Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Wajib Pajak Harus Tahu, Ini Kebijakan Perpajakan yang Berlaku 2026

    Wajib Pajak Harus Tahu, Ini Kebijakan Perpajakan yang Berlaku 2026

    Dikutip dari laman DJP, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional (PMK 136/2024) menjadi penegasan bahwa pemerintah Indonesia serius dan tidak tinggal diam.

    Regulasi ini merupakan langkah konkret dalam penegakan keadilan fiskal global dengan menerapkan pajak minimum global (global minimum tax/GMT) terhadap perusahaan multinasional (PMN) yang beroperasi lintas yurisdiksi.

    PMK 136/2024 sendiri merupakan bagian dari implementasi Pilar II, yakni kesepakatan internasional yang diinisiasi melalui kerangka Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)/Group of Twenty (G20) Inclusive Framework on BEPS.

    Kesepakatan ini bertujuan mengatasi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Tepatnya, tujuannya menyasar grup PMN dengan pendapatan konsolidasi tahunan minimal €750 juta dalam dua dari empat tahun pajak sebelumnya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, memberikan pandangan tegas mengenai urgensi kebijakan ini. Baginya, pajak minimum global bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat.

    “Pajak minimum global merupakan wujud upaya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang telah diusahakan bersama setidaknya dalam lima tahun terakhir. Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat (race to the bottom),” ujar Febrio.

    Adapun pada tahun 2026, implementasi Undertaxed Profits Rule (UTPR) direncanakan mulai berlaku. Seiring dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan pengembangan dan implementasi sistem teknologi informasi serta mengintensifkan mekanisme pertukaran informasi lintas negara.

     

  • Samsung Uji One UI 8.5 di Sejumlah Galaxy Tab, Ini Daftar Modelnya

    Samsung Uji One UI 8.5 di Sejumlah Galaxy Tab, Ini Daftar Modelnya

    Liputan6.com, Jakarta – Samsung kembali menyiapkan pembaruan sistem operasi terbarunya. Setelah One UI 8 mulai digulirkan dalam waktu dekat, perhatian kini mengarah ke One UI 8.5 yang disebut-sebut menjadi peningkatan besar berikutnya bagi ekosistem perangkat Galaxy.

    Dilansir Androidpolice, Senin (29/12/2025), sebelumnya Samsung telah membuka program beta One UI 8.5 pada awal Desember 2025. Namun, uji coba tersebut masih terbatas di sejumlah negara dan hanya tersedia untuk seri Galaxy S25.

    Seiring waktu, bocoran mengenai perangkat yang akan menerima One UI 8.5 terus bermunculan. Tak hanya ponsel flagship dan beberapa model Galaxy A, lini tablet Galaxy Tab juga masuk dalam daftar penerima pembaruan.

    Kini, daftar tersebut kembali bertambah. Informasi terbaru yang beredar akhir pekan lalu menunjukkan kemunculan build uji coba One UI 8.5 untuk lebih banyak model Galaxy Tab.

    Dalam beberapa unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), pembocor dengan akun @Alfaturk16 mengungkap kemunculan build pengujian internal One UI 8.5 untuk Galaxy Tab S8 dan Galaxy Tab S9 FE. Selain itu, versi uji coba yang sama juga terdeteksi untuk seri Galaxy Tab S11, sebagaimana dilaporkan SammyGuru.

    Kemunculan Galaxy Tab S11 dalam daftar perangkat uji coba dinilai wajar. Mengingat tablet ini baru diluncurkan beberapa bulan lalu, Samsung diperkirakan menjadikannya sebagai salah satu model prioritas saat One UI 8.5 mulai dirilis secara luas.

    Pengguna Galaxy Tab S11 dan Tab S11 Ultra disebut berpeluang menjadi yang pertama merasakan antarmuka terbaru itu pada tahun depan.

  • Pertamina International Shipping Gandeng PAL Indonesia untuk Bangun dan Modifikasi Kapal

    Pertamina International Shipping Gandeng PAL Indonesia untuk Bangun dan Modifikasi Kapal

    Saat ini, PIS mengoperasikan sekitar 750 kapal, baik milik sendiri maupun sewaan. Dari jumlah tersebut, 111 unit merupakan kapal milik PIS. Armada ini melayani distribusi energi dan kebutuhan pelayaran domestik serta internasional, menjadikan PIS sebagai salah satu operator pelayaran terbesar di Asia Tenggara.

    Sementara itu, CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menegaskan bahwa kerja sama maritim ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk mendorong kemandirian industri maritim nasional, terutama di tengah dinamika geopolitik global.

    “Ini adalah satu tangga pertama bagi kita untuk menghidupkan industri secara keseluruhan di Indonesia. Ketika dapat mengkonsolidasikan dengan baik maka akan menghidupkan potensi market dan memberikan multiplier effect untuk ekosistem industri maritim,” ucap Kaharuddin.

    Melalui optimalisasi aset dan jaringan kedua perusahaan, kolaborasi PIS dan PAL Indonesia diharapkan mampu membuka peluang baru, memperkuat ekosistem pelayaran nasional, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia secara berkelanjutan.

  • 9,87 Juta Wajib Pajak Telah Aktivasi Akun Coretax

    9,87 Juta Wajib Pajak Telah Aktivasi Akun Coretax

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 9,87 juta wajib pajak berhasil melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax hingga 29 Desember 2025 Pukul 15.58 WIB.

    “Aktivasi akun 9,87 Juta,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Dari total 9,87 juta tersebut terdiri dari wajib pajak Badan 801.117, Instansi Pemerintah sebanyak 88.072 PMSE sebanyak 221 akun, dan wajib pajak Orang Pribadi sebanyak 8.982.299 akun.

    Sebelumnya, Rosmauli meminta masyarakat segera mengaktifkan akun Coretax agar dapat langsung memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia. Menurutnya, semakin cepat aktivasi dilakukan, semakin siap wajib pajak menghadapi kewajiban perpajakan di tahun mendatang.

    DJP juga memastikan pendampingan bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis. Masyarakat dapat mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi Kring Pajak, maupun memanfaatkan seluruh kanal resmi DJP yang telah disiapkan untuk membantu proses aktivasi akun.

    “Jika masyarakat menemui kendala dalam melakukan aktivasi akun coretax,masyarakat dapat datang kantor pajak terdekat, menghubungi Kring Pajak, dan seluruh kanal resmi DJP yang akan siap membantu,” ujarnya.

     

  • CYBR Perkuat Keamanan Siber Kemhan Lewat Pelatihan Berbasis AI

    CYBR Perkuat Keamanan Siber Kemhan Lewat Pelatihan Berbasis AI

    Liputan6.com, Jakarta – Penyedia jasa keamanan siber, PT ITSEC Asia Tbk (CYBR), memperkuat posisinya di pasar domestik melalui kontrak strategis bernilai jutaan dolar.

    Melalui anak usahanya, PT ITSEC Cyber Academy (ITSEC Cyber & AI Academy), perseroan resmi menjalin kerja sama dengan PT Republik Technetronic Nusantara (RTN) untuk memperkuat keamanan siber Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia.

    Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (IDX), dikutip Senin (29/12/2025), kontrak yang ditandatangani pada 24 Desember 2025 ini menunjuk ITSEC Cyber & AI Academy sebagai pelaksana pelatihan Keamanan Siber dan Kecerdasan Buatan (AI) bagi Kemhan sebagai end-user.

    Kesepakatan ini memiliki nilai komersial yang signifikan, yakni mencapai USD 60 juta (sekitar Rp 1 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.778). Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun, terhitung sejak penandatanganan kontrak.

    Manajemen CYBR menyatakan bahwa penunjukan ini mencakup penyelenggaraan pelatihan dengan kurikulum berstandar internasional.

    Program tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai tren ancaman siber global serta pengembangan teknologi AI terbaru.

    Presiden Direktur ITSEC Asia, Patrick Rudolf Dannacher, menekankan bahwa kurikulum yang disusun bersifat adaptif dan menyatukan penguasaan teknologi perangkat lunak (software) serta perangkat keras (hardware).

    “Ancaman siber ke depan diproyeksikan semakin kompleks dan terorganisir dengan memanfaatkan AI,” ujarnya.

     

     

     

     

  • Cadangan Beras Pemerintah 2026 Dipatok Minimal 4 Juta Ton

    Cadangan Beras Pemerintah 2026 Dipatok Minimal 4 Juta Ton

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menetapkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton untuk tahun 2026. Zulkifli memutuskan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bersama sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    “Kami putuskan cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta kita naikkan jadi 4 juta (ton),” ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Peningkatan CBP itu disebut untuk memudahkan penyaluran sejumlah program, mulai dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga bantuan pangan beras. Peningkatan itu juga sejalan dengan proyeksi penambahan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Selain beras, pada konteks Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Menko Zulkifli juga menetapkan cadangan jagung pemerintah. Jumlahnya naik drastis dari 300 ribu ton tahun ini menjadi 1 juta ton pada 2026.

    “Jagung, karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, perlu pakan banyak. Kemarin kita cadangkan 300 ribu ya, ya Pak ya? Nah, ini kita naikkan jadi 1 juta,” jelas Zulkifli Hasan.

     

  • Diskon Tiket Kereta 30 Persen Dongkrak Minat Mudik Nataru, Penjualan Tembus 3,5 Juta

    Diskon Tiket Kereta 30 Persen Dongkrak Minat Mudik Nataru, Penjualan Tembus 3,5 Juta

    Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama Nataru, KAI mengoperasikan 54 perjalanan kereta api tambahan, termasuk KA Argo Anjasmoro, KA Sancaka, KA Parahyangan Fakultatif, KA Lodaya Tambahan, hingga KA tambahan relasi Gambir–Yogyakarta.

    Selain layanan penumpang, KAI juga mengoperasikan Angkutan Sepeda Motor Gratis (Motis) melalui KA Motis Nataru Utara dan Tengah guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

    “Kebijakan tarif ini memberi kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan akhir tahun, baik untuk liburan keluarga, silaturahmi antarkota, aktivitas ekonomi, maupun mobilitas generasi muda,” ungkap Anne Purba.

    Anne menegaskan bahwa kebijakan diskon dan pengoperasian KA tambahan merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam menjaga kelancaran transportasi selama Nataru.

    “Kereta api menjadi pilihan perjalanan banyak masyarakat pada masa libur akhir tahun. Pemerintah melalui KAI memastikan masyarakat tetap memiliki akses perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi di berbagai daerah,” ujar Anne.

    “Masyarakat dapat mengecek jadwal dan melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI,” tutup Anne.

  • Raksasa Ritel Korea Beri Kompensasi Rp 18 Triliun Usai Kebocoran Data 34 Juta Pengguna

    Raksasa Ritel Korea Beri Kompensasi Rp 18 Triliun Usai Kebocoran Data 34 Juta Pengguna

    Liputan6.com, Jakarta – Raksasa ritel online asal Korea Selatan, Coupang, menyiapkan dana kompensasi jumbo menyusul insiden kebocoran data besar-besaran yang menimpa puluhan juta penggunanya. Perusahaan mengumumkan akan mengalokasikan 1,69 triliun won Korea Selatan, atau setara 1,17 miliar dolar AS (sekitar Rp 18 triliun), untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak.

    Dalam pernyataan resmi yang dirilis dikutip dari CNBC, Senin (29/12/2025), Coupang menyebut sebanyak 34 juta pengguna terdampak insiden pelanggaran data yang terungkap pada November lalu. Sebagai bentuk tanggung jawab, perusahaan akan memberikan voucher belanja senilai total 50.000 won kepada setiap pengguna yang memenuhi syarat.Voucher tersebut dapat digunakan untuk berbagai layanan di Coupang. Tak hanya pelanggan aktif, mantan pengguna yang telah menutup akun mereka setelah kebocoran data terjadi juga tetap berhak menerima kompensasi tersebut.

    Coupang menyampaikan bahwa pengguna dapat mulai memeriksa kelayakan penerimaan voucher pada 15 Januari mendatang melalui platform resmi perusahaan.

    CEO sementara Coupang Corp, Harold Rogers, menyebut kebijakan kompensasi ini sebagai langkah perusahaan dalam melindungi kepentingan pelanggan.“Ini adalah tindakan bertanggung jawab untuk pelanggan kami. Kami akan memenuhi tanggung jawab kami hingga akhir,” ujar Rogers.Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna akibat insiden tersebut.

     

  • Pekerja IT Israel Ramai-ramai Minta Pindah ke Luar Negeri Gara-gara Perang

    Pekerja IT Israel Ramai-ramai Minta Pindah ke Luar Negeri Gara-gara Perang

    Liputan6.com, Jakarta – Sektor teknologi Israel, yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional, mulai menghadapi tantangan baru di tengah dampak lanjutan perang melawan kelompok militan Palestina Hamas.

    Laporan terbaru Asosiasi Industri Teknologi Maju Israel (Israel Advanced Technology Industries/IATI) mengungkap meningkatnya permintaan relokasi ke luar negeri dari karyawan perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi di Israel. Tren ini dinilai berpotensi menggerus kekuatan inovasi dan kepemimpinan teknologi negara tersebut dalam jangka panjang. Demikian mengutip Channel News Asia, Senin (29/12/2025).

    Dalam setahun terakhir, sebanyak 53 persen perusahaan anggota IATI melaporkan lonjakan permintaan relokasi dari karyawan warga Israel. Fenomena ini muncul sebagai respons atas situasi keamanan, ketidakpastian geopolitik, serta dampak sosial-ekonomi dari perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 dan baru berakhir dua bulan lalu melalui kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.

    Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri, mengingat sektor teknologi berkontribusi sekitar 20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Israel, menyerap 15 persen tenaga kerja nasional, serta menyumbang lebih dari separuh total ekspor negara itu.

    Israel selama ini menjadi rumah bagi ratusan perusahaan teknologi global, mulai dari Microsoft, Intel, Nvidia, Amazon, Meta, hingga Apple. Keberadaan raksasa teknologi tersebut bukan hanya menopang perekonomian, tetapi juga menjadikan Israel sebagai salah satu pusat inovasi global.

    Namun, meningkatnya minat relokasi—terutama dari talenta senior dan eksekutif—menjadi sinyal peringatan daya tarik ekosistem teknologi Israel bisa tergerus jika ketidakpastian berlanjut.

     

  • Pelaksanaan MBG Tahun 2026 Dimulai Serentak 8 Januari

    Pelaksanaan MBG Tahun 2026 Dimulai Serentak 8 Januari

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan program MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup kesiapan dapur, distribusi, SDM, serta penguatan standar keamanan pangan.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG pada akhir tahun 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025, khususnya untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

    Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok B3) tetap menjadi prioritas utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pada periode akhir tahun 2025.

    Kelompok ini dinilai krusial karena berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan masa emas dan tidak dapat ditunda.

    Ia menekankan bahwa kontinuitas layanan gizi bagi kelompok rentan harus dijaga tanpa terpengaruh kalender pendidikan maupun musim liburan.

    “Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus. Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Sementara itu, untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel selama masa libur. Program MBG bagi anak sekolah bersifat opsional, menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.

    “Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan,” jelas Dadan.