Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Polemik Lucky Hakim Liburan ke Jepang, KPK Siap Turun Tangan Jika Ada Dugaan Korupsi

    Polemik Lucky Hakim Liburan ke Jepang, KPK Siap Turun Tangan Jika Ada Dugaan Korupsi

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjadi sorotan setelah diketahui pergi ke Jepang pada libur Lebaran tahun ini tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Tindakan tersebut menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat, karena kepala daerah harus mendapat izin sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.

    Keputusan Lucky Hakim untuk berlibur ke Jepang tanpa prosedur izin yang sah berujung pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada Selasa, 8 April 2025.

    Pihak Itjen, mendalami soal sumber dana yang digunakan Lucky Hakim untuk berlibur ke Jepang bersama keluarganya. Pendalaman ini penting untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan oleh Lucky Hakim.

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika mengatakan bahwa pemeriksaan Lucky Hakim merupakan ranah Kemendagri. Namun, ia mempersilahkan Kemendagri membuat laporan jika menemukan adanya dugaan korupsi dalam perjalanan Lucky Hakim ke luar negeri.

    “Saat ini, itu sudah menjadi kewenangan Kemendagri dalam hal pemeriksaan yang bersangkutan. Tentunya apabila dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kemendagri menemukan adanya unsur dugaan korupsi, hal tersebut dapat dilaporkan ke KPK,” ujar Tessa kepada wartawan, Rabu, 9 April 2025.

    Dalami Soal Sumber Dana Lucky Hakim ke Jepang

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan, pihak Inspektorat Jenderal Kemendagri melakukan pemeriksaan terhadap Lucky Hakim secara menyeluruh, termasuk mendalami soal sumber dana yang digunakan Lucky Hakim untuk ongkos berlibur ke Jepang.

    “Kami konfirmasi lagi terkait misalnya apakah ada penggunaan uang negara dan juga apakah ada potensi penerimaan uang dari pihak-pihak tertentu, ini harus dikembangkan jadi pemeriksaan ini menyeluruh, ini yang dilakukan oleh Inspektorat,” kata Bima Arya, Selasa, 8 April 2025.

    Bima Arya menjelaskan, soal pendalaman ada atau tidaknya dana APBD yang dipakai Lucky Hakim menjadi materi pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Sejauh ini, pendalaman hanya dilakukan Inspektorat Jenderal belum melibatkan lembaga audit.

    “Itu menjadi materi dari proses yang tadi dilakukan oleh Inspektorat akan dikembangkan. Sejauh mana, apakah ada penggunaan APBD, apakah ada hal-hal lain, itu akan didalami, ini materinya ada di Inspektorat semua,” ujar Bima Arya.

    “Ini bukan soal dugaan tapi Inspektorat menjalankan pemeriksaan secara komprehensif agar semuanya jelas, terang-benderang,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah dan IHSG Anjlok, Puan Dorong Langkah Mitigasi Guna Antisipasi Dampak Kehidupan Rakyat

    Rupiah dan IHSG Anjlok, Puan Dorong Langkah Mitigasi Guna Antisipasi Dampak Kehidupan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menembus angka Rp17.000 per USD. Puan mendorong otoritas moneter dan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga dapat menjaga perekonomian yang tetap kondusif dan APBN terjaga. 

    “Kondisi perekonomian yang kondusif akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPR Puan Maharani, Rabu, 9 April 2025.

    Selain itu Puan memastikan, DPR melalui fungsi konstitusionalnya, akan terus bergotong royong bersama pemerintah, dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

    “Kami di DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun yang lebih penting, kita harus memastikan bahwa rakyat kecil tidak menjadi korban dari ketidakpastian global,” ucapnya. 

    Puan juga menyoroti anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 9 persen pada awal perdagangan per Selasa, 8 April. Menurutnya, penurunan IHSG ini tidak bisa dianggap sepele. 

    “Atas situasi ini, kami mendorong pemerintah serta otoritas pasar modal untuk melakukan mitigasi sehingga dapat menjaga perkonomian nasional yang tetap kondusif, khususnya bagi investor untuk berinvestasi, di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya.

    “Karena kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham, melainkan juga tentang kepastian hidup bagi jutaan rakyat kecil. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons kondisi ini, harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PHK Massal Jadi Ancaman Buntut Kenaikan Tarif Impor AS, Satgas Khusus Segera Dibentuk

    PHK Massal Jadi Ancaman Buntut Kenaikan Tarif Impor AS, Satgas Khusus Segera Dibentuk

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto. Satgas PHK yang nantinya akan melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha dibentuk untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor AS dimana Indonesia dikenakan 32 persen sehingga akan sangat berdampak.

    “Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS,” jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan pembentukan Satgas PHK sebagai respons terhadap ancaman efek domino kebijakan tarif baru yang ditetapkan Donald Trump.

    Said Iqbal menjelaskan, kebijakan Trump yang mengenakan tarif resiprokal 32 persen pada produk ekspor Indonesia, diprediksi berdampak pada gelombang PHK dalam waktu dekat. Ia bahkan menyebut sekitar 50 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan.

    “Kami sudah mengirim surat kepada American Federation of Labour (AFL) dan Congress of Industrial Organizations (CIO) agar membantu bahwa ada ancaman PHK di Indonesia bilamana Trump memaksakan kehendaknya mengenakan tarif,” kata Said Iqbal.

    Dia pun menekankan pentingnya Satgas PHK untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja secara terstruktur. “Di dalamnya ada Apindo Kadin, Kemnaker, Kemenko Perekonomiam, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap,” sambungnya.

    Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh dengan pembentukan Satgas PHK. Dia menilai Satgas PHK penting untuk mengantisipasi PHK. “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” katanya.

    Hak buruh harus dibela

    Prabowo menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah. “Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan pemerintah akan bantu,” ujarnya.

    Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan. “Kalau ada perusahan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke,” jelasnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut usulan itu sejatinya bukan hal baru. “Realistis, itu sudah kita usulkan lama sebenarnya. Sudah jadi wacana lama, tapi baru dalam diskusi internal kita di kementerian ekonomi,” katanya.

    Dia menegaskan, jika Presiden telah memberi lampu hijau, maka pihaknya siap menindaklanjuti. “Tapi kalau Pak Presiden yang minta, ya artinya harus kita eksekusi,” ujar Yassierli yang juga mengungkapkan, kementeriannya sebenarnya telah menyiapkan fondasi pembentukan Satgas PHK sejak lama, terutama dalam hal pemetaan sektor dan kebutuhan tenaga kerja.

    “Secara tidak langsung kita sudah siapkan komponennya. Contoh, apa yang kami lakukan selama ini memetakan terkait pertumbuhan job creation sejauh mana di industri-industri,” ucapnya.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia kembali hadir dengan serangkaian program Bantuan Sosial (bansos) yang dijadwalkan cair pada bulan April 2025.

    Bantuan ini bukan hanya sekadar uluran tangan finansial, melainkan juga wujud komitmen negara dalam meringankan beban hidup masyarakat dan memastikan kesejahteraan sosial tetap terjaga.

    Artikel ini akan mengupas tuntas lima jenis bansos utama yang akan disalurkan pada April 2025, merinci besaran bantuan untuk setiap kategori penerima, serta memberikan panduan mengenai cara pengecekan status penerimaan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

    5 Bansos yang Cair April 2025

    Pada bulan April 2025, setidaknya lima program bansos andalan pemerintah siap untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar. Berikut adalah rincian mengenai program-program tersebut:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.

    Memasuki tahap kedua pencairan untuk tahun 2025, PKH menyasar keluarga sangat miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Besaran bantuan PKH bervariasi, disesuaikan dengan kategori penerima dalam keluarga.

    Anak Sekolah

    Siswa Sekolah Dasar (SD) menerima Rp 225.000 per tahap (pencairan triwulanan), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap, dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima Rp500.000 per tahap.

    Bantuan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat

    Masing-masing kategori penerima ini akan mendapatkan Rp600.000 per tahap. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang rentan ini.

    Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Kategori ini menerima bantuan terbesar, yakni Rp750.000 per tahap. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan gizi ibu serta tumbuh kembang anak pada usia emas.

    Pencairan PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang telah ditunjuk, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan skema bantuan yang bersifat lebih fleksibel dan seringkali disalurkan sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kejadian luar biasa.

    Pada April 2025, pemerintah kembali menjadwalkan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

    Ilustrasi bantuan sosial (bansos). Antara/Rivan Awal Lingga

    Biasanya jumlah bantuan dan kriteria penerima akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

    BLT bertujuan untuk memberikan dukungan finansial secara langsung dan cepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi jangka pendek.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah untuk 1 memastikan agar anak-anak usia sekolah dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya.

    Pada April 2025, dana PIP akan kembali dicairkan kepada siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memenuhi kriteria penerima.

    Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Siswa SMP: Menerima bantuan mulai dari Rp375.000 per tahun.

    Siswa SMA/SMK: Menerima bantuan mulai dari Rp500.000 per tahun.

    Dana PIP biasanya disalurkan langsung ke rekening siswa atau melalui sekolah. Program ini merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

    4. Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia

    Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok lansia melalui program bantuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, terutama mereka yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap atau dukungan keluarga yang memadai.

    Artikel yang Anda berikan tidak menyebutkan besaran pasti bantuan sosial khusus untuk lansia pada April 2025.

    Namun, program ini umumnya bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar para lansia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

    Mekanisme penyalurannya bisa berupa transfer tunai langsung atau bantuan dalam bentuk barang kebutuhan pokok.

    5. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau yang sering disebut Kartu Sembako, bertujuan untuk membantu keluarga pra-sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

    Pada April 2025, BPNT akan kembali disalurkan dengan nominal Rp200.000 per bulan kepada penerima yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pencairan BPNT dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga setiap KPM akan menerima total Rp 600.000 dalam satu tahap pencairan.

    Bantuan ini disalurkan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan di e-warung (elektronik warung gotong royong) atau merchant lain yang telah bekerja sama dengan program BPNT.

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui transaksi di e-warung.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat dari berbagai program bansos di atas, pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecekan secara daring melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Masyarakat dapat mengakses situs web resmi DTKS Kemensos (https://cekbansos.kemensos.go.id/) dan memasukkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melakukan pengecekan status penerimaan bantuan.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos.

    Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat namun merasa memenuhi kriteria, penting untuk segera mendaftarkan diri melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

    Pendaftaran biasanya dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat dan kemudian diverifikasi serta diinput ke dalam DTKS.

    Dengan terdata dalam DTKS, masyarakat memiliki peluang untuk menerima berbagai program bantuan sosial di masa depan.

    Penyaluran lima program bansos utama pada April 2025 merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan pasca perayaan Idul Fitri.

    Program PKH, BPNT, PIP, BLT, dan bantuan sosial khusus untuk lansia memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan finansial, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan akses pendidikan, dan menjamin kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

    Dengan mekanisme pengecekan penerima yang transparan dan peluang pendaftaran melalui DTKS, diharapkan program-program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Enggak Mungkin Tanpa Melibatkan Orang Dalam

    Enggak Mungkin Tanpa Melibatkan Orang Dalam

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mencopot Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono dari jabatannya menyusul masalah dalam layanan Bank DKI tersebut dalam beberapa hari terakhir.

    “Jadi, untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” kata Pramono dalam sebuah video di akun Instagram resminya saat sedang melakukan rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota, dikutip Antara.

    Pramono menyebut bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Jakarta. Dia menyebut tindakan merugikan warga Jakarta harus diberikan konsekuensi atas perbuatan tersebut.

    Menurutnya kejadian yang terjadi tidak mungkin tanpa melibatkan orang dalam.

    “Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.

    Jajarannya diminta tidak ikut campur soal masalah tersebut. Pramono ingin agar warga percaya bahwa mendapatkan pelayanan terbaik.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata Pramono.

    Pramono mengingatkan untuk kedepannya kejadian tersebut tak terulang kembali. Di sisi lain dia berharap Bank DKI bisa bisa masuk bursa saham.

    “Ini (gangguan layanan) yang terakhir. Enggak boleh lagi ada kejadian keempat,” kata dia.

    Sejumlah nasabah mengeluhkan tak bisa melakukan transaksi perbankan layanan Bank DKI sejak 30 Maret silam. Adapun Pramono dengan tegas meminta permasalahan ini dilaporkan ke Bareskrim untuk diproses secara hukum.

    Sementara itu, Bank DKI telah memulai proses pemulihan layanan secara bertahap setelah sempat mengalami gangguan selama beberapa hari terakhir. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank melalui ATM Bank DKI saat ini sudah bisa dilakukan.

    Adapun pemulihan layanan lainnya, akan segera menyusul sesuai dengan kesiapan sistem dan pengujian keamanan sistem yang saat ini sedang terus berlangsung.

    Agus juga memastikan bahwa seluruh data dan dana nasabah tetap aman dan tidak mengalami gangguan apa pun selama proses pemeliharaan layanan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gaza Telah Menjadi Ladang Pembantaian, Lingkaran Kematian yang Tak Berujung

    Gaza Telah Menjadi Ladang Pembantaian, Lingkaran Kematian yang Tak Berujung

    PIKIRAN RAKYAT – Kerusakan masif serta banyaknya jumlah korban genosida di Gaza telah menuai kecaman dunia. Namun, Israel tetaplah Israel yang bebal dan tak mengindahkan kecaman tersebut.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan setempat, sejak serangan Israel ke Gaza Oktober 2023 lalu, Israel telah menewaskan 50.810 warga Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai 115.688 lainnya.

    Banyaknya korban jiwa serta kerusakan masif yang semakin meluas, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengatakan Gaza telah menjadi “ladang pembantaian”.

    Selain itu, dia menyebut Gaza telah dibiarkan dengan kondisi yang mengenaskan tanpa setetes bantuan pun lebih dari sebulan. Situasi ini begitu mengerikan dan membuat penduduk Palestina di wilayah tersebut tersiksa.

    “Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial,” katanya kepada wartawan di New York.

    “Ketika bantuan telah habis, pintu air kengerian telah terbuka kembali. Gaza adalah ladang pembantaian dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak berujung,” tuturnya dilaporkan WAFA.

    Tak hanya melakukan genosida, Israel juga tak mengizinkan bantuan internasional masuk ke kawasan tersebut. Padahal, bantuan sangat diperlukan oleh warga Palestina di Gaza yang kian hari berada dalam situasi sulit.

    “Tidak ada pasokan kemanusiaan yang dapat memasuki Gaza. Sementara itu, di titik-titik penyeberangan, pasokan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung menumpuk, dan peralatan vital tertahan,” kata Guterres.

    “Saya tegaskan, kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, imparsialitas, independensi, dan netralitas. Akses kemanusiaan tanpa hambatan harus dijamin,” katanya.

    Guterres juga turut menanggapi usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina ke berbagai negara.

    “Warga Palestina memiliki hak untuk hidup di Palestina, di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Dipaksa untuk dipindahkan adalah melanggar hukum internasional,” tuturnya.

    Setidaknya 58 warga Palestina tewas dan 213 lainnya terluka di Jalur Gaza selama 25 jam terakhir akibat genosida Israel yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, menurut laporan medis.

    Menurut sumber yang sama, layanan darurat masih belum dapat menjangkau banyak korban dan mayat yang terjebak di bawah reruntuhan atau berserakan di jalan.

    Di sisi lain pasukan pendudukan Israel terus menargetkan ambulans dan kru pertahanan sipil dalam genosida di Gaza.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Jateng, Banten, Kepulauan Riau, dan Kalsel

    Jadwal Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Jateng, Banten, Kepulauan Riau, dan Kalsel

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira bagi para pemilik kendaraan di berbagai daerah Indonesia! Pemerintah di beberapa provinsi telah mengumumkan program diskon dan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang akan berlangsung pada tahun 2025.

    Kebijakan ini memberikan kesempatan emas bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak tanpa beban denda, serta mendapatkan diskon menarik untuk pembayaran pajak kendaraan.

    Berikut adalah jadwal lengkap diskon dan pemutihan pajak kendaraan di 6 provinsi Indonesia:

    1. Jawa Barat

    Program: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

    Periode: 20 Maret – 30 Juni 2025

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kebijakan penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan.

    Sehingga warga Jabar yang mempunyai Tunggakan Pajak hanya dibebankan Pajak hanya untuk tahun berjalan saja.

    2. Jawa Tengah

    Program: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

    Periode: 8 April – 30 Juni 2025

    Provinsi Jawa tengah juga ikut memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dengan periode yang hampir sama dengan provinsi Jawa barat.

    3. Banten

    Program: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

    Periode: 10 April – 30 Juni 2025

    Provinsi Banten juga ikut memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang berlaku mulai tanggal 10 April 2025.

    4. Aceh

    Program: Pembebasan Pajak Progresif

    Periode: Hingga 31 Desember 2025

    Pemerintah Provinsi Aceh melanjutkan program pembebasan pajak progresif hingga akhir tahun 2025.

    Kendaraan memenuhi Jalan Cimareme di depan Kantor Samsat Kabupaten Bandung Barat, Selasa (8/4/2025). Tingginya animo masyarakat mengikuti program pemutihan pajak kendaraan di Samsat KBB berdampak kemacetan parah kendaraan di jalan tersebut.

    Pajak progresif adalah pungutan yang berlaku bagi pemilik kendaraan lebih dari satu. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

    5. Kepulauan Riau

    Program: Diskon Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

    Periode: Januari – Juni 2025

    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan diskon PKB sebesar 13,94 persen dan diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 39,75 persen.

    Dengan kebijakan ini, masyarakat Kepulauan Riau hanya perlu membayar pajak kendaraan sesuai besaran tahun 2024.

    6. Kalimantan Selatan

    Program: Diskon Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

    Periode: 5 Januari – 28 Juni 2025

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan diskon PKB sebesar 25 persen dan pembebasan BBNKB.

    Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.

    Tujuan dan Manfaat Program

    Program diskon dan pemutihan pajak kendaraan ini bertujuan untuk:

    – Meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

    – Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

    – Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

    Pemerintah di berbagai provinsi menghimbau kepada seluruh pemilik kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

    Jangan lewatkan kesempatan untuk melunasi tunggakan pajak dan mendapatkan diskon menarik. Mari bersama-sama membangun daerah yang lebih baik dengan menjadi warga negara yang taat pajak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gaza Jadi Medan Pembunuhan, Israel Penjajah Perketat Rezim Militer di Tepi Barat

    Gaza Jadi Medan Pembunuhan, Israel Penjajah Perketat Rezim Militer di Tepi Barat

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer Israel penjajah di Jalur Gaza yang terus berlanjut tanpa jeda.

    Dia menyebut Gaza telah berubah menjadi “medan pembunuhan” akibat serangan brutal Israel penjajah yang menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina.

    “Gaza adalah medan pembunuhan – dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak ada habisnya,” kata Antonio Guterres dalam konferensi pers di New York, Selasa 8 April 2025.

    Gaza Tanpa Bantuan, Situasi Kemanusiaan Memburuk

    Guterres menyoroti kondisi kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan di Gaza. Selama lebih dari sebulan, tidak ada bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk ke wilayah itu.

    “Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat. Tidak ada pasokan komersial,” ucapnya.

    Antonio Guterres juga menolak keras mekanisme baru yang diusulkan Israel penjajah untuk mengontrol masuknya bantuan, menyebutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

    “Kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemandirian dan netralitas,” tuturnya.

    Agresi Terus Berlanjut: Serangan Udara Tewaskan Anak-anak

    Serangan udara Israel penjajah pada Selasa 8 April 2025 malam menewaskan enam warga sipil, termasuk tiga anak-anak, di daerah pengungsian al-Mawasi, sebelah barat Khan Younes, Jalur Gaza bagian selatan. Jet-jet tempur dilaporkan menargetkan tenda pengungsi dan beberapa titik di lingkungan Zeitoun, Gaza.

    Menurut sumber medis, hanya dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 58 jenazah warga Palestina ditemukan, dan 213 orang terluka di berbagai wilayah Gaza.

    Sejak Israel penjajah kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran pada 18 Maret 2025, usai mengakhiri secara sepihak gencatan senjata, lebih dari 1.449 orang tewas dan 3.647 terluka dalam waktu kurang dari sebulan.

    Secara keseluruhan, sejak awal agresi Oktober 2023, Israel penjajah telah menewaskan 50.810 warga Palestina dan melukai 115.688 lainnya, mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, sekitar 10.000 orang masih dinyatakan hilang dan diduga tewas tertimbun di bawah reruntuhan.

    Tepi Barat: Pengetatan Militer dan Penutupan Sekolah UNRWA

    Sementara itu, Israel penjajah juga terus memperketat kontrol di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pada Selasa malam, tentara Israel penjajah meningkatkan pembatasan di pos pemeriksaan Beit Furik, timur kota Nablus.

    Warga dilaporkan dipaksa turun dari kendaraan dengan tangan terangkat, mengalami kekerasan fisik, dan ditahan dalam waktu lama hingga menyebabkan kemacetan parah.

    Sejak dimulainya gencatan senjata awal tahun ini, militer Israel penjajah justru memperluas blokade dan membangun penghalang baru. Setidaknya 898 titik penghalang kini mengisolasi wilayah Tepi Barat, termasuk 18 gerbang militer baru yang dibangun sejak awal 2025.

    Pengetatan ini bertepatan dengan penutupan enam sekolah yang berafiliasi dengan UNRWA di Yerusalem Timur. Penutupan dilakukan oleh aparat Israel penjajah dengan dalih keamanan, meski dikecam luas sebagai bentuk pembungkaman hak pendidikan warga Palestina.

    Pengusiran Sistematis dan Serangan terhadap Komunitas Badui

    Di wilayah Jericho, komunitas Arab al-Mlaihat menjadi sasaran serangan brutal kolonis Israel penjajah. Penjajah bersenjata dan bertopeng dilaporkan menyerbu pemukiman Badui, menggeledah lumbung ternak, dan mencoba menabrak seorang guru perempuan.

    “Serangan ini adalah bagian dari upaya sistematis pendudukan untuk menggusur komunitas Badui dan mencuri tanah mereka demi perluasan permukiman ilegal,” kata Hasan Mlaihat, pengawas dari Organisasi al-Baidar.

    Sekitar satu juta warga Israel penjajah saat ini tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang menurut hukum internasional merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

    Guterres: Pemindahan Paksa adalah Kejahatan

    Menanggapi usulan dari mantan Presiden AS Donald Trump untuk “memindahkan warga Palestina ke negara-negara lain”, Guterres dengan tegas menolaknya.

    “Palestina memiliki hak untuk tinggal di Palestina, di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Dipaksa untuk dipindahkan bertentangan dengan hukum internasional,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WAFA News.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Akan Genjot Impor Komoditas dari AS

    Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Akan Genjot Impor Komoditas dari AS

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga komoditas pangan seperti kedelai.

    Pemerintah juga akan mengkaji kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk komoditas yang diekspor oleh AS. Salah satu sektor yang akan mengalami perombakan kebijakan TKDN adalah Information and Communication Technology (ICT) seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

    “Pemerintah juga melakukan deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta evaluasi lartas (Import License), hingga percepatan halal. Kemudian balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

    Langkah selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. 

    “Pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif impor AS kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi,” katanya. 

    Diungkapkan, risiko ketidakpastian ekonomi global pada 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi. 

    Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat. Adanya kebijakan tarif impor tersebut meniimbulkan sejumlah dampak, mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia. 

    Hal tersebut menekan harga komoditas global seperti crued oil dan brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan. 

    Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar. 

    Pemerintah Indonesia telah memutuskan berbagai langkah strategis di antaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA). 

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menagatakan, rencananya Airlangga bakal berangkat minggu depan dengan membawa menu-menu negosiasi. Pemerintah mengantisipasi ancaman kepada industri dalam negeri dan berdiskusi langsung dengan asosiasi-asosiasi dan menerima banyak masukan dari para pelaku usaha tersebut.

    “Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita. Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya,” sebut Febrio.

    Jadi pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah.

    “Sehingga apa yang mereka lakukan itu di-share ke kita. Apa yang akan kita siapkan untuk negosiasi minggu depan dipimpin oleh Pak Menko. Itu juga menjadi satu paket yang bersama. Sehingga memang harapannya nanti negosiasinya berjalan dengan lengkap, baik dari pemerintah dan juga pelaku usaha,” katanya.

    Namun, pemerintah tidak menyiapkan mekanisme baru, melainkan yang sudah ada, di antaranya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Jika ada kekhawatiran bahwa terjadi dumping, maka sudah ada mekanismenya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan juga di Kementerian Keuangan.

    “Yang tadi kita juga sampaikan ke teman-teman pengusaha terutama adalah kita akan melakukan percepatan proses. Jadi supaya begitu ada indikasi dengan situasi seperti sekarang, kita berharap proses yang kita lakukan untuk melindungi industri dalam negeri itu kebijakannya tidak lama untuk keluarnya,” ujar Febrio.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga Emas Hari Ini Rabu 9 April 2025 Naik Signifikan, Simak Angka Setelah Kena Pajak!

    Harga Emas Hari Ini Rabu 9 April 2025 Naik Signifikan, Simak Angka Setelah Kena Pajak!

    PIKIRAN RAKYAT – Harga emas selalu menjadi perhatian banyak orang, terutama bagi mereka yang tertarik berinvestasi dalam bentuk logam mulia. Pada Rabu, 9 April 2025, harga emas mengalami fluktuasi yang menarik untuk dipertimbangkan.

    Bagi Sobat PR yang sedang berencana membeli emas, baik untuk investasi atau keperluan lainnya, berikut adalah informasi terbaru mengenai harga emas batangan dan tabungan emas dari beberapa penyedia ternama seperti Butik Emas LM Grahadipta, Pegadaian, dan IndoGold:

    1. Harga Emas Butik Emas LM Grahadipta Jakarta

    a. Emas Batangan

    Harga emas batangan di Butik Emas LM Grahadipta, yang selalu diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, untuk 9 April 2025 adalah sebagai berikut:

    Emas 0,5 gram: Harga dasar Rp938.500, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp940.846 Emas 1 gram: Harga dasar Rp1.777.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp1.781.443 Emas 2 gram: Harga dasar Rp3.494.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp3.502.735 Emas 3 gram: Harga dasar Rp5.216.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp5.229.040 Emas 5 gram: Harga dasar Rp8.660.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp8.681.650 Emas 10 gram: Harga dasar Rp17.265.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp17.308.163 Emas 25 gram: Harga dasar Rp43.037.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp43.144.593 Emas 50 gram: Harga dasar Rp85.995.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp86.209.988 Emas 100 gram: Harga dasar Rp171.912.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp172.341.780 Emas 250 gram: Harga dasar Rp429.515.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp430.588.788 Emas 500 gram: Harga dasar Rp858.820.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp860.967.050 Emas 1000 gram: Harga dasar Rp1.717.600.000, Harga dengan pajak PPh 0.25% Rp1.721.894.000

    Untuk informasi lebih lanjut, kita dapat menghubungi PT ANTAM Tbk melalui telepon di (021) 29980900 atau melalui email di infolm@antam.com.

    2. Harga Emas Pegadaian 9 April 2025

    a. Emas Batangan

    Berikut adalah harga emas batangan yang diperbarui pada 9 April 2025 dari Pegadaian untuk beberapa pecahan:

    Emas 0,5 gram: Galeri24 Rp949.000, Antam Rp951.000, UBS Rp949.000 Emas 1 gram: Galeri24 Rp1.759.000, Antam Rp1.798.000, UBS Rp1.754.000 Emas 2 gram: Galeri24 Rp3.451.000, Antam Rp3.535.000, UBS Rp3.481.000 Emas 3 gram: Antam Rp5.276.000 Emas 5 gram: Galeri24 Rp8.534.000, Antam Rp8.759.000, UBS Rp8.601.000 Emas 10 gram: Galeri24 Rp16.950.000, Antam Rp17.461.000, UBS Rp17.111.000 Emas 25 gram: Galeri24 Rp42.332.000, Antam Rp43.524.000, UBS Rp42.691.000 Emas 50 gram: Galeri24 Rp84.596.000, Antam Rp86.967.000, UBS Rp85.206.000 Emas 100 gram: Galeri24 Rp169.175.000, Antam Rp173.853.000, UBS Rp170.343.000 Emas 250 gram: Galeri24 Rp422.601.000, Antam Rp434.360.000, UBS Rp425.731.000 Emas 500 gram: Galeri24 Rp845.200.000, Antam Rp868.503.000, UBS Rp850.459.000 Emas 1.000 gram: Galeri24 Rp1.690.399.000, Antam Rp1.736.965.000

    b. Harga Tabungan Emas

    Untuk harga tabungan emas, berikut adalah rincian harga terbaru:

    Beli Emas: Rp16.740 per 0,01 gram Jual Emas: Rp16.230 per 0,01 gram

    Pegadaian menyediakan layanan yang terjamin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kita bisa menghubungi Pegadaian Call Center di 1500 569 atau melalui nomor lain di 021-80635162 & 021-8581162.

    Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor pusat Pegadaian di Jl. Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430 Indonesia.

    3. Harga Emas IndoGold 9 April 2025

    a. Batangan UBS dan Antam

    Berikut adalah harga jual dan beli emas fisik hari ini di IndoGold, antara UBS dan Antam:

    Emas 0,5 gram: UBS Rp916.000, Antam Rp927.100 Emas 1 gram: UBS Rp1.755.700, Antam Rp1.820.000 Emas 2 gram: UBS Rp3.466.500, Antam Rp3.580.000 Emas 3 gram: UBS Rp5.197.000, Antam Rp5.335.000 Emas 5 gram: UBS Rp8.619.000, Antam Rp8.925.000 Emas 10 gram: UBS Rp17.126.000, Antam Rp17.800.000 Emas 25 gram: UBS Rp42.626.000, Antam Rp44.350.000 Emas 50 gram: UBS Rp85.051.000, Antam Rp88.500.000 Emas 100 gram: UBS Rp170.002.000, Antam Rp176.500.000

    Harga yang tertera sudah termasuk biaya sertifikat, namun harga belum termasuk pajak PPh 22. Harap diingat bahwa harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

    Dengan informasi harga emas yang telah kami rangkum, Sobat PR kini dapat mempertimbangkan dengan lebih matang pilihan emas batangan atau tabungan emas yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News