Author: Liputan6.com

Kehebohan Bupati Pati Sudewo yang Viral: Naikkan Pajak 250 Persen Hingga Pernah Undang Trio Srigala

Sebelum heboh kenaikan PBB, Sudewo pernah viral karena mengundang grup musik Trio Srigala saat agenda resmi yang diselenggarakan Pemkab Pati, Jawa Tengah. Banyak warganet mengecam aksi artis dangdut yang goyang erotis saat acara formal yang bertempat di Pendopo Kabupaten Pati.

Dalam video viral, tampak ketiganya bergoyang erotis di atas panggung yang berdiri di dalam Pendopo Kabupaten Pati. Tampak pula seorang pria memberikan saweran secara langsung kepada Trio Srigala saat aksi tersebut berlangsung, di sela sela acara penyerahan badan hukum dan akta Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pati, Senin (9/6/2025) lalu.

Banyak warganet yang mengkritik penampilan tersebut karena dianggap tidak pantas untuk dilakukan dalam sebuah acara resmi pemerintahan, terlebih lagi di lokasi formal seperti Pendopo Kabupaten.

Teguh Bandang Waluyo, salah satu anggota DPRD Kabupaten Pati, juga memberikan tanggapan tajam mengenai hal ini. Ia menyayangkan aksi goyangan erotis yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Trio Srigala di Pendopo Kabupaten Pati.

“Terkait Trio Srigala rasanya tidak elok di Pendopo kegiatan seperti itu. Tapi saya meyakini itu tidak ada perintah dari pak Bupati, tidak disengaja,” ungkap Bandang kepada wartawan.

Menanggapi penampilan Trio Srigala yang menimbulkan kontroversi saat tampil di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo menyatakan bahwa ia merasa terkejut dan menyesali insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa jenis penampilan seperti itu tidak seharusnya terjadi di lingkungan pemerintahan.

Sudewo telah memberikan teguran langsung kepada manajemen dan artis setelah acara selesai. Ia menjelaskan bahwa penampilan Trio Srigala dengan gerakan yang heboh dianggap tidak etis oleh masyarakat, terutama karena dilakukan di hadapan pejabat dalam acara resmi di Pendapa Kabupaten Pati.

“Iya, saya minta maaf atas atraksi yang dilakukan tiga Serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu,” ungkap Sudewo dalam pernyataan tertulis yang diterima Liputan6.com, pada Senin (16/6).

Menurut Sudewo, atraksi goyangan yang dilakukan oleh Trio Srigala terjadi secara spontan. Ia juga mengaku terkejut dengan gerakan atraktif yang ditampilkan oleh grup penyanyi dangdut tersebut.

“Itu memang tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya, pasnya di luar Pendopo Kabupaten. Dengan kejadian ini, saya minta maaf,” jelasnya.

06/08/2025 12:27
Suasana Batin Warga Pati Usai Bupati Naikkan PBB 250%: Pemerasan kepada Rakyat Kecil

Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikan pajak PBB hingga 250% menuai protes keras dari masyarakat. Puncaknya ada insiden adu mulut antara massa dengan pejabat dan aparat Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terjadi di kawasan Alun-Alun Pati.

Ketegangan ini bermula saat massa sedang menggalang donasi dana untuk persiapan unjuk rasa penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, pada Selasa (5/8/2025).

Rencananya, aksi demo menolak kebijakan Bupati Pati ini digelar 13 Agustus 2025 mendatang. Untuk menarik simpati pengguna lalu lintas yang melintas di kasawan Alun-alun Pati, mereka mendirikan posko penghimpunan donasi di luar pagar sebelah barat Kantor Bupati Pati.

Selain itu, membentangkan spanduk dan kotak kardus berisi ajakan donasi di depan sebuah mobil ambulan yang terparkir. Mereka juga memajang tumpukan kardus berisi air mineral di pinggir jalan.

Aparat Satpol PP mndatangi posko dan meminta agar aksi penggalangan dana tersebut dipindahkan ke lokasi lainnya. Alasannya, kawasan Alun-alun Pati akan digunakan untuk rangkaian acara perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI.

Satpol PP Pati pun berupaya menertibkan kegiatan itu. Aparat Satpol PP kemudian membawa kardus air mineral hasil donasi ke dalam truk milik aparat penegak Perda di Kabupaten Pati ini.

Praktis aksi sepihak yang dilakukan Satpol PP, memicu ketegangan di antara mereka. Karena emosi, koordinator massa aksi, Supriyono pun bergerak cepat menaiki truk Satpol PP dan mengeluarkan kardus-kardus air mineral hasil donasi.

Mendengar aksi ribut-ribut itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Riyoso dan Plt. Kepala Satpol PP Pati Sriyatun, mendatangi lokasi.

Karena tak terima kegiatannya dibubarkan, Ahmad Husein pun emosi. Ia saling tantang dan adu mulut dengan Plt Sekda Pati, Riyoso. Video ketegangan itu pun menyebar luas dan jadi bahan perbincangan hangat di masyarakat, sehingga isu soal kenaikan pajak PBB hingga 250% menuai sorotan publik secara nasional, bukan hanya di Pati.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo dalam keterangan resminya mengatakan, PBB Pati tidak pernah naik selama 14 tahun terakhir. Padahal, pihaknya tengah berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti salah satunya pembenahan RSUD RAA Soewond

“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” katanya.

Sudewo kemudian membandikan PBB Kabupaten Pati yang hanya sebesar Rp29 miliar, sedangkan di Jepara yang menurutnya lebih kecil wilayahnya punya pendapatan dari PBB hingga Rp75 miliar.

“Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu Rp50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus Rp50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus,” ujar Sudewo.

Bambang Riyanto, seorang Pengacara Publik di Pati saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Rabu (6/8/2025) mengatakan, kebijakan menaikan pajak PBB 250% disebutnya sebagai kebijakan yang tidak kreatif dan cenderung membebani masyarakat.

“PAD tahun 2024 kurang lebih Rp29 miliar dan pada tahun 2025 menjadi Rp70-an miliar, memang dari sudut pandang pemasukan akan bertambah, tapi kurang tepat kalau saat sekarang (PBB dinaikan hingga 250%), karena cari kerja susah, pertanian dan perkebunan yg menjadi sektor utama penghidupan warga pati kurang di perhatikan,” katanya.

Bambang juga menyoroti pemda Pati yang tidak melirik atau mencari PAD dari sektor lainnya, seperti pariwisata, mengingat Pati punya potensu wisata alam dan wisata buahnya.

“Itu bisa menambah PAD dan membantu masyarakat,” katanya, sambil menyebutkan kebijakan menaikan pajak hingga 250% sebagai mencari tambahan pemasukan dengan cara yang paling mudah, tapi tidak memikirkan kondisi masyarakat.

Intinya, kata Bambang, masyarakat sangat keberatan dengan kebijakan kenaikan PBB. “Saat saya ketemu dan mendampingi masyarakat pinggiran seperti di Tumpang Desa Porangparing, mereka merasa ini seperti pemerasan kepada rakyat kecil,” katanya.

06/08/2025 12:03
Guru Ngaji Menangis, Mengadu Tak Bisa Ambil Gaji Gara-Gara Rekening Diblokir PPATK

Afni sesungguhnya mendukung kebijakan pemerintah terhadap rekening dormant. Namun dia meminta pelaksanaan kebijakan itu dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian agar tidak merugikan masyarakat yang seharusnya menerima haknya.

“Namun kami mohon kepada PPATK untuk sangat berhati-hati dan teliti karena ada rekening yang memang terbengkalai, tapi bukan karena kesengajaan,” ujar Afni menyikapi aduan warganya ini.

Afni mencontohkan, beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Siak menyalurkan dana sebesar Rp6 miliar untuk membayar tunggakan honor guru-guru ngaji di MDTA dan MDTW yang menunggak 6 bulan. Namun, sejumlah rekening penerima justru ikut diblokir.

“Contohnya, kami berhutang kepada guru ngaji karena memang waktu itu uang daerah belum tersedia, ketika sudah ada kemampuan keuangan, kami salurkan hak mereka tapi justru ada rekening guru-guru ngaji yang ikut diblokir,” katanya.

Masalah serupa juga dialami kader posyandu yang tergolong masyarakat kecil. Banyak dari mereka mengadu tidak bisa mencairkan dana yang sudah ditransfer ke rekening.

“Mereka biasanya hanya mengecek saldo melalui ATM dan ketika melihat belum masuk, mereka kembali pulang. Tapi saat kami umumkan sudah disalurkan, mereka tidak bisa mengakses uangnya karena rekeningnya ikut diblokir,” jelas Afni.

06/08/2025 11:42
Anggota Paskibra di Mandailing Natal Ternyata Dibunuh Orang Dekat, Sebelum Tewas Dirampok dan Diperkosa

Liputan6.com, Jakarta Motif di balik pembunuhan Anggota Paskibra berinsial DF (15), yang ditemukan tak bernyawa di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Madina, Sumatera Utara (Sumut) terungkap.

Jasad DF ditemukan pada Kamis malam, 31 Juli 2025, pukul 19.00 WIB. Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal menangkap seorang pelaku bernama Yunus Saputra (22) di Desa Taluk, Mandailing Natal.

“Antara pelaku dan korban tetangga dan saling kenal,” kata Kapolres Mandailing Natal, AKBP Arie Sofandi Paloh, Rabu (6/8/2025).

Kasus pembunuhan ini berawal saat korban baru selesai latihan Paskibra di pinggiran Pantai Natal, Selasa sore, 29 Juli 2025. Korban disetop Yunus dengan alasan meminta DF untuk mengantar membawa spare part motor pelaku yang rusak.

Kemudian, pelaku membawa sepeda motor korban dengan membonceng DF. Bukan ke bengkel untuk memperbaiki sparepart motor, malah dibawa ke area perkebunan sawit di lokasi kejadian.

“Alasan mengantar sparepart tidak benar, pelaku malah membawa korban ke areal perkebunan kelapa sawit di Desa Taluk. Pelaku merampok korban, lalu membunuh dan mencabuli korban,” Arie menjelaskan.

06/08/2025 11:34
Sepak Terjang Bupati Pati Sudewo yang Kontroversial

Di sisi lain, PLT Sekda Pati, Riyoso mengakui memerintahkan Satpol PP untuk memindahkan Posko Donasi Aksi 13 Agustus yang berlokasi di depan Kantor Bupati Pati.

Langkah itu dilakukan Riyoso untuk mempersiapkan area dan rute yang bakal dilintasi Kirab Boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702. Tujuannya agar acara kirab lima tahunan sekali ini, berjalan aman, lancar dan kondusif.

Menurut Riyoso, aspirasi warga tetap dihargai, namun harus tertib agar tidak memicu provokasi. Pihaknya menegaskan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur, dimana Satpol PP sudah dilengkapi surat tugas resmi.

“Aspirasi itu tidak masalah. Tapi kalau sampai ada kata-kata pembohong, penipu, saya khawatir akan memicu provokasi dan akhirnya bentrok antar pendukung,” tegas Riyoso kepada Liputan6.com.

Riyoso meyebut, Pemkab Pati mencatat sudah ada lebih dari 35 desa yang melunasi PBB hingga saat ini. Kepada masyarakat yang merasa keberatan membayar PBB, Riyoso menyarankan warga mengajukan keringanan yang bisa diajukan secara prosedural.

“Kalau merasa keberatan (Membayar PBB-P2), bisa mengajukan keringanan dengan kewajaran,” tukasnya.

Alasan Kenaikan Tarif PBB P2

Sementara itu, munculnya kebijakan kenaikan tariff PBB P2 dilakukan Bupati Sudewo melalui serangkaian rapat. Sudewo mengklaim bahwa dana negara yang dikelola Pemkab Pati, dimanfaatkan langsung untuk membangun berbagai fasilitas umum di wilayah Bumi Mina Tani.

Penegasan itu diungkapkan Sudewo saat rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025, bersama para camat dan anggota Paguyuban Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati.

Menurut Sudewo, dana negara yang dikelola oleh Pemkab Pati dimanfaatkan langsung untuk membangun berbagai fasilitas umum di wilayah Bumi Mina Tani. Sebab pembangunan di Pati, bersifat berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya pada tahun 2025 saja.

Hal itu dikatakan Bupati Sudewo, merespon kritik pedas masyarakat yang mempertanyakan urgensi penarikan PBB-P2 Tahun 2025 sebesar 250 persen.

Dalam rapat ini dihadiri Wakil Bupati Pati, Kepala BPKAD, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, para camat, anggota Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati) dan perwakilan kepala desa.

“Kalau ada yang nanya uang negara untuk apa kok masih narik pajak, tanyanya jangan ke saya, tanya ke pemerintah sebelumnya. Kalau saya, saya gunakan untuk membangun jembatan, jalan, renovasi masjid, perbaikan RSUD, renovasi GOR,” tegas Sudewo.

Menurut Sudewo, pembangunan di Pati bersifat berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya pada tahun anggaran 2025 saja. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat tidaklah mencukupi.

“Yang membangun Kabupaten Pati adalah orang Pati sendiri. Pemerintah pusat hanya membantu. Kalau kita sendiri tidak ikut berpartisipasi, berarti kita tidak bertanggung jawab pada pembangunan daerah kita sendiri,” katanya.

Sudewo juga mengungkapkan, selama 14 tahun terakhir tidak pernah ada penyesuaian tarif PBB.

“Pemimpin mana pun pasti ingin meningkatkan pendapatan daerah. Kalau ditanya kenapa tidak bertahap, ya bertahapnya harusnya dari dulu, dari 2011. Karena tidak dilakukan, sekarang dampaknya besar,” terang Sudewo.

Sudewo juga mengakui, seluruh unsur pemerintahan di tingkat bawah, termasuk camat dan kepala desa, telah menerima dan memahami kebijakan penyesuaian tarif PBB-P2 ini.

“Tidak ada dinamika. Alhamdulillah sudah clear dan semua bisa menerima. Kepala desa juga sudah koordinasi dengan perangkat, semuanya sudah disosialisasikan,” ungkapnya.

Jika masyarakat menemukan data pajak yang terlihat naik sangat tinggi melalui tautan daring (link) pembayaran, imbuh Sudewo, hal itu disebabkan data sebelumnya yang belum diperbarui sepenuhnya.

“Itu memang sudah terlanjur seperti itu, dan sekarang sedang proses cetak ulang yang direvisi. Tetapi yang akurat adalah kebijakan yang sekarang. Semuanya 250 persen, kecuali yang sudah ada penyesuaian sebelumnya karena transaksi jual beli,” terang Sudewo.

Namun demikian, Sudewo menegaskan bahwa dirinya tidak kaku menjalankan hitungan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang bisa memicu kenaikan hingga ribuan persen.

“Saya tidak menaikkan (tariff PBB-P2) sebanyak itu. Justru saya ini bijaksana,” tutupnya.

06/08/2025 11:31
Jadwal Lengkap MPL ID S16: Cek Hasil Pertandingan, Format, dan Cara Nonton! – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Kompetisi Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) paling bergengsi di Indonesia, MPL Indonesia Season 16 (MPL ID S16), siap digelar pada 22 Agustus hingga 19 Oktober 2025.

Jelang MPL ID S16 digelar, sejumlah tim esports MLBB kedapatan telah mengumumkan roster pemain mereka yang akan bertarung memperebutkan gelar juara.

Memasuki musim ke-16, turnamen esports ini kembali menghadirkan 9 tim MLBB terbaik di Tanah Air, yakni:

Alter Ego
Bigetron by Vitality
Dewa United Esports
Evos
Onic
Geek
Navi
RRQ
Team Liquid ID

Menariknya, MPL ID S16 diwarnai dengan perombakan roster besar-besaran yang dilakukan oleh tim-tim seperti Evos, Alter Ego, Bigetron by Vitality, dan Team Liquid ID.

Tak hanya itu, bursa transfer MPL ID S16 juga diramaikan dengan rumor Onic bakal kedatangan gold laner baru dari RRQ, yakni Skylar

Fans Mobile Legends tentunya dibuat penasaran dengan strategi baru dan pemain-pemain yang akan tampil di musim ini.

06/08/2025 11:07
Alarm Serius di Balik Insiden Meledaknya Stasiun Pengumpul Gas Pertamina Cidahu Subang

Sebagai langkah konkret, Gunhar mengusulkan agar TNI dilibatkan secara aktif dalam sistem pengamanan kilang bahan bakar minyak (BBM) maupun lapangan produksi migas. Menurutnya, kehadiran TNI penting mengingat lingkungan kilang adalah kawasan dengan risiko tinggi, penuh dengan zat mudah terbakar dan potensi bahaya besar.

“Tidak bisa lagi kita anggap remeh. Kilang dan field migas harus diperlakukan sebagai kawasan strategis dengan tingkat keamanan tertinggi. Untuk itu, keterlibatan TNI menjadi sangat relevan dan mendesak,” tandasnya.

Gunhar menegaskan bahwa keberlangsungan produksi energi Indonesia sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan keamanan operasional, terutama di sektor hulu migas. Ia meminta Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan sistem proteksi di semua titik operasi yang berisiko tinggi.

“Kita tidak boleh menunggu jatuh korban atau gangguan pasokan energi yang masif baru bergerak. Pencegahan harus jadi prioritas,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan ledakan dan kebakaran terjadi di stasiun pengumpul gas milik PT Pertamina EP Subang Field yang berlokasi di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat. Insiden ini terjadi pada Selasa, 5 Agustus 2025, sekitar pukul 04.20 WIB, dan menyebabkan dua pekerja mengalami luka bakar.

Menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawa, ledakan ini dipicu oleh kebocoran gas. “Selasa 5 Agustus 2025 Pukul 04.20 Wib bertempat di PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Field Subang telah terjadi kebocoran gas yang mengakibatkan ledakan,” ungkapnya, Selasa (5/8/2025).

Peristiwa itu sempat membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Salah seorang warga, Ali Nurdin, mengaku kaget dengan dentuman yang sangat keras.

“Ledakan pertama itu dentumannya keras sekali. Sekitar pukul 04.00 WIB,” ujar Ali kepada Liputan6.com.

Ali menambahkan, sebelum ledakan, ia sempat melihat semburan gas dari arah sumur pengeboran.

“Semburannya itu buat api menyala-nyala. tinggi sekali,” katanya, seraya mengungkapkan kekhawatiran semburan itu berdampak pada lingkungan sekitar rumahnya yang berjarak 3-4 kilometer dari lokasi kejadian.

06/08/2025 10:37
Hampir 700 Juta Orang Akses ChatGPT Tiap Minggu, Ngapain Aja? – Page 3

Selain pertumbuhan pengguna umum, OpenAI juga mencatat peningkatan pesat dalam jumlah pelanggan berbayar dari sektor bisnis.

Menurut pernyataan Brad Lightcap, jumlah pengguna ChatGPT untuk segmen bisnis kini mencapai 5 juta pelanggan aktif, naik signifikan dari 3 juta yang tercatat pada bulan Juni lalu.

Lonjakan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan mulai melihat ChatGPT sebagai alat bantu produktivitas yang bernilai tinggi.

Dari riset pasar, penulisan laporan, pengembangan perangkat lunak, hingga analisis data, ChatGPT kini diintegrasikan langsung ke dalam alur kerja profesional.

Salah satu daya tarik utama bagi pelanggan bisnis adalah akses ke fitur premium seperti GPT-4o, kemampuan multimodal (menggabungkan teks, gambar, dan suara), serta integrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga.

Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi dan efisiensi waktu, yang menjadi kebutuhan utama di dunia kerja modern.

Kepercayaan yang terus meningkat dari kalangan bisnis juga memperkuat posisi ChatGPT sebagai platform AI yang bukan hanya canggih secara teknologi, tetapi juga relevan secara praktis dalam kehidupan profesional.

06/08/2025 10:30
Jejak Kapolda Metro Jaya Baru Irjen Asep Edi Suheri: Perannya Penting dalam Kasus Sambo dan Fredy Pratama – Page 3

Berikut daftar mutasi Polri terbaru dan nama-namanya:

a. Jabatan PJU Mabes Polri 8 personel:

1) Wakapolri (KJP Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.)

2) Irwasum Polri (KJP Drs. Wahyu Widada, M.Phil.)

3) Kabareskrim Polri (KJP Drs. Syahardiantono, M.Si.)

4) Kabaintelkam Polri (KJP Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M.)

5) Astamaops Kapolri (KJP Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si.)

6) Kabaharkam Polri (IJP Karyoto, S.I.K.)

7) Kadivhubinter Polri (BJP Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H.)

8) Kapusjarah Polri (KBP V. Bagas Uji Nugroho, S.I.K.)

b. Jabatan Kapolda 7 personel:

1) Kapolda Metro Jaya (IJP Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si.)

2) Kapolda Sulbar (IJP Adi Deriyan Jayamarta, S.I.K.)

3) Kapolda Kaltara (BJP Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.)

4) Kapolda Gorontalo (IJP Drs. Widodo, S.H., M.H.)

5) Kapolda Maluku (IJP Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., S.H., M.Si.)

6) Kapolda Banten (BJP Hengki, S.I.K., M.H.)

7) Kapolda Aceh (BJP Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M.)

c. Jabatan IB/Irjen Pol : 3 personel

d. Jabatan IIA/Brigjen Pol : 13 personel

e. Jabatan IIB1/Kombes Pol : 3 personel

06/08/2025 10:23
Perbandingan Pendapatan Daerah Pati dengan Blora, Jepara, dan Rembang – Page 3

Dilansir dari laman resmi Pemkab Pati, Sudewo menjelaskan alasan menaikkan tarif PBB-P2 250%. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Lagipula, kata Sudewo, tarif sebelumnya belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.

“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo Kantor Bupati Pati pada Minggu (18/5/2025) lalu.

Sudewo juga menyoroti penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp29 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp50 miliar.

Padahal, menurut dia, secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut.

“PBB Kabupaten Pati hanya sebesar Rp29 Miliar, di Kabupaten Jepara Rp75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu Rp50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus Rp50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus,” tambahnya.

Oleh sebab itu, dia mengklaim, penyesuaian tarif PBB-P2 ini dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.

“Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini,” kata Sudewo.

Bupati Pati juga meminta dukungan dari seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan ini, yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

06/08/2025 10:22