Author: Medcom.id

  • Terungkap! 12 Perusahaan Diduga Picu Banjir Sumatera

    Terungkap! 12 Perusahaan Diduga Picu Banjir Sumatera

    Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat, 5 Desember 2025.

    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.
     

    Selain itu ia juga memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.

    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.

    “Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelasnya.

    “Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tambahnya.

    Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.
     
    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat, 5 Desember 2025.
     
    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.
     

    Selain itu ia juga memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.
     
    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.
     
    “Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelasnya.
     
    “Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tambahnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Wajib Catat! Ini Nomor Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Wajib Catat! Ini Nomor Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.

    Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.

    Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
    Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

    ​- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

    ​- Polisi: 110

    ​- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115

    – ​Pemadam Kebakaran: 113

    – ​Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123

    – Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533

    Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.

    Kontak Darurat Wilayah Aceh

    Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:

    – BPBD Aceh: (0651) 34783

    – BASARNAS Aceh: (0651) 33876

    – PMI Aceh: 0852 2315 0090

    – BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113

    – Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378

    – BPBD Aceh Utara: (0645) 31710

    – BPBD Pidie: (0653) 7829567

    – BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413

    – BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800

    – BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545

    – BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113

    – Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113

    – BPBD Langsa: (0641) 20113113

    – BPBD Bireuen: (0644) 323535

    – BPBD Gayo Lues: (0642) 21390

    – BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741
     

    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat

    – BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721

    – PMI Sumatera Barat: (0751) 27882

    – Damkar Kota Padang: 0811 6606 113

    – BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114

    – BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950

    – Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883

    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara

    – BASARNAS Medan: 0851 9179 5579

    – BPBD Sumut: 0811 622 1733

    – BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022

    – BPBD Medan: 0813 7080 0880

    – Damkar Medan: 0811 6566 113

    – BPBD Binjai: 0811 6192 611

    – BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330

    – BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022

    – BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119

    – BPBD Sibolga: 0631 21544

    – BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115

    – BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449

    Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan. 

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.
     
    Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.
     
    Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
    Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

    ​- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

    ​- Polisi: 110
     
    ​- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115
     
    – ​Pemadam Kebakaran: 113
     
    – ​Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123
     
    – Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533
     
    Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.
     
    Kontak Darurat Wilayah Aceh
     
    Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:
     
    – BPBD Aceh: (0651) 34783
     
    – BASARNAS Aceh: (0651) 33876
     
    – PMI Aceh: 0852 2315 0090
     
    – BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113
     
    – Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378
     
    – BPBD Aceh Utara: (0645) 31710
     
    – BPBD Pidie: (0653) 7829567
     
    – BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413
     
    – BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800
     
    – BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545
     
    – BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113
     
    – Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113
     
    – BPBD Langsa: (0641) 20113113
     
    – BPBD Bireuen: (0644) 323535
     
    – BPBD Gayo Lues: (0642) 21390
     
    – BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741
     

     
    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat
     
    – BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721
     
    – PMI Sumatera Barat: (0751) 27882
     
    – Damkar Kota Padang: 0811 6606 113
     
    – BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114
     
    – BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950
     
    – Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883
     
    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara
     
    – BASARNAS Medan: 0851 9179 5579
     
    – BPBD Sumut: 0811 622 1733
     
    – BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022
     
    – BPBD Medan: 0813 7080 0880
     
    – Damkar Medan: 0811 6566 113
     
    – BPBD Binjai: 0811 6192 611
     
    – BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330
     
    – BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022
     
    – BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119
     
    – BPBD Sibolga: 0631 21544
     
    – BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115
     
    – BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449
     
    Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan. 
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

    Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

    Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. 

    Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.

    Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian. 

    Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.

    Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut? 

    Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.
     

    Apa itu LARASKA?
    ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana. 

    Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.

    Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.

    Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
    Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
    Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.

    Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:

    – Akta kelahiran
    – Akta perkawinan
    – Ijazah
    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP
    – Sertifikat tanah

    Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan. 

    Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
    Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
    Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:

    1. Arsip asli 
    Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.

    2. Batas maksimal jumlah dokumen
    Arsip tekstual maksimal 10 lembar
    Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar

    3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
    Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.

    4. Mengikuti ketentuan ANRI
    Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.

    5. Mengambil dokumen setelah selesai
    Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
    Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
    Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya. 

    – MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
    – Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
    – Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
    – Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
    – Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

    Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. 
     
    Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.
     
    Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian. 

    Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.
     
    Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut? 
     
    Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.
     

    Apa itu LARASKA?
    ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana. 
     
    Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.
     
    Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.
     
    Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
    Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
    Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.
     
    Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:
     
    – Akta kelahiran
    – Akta perkawinan
    – Ijazah
    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP
    – Sertifikat tanah
     
    Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan. 
     
    Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
    Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
    Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:
     
    1. Arsip asli 
    Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.
     
    2. Batas maksimal jumlah dokumen
    Arsip tekstual maksimal 10 lembar
    Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar
     
    3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
    Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.
     
    4. Mengikuti ketentuan ANRI
    Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.
     
    5. Mengambil dokumen setelah selesai
    Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
    Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
    Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya. 
     
    – MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
    – Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
    – Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
    – Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
    – Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Kuatkan Daya Beli, Berikan Harapan

    Kuatkan Daya Beli, Berikan Harapan

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLTS Kesra) di Kantorpos KCU Premier, Jakarta Timur.

    Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan langkah ratusan warga untuk datang dan tetap antre secara tertib.  Sejak pukul 08.00, antrean masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga lansia—mengalir dengan tertib.

    Mereka datang membawa harapan: menerima BLTS Kesra senilai Rp900.000 yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun.

    Menko Airlangga mengatakan, pemerintah, menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan—atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    “Evaluasi sampai hari ini berjalan lancar dan masyarakat relatif terbantu,” ujar Airlangga. “Bantuan ini merupakan stimulan untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi di kuartal keempat,” kata Airlangga seperti dikutip Kamis, 4 Desember 2025.

    BLTS Kesra disalurkan melalui dua skema: bank-bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia (PosIND). Hari ini, lebih dari seratus KPM dijadwalkan menerima bantuan melalui Kantorpos KCU Premier.
    Pemerintah Jaga Daya Beli Warga Rentan
    Bagi banyak KPM, bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga memberi ruang bernapas di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.

    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengaku mendapat informasi dari RT dan kelurahan. Perjalanan dari rumahnya hari ini cukup panjang, dengan waktu tunggu hampir satu jam, namun ia pulang dengan rasa syukur.

    “Alhamdulillah dapat Rp900.000. Biasanya buat kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, sama kebutuhan sekolah anak,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini tetap berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 

    Bagi Ani, pedagang gorengan, hari ini adalah pertama kalinya ia menerima BLTS Kesra. Meski sempat hujan-hujanan dan harus kembali karena ada perubahan jadwal, ia tetap datang.

    “Dapatnya Rp900.000, buat modal dagang dan bayar sekolah anak,” ujarnya. Pelayanan di kantor pos, katanya, “ramah dan cepat.” Ia berharap penyaluran ke depan lebih teliti agar bantuan jatuh tepat sasaran. 

    Kisah lain datang dari Ayi Cholifah, yang mengantar ibunya, seorang lansia yang baru menjalani operasi jantung. Mereka belum sempat mengambil bantuan pada jadwal sebelumnya.

    “Alhamdulillah hari ini bisa diambil. Pelayanannya bagus, sopan,” kata Ayi. 

    Baginya, tambahan Rp900.000 ini adalah rezeki yang sangat membantu. “Harapannya bantuan seperti ini tepat sasaran dan diteruskan, karena masyarakat kecil memang butuh.” 
    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menerima kabar dari RT seminggu lalu.

    “Dapat Rp900.000, buat bantu-bantu anak sekolah yang lagi ujian,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah. 

    Firna Miliana, warga sama dari Rusunpik, juga mengungkapkan hal serupa. “Untuk ibu rumah tangga seperti saya, uang ini pasti dipakai buat sembako dan kebutuhan anak-anak. Pelayanan di kantor pos enak, ramah, dan cepat,” ujarnya. Ia berharap ke depan bantuan tidak berhenti pada periode ini. 
     

     

    Peran PosIND: Menjangkau hingga Lapisan Paling Rentan
    Pada saat inflasi pangan mengalami tekanan musiman dan pengeluaran rumah tangga meningkat menjelang tahun baru, BLTS Kesra menjadi instrumen fiskal yang strategis.
    Rp900.000 yang diterima KPM, dalam banyak kasus, langsung dibelanjakan untuk:

    – Beras, minyak, telur, dan kebutuhan pokok lain,
    – Biaya ujian sekolah, seragam, sepatu,
    – Modal dagang sederhana,
    – Obat-obatan untuk lansia.

    Dalam skala makro, dana bantuan yang disalurkan melalui puluhan juta rumah tangga ini akan mengalir ke warung, pasar, pedagang kaki lima, hingga transportasi lokal, menggerakkan ekonomi pada titik-titik yang paling dekat dengan warga.

    Di tengah penyaluran berskala besar ini, PosIND memegang amanah penting. Selain layanan di kantor pos, penyaluran juga dilakukan melalui community service point dan pengantaran langsung untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

    Plt Direktur Utama PosIND, Haris, menegaskan bahwa skema penyaluran dirancang agar inklusif. “Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya. 

    Ia menambahkan bahwa penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember. “Kami sudah memiliki tiga skema: di kantor pos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung. Semuanya dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haris. 

    Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.
    Menko Airlangga: BLTS Kesra Kuatkan Masyarakat dan Menggerakkan Ekonomi

    Di balik angka-angka besar penyaluran, yang tampak di KCU Premier hari ini adalah wajah-wajah yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Mereka pulang membawa sembako, kebutuhan sekolah, atau bahkan modal awal untuk kembali memutar usaha kecil. 

    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.

    Bantuan Rp900.000 ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.

    Seperti disampaikan Menko Airlangga, pemerintah akan mengevaluasi program ini dan belum memutuskan keberlanjutannya untuk 2026. Yang pasti, hingga hari ini BLTS Kesra menjadi salah satu instrumen paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat.

    “Ini baru awal tahun nanti akan kita putuskan Harapannya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga. Nani akan dilakukan evaluasi menyeluruh setelah periode penyaluran berakhi” ujarnya. 

    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.
    Suara Warga: Harapan, Kritik, dan Doa
    Hampir semua KPM yang ditemui menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan PosIND. Namun lebih dari itu, mereka menyuarakan satu harapan yang sama: agar bantuan seperti ini tidak berhenti dan semakin tepat sasaran.

    Sebagaimana diungkapkan Ani,“ Dicek lagi warganya yang benar-benar membutuhkan. Jangan yang nggak butuh dikasih, yang butuh nggak dikasih.” 

    Harapan serupa datang dari keluarga lansia dan para ibu rumah tangga yang hari ini pulang dengan hati lebih lega.
    Amanah Penyaluran di Tangan PosIND
    Penyaluran BLTS Kesra 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan PosIND berjalan efektif. Dengan jaringan yang menjangkau hingga desa dan kecamatan, PosIND kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai garda terdepan penyaluran bantuan negara.
    Dengan kata lain, dalam skema BLTS Kesra 2025, PosIND kembali menjadi tulang punggung penyaluran, terutama bagi warga yang tidak memiliki rekening bank atau tinggal jauh dari pusat layanan perbankan.

    Dengan lebih dari 4.800 kantorpos dan ribuan titik layanan komunitas, Pos Indonesia memanfaatkan tiga mekanisme penyaluran:

    1. Pembayaran di kantor pos

    Seperti yang terlihat di KCU Premier, alur layanan dirancang untuk meminimalisasi antrean dan mempercepat verifikasi.

    2. Pembayaran komunitas 

    Penyaluran dilakukan di kantor desa, balai RW, sekolah, atau titik komunitas lain, menjangkau warga yang terkendala transportasi.

    3. Pengantaran langsung

    PosIND mengerahkan petugas untuk mendatangi rumah lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit.

    “Kami menargetkan penyaluran selesai sebelum pertengahan Desember, dan saat ini capaian nasional melalui Pos sudah di angka 85 persen,” pungkas Haris. 

    Seiring target 100 persen penyaluran pada Desember mendatang, ribuan titik layanan PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.
    Pendekatan multikanal ini menjadi bukti kemampuan PosIND sebagai lembaga logistik sosial negara—melampaui fungsi surat dan paket, menuju peran sebagai penggerak ekosistem bantuan pemerintah.

    Satu hal yang tampak jelas dari KCU Premier hari ini: BLTS Kesra bukan sekadar transfer dana, tetapi penguat harapan, terutama bagi mereka yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi.
     

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLTS Kesra) di Kantorpos KCU Premier, Jakarta Timur.
     
    Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan langkah ratusan warga untuk datang dan tetap antre secara tertib.  Sejak pukul 08.00, antrean masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga lansia—mengalir dengan tertib.
     
    Mereka datang membawa harapan: menerima BLTS Kesra senilai Rp900.000 yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun.

    Menko Airlangga mengatakan, pemerintah, menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan—atau sekitar 75 persen dari target nasional.
     
    “Evaluasi sampai hari ini berjalan lancar dan masyarakat relatif terbantu,” ujar Airlangga. “Bantuan ini merupakan stimulan untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi di kuartal keempat,” kata Airlangga seperti dikutip Kamis, 4 Desember 2025.
     
    BLTS Kesra disalurkan melalui dua skema: bank-bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia (PosIND). Hari ini, lebih dari seratus KPM dijadwalkan menerima bantuan melalui Kantorpos KCU Premier.

    Pemerintah Jaga Daya Beli Warga Rentan
    Bagi banyak KPM, bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga memberi ruang bernapas di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.
     
    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengaku mendapat informasi dari RT dan kelurahan. Perjalanan dari rumahnya hari ini cukup panjang, dengan waktu tunggu hampir satu jam, namun ia pulang dengan rasa syukur.
     
    “Alhamdulillah dapat Rp900.000. Biasanya buat kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, sama kebutuhan sekolah anak,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini tetap berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 
     
    Bagi Ani, pedagang gorengan, hari ini adalah pertama kalinya ia menerima BLTS Kesra. Meski sempat hujan-hujanan dan harus kembali karena ada perubahan jadwal, ia tetap datang.
     
    “Dapatnya Rp900.000, buat modal dagang dan bayar sekolah anak,” ujarnya. Pelayanan di kantor pos, katanya, “ramah dan cepat.” Ia berharap penyaluran ke depan lebih teliti agar bantuan jatuh tepat sasaran. 
     
    Kisah lain datang dari Ayi Cholifah, yang mengantar ibunya, seorang lansia yang baru menjalani operasi jantung. Mereka belum sempat mengambil bantuan pada jadwal sebelumnya.
     
    “Alhamdulillah hari ini bisa diambil. Pelayanannya bagus, sopan,” kata Ayi. 
     
    Baginya, tambahan Rp900.000 ini adalah rezeki yang sangat membantu. “Harapannya bantuan seperti ini tepat sasaran dan diteruskan, karena masyarakat kecil memang butuh.” 
    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menerima kabar dari RT seminggu lalu.
     
    “Dapat Rp900.000, buat bantu-bantu anak sekolah yang lagi ujian,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah. 
     
    Firna Miliana, warga sama dari Rusunpik, juga mengungkapkan hal serupa. “Untuk ibu rumah tangga seperti saya, uang ini pasti dipakai buat sembako dan kebutuhan anak-anak. Pelayanan di kantor pos enak, ramah, dan cepat,” ujarnya. Ia berharap ke depan bantuan tidak berhenti pada periode ini. 
     

     

    Peran PosIND: Menjangkau hingga Lapisan Paling Rentan
    Pada saat inflasi pangan mengalami tekanan musiman dan pengeluaran rumah tangga meningkat menjelang tahun baru, BLTS Kesra menjadi instrumen fiskal yang strategis.
    Rp900.000 yang diterima KPM, dalam banyak kasus, langsung dibelanjakan untuk:
     
    – Beras, minyak, telur, dan kebutuhan pokok lain,
    – Biaya ujian sekolah, seragam, sepatu,
    – Modal dagang sederhana,
    – Obat-obatan untuk lansia.
     
    Dalam skala makro, dana bantuan yang disalurkan melalui puluhan juta rumah tangga ini akan mengalir ke warung, pasar, pedagang kaki lima, hingga transportasi lokal, menggerakkan ekonomi pada titik-titik yang paling dekat dengan warga.
     
    Di tengah penyaluran berskala besar ini, PosIND memegang amanah penting. Selain layanan di kantor pos, penyaluran juga dilakukan melalui community service point dan pengantaran langsung untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
     
    Plt Direktur Utama PosIND, Haris, menegaskan bahwa skema penyaluran dirancang agar inklusif. “Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya. 
     
    Ia menambahkan bahwa penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember. “Kami sudah memiliki tiga skema: di kantor pos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung. Semuanya dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haris. 
     
    Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.
    Menko Airlangga: BLTS Kesra Kuatkan Masyarakat dan Menggerakkan Ekonomi

    Di balik angka-angka besar penyaluran, yang tampak di KCU Premier hari ini adalah wajah-wajah yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Mereka pulang membawa sembako, kebutuhan sekolah, atau bahkan modal awal untuk kembali memutar usaha kecil. 
     
    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.
     
    Bantuan Rp900.000 ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.
     
    Seperti disampaikan Menko Airlangga, pemerintah akan mengevaluasi program ini dan belum memutuskan keberlanjutannya untuk 2026. Yang pasti, hingga hari ini BLTS Kesra menjadi salah satu instrumen paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat.
     
    “Ini baru awal tahun nanti akan kita putuskan Harapannya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga. Nani akan dilakukan evaluasi menyeluruh setelah periode penyaluran berakhi” ujarnya. 
     
    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.
    Suara Warga: Harapan, Kritik, dan Doa
    Hampir semua KPM yang ditemui menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan PosIND. Namun lebih dari itu, mereka menyuarakan satu harapan yang sama: agar bantuan seperti ini tidak berhenti dan semakin tepat sasaran.
     
    Sebagaimana diungkapkan Ani,“ Dicek lagi warganya yang benar-benar membutuhkan. Jangan yang nggak butuh dikasih, yang butuh nggak dikasih.” 
     
    Harapan serupa datang dari keluarga lansia dan para ibu rumah tangga yang hari ini pulang dengan hati lebih lega.
    Amanah Penyaluran di Tangan PosIND
    Penyaluran BLTS Kesra 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan PosIND berjalan efektif. Dengan jaringan yang menjangkau hingga desa dan kecamatan, PosIND kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai garda terdepan penyaluran bantuan negara.
    Dengan kata lain, dalam skema BLTS Kesra 2025, PosIND kembali menjadi tulang punggung penyaluran, terutama bagi warga yang tidak memiliki rekening bank atau tinggal jauh dari pusat layanan perbankan.
     
    Dengan lebih dari 4.800 kantorpos dan ribuan titik layanan komunitas, Pos Indonesia memanfaatkan tiga mekanisme penyaluran:
     
    1. Pembayaran di kantor pos
     
    Seperti yang terlihat di KCU Premier, alur layanan dirancang untuk meminimalisasi antrean dan mempercepat verifikasi.
     
    2. Pembayaran komunitas 
     
    Penyaluran dilakukan di kantor desa, balai RW, sekolah, atau titik komunitas lain, menjangkau warga yang terkendala transportasi.
     
    3. Pengantaran langsung
     
    PosIND mengerahkan petugas untuk mendatangi rumah lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit.
     
    “Kami menargetkan penyaluran selesai sebelum pertengahan Desember, dan saat ini capaian nasional melalui Pos sudah di angka 85 persen,” pungkas Haris. 
     
    Seiring target 100 persen penyaluran pada Desember mendatang, ribuan titik layanan PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.
    Pendekatan multikanal ini menjadi bukti kemampuan PosIND sebagai lembaga logistik sosial negara—melampaui fungsi surat dan paket, menuju peran sebagai penggerak ekosistem bantuan pemerintah.
     
    Satu hal yang tampak jelas dari KCU Premier hari ini: BLTS Kesra bukan sekadar transfer dana, tetapi penguat harapan, terutama bagi mereka yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Pengelolaan Kekayaan Alam dan Budaya Harus Mengedepankan Etika

    Pengelolaan Kekayaan Alam dan Budaya Harus Mengedepankan Etika

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pengelolaan kekayaan alam dan budaya harus mengedepankan etika demi mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat luas. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Lestari secara daring pada acara Peluncuran Buku Kebumen Mutiara Tanah Jawa dan Seminar Nasional Literasi Warisan Nusantara di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu, 3 Desember 2025.

    “Dalam mengelola Geopark Kebumen misalnya, masyarakat dan pemerintah daerah mengedepankan etika moral dan lingkungan dengan memperlihatkan keberpihakannya pada pelestarian warisan budaya yang ada,” kata Rerie dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2025. 

    Seperti diketahui, pada 2 Juni 2025 Geopark Kebumen diakui UNESCO sebagai geopark warisan dunia. 
     

    Menurut Rerie, Geopark Kebumen merupakan bagian dari fondasi kebangsaan karena didalamnya diterapkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan etika moral dan lingkungan dalam pengelolaannya. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar pengelolaan kekayaan alam dan budaya warisan dunia itu terus mengedapankan pelestarian dan manfaat bagi masyarakat. 

    Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu juga berpendapat kehadiran Buku Kebumen Mutiara Tanah Jawa, merupakan undangan bagi dunia untuk mengenal Kebumen seutuhnya. 

    Penetapan Geopark Kebumen sebagai warisan dunia, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan momentum untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Kebumen dengan tetap mengedepankan keberlanjutan. 

    “Penerapan tata kelola yang mengedepankan keseimbangan antara aspek perlindungan dan pemanfaatan dalam pengelolaan Geopark Kebumen penting untuk diwujudkan,” ucapnya.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pengelolaan kekayaan alam dan budaya harus mengedepankan etika demi mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat luas. 
     
    Pernyataan tersebut disampaikan Lestari secara daring pada acara Peluncuran Buku Kebumen Mutiara Tanah Jawa dan Seminar Nasional Literasi Warisan Nusantara di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu, 3 Desember 2025.
     
    “Dalam mengelola Geopark Kebumen misalnya, masyarakat dan pemerintah daerah mengedepankan etika moral dan lingkungan dengan memperlihatkan keberpihakannya pada pelestarian warisan budaya yang ada,” kata Rerie dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2025. 

    Seperti diketahui, pada 2 Juni 2025 Geopark Kebumen diakui UNESCO sebagai geopark warisan dunia. 
     

    Menurut Rerie, Geopark Kebumen merupakan bagian dari fondasi kebangsaan karena didalamnya diterapkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan etika moral dan lingkungan dalam pengelolaannya. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar pengelolaan kekayaan alam dan budaya warisan dunia itu terus mengedapankan pelestarian dan manfaat bagi masyarakat. 
     
    Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu juga berpendapat kehadiran Buku Kebumen Mutiara Tanah Jawa, merupakan undangan bagi dunia untuk mengenal Kebumen seutuhnya. 
     
    Penetapan Geopark Kebumen sebagai warisan dunia, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan momentum untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Kebumen dengan tetap mengedepankan keberlanjutan. 
     
    “Penerapan tata kelola yang mengedepankan keseimbangan antara aspek perlindungan dan pemanfaatan dalam pengelolaan Geopark Kebumen penting untuk diwujudkan,” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 

    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.

    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.

    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 
     
    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
     
    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

     
    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 
     
    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.
     
    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.
     
    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.
     
    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Banjir dan Longsor Sumatera 2025, BNPB: 812 Orang Meninggal Dunia

    Banjir dan Longsor Sumatera 2025, BNPB: 812 Orang Meninggal Dunia

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mencatatkan korban jiwa. 

    Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan jumlah korban terus meningkat seiring proses evakuasi dan pencarian yang masih berlangsung.

    Per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, BNPB merilis rekapitulasi dampak bencana yang menggambarkan luasnya kerusakan serta banyaknya warga yang terdampak.

    BNPB mencatat 812 jiwa meninggal dunia, 509 jiwa masih hilang, dan lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November.

    Jika dirinci, korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 325 jiwa, Sumatera Utara: 311 jiwa, dan Sumatera Barat: 176 jiwa.
     

    Hingga kini, tim gabungan masih berupaya melakukan pencarian korban yang belum ditemukan di sejumlah titik yang sulit dijangkau.
    Kerusakan infrastruktur mencapai ribuan unit
    Selain menelan korban jiwa, bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. BNPB mencatat lebih dari 10.500 rumah rusak, dengan tingkat kerusakan bervariasi.

    Fasilitas umum juga ikut terdampak, meliputi:

    Fasilitas pendidikan: 326 unit rusak
    Fasilitas peribadahan: 185 unit rusak
    Fasilitas kesehatan: 25 unit rusak
    Gedung/kantor pemerintahan: 115 unit rusak
    Jembatan: 295 unit rusak

    Secara keseluruhan, 51 kabupaten di tiga provinsi mengalami dampak langsung dari banjir dan longsor ini.

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mencatatkan korban jiwa. 
     
    Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan jumlah korban terus meningkat seiring proses evakuasi dan pencarian yang masih berlangsung.
     
    Per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, BNPB merilis rekapitulasi dampak bencana yang menggambarkan luasnya kerusakan serta banyaknya warga yang terdampak.

    BNPB mencatat 812 jiwa meninggal dunia, 509 jiwa masih hilang, dan lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November.
     
    Jika dirinci, korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 325 jiwa, Sumatera Utara: 311 jiwa, dan Sumatera Barat: 176 jiwa.
     

    Hingga kini, tim gabungan masih berupaya melakukan pencarian korban yang belum ditemukan di sejumlah titik yang sulit dijangkau.
    Kerusakan infrastruktur mencapai ribuan unit
    Selain menelan korban jiwa, bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. BNPB mencatat lebih dari 10.500 rumah rusak, dengan tingkat kerusakan bervariasi.
     
    Fasilitas umum juga ikut terdampak, meliputi:
     
    Fasilitas pendidikan: 326 unit rusak
    Fasilitas peribadahan: 185 unit rusak
    Fasilitas kesehatan: 25 unit rusak
    Gedung/kantor pemerintahan: 115 unit rusak
    Jembatan: 295 unit rusak
     
    Secara keseluruhan, 51 kabupaten di tiga provinsi mengalami dampak langsung dari banjir dan longsor ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Program Magang Nasional Batch IIi Resmi Dibuka, Ini Linknya!

    Program Magang Nasional Batch IIi Resmi Dibuka, Ini Linknya!

    Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran program Magang Nasional Batch III. 

    Pendaftaran dibuka bagi lulusan baru perguruan tinggi mulai Kamis, 4 Desember 2025 hingga Minggu, 7 Desember 2025 secara daring melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id.

    Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengajak lulusan periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025 untuk segera mendaftar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman kerja yang dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing.

    “Pada batch III ini, kami menargetkan 25 ribu peserta magang. Batch ini khusus dibuka bagi lulusan perguruan tinggi periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025,” ujar Darmawansyah dilansir Antara, Kamis, 4 Desember 2025.
     

    Jumlah lowongan magang tersedia 37.510 
    Berdasarkan data dasbor Magang Nasional Batch III, tercatat 37.510 lowongan magang yang dibuka oleh penyelenggara dari sektor pemerintah maupun perusahaan.

    Rinciannya, kementerian/lembaga membuka 8.949 lowongan untuk 4.351 posisi, sementara perusahaan membuka 28.571 lowongan untuk 11.918 posisi.

    Total posisi magang yang tersedia mencapai 16.269 posisi.

    Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas Kemnaker Surya Lukita Warman mengatakan setelah tahap pendaftaran, calon peserta akan mengikuti seleksi pada 8-11 Desember 2025, kemudian penetapan peserta dilakukan pada 12 Desember 2025.

    “Selanjutnya, peserta mengikuti orientasi bersama mentor sebelum resmi memulai program pada 16 Desember 2025,” kata dia.

    Adapun program Magang Nasional dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.

    Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten/kota (UMK).

    Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Program ini merupakan inovasi terbaru yang dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran program Magang Nasional Batch III. 
     
    Pendaftaran dibuka bagi lulusan baru perguruan tinggi mulai Kamis, 4 Desember 2025 hingga Minggu, 7 Desember 2025 secara daring melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id.
     
    Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengajak lulusan periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025 untuk segera mendaftar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman kerja yang dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing.

    “Pada batch III ini, kami menargetkan 25 ribu peserta magang. Batch ini khusus dibuka bagi lulusan perguruan tinggi periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025,” ujar Darmawansyah dilansir Antara, Kamis, 4 Desember 2025.
     

    Jumlah lowongan magang tersedia 37.510 
    Berdasarkan data dasbor Magang Nasional Batch III, tercatat 37.510 lowongan magang yang dibuka oleh penyelenggara dari sektor pemerintah maupun perusahaan.
     
    Rinciannya, kementerian/lembaga membuka 8.949 lowongan untuk 4.351 posisi, sementara perusahaan membuka 28.571 lowongan untuk 11.918 posisi.
     
    Total posisi magang yang tersedia mencapai 16.269 posisi.
     
    Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas Kemnaker Surya Lukita Warman mengatakan setelah tahap pendaftaran, calon peserta akan mengikuti seleksi pada 8-11 Desember 2025, kemudian penetapan peserta dilakukan pada 12 Desember 2025.
     
    “Selanjutnya, peserta mengikuti orientasi bersama mentor sebelum resmi memulai program pada 16 Desember 2025,” kata dia.
     
    Adapun program Magang Nasional dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
     
    Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten/kota (UMK).
     
    Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Program ini merupakan inovasi terbaru yang dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Laporan Strava Ungkap Gen Z Ganti Doomscrolling dengan Keringat

    Laporan Strava Ungkap Gen Z Ganti Doomscrolling dengan Keringat

    Jakarta: Laporan tahunan ke-12 Year In Sport: Trend dari aplikasi gaya hidup aktif global, Strava, yang dirilis pada 3 Desember 2025, menyoroti adanya pergeseran budaya yang signifikan, di mana Generasi Z (Gen Z) secara kolektif mulai meninggalkan kebiasaan pasif seperti scrolling di media sosial atau “doomscrolling” dan beralih fokus ke aktivitas fisik di dunia nyata.

    Dengan menganalisis miliaran aktivitas dari 180 juta pengguna globalnya dan hasil survei terhadap lebih dari 30.000 responden, laporan tersebut menemukan bahwa Gen Z kini memprioritaskan koneksi nyata, kebugaran, dan komunitas.

    Data menunjukkan bahwa Gen Z tidak hanya bergerak lebih banyak, tetapi juga mengalokasikan waktu dan uang mereka untuk kebugaran. Sebanyak 65% Gen Z mengaku terdampak inflasi, namun 30% dari mereka berencana meningkatkan pengeluaran untuk menjaga kebugaran pada tahun 2026.

    Bahkan, prioritas finansial Gen Z sangat jelas: 64% lebih memilih mengalokasikan uang untuk membeli perlengkapan olahraga dibandingkan untuk berkencan. Minat pada kencan aktif pun meningkat, dengan 46% responden menyatakan “boleh banget” menjadikan aktivitas olahraga sebagai pilihan kencan pertama.

    “Sebagai kelompok dengan pertumbuhan tercepat di Strava, kami melihat Gen Z mencari pengalaman nyata, bukan waktu layar yang lebih panjang,” ujar Michael Martin, CEO Strava. Ia menambahkan bahwa lebih dari setengah Gen Z berencana lebih sering menggunakan Strava pada 2026, sementara penggunaan platform lain seperti Instagram dan TikTok akan tetap sama atau justru berkurang.

    Meskipun lari tetap menjadi olahraga paling populer di Strava, tren aktivitas lain, seperti berjalan kaki dan latihan beban, menunjukkan pertumbuhan signifikan di kalangan anak muda.

    Lari dan Race: Gen Z 75% lebih sering menjadikan race atau event sebagai motivasi utama berolahraga dibandingkan dengan Gen X.

    Latihan Beban: Gen Z tercatat dua kali lebih mungkin daripada Gen X untuk menjadikan latihan beban sebagai olahraga utama, dengan peningkatan jumlah Gen Z yang berlatih angkat beban untuk membentuk tubuh mencapai 61% lebih banyak dibanding Gen X. Tren ini juga kuat di kalangan perempuan, yang 21% lebih mungkin untuk merekam aktivitas Latihan Beban di Strava pada 2025 dibandingkan laki-laki.

    Komunitas: Jumlah Klub baru di Strava hampir naik empat kali lipat pada 2025, mencapai total 1 juta klub. Klub hiking (5,8x) dan klub lari (3,5x) adalah yang paling pesat pertumbuhannya, menandakan peralihan dari komunitas daring ke pertemuan tatap muka.Pola Aktivitas Unik di Indonesia

    Laporan ini juga mengungkap data menarik dari Indonesia:Wilayah Teraktif: Sulawesi Utara menjadi wilayah paling aktif di Indonesia dengan median langkah harian terbanyak secara nasional (5.392 langkah), disusul Banten (5.342) dan Sulawesi Selatan (5.308).

    Pola Pagi di Yogyakarta: Secara global, kota Yogyakarta dinobatkan sebagai kota dengan pengguna yang paling banyak bergerak di pagi hari, dengan 55,4% aktivitas dilakukan antara pukul 4–7 pagi.

    Gaya Berjalan: Sulawesi Tenggara memimpin sebagai wilayah dengan pejalan kaki tercepat di Indonesia (pace rata-rata 00.12.37/km), sementara Nusa Tenggara Timur menjadi juara dalam jangkauan jarak rata-rata (3,9 km per sesi).

    Dengan tren yang semakin menguat, Gen Z tidak hanya mengubah kebiasaan individu tetapi juga membentuk ulang tatanan sosial, menjadikan aktivitas fisik dan koneksi komunitas sebagai inti dari gaya hidup masa depan.

    Jakarta: Laporan tahunan ke-12 Year In Sport: Trend dari aplikasi gaya hidup aktif global, Strava, yang dirilis pada 3 Desember 2025, menyoroti adanya pergeseran budaya yang signifikan, di mana Generasi Z (Gen Z) secara kolektif mulai meninggalkan kebiasaan pasif seperti scrolling di media sosial atau “doomscrolling” dan beralih fokus ke aktivitas fisik di dunia nyata.
     
    Dengan menganalisis miliaran aktivitas dari 180 juta pengguna globalnya dan hasil survei terhadap lebih dari 30.000 responden, laporan tersebut menemukan bahwa Gen Z kini memprioritaskan koneksi nyata, kebugaran, dan komunitas.
     
    Data menunjukkan bahwa Gen Z tidak hanya bergerak lebih banyak, tetapi juga mengalokasikan waktu dan uang mereka untuk kebugaran. Sebanyak 65% Gen Z mengaku terdampak inflasi, namun 30% dari mereka berencana meningkatkan pengeluaran untuk menjaga kebugaran pada tahun 2026.

    Bahkan, prioritas finansial Gen Z sangat jelas: 64% lebih memilih mengalokasikan uang untuk membeli perlengkapan olahraga dibandingkan untuk berkencan. Minat pada kencan aktif pun meningkat, dengan 46% responden menyatakan “boleh banget” menjadikan aktivitas olahraga sebagai pilihan kencan pertama.
     
    “Sebagai kelompok dengan pertumbuhan tercepat di Strava, kami melihat Gen Z mencari pengalaman nyata, bukan waktu layar yang lebih panjang,” ujar Michael Martin, CEO Strava. Ia menambahkan bahwa lebih dari setengah Gen Z berencana lebih sering menggunakan Strava pada 2026, sementara penggunaan platform lain seperti Instagram dan TikTok akan tetap sama atau justru berkurang.
     
    Meskipun lari tetap menjadi olahraga paling populer di Strava, tren aktivitas lain, seperti berjalan kaki dan latihan beban, menunjukkan pertumbuhan signifikan di kalangan anak muda.
     
    Lari dan Race: Gen Z 75% lebih sering menjadikan race atau event sebagai motivasi utama berolahraga dibandingkan dengan Gen X.
     
    Latihan Beban: Gen Z tercatat dua kali lebih mungkin daripada Gen X untuk menjadikan latihan beban sebagai olahraga utama, dengan peningkatan jumlah Gen Z yang berlatih angkat beban untuk membentuk tubuh mencapai 61% lebih banyak dibanding Gen X. Tren ini juga kuat di kalangan perempuan, yang 21% lebih mungkin untuk merekam aktivitas Latihan Beban di Strava pada 2025 dibandingkan laki-laki.
     
    Komunitas: Jumlah Klub baru di Strava hampir naik empat kali lipat pada 2025, mencapai total 1 juta klub. Klub hiking (5,8x) dan klub lari (3,5x) adalah yang paling pesat pertumbuhannya, menandakan peralihan dari komunitas daring ke pertemuan tatap muka.Pola Aktivitas Unik di Indonesia
     
    Laporan ini juga mengungkap data menarik dari Indonesia:Wilayah Teraktif: Sulawesi Utara menjadi wilayah paling aktif di Indonesia dengan median langkah harian terbanyak secara nasional (5.392 langkah), disusul Banten (5.342) dan Sulawesi Selatan (5.308).
     
    Pola Pagi di Yogyakarta: Secara global, kota Yogyakarta dinobatkan sebagai kota dengan pengguna yang paling banyak bergerak di pagi hari, dengan 55,4% aktivitas dilakukan antara pukul 4–7 pagi.
     
    Gaya Berjalan: Sulawesi Tenggara memimpin sebagai wilayah dengan pejalan kaki tercepat di Indonesia (pace rata-rata 00.12.37/km), sementara Nusa Tenggara Timur menjadi juara dalam jangkauan jarak rata-rata (3,9 km per sesi).
     
    Dengan tren yang semakin menguat, Gen Z tidak hanya mengubah kebiasaan individu tetapi juga membentuk ulang tatanan sosial, menjadikan aktivitas fisik dan koneksi komunitas sebagai inti dari gaya hidup masa depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • Rompi Taktis Verrell Bramasta Viral, Ternyata Segini Harganya

    Rompi Taktis Verrell Bramasta Viral, Ternyata Segini Harganya

    Jakarta: Anggota DPR RI Verrell Bramasta menjadi sorotan publik setelah fotonya saat meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat, viral pada akhir November 2025. Sorotan tertuju pada rompi loreng yang ia kenakan, yang sekilas tampak menyerupai perlengkapan militer.

    ​Verrell terlihat mengenakan rompi dengan corak loreng yang tampak seperti perlengkapan militer. Alhasil, rompi tersebut langsung viral dan ramai dikritik warganet karena diduga merupakan rompi antipeluru.

    ​Netizen menilai penggunaan rompi antipeluru di lokasi bencana alam yang bukan merupakan zona konflik sangatlah berlebihan dan dianggap sebagai gimick atau “salah kostum”.
    Bukan Rompi Antipeluru, Melainkan Tactical Vest

    Menanggapi kritik tersebut, Verrell Bramasta memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa rompi yang dikenakannya bukan rompi antipeluru maupun pelampung, melainkan rompi taktis atau tactical vest, yang umum digunakan untuk membawa perlengkapan di lapangan.

    “Sangat tidak benar dan itu disinformasi. Dibilang anti peluru atau pelampung, salah besar,” ujar Verrell seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu, 3 Desember 2025.

    Ia menjelaskan bahwa rompi tersebut tidak dilengkapi pelat balistik, sehingga tidak memiliki fungsi pertahanan diri. Menurutnya, fungsi utama rompi tersebut adalah untuk membawa barang-barang secara praktis saat berada di lapangan.

    “Rompi taktis ini tidak dilengkapi pelat balistik dan fungsinya memang untuk membawa perlengkapan. Saya pada saat itu membawa air minum, uang kas untuk dibagi-bagi, dan sebagainya,” kata Verrell.
     

    Rompi jenis ini umumnya dilengkapi sistem kantong modular atau MOLLE, yang dirancang untuk memudahkan pemakainya membawa perlengkapan tanpa menghambat mobilitas di area dinamis.
    Berapa Harga Tactical Vest Tersebut?
    Setelah Verrell mengklarifikasi bahwa rompi tersebut bukan perlengkapan militer, muncul pertanyaan publik mengenai harga rompi yang viral itu. Rompi taktis serupa yang dijual di berbagai platform e-commerce dibanderol antara Rp300.000 hingga Rp1.700.000.

    Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan rompi antipeluru asli, yang dapat mencapai puluhan juta rupiah.

    Rompi dalam rentang harga tersebut umumnya dikategorikan sebagai assault vest ringan atau rompi lapangan, yang berfungsi sebagai alat bantu angkut tanpa pelat baja atau kevlar. Informasi ini menguatkan kembali klarifikasi Verrell bahwa rompi tersebut bersifat praktis, bukan protektif.

    Barang yang sempat viral dan dianggap berlebihan itu pada kenyataannya merupakan perlengkapan lapangan ringan dengan fungsi logistik.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Anggota DPR RI Verrell Bramasta menjadi sorotan publik setelah fotonya saat meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat, viral pada akhir November 2025. Sorotan tertuju pada rompi loreng yang ia kenakan, yang sekilas tampak menyerupai perlengkapan militer.
     
    ​Verrell terlihat mengenakan rompi dengan corak loreng yang tampak seperti perlengkapan militer. Alhasil, rompi tersebut langsung viral dan ramai dikritik warganet karena diduga merupakan rompi antipeluru.
     
    ​Netizen menilai penggunaan rompi antipeluru di lokasi bencana alam yang bukan merupakan zona konflik sangatlah berlebihan dan dianggap sebagai gimick atau “salah kostum”.
    Bukan Rompi Antipeluru, Melainkan Tactical Vest

    Menanggapi kritik tersebut, Verrell Bramasta memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa rompi yang dikenakannya bukan rompi antipeluru maupun pelampung, melainkan rompi taktis atau tactical vest, yang umum digunakan untuk membawa perlengkapan di lapangan.

    “Sangat tidak benar dan itu disinformasi. Dibilang anti peluru atau pelampung, salah besar,” ujar Verrell seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu, 3 Desember 2025.
     
    Ia menjelaskan bahwa rompi tersebut tidak dilengkapi pelat balistik, sehingga tidak memiliki fungsi pertahanan diri. Menurutnya, fungsi utama rompi tersebut adalah untuk membawa barang-barang secara praktis saat berada di lapangan.
     
    “Rompi taktis ini tidak dilengkapi pelat balistik dan fungsinya memang untuk membawa perlengkapan. Saya pada saat itu membawa air minum, uang kas untuk dibagi-bagi, dan sebagainya,” kata Verrell.
     

     
    Rompi jenis ini umumnya dilengkapi sistem kantong modular atau MOLLE, yang dirancang untuk memudahkan pemakainya membawa perlengkapan tanpa menghambat mobilitas di area dinamis.
    Berapa Harga Tactical Vest Tersebut?
    Setelah Verrell mengklarifikasi bahwa rompi tersebut bukan perlengkapan militer, muncul pertanyaan publik mengenai harga rompi yang viral itu. Rompi taktis serupa yang dijual di berbagai platform e-commerce dibanderol antara Rp300.000 hingga Rp1.700.000.
     
    Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan rompi antipeluru asli, yang dapat mencapai puluhan juta rupiah.
     
    Rompi dalam rentang harga tersebut umumnya dikategorikan sebagai assault vest ringan atau rompi lapangan, yang berfungsi sebagai alat bantu angkut tanpa pelat baja atau kevlar. Informasi ini menguatkan kembali klarifikasi Verrell bahwa rompi tersebut bersifat praktis, bukan protektif.
     
    Barang yang sempat viral dan dianggap berlebihan itu pada kenyataannya merupakan perlengkapan lapangan ringan dengan fungsi logistik.
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)