuai kualifikasi mereka. Dengan demikian, secara ideal, sebuah job fair dirancang sebagai solusi mismatch tenaga kerja.

    Namun di lapangan, job fair kerap kali hanya menjadi tempat menampung surplus pencari kerja daripada benar-benar menjawab kekurangan tenaga kerja di industri. 

    “Job fair lebih kepada solusi jangka pendek, bukan obat mujarab pengangguran,” ujar Dr Tanti.

    Ia mengusulkan agar job fair bersifat tematik, berfokus pada industri tertentu, bisa menjadi solusi. Dari sisi desain acara, job fair nasional sering tidak memiliki fokus sektor atau kualifikasi yang jelas, sehingga profil pelamar yang datang tidak sesuai kebutuhan industri.

    “Karena itu, desain penyelenggaraan job fair harus berbasis data, baik dari sisi pasar kerja maupun profil penganggur,” tambahnya.

    Dr Tanti yang saat ini menjadi Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Sekolah Bisnis IPB University menjelaskan, job fair tidak akan menyelesaikan masalah pengangguran tanpa dibarengi penciptaan investasi dan peluang kerja baru. 

    Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

    Dalam perencanaan strategis, kata Dr Tanti, penyelenggaraan job fair harus melihat jauh ke depan, bukan sekadar formalitas. Perencanaan harus mempertimbangkan analisis kebutuhan, simplifikasi birokrasi, dan integrasi dengan pelatihan vokasi hingga kebijakan investasi tenaga kerja.

    Dari segi pelaksanaan, job fair harus inklusif dan produktif bagi semua pihak. Kehadiran fasilitas seperti wawancara on-site, konseling karier, dan talkshow inspiratif menjadi nilai tambah. 

    Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga penting, termasuk adanya kurasi lowongan kerja yang nyata dan sesuai kebutuhan industri.

    Keterlibatan industri sejak tahap perencanaan dianggap kunci penting. Pemerintah disarankan bermitra dengan asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta mengoptimalkan regulasi seperti wajib lapor lowongan kerja.

    “Peluang kerja sebaiknya masuk dalam sistem bursa kerja nasional,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, job fair seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi mesti terintegrasi dengan pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan industri. 

    Dr Tanti mencontohkan model dual-track di Jerman dan pelatihan intensif di perusahaan-perusahaan Jepang sebagai praktik baik yang bisa ditiru.

    Pemanfaatan teknologi turut menjadi perhatian utama. Platform digital dan penggunaan big data serta AI matching mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan job fair. Teknologi juga memudahkan segmentasi peserta dan pengelolaan acara.

    Segmentasi peserta, menurut Dr Tanti, perlu diperjelas. Misalnya, untuk lulusan SMK dan fresh graduate yang angka penganggurannya tinggi, serta kelompok disabilitas yang membutuhkan akses dan lowongan kerja khusus.

    “Job fair idealnya menjadi pintu masuk ke pelatihan lanjutan dan pendampingan kerja, bukan hanya mengumpulkan lamaran,” katanya. (*)

  • KPK Pastikan Periksa Khofifah Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, Tanggal Berapa?

    KPK Pastikan Periksa Khofifah Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, Tanggal Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap memeriksa Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Jatim tahun anggaran 2021–2022. Pemeriksaan yang semula dijadwalkan pekan lalu, tertunda karena Khofifah ada kegiatan lain.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengungkapkan ketidakhadiran Khofifah sudah disampaikan secara resmi. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan dalam waktu dekat namun belum diketahui tanggalnya.

    “Saya kira kalau masalah waktunya penyidik nanti akan memutuskan karena sebenarnya penjadwalannya sudah jelas,” kata Setyo kepada wartawan, Kamis, 26 Juni 2025.

    Saat ditanya apakah pemeriksaan terhadap Khofifah akan digelar di Jakarta atau Surabaya, Setyo menegaskan hal itu merupakan kewenangan penyidik.

    “Kalau itu kewenangan penyidik,” ujar Setyo. 

    Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Sebut Nama Khofifah

    Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Usai diperiksa, Kusnadi menyebut Khofifah Indar Parawansa, mengetahui soal dana hibah tersebut.

    Kusnadi menjalani pemeriksaan sekira 7 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025. Kepada awak media, ia menyampaikan mekanisme dana hibah tersebut merupakan bagian dari proses bersama antara DPRD dan kepala daerah.

    “Dana hibah itu proses ya bukan materi. Itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi kalau dana hibah itu dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah,” kata Kusnadi.

    Saat ditanya apakah Khofifah mengetahui soal dana hibah yang kini diusut KPK, Kusnadi menjawab tegas orang nomor satu di Jawa Timur itu mengetahuinya.

    “Orang dia yang mengeluarkan masa dia enggak tahu,” ucap Kusnadi.

    KPK Tetapkan 21 Tersangka 

    KPK menetapkan 21 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022. Empat orang di antaranya adalah tersangka penerima suap. Sedangkan, 17 lainnya merupakan tersangka pemberi suap.

    Akan tetapi, lembaga antirasuah belum mau mengungkap identitas lengkap para tersangka. Sebab, KPK baru akan mengumumkan identitas tersangka dan kontruksi perkara ketika penyidikan telah rampung.

    Sebagai informasi, penyidikan terhadap 21 tersangka ini adalah hasil pengembangan dari perkara yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan kawan-kawan. Sahat telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan divonis sembilan tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, pada 26 September 2023.

    Selain itu, Sahat juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp39,5 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Di dalam vonis hakim, Sahat terbukti secara sah dan meyakinkan menerima ijon fee dana hibah pokok pikiran (pokir) masyarakat yang berasal dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020–2022 serta APBD 2022–2024 yang masih bakal ditetapkan bagi wilayah Kabupaten Sampang. Adapun anggaran Pemprov Jawa Timur untuk dana hibahkelompok masyarakat adalah Rp200 miliar.***

  • Ilmuwan Dalam Seni dan Sejarah di Pameran Science and Art 8.0” (SciArt 8.0) di Museum Benteng Vredeburg

    Ilmuwan Dalam Seni dan Sejarah di Pameran Science and Art 8.0” (SciArt 8.0) di Museum Benteng Vredeburg

    PIKIRAN RAKYAT – Pameran seni mengenai ilmuwan digelar di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta. Bertajuk “Science and Art 8.0” (SciArt 8.0), pameran lukisan potret dan narasi visual ini juga menjadi wahana menghubungkan ilmuwan sebagai salah satu penggerak sejarah.

    Sejarawan dari Monash University, Luthfi Adam, mengatakan, sejarah selama ini berfokus pada sejarah perang. Sekarang saatnya untuk mulai memasukkan sejarah tentang riset, sains, dan teknologi. 

    “Penulisan sejarah tidak cukup hanya dilakukan oleh sejarawan, tetapi perlu kontribusi dari ahli dalam bidang ilmu masing-masing, sehingga ada pemahaman antara sejarawan dengan ilmuwan dalam intermediary process,” ujar Luthfi pada Rabu, 25 Juni 2025.

    Banyak negara memiliki tradisi penghormatan terhadap tokoh-tokoh penting sebagai bagian dari sejarah. Selama ini, pahlawan lebih dimaknai sebagai tokoh yang berjuang dalam perang melawan penjajah di masa perjuangan. Namun, terdapat juga pahlawan yang berada di ruang sepi, yaitu para ilmuwan sebagai pahlawan sains dan teknologi. 

    “Sejarah sesungguhnya ada masanya, dan saat ini Indonesia masuk ke masa untuk membangun science society atau masyarakat ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah saatnya pahlawan ilmu pengetahuan dikomunikasikan pada masyarakat,” kata Luthfi. 

    Menyambungkan ilmuwan & seniman

    Pelukis Paul Hendro, mengatakan, pameran ini mencoba menyambungkan dunia ilmuwan dengan seniman lukis.  “Selama ini, para ilmuwan tidak tersentuh oleh para pelukis. Kebanyakan yang dikenal oleh pelukis adalah pahlawan perang pejuang kemerdekaan,” katanya.

    Upaya membangun rapsodi seni, sejarah dan saintek sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Pada 2022, diselenggarakan “Pekan Wirabangsa” di Pasar Seni Ancol, Jakarta, yang menampilkan pahlawan nasional pilihan negara dan mengajak publik untuk berpikir ulang tentang siapa sebenarnya para pendiri bangsa. 

    Pada tahun yang sama, Paul Hendro menggagas hibah lukisan potret Presiden dan Wakil Presiden kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menandai dimulainya gerakan potret kenegaraan kontemporer. Lalu, pada tahun 2024, digelar pameran “Seabad Para Kalangwan”, yang menampilkan tokoh-tokoh sastrawan dan seniman besar seperti Empu Kanwa, Empu Tantular, dan Prapanca. 

    Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek, Yudi Darma, mengatakan, tujuan pameran ini adalah menghidupkan kembali tradisi ‘Padarman’ dalam wujud modern. “Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap pemikiran, pengetahuan, dan kontribusi ilmuwan terhadap kemajuan peradaban sebagai bagian dari narasi kepahlawanan,” katanya.

    Menurut Yudi, bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami dan meneruskan semangat para pemikirnya. Ia mendorong masyarakat untuk merawat pemahaman bahwa ilmu pengetahuan dan seni dapat berjalan beriringan sebagai suatu kebudayaan yang mendorong kemajuan bangsa.

    “Semoga pameran ini menjadi ruang apresiasi terhadap karya seni dan pemikiran ilmuwan, menjadi titik temu antargenerasi, disiplin ilmu, dan masa lalu dengan masa depan. Dari sini, kami berharap tumbuh rasa ingin tahu dan kolaborasi-kolaborasi baru,” tuturnya.***

  • 4 Cara Cek Status BSU 2025 Agar Dana Rp600.000 Cepat Cair ke Rekening

    4 Cara Cek Status BSU 2025 Agar Dana Rp600.000 Cepat Cair ke Rekening

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebesar Rp600.000 adalah secercah harapan bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia.

    Dana ini sangat dinantikan untuk membantu menjaga daya beli dan menopang ekonomi keluarga di tengah tantangan global. Namun, seringkali ada pertanyaan yang muncul, “Bagaimana cara memastikan BSU saya cepat cair dan tidak terhambat?”

    Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah menyediakan berbagai jalur resmi agar Anda dapat proaktif mengecek status BSU 2025 Anda.

    Dengan mengikuti empat berikut ini, Anda bisa memantau proses pencairan dan mengatasi potensi kendala agar dana Rp600.000 segera masuk ke rekening Anda.

    4 Cara Cek Status BSU 2025

    Jangan hanya menunggu notifikasi di ponsel Anda. Berikut adalah panduan komprehensif untuk mengecek status BSU 2025 Anda dan memastikan tidak ada hambatan yang berarti:

    1. Cek Berkala Situs Resmi Kemnaker

    Ini adalah langkah pertama dan paling krusial. Situs web resmi Kemnaker adalah sumber informasi paling otoritatif mengenai status kepesertaan dan pencairan BSU Anda.

    Akses langsung ke bsu.kemnaker.go.id 2025. Pastikan Anda hanya mengakses situs resmi ini untuk menghindari phishing atau informasi palsu.

    Di situs tersebut, Anda akan diminta untuk memasukkan data diri. Umumnya, ini melibatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda. Sistem akan memverifikasi data dan menampilkan status BSU Anda.

    Situs ini akan memberikan update status secara bertahap, seperti “Calon Penerima,” “Ditetapkan sebagai Penerima,” “Dana Telah Disalurkan ke Bank Penyalur,” atau “Dana Telah Ditransfer ke Rekening Anda.” Memahami status ini akan memberikan gambaran jelas posisi pencairan dana Anda.

    Situs ini adalah jembatan langsung antara Anda dan Kemnaker. Informasi di sini adalah yang paling up-to-date dan valid dari pemerintah. Pengecekan rutin akan membantu Anda mengetahui progres dan jika ada masalah, Anda bisa segera menindaklanjuti.

    2. Pantau Mutasi Rekening Bank Himbara/BSI

    Setelah Anda dinyatakan sebagai penerima BSU oleh Kemnaker, langkah selanjutnya adalah memantau rekening bank Anda. BSU hanya akan ditransfer ke rekening di BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Cara termudah dan tercepat adalah melalui aplikasi mobile banking atau internet banking bank Anda. Akses riwayat transaksi atau mutasi rekening secara rutin.

    Jika Anda tidak menggunakan mobile banking, kunjungi mesin ATM terdekat dan cetak riwayat transaksi atau cek saldo terbaru.

    Notifikasi pencairan BSU biasanya akan muncul dengan keterangan yang jelas, seperti “BSU 2025” atau “Bantuan Subsidi Upah” pada rincian transaksi. Jangan sampai terlewat atau terabaikan.

    Ini adalah bukti fisik bahwa dana BSU telah masuk ke rekening Anda. Pemantauan rutin akan memungkinkan Anda segera mengetahui kapan dana tersedia dan dapat digunakan.

    Tahapan yang bisa dilakukan pekerja jika sudah dinyatakan lolos verifikasi BSU 2025.

    Jika sudah ada status “ditransfer” di Kemnaker namun belum masuk rekening, ini bisa menjadi indikasi awal masalah teknis perbankan.

    3. Hubungi Layanan Informasi Resmi

    Jika Anda sudah melakukan pengecekan berulang kali di situs Kemnaker dan memantau rekening, namun BSU Anda masih belum cair setelah menunggu cukup lama dan Anda memiliki kekhawatiran spesifik, jangan ragu untuk mencari bantuan melalui jalur resmi.

    Sebelum menghubungi, pastikan Anda sudah menyiapkan data diri lengkap seperti NIK, nama lengkap, nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan nama bank serta nomor rekening. Ini akan mempercepat proses verifikasi oleh petugas.

    Anda dapat menghubungi call center BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Nomor call center resmi biasanya tersedia di situs web mereka.

    Sampaikan dengan jelas status terakhir yang Anda ketahui (misalnya: “sudah lolos verifikasi di Kemnaker, tapi belum masuk rekening”), dan detail masalah yang Anda alami.

    Layanan informasi resmi adalah tempat terbaik untuk mendapatkan bantuan personal dan solusi jika ada masalah spesifik pada data atau proses pencairan Anda. Petugas dapat membantu menelusuri lebih lanjut dan memberikan panduan yang tepat.

    4. Verifikasi Data BPJS Ketenagakerjaan

    Data Anda yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan adalah fondasi utama bagi pencairan BSU. Ketidakakuratan sekecil apa pun dapat menghambat proses.

    Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap Anda di data BPJS Ketenagakerjaan sudah akurat dan sama persis dengan NIK dan nama di rekening bank Anda, serta di KTP.

    Verifikasi bahwa nomor rekening bank Himbara/BSI yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah nomor rekening yang benar dan masih aktif atas nama Anda.

    Jika Anda menemukan ketidaksesuaian data, segera hubungi bagian HRD perusahaan Anda untuk meminta perbaikan data, atau datangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk melakukan verifikasi dan pembaruan data secara langsung.

    Data yang akurat adalah kunci kelancaran proses pencairan. Bank penyalur akan menolak transfer jika ada ketidakcocokan data antara penerima dan nomor rekening, atau jika rekening sudah tidak aktif. Memastikan data Anda up-to-date di BPJS Ketenagakerjaan akan mencegah penundaan yang tidak perlu.

    Proses penyaluran BSU, meskipun melibatkan tahapan yang berlapis, dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyalurkan bantuan ini kepada setiap penerima yang berhak.

    Dengan proaktif mengikuti keempat langkah di atas, Anda tidak hanya akan mendapatkan informasi terkini, tetapi juga dapat segera mengatasi potensi hambatan.

    Jangan menyerah jika BSU Anda belum cair. Terus pantau, verifikasi data Anda, dan jangan ragu mencari bantuan dari sumber resmi. Semoga dana Rp600.000 tersebut segera masuk ke rekening Anda dan memberikan manfaat yang signifikan bagi keluarga.***

  • Warga Israel Menangis Usai Gencatan Senjata Israel-Iran: Kami Ingin Hidup Normal

    Warga Israel Menangis Usai Gencatan Senjata Israel-Iran: Kami Ingin Hidup Normal

    PIKIRAN RAKYAT – Suasana haru menyelimuti warga Israel Penjajah pada Rabu, 26 Juni 2025, setelah militer mencabut pembatasan aktivitas menyusul tercapainya gencatan senjata dengan Iran.

    Selama 12 hari sebelumnya, kedua negara terlibat dalam konflik mematikan yang membuat banyak kota lumpuh dan warga terpaksa berlindung di tempat aman.

    Pantai-pantai di Tel Aviv kembali dipenuhi warga yang berjemur dan bermain sepak bola, sementara jalanan dan pasar tradisional tampak hidup kembali. Sekolah-sekolah pun dibuka setelah hampir dua pekan ditutup akibat perang.

    “Akhirnya, kami bisa mulai hidup lagi,” kata seorang guru yoga dan ibu dua anak, Yosi (40), saat duduk di sebuah kafe di Tel Aviv, dikutip dari France 24, Kamis, 26 Juni 2025.

    Kota pesisir di barat Israel Penjajah itu menjadi salah satu lokasi yang beberapa kali dihantam rudal dalam saling serang antara Iran dan Israel Penjajah.

    “Saya kelelahan, tapi merasa sangat lega saat melihat kedua anak saya berangkat ke sekolah pagi ini dan bertemu teman-teman mereka setelah 12 hari hanya di rumah,” ucap dia.

    Pedagang di Pasar Carmel, pusat ekonomi dan teknologi Tel Aviv yang juga terkenal dengan kehidupan malamnya, mulai kembali membuka lapak. Mereka menata kembali barang dagangan seperti rempah, pakaian, dan cendera mata yang sempat mereka simpan selama masa konflik.

    “Kami harap pembeli kembali datang. Kami sudah terlalu banyak menderita,” ujar Ori, seorang pedagang perhiasan, kepada AFP.

    Bandara Ben Gurion di luar Tel Aviv kembali dipadati penumpang setelah penerbangan komersial dilanjutkan.

    Beberapa keluarga yang baru tiba terlihat membawa bendera kecil Israel Penjajah dan tersenyum lega saat menginjakkan kaki kembali di tanah air. Bahkan, ada yang berlutut dan mencium landasan bandara.

    Sukacita Penuh Kecemasan

    Meski kegembiraan terpancar, sebagian warga masih dihantui kecemasan akan kemungkinan konflik berikutnya.

    “Saya bukan orang religius, tapi saya berdoa agar tidak lagi mendengar suara sirene, agar tidak lagi harus lari bersembunyi di tempat perlindungan,” ujar Yafit Sofi (33), sambil menyesap bir di Tel Aviv pada Selasa malam, 24 Juni 2025.

    “Kami ingin berpesta, kami ingin hidup, ingin kembali menikmati hidup tanpa beban… Tapi berapa lama ini akan bertahan? Seperti apa perang berikutnya? Terlalu banyak orang ingin membunuh kami, terlalu banyak negara ingin menghancurkan Israel. Dan setiap kali terjadi, semuanya terasa lebih buruk,” tutur dia menandaskan. ****