Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Indonesia Bakal Jadi Tempat Sampah AS? Pemerintah Diminta Guyub Berdiplomasi

    Indonesia Bakal Jadi Tempat Sampah AS? Pemerintah Diminta Guyub Berdiplomasi

    PIKIRAN RAKYAT – Menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan pemerintah untuk segera memberikan reaksi.

    Sufmi Dasco mengingatkan agar pemerintah melakukan diplomasi perdagangan dengan Amerika.

    Selain itu, dia mengingatkan Pemerintah untuk tetap berhati-hati akibat kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump tersebut.

    “AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” ujar Dasco, di Jakarta, Kamis, 3 April 2025.

    “Jangan sampai Indonesia menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS,” tuturnya lagi.

    Menurut dia, hal tersebut perlu diperhatikan karena berpotensi berdampak pada produk industri dalam negeri, dan menggagalkan hilirisasi Indonesia.

    “Kita mesti jaga bersama kepentingan nasional ini. Bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum,” ucap dia.

    Sekilas Kebijakan Trump

    Pada Rabu, 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengatur penerapan tarif timbal balik atau tarif resiprokal.

    Berdasarkan perintah eksekutif ini, tarif minimum sebesar 10 persen akan dikenakan pada semua impor, dengan tarif lebih tinggi diberlakukan untuk negara atau mitra dagang tertentu.

    Kebijakan ini mulai berlaku pada 5 April 2025, dan semua impor akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen, kecuali ada ketentuan lain.

    Selanjutnya, Trump akan menerapkan tarif timbal balik yang lebih tinggi, yang disesuaikan dengan setiap negara atau kawasan yang mengalami defisit perdagangan terbesar dengan AS. Kebijakan ini akan berlaku mulai 9 April 2025.

    Sebagai dampaknya, semua impor dari Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemilihan Presiden Baru Digelar Juni

    Pemilihan Presiden Baru Digelar Juni

    PIKIRAN RAKYAT – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi mencopot Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya pada Jumat 4 April 2025, dengan alasan pelanggaran berat terhadap norma demokrasi dan supremasi hukum.

    Keputusan ini merupakan hasil dari perdebatan panjang terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada 3 Desember 2024 lalu.

    Dengan suara bulat dari delapan hakim, Mahkamah Konstitusi mengesahkan pemakzulan Yoon, menjadikannya presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dicopot dari jabatannya.

    Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat digugat. Putusan ini sekaligus menandai salah satu sidang pemakzulan terpanjang dan paling kontroversial dalam sejarah politik negara tersebut.

    Latar Belakang Pemakzulan

    Yoon Suk Yeol dituduh melakukan pelanggaran konstitusi setelah secara sepihak mengumumkan keadaan darurat militer tanpa dasar hukum yang kuat.Dia berdalih bahwa langkah ini diperlukan untuk mencegah “penyalahgunaan kekuasaan” oleh Partai Demokrat Korea yang menguasai parlemen.

    Akan tetapi, banyak pihak menilai tindakan tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaannya secara otoriter.

    Dalam pernyataannya selama sidang pemakzulan, Yoon Suk Yeol membela keputusannya dengan dalih melindungi demokrasi.

    “Saya tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan negara dengan tangan besi, tetapi hanya ingin melindungi demokrasi dari ancaman yang nyata,” ujarnya.

    Namun, Majelis Nasional yang menggulirkan proses pemakzulan menegaskan bahwa pencopotan Yoon adalah langkah yang harus diambil demi demokrasi Korea Selatan.

    “Kita tidak bisa membiarkan presiden menyalahgunakan wewenangnya dengan semena-mena. Ini adalah keputusan untuk menyelamatkan sistem pemerintahan kita,” kata salah satu anggota parlemen yang mendukung pemakzulan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Korea Herald.

    Dampak Pemakzulan terhadap Stabilitas Politik dan Ekonomi

    Keputusan ini membawa dampak besar bagi Korea Selatan, baik secara politik maupun ekonomi. Sejak pengumuman pemakzulan, negara itu telah menghadapi ketidakstabilan politik yang signifikan, ditandai dengan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota.

    Para pendukung Yoon Suk Yeol menilai bahwa keputusan ini bermuatan politis, sementara kelompok oposisi menyambutnya sebagai kemenangan demokrasi.

    Secara ekonomi, pemakzulan Yoon Suk Yeol diperkirakan dapat memperburuk ketidakpastian pasar, terutama karena Korea Selatan sedang menghadapi perlambatan ekonomi akibat gangguan perdagangan global. Indeks saham utama negara tersebut mengalami volatilitas tinggi dalam beberapa hari terakhir sejak pengumuman pemakzulan.

    Pemilihan Presiden Baru Digelar Juni

    Sesuai dengan Pasal 68-2 Konstitusi Korea Selatan, pemilihan presiden baru harus dilakukan dalam waktu 60 hari setelah pemakzulan seorang presiden. Oleh karena itu, pemilu kemungkinan besar akan diadakan pada 3 Juni mendatang.

    Penjabat Presiden Han Duck-soo, yang saat ini mengambil alih tugas kepresidenan, memiliki waktu 10 hari untuk mengumumkan tanggal resmi pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik Pasal 35-2, pengumuman hari pemilihan harus dilakukan selambat-lambatnya 50 hari sebelum pemungutan suara.

    Proses pencalonan presiden akan dimulai pada akhir April, dengan pendaftaran kandidat dibuka selama dua hari, tepat 24 hari sebelum pemilu. Kampanye pemilihan akan dimulai sehari setelah pendaftaran dan berlangsung selama 22 hari hingga sehari sebelum pemungutan suara.

    Masa Depan Yoon Suk Yeol

    Setelah dicopot dari jabatannya, Yoon Suk Yeol tidak hanya kehilangan status dan hak istimewa sebagai presiden, tetapi juga menghadapi kemungkinan tuntutan hukum lebih lanjut. Jaksa telah menjadwalkan persidangan pidana terhadapnya pada 14 April dengan tuduhan pemberontakan.

    Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati sesuai dengan hukum yang berlaku di Korea Selatan.

    Selain itu, Yoon Suk Yeol juga menghadapi penyelidikan terkait skandal politik lainnya, termasuk dugaan keterlibatan dalam jaringan broker politik ilegal yang dipimpin oleh Myung Tae-kyun.

    Sejarah menunjukkan bahwa pemakzulan di Korea Selatan bukanlah peristiwa langka. Sebelumnya, pada 2017, Presiden Park Geun-hye juga dimakzulkan dan kemudian dijatuhi hukuman penjara atas kasus korupsi.

    Pemilu yang diselenggarakan setelah pemakzulan Park berlangsung pada 9 Mei 2017, tepat 60 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Strategi Bertahan dalam Gejolak Global

    Strategi Bertahan dalam Gejolak Global

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada Kabinet Merah Putih untuk menghadapi pengenaan tarif impor sebesar 32 persen oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan mulai 9 April 2025.

    Pengenaan tarif ini diumumkan secara resmi oleh Presiden AS Donald Trump sebagai kebijakan resiprokal terhadap negara-negara yang dinilai memiliki hambatan perdagangan yang merugikan AS.

    Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, disebutkan bahwa tarif sebesar 32 persen ini merupakan kelipatan dari tarif dasar 10 persen yang dikenakan AS ke semua negara.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar pernyataan Kemlu RI.

    Produk-produk utama Indonesia yang terdampak antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, dan hasil perikanan lainnya. Pemerintah Indonesia kini tengah menghitung potensi kerugian dan dampak luas dari kebijakan ini terhadap ekonomi nasional.

    Tiga Senjata Strategis Prabowo Hadapi Krisis

    Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo langsung mengarahkan kabinetnya untuk menjalankan tiga strategi utama guna menjaga stabilitas ekonomi nasional:

    Memperluas Mitra Dagang dan Diplomasi Ekonomi

    Dalam minggu pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    “Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno.

    Indonesia juga terus memperkuat perjanjian dagang multilateral seperti RCEP, serta mempercepat negosiasi dengan CP-TPP, Uni Eropa (IEU-CEPA), dan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU CEPA).

    Percepatan Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah akan mengelola proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pertanian, hingga kelautan.

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Noudhy.

    Memperkuat Konsumsi Domestik dan Ketahanan Rakyat

    Program makan bergizi gratis untuk 82 juta penerima manfaat dan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih menjadi ujung tombak kebijakan Prabowo dalam memperkuat daya beli masyarakat.

    “Upaya ini akan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia,” ucap Noudhy.

    Instruksi Prabowo ke Kabinet

    Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Kabinet untuk segera melakukan deregulasi besar-besaran demi meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

    “Presiden menginstruksikan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Barrier,” kata Kemlu dalam siaran pers.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” tuturnya menambahkan.

    Sebagai bagian dari langkah diplomasi, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Indonesia juga sedang menjajaki kerja sama dan solidaritas regional bersama Malaysia dan negara-negara ASEAN yang turut terdampak.

    Stabilitas Keuangan Jadi Fokus

    Pemerintah dan Bank Indonesia kini berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan likuiditas valas tetap tersedia, serta menstabilkan yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah volatilitas global. Kebijakan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan melindungi dunia usaha nasional.

    “Dengan strategi geopolitik yang matang dan kebijakan ekonomi yang progresif, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ujar Noudhy Valdryno.

    Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tekanan global, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia di kancah global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kebijakan Tarif AS Bakal Picu Resesi Ekonomi RI? Celios Ungkap Kegelisahannya

    Kebijakan Tarif AS Bakal Picu Resesi Ekonomi RI? Celios Ungkap Kegelisahannya

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, hal ini berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025.

    Penilaian demikian datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

    Ia menuturkan dampak kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump akan berdampak signifikan ke ekonomi Indonesia.

    “Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” kata Bhima, dikutip dari Antara, Jumat, 4 April 2025.

    Bukan hanya pada kuantitas ekspor Indonesia ke AS, kebijakan Trump pada hakikatnya juga bisa turut memberikan dampak negatif berkelanjutan ke volume ekspor negara lain.

    Bhima menegaskan, dengan tarif resiprokal itu, sektor otomotif dan elektronik Indonesia bakal di ujung tanduk.

    Sebab, konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal yang menyebabkan penjualan kendaraan bermotor turun di AS.

    Selanjutnya dikarenakan adanya korelasi ekonomi Indonesia dan AS dengan persentase 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi AS maka ekonomi Indonesia turun 0,08 persen.

    Apalagi, produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu beralih (shifting) ke pasar domestik, karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda.

    “Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri,” ujar dia.

    Bhima melanjutkan, Selain sektor otomotif dan elektronik, industri padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan bakal mengalami penurunan.

    Ia menyandarkan prediksi ini pada banyaknya merek alias jenama global asal AS memiliki pangsa pasar besar di Indonesia.

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” tuturnya.

    6 Solusi bagi RI

    Berikut adalah solusi yang disarankan oleh Bhima dan Celios agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh tarif resiprokal yang diterapkan AS:

    1. Mengejar peluang relokasi pabrik dengan mendorong pemindahan pabrik ke Indonesia untuk mengurangi dampak tarif.

    2. Menyediakan regulasi yang jelas dan konsisten untuk menarik investasi.

    3. Mempermudah proses perizinan agar investasi dan pembangunan pabrik lebih efisien.

    4. Menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kawasan industri.

    5. Menjamin pasokan listrik yang cukup, terutama dari energi terbarukan, untuk kebutuhan industri.

    6. Menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja di industri yang dipindahkan ke Indonesia.

    Pada Rabu, 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif minimal 10 persen terhadap banyak negara, termasuk Indonesia, untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat.

    Dalam pengumuman yang disampaikan melalui unggahan di Instagram Gedung Putih, Indonesia tercatat berada di posisi kedelapan dalam daftar negara yang dikenakan tarif, dengan tarif sebesar 32 persen.

    Sebanyak 60 negara akan dikenakan tarif timbal balik yang setengah dari tarif yang diterapkan negara-negara tersebut terhadap AS.

    Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga terkena kebijakan ini, dengan tarif masing-masing sebesar 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Kirim Delegasi ke AS Nego Tarif Trump, Apa yang Dipertaruhkan?

    Indonesia Kirim Delegasi ke AS Nego Tarif Trump, Apa yang Dipertaruhkan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat, menyusul pengumuman Presiden Donald Trump yang menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia.

    Pengenaan tarif sebesar 32 persen tersebut dipastikan akan berlaku mulai 9 April 2025 dan berpotensi mengguncang berbagai sektor ekspor unggulan nasional. Kebijakan tarif ini berdasarkan tarif dasar sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara.

    Akan tetapi, secara khusus ditingkatkan kepada Indonesia dalam bentuk resiprokal. Produk ekspor utama Indonesia seperti elektronik, tekstil, alas kaki, furnitur, minyak sawit, karet, hingga produk perikanan menjadi sektor yang paling terdampak.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ucap Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 3 April 2025.

    Apa yang Dipertaruhkan?

    Langkah AS ini tidak hanya berimplikasi pada penurunan volume perdagangan antara kedua negara, tetapi juga berpotensi menekan sektor industri dalam negeri yang selama ini mengandalkan pasar ekspor Amerika.

    Industri tekstil, perikanan, hingga sektor UMKM yang tergabung dalam rantai pasok global pun terancam. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujar Kemlu.

    Koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha telah dimulai sejak awal tahun 2025 untuk menyiapkan berbagai skenario dan negosiasi.

    Delegasi Khusus dan Diplomasi Terbuka

    Pemerintah menegaskan bahwa jalur diplomatik tetap menjadi prioritas utama.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” kata Kemlu.

    Dalam kerangka ini, Indonesia juga menyusun respons terhadap berbagai isu yang diajukan AS melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025. Pemerintah menyiapkan langkah korektif, termasuk reformasi regulasi dan penghapusan Non-Tariff Barrier (NTB) yang kerap menjadi sorotan.

    Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat agenda deregulasi.

    “Penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan non-tarif menjadi prioritas agar Indonesia tetap kompetitif dan menarik investasi,” ujar Kemlu.

    Strategi Nasional: Tiga Senjata Prabowo

    Menanggapi tantangan ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengumumkan tiga strategi utama Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi:

    Presiden Prabowo mendorong diversifikasi pasar ekspor dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

    “Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi PCO Noudhy Valdryno.

    Selain BRICS, Indonesia juga aktif dalam negosiasi RCEP, CP-TPP, dan IEU-CEPA.

    Mempercepat Hilirisasi SDA

    Hilirisasi menjadi kunci transformasi ekonomi nasional. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendanai proyek hilirisasi strategis di sektor energi, perkebunan, dan kelautan.

    Memperkuat Daya Beli Masyarakat

    Salah satu program unggulan adalah makan bergizi gratis bagi 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

    “Ini akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, yang merupakan 54 persen dari PDB,” ucap Noudhy.

    Pemerintah juga merancang pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

    ASEAN Ikut Bergerak

    Pemerintah Indonesia tak bergerak sendiri. Menyadari bahwa seluruh negara ASEAN terdampak kebijakan tarif AS, Indonesia menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025. Tujuannya, menyusun langkah bersama sebagai satu kesatuan kawasan.

    Dengan tekanan tarif AS yang kini nyata, posisi Indonesia di panggung global dipertaruhkan. Namun, dengan langkah diplomatik aktif, strategi ekonomi nasional yang solid, dan dukungan kawasan, Indonesia bertekad menjawab tantangan ini secara tangguh.

    “Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional,” tutur Kemlu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 11 Hal yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Donald Trump di Indonesia, Ada Harga Emas?

    11 Hal yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Donald Trump di Indonesia, Ada Harga Emas?

    PIKIRAN RAKYAT – Dampak potensial yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan memengaruhi seantero dunia, tak terkecuali Indonesia. Apa saja dampaknya dan apa yang harus dilakukan sebagai reaksi bangsa yang tepat?

    Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan dalam hal ini mendorong pemerintah RI untuk segera menyiapkan langkah-langkah yang praktis.

    “Kami mengimbau pemerintah untuk cepat mengantisipasi dampak dari perang tarif ini dan mencari solusi-solusi yang tepat untuk menghadapinya,” ujar Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 3 April 2025.

    Dalam pengumuman resmi Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.

    Marwan menjelaskan, kebijakan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Tanah Air.

    Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya, mengingat kebijakan Trump ini dapat berdampak pada nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan Indonesia dengan AS.

    Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.

    “Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global,” tutur Marwan.

    Ia lantas menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS.

    Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.

    Simak, berikut adalah hal-hal yang akan terdampak di Indonesia setelah kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump:

    1. Produk Ekspor Indonesia

    Produk seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, dan produk perikanan akan terdampak. Peningkatan tarif impor di pasar AS dapat mengurangi daya saing produk Indonesia, karena harga barang akan menjadi lebih mahal.

    2. Industri Pengolahan

    Banyak industri pengolahan di Indonesia bergantung pada ekspor produk-produk tersebut.

    Penurunan daya saing produk ekspor dapat memengaruhi sektor industri yang menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada 2023, yang berpotensi berdampak pada jutaan pekerja.

    3. Nilai Tukar Rupiah

    Kebijakan tarif ini dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, yang berisiko mengalami volatilitas akibat ketegangan dalam perdagangan internasional.

    4. Harga Emas

    Kenaikan tarif impor berpotensi memengaruhi harga emas, meskipun ini lebih dipengaruhi oleh dinamika pasar global.

    5. Neraca Perdagangan dengan AS

    Indonesia sudah mengalami defisit neraca perdagangan dengan AS pada 2023 dan 2024. Penerapan tarif dapat memperburuk defisit perdagangan dengan AS, meskipun masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami negara-negara lain seperti China, Jepang, dan Vietnam.

    6. Permintaan Produk Indonesia oleh Negara Mitra Dagang

    Negara-negara seperti China dan Jepang, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, berisiko menurunkan ekspor mereka ke AS.

    Penurunan ekspor negara mitra ini ke AS dapat menyebabkan mereka mengurangi permintaan terhadap produk Indonesia, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global.

    7. Sektor Industri yang Bergantung pada Rantai Pasok Global

    Kebijakan tarif dapat mengganggu sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor-sektor ini.

    8. Kebijakan Fiskal dan Moneter

    Untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih adaptif diperlukan. Kebijakan ini dapat mencakup upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi gejolak pasar.

    9. Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Negara Lain

    Indonesia disarankan untuk mendiversifikasi pasar ekspor dengan memperluas hubungan dagang melalui perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial.

    10. Kebijakan Insentif Pajak dan Subsidi

    Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi kepada industri yang terdampak untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

    11. Negosiasi dengan AS

    Pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) untuk mempertahankan akses istimewa ke pasar AS.

    Melalui langkah-langkah mitigasi seperti diversifikasi pasar, kebijakan moneter yang adaptif, dan diplomasi perdagangan yang proaktif, menurut Marwan, Indonesia diharapkan bisa mengelola dampak negatif dari kebijakan tarif AS ini. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Turun Sampai Rp16.000, Ini Rekomendasi Investasinya

    Turun Sampai Rp16.000, Ini Rekomendasi Investasinya

    PIKIRAN RAKYAT – Harga emas perhiasan mengalami fluktuasi pada Jumat, 4 April 2025. Dibandingkan dengan harga pada Kamis, 3 April 2025, terjadi penurunan pada beberapa kategori emas. Berikut rincian harga emas perhiasan hari ini berdasarkan kadar karatnya:

    Harga Emas Perhiasan Hari Ini 4 April 2025

    Harga Emas 10 Karat

    Harga per gram: Rp698.505 (turun Rp6.990) Harga per ons: Rp21.725.950 (turun Rp217.406) Harga per kilogram: Rp698.505.498 (turun Rp6.989.794)

    Harga Emas 14 Karat

    Harga per gram: Rp977.908 (turun Rp9.785) Harga per ons: Rp30.416.329 (turun Rp304.370) Harga per kilogram: Rp977.907.698 (turun Rp9.785.711)

    Harga Emas 18 Karat

    Harga per gram: Rp1.257.310 (turun Rp12.582) Harga per ons: Rp39.106.709 (turun Rp391.333) Harga per kilogram: Rp1.257.309.897 (turun Rp12.581.629)

    Harga Emas 22 Karat

    Harga per gram: Rp1.536.712 (turun Rp15.378) Harga per ons: Rp47.797.089 (turun Rp478.295) Harga per kilogram: Rp1.536.712.096 (turun Rp15.377.547)

    Harga Emas 24 Karat (Emas Murni)

    Harga per gram: Rp1.676.413 (turun Rp16.776) Harga per ons: Rp52.142.279 (turun Rp521.776) Harga per kilogram: Rp1.676.413.196 (turun Rp16.775.505) Rekomendasi Investasi Emas Perhiasan Hari Ini

    Harga emas perhiasan hari ini mengalami penurunan di berbagai kadar karat. Ini memberikan beberapa pertimbangan bagi pelaku investasi:

    Saat yang Tepat untuk Membeli

    Penurunan harga emas perhiasan, terutama pada kadar 18K hingga 24K, dapat menjadi peluang bagi yang ingin menambah koleksi emas atau berinvestasi dalam bentuk perhiasan. Harga yang lebih rendah memberikan keuntungan lebih jika nantinya harga kembali naik.

    Dengan harga emas yang mengalami penurunan, menjual emas saat ini mungkin bukan keputusan yang optimal. Jika tidak ada kebutuhan mendesak, menunggu kenaikan harga bisa memberikan keuntungan lebih besar.

    Jika ingin melakukan buyback atau menjual kembali emas ke toko emas atau penyedia layanan buyback, sebaiknya menunggu harga stabil atau kembali naik untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi.

    Harga emas perhiasan masih fluktuatif, dan perubahan harga bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemantauan terhadap harga emas dunia dan faktor ekonomi global dapat membantu dalam mengambil keputusan investasi yang lebih tepat.

    Dengan kondisi saat ini, membeli emas perhiasan bisa menjadi pilihan yang menarik, sementara menjual emas mungkin lebih baik ditunda sampai harga kembali menguat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    PIKIRAN RAKYAT – Uni Eropa akan menyiapkan langkah balasan terhadap tarif impor Amerika yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, pada Hari Rabu 2 April 2025, Trump mengumumkan penerapan tarif timbal balik produk impor dari berbagai negara.

    “Kami siap merespons,” ujar Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa pada Hari Kamis 3 April 2025. Dalam jangka waktu dekat, akan menyelesaikan langkah balasan terhadap tarif baja.

    Ia pun menambahkan bahwa Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa terus menjalin komunikasi dengan negara adidaya tersebut. Maros Sefcovic menjadi yang menjabat komisioner tersebut.

    Sementara itu, Kanada pun mengungkapkan hal yang sama. Perdana Menteri Mark Carney, pada Hari Rabu 2 April 2024 menegaskan bahwa Kanada akan membalas kebijakan AS tersebut.

    Carney pun menegaskan pentingnya persatuan untuk menghadapi krisis. “Dalam sebuah krisis, penting untuk bersatu dan bertindak dengan tujuan serta kekuatan,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak agar diam saja. Dengan kata lain, tidak membalas. “Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya,” katanya.

    Hal ini penting untuk menghindari konflik lebih lanjut. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” tegas Scott.

    Di balik tarif impor baru, ada sejumlah produk yang tak terkena tarif impor Amerika. Antara lain aneka produk logam, otomotif dan suku cadang, farmasi, semikonduktor, serta kayu, emas batangan, energi, dan beberapa mineral tertentu.

    Respons Indonesia

    Indonesia menempati urutan ke delapan di dalam daftar negara yang terdampak. Indonesia terkena tarif sebesar 32%. Malaysia, Kamboja, Vietnam dan Thailand terkena juga. Kenaikannya masing-masing yaitu 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengutarakan kebijakan tarif impor Amerika tersebut berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025. “Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah agar mencari solusi untuk mengantisipasi tarif impor Amerika tersebut. Ia menjelaskan tarif ini menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?

    Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, Indonesia menyatakan telah menghubungi Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini, untuk menyusun sikap bersama dalam merespons dampak kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asia Tenggara.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” ujar Kemlu dalam pernyataan tertulis.

    Tarif Trump Hantam Asia Tenggara

    Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang dijuluki sebagai “Hari Pembebasan.” Kebijakan ini mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh negara mitra dagang, dan tarif tambahan terhadap negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32 persen dari basis 10 persen, efektif mulai 9 April 2025. Negara ASEAN lain juga terkena dampak besar: Kamboja (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), Thailand (36%), Brunei dan Malaysia (24%), Filipina (17%), Singapura dan Timor-Leste (10%).

    Gedung Putih menyatakan bahwa tarif ini merupakan bagian dari upaya Presiden Trump untuk “membalikkan kerusakan ekonomi yang ditinggalkan oleh Presiden Biden.”

    “Tarif ini adalah inti dari rencana Presiden Trump untuk menempatkan Amerika di jalur menuju zaman keemasan baru,” ucapnya.

    Akan tetapi, sejumlah pengamat mempertanyakan validitas data yang digunakan pemerintah AS.

    “Sinyal penipuan penghitungan tarif ini hampir lebih buruk daripada tarif itu sendiri,” ujar Mike Bird dari The Economist di media sosial X.

    Dampak bagi Ekonomi Indonesia

    Menurut Kemlu, pengenaan tarif ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS, terutama pada sektor elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, udang dan produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tutur Kemlu.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk kebijakan deregulasi guna meningkatkan daya saing dan menjaga kepercayaan investor.
    Langkah-langkah tersebut mencakup:

    Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan yield Surat Berharga Negara (SBN). Menjamin ketersediaan likuiditas valas untuk pelaku usaha. Melanjutkan negosiasi langsung dengan AS melalui delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Merespons laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari USTR. Diplomasi Ekonomi ASEAN

    Langkah Indonesia yang menghubungi Malaysia menjadi sinyal penting bahwa ASEAN tidak akan tinggal diam. Mengingat semua anggota ASEAN terkena tarif dalam berbagai tingkat, potensi koordinasi regional menjadi sangat krusial.

    “Kami mendesak agar ASEAN segera mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri ekonomi untuk merespons kebijakan ini secara kolektif dan terkoordinasi,” ujar seorang pejabat senior Kemlu yang tidak ingin disebut namanya.

    Beberapa analis menilai bahwa upaya Donald Trump dapat memicu ketegangan regional dan memaksa ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi internal serta menggandeng mitra alternatif seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

    “Tarif sewenang-wenang ini bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga bisa merusak citra AS sebagai mitra strategis di Asia Tenggara,” kata Evan Feigenbaum, analis kebijakan luar negeri, melalui X.

    Dengan meningkatnya tekanan global dan regional, ASEAN dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas ekonomi kawasan sambil mengelola hubungan dengan kekuatan besar dunia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapkan Dana Besar, Amerika Serikat Ingin Menguasai Greenland

    Siapkan Dana Besar, Amerika Serikat Ingin Menguasai Greenland

    PIKIRAN RAKYAT – Media Washington Post memberitakan Pemerintah Amerika Serikat sedang mengkalkulasi dana untuk membeli Greenland. Hal ini semakin menegaskan bahwa Amerika ingin menguasai Greenland.

    Negara adidaya ini pun dikabarkan juga sedang mengkalkulasi pemasukan dari wilayah otonomi milik Denmark tersebut. Dana sebesar $600 juta atau Rp10 triliun dipertimbangkan untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah yang dihuni 58.000 orang tersebut.

    Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat berambisi mencaplok sejumlah wilayah dan menurut Trump, pencaplokan Greenland menjadi yang termudah.

    Media itu menuliskan bahwa Trump akan berupaya meyakinkan warga Amerika bahwa biaya pembeliannya akan tergantikan. Sumber daya mineral dan pajak kegiatan komersial menjadi sumber pendapatan untuk menggantikannya.

    Sementara itu, menurut survei Yahoo News/YouGov, persentase yang mendukung ambisi Trump tersebut kurang dari 20%. Angka ini pun termasuk warga yang menyetujui ambisi Trump untuk mencaplok Kanada.

    Meski akan menjadikan sumber daya mineral sebagai pendapatan, potensinya masih belum diketahui secara pasti. Selain itu, karena iklimnnya begitu dingin, proses pertambangan bisa sulit diprediksi.

    Meski dikabarkan menyiapkan dana besar, media itu pun menuliskan bahwa menguasainya bukan prioritas utama. Donald Trump pun diketahui akan menempuh berbagai cara agar Greenland bersedia bergabung.

    Respon Perdana Menteri Greenland

    Sementara itu, akhir Maret lalu, Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen merespon ambisi Amerika ingin menguasai Greenland. Nielsen menegaskan bahwa AS takkan mampu menguasainya.

    “Saya tegaskan: Amerika Serikat tak akan berhasil,” katanya di akun media sosialnya. Minggu 30 Maret 2025. Ia pun menegaskan bahwa masa depan wilayah ini ditentukan oleh diri sendiri. “Kamilah yang menentukan masa depan kami sendiri,” katanya.

    Ambisi Trump ini ditolak oleh mayoritas partai politik dan warga setempat. Nielsen meminta warganya agar bersikap tenang menyikapi pernyataan presiden yang menggantikan Joe Biden ini.

    Ambisi Amerika ingin menguasai Greenland memang menjadi sorotan dunia. Nah, apakah Trump berhasil mewujudkannya? Kita tunggu perkembangannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News