Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Kantor Koran Kaltara Dirusak Orang Tak Dikenal

    Kantor Koran Kaltara Dirusak Orang Tak Dikenal

    Liputan6.com, Tanjung Selor – Aksi pembobolan dan perusakan menimpa kantor Surat Kabar Harian (SKH) Koran Kaltara, yang berlokasi di Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (12/8/2025) dini hari. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalimantan Utara, Usman Coddang mengecam tindakan tersebut yang dianggapnya sebagai perilaku represif terhadap media.

    “Perusakan kantor merupakan tindakan fisik yang merusak fasilitas dan peralatan media, tindakan ini tentu saja sebuah bentuk represi terhadap media yang dianggap kritis,” kata Usman seperti dikutip dari Antara, Kamis (14/8/2025).

    Usman juga mengatakan kebebasan pers adalah pilar penting dalam demokrasi, karena memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam, dan kontrol sosial.

    Lebih lanjut Usman mengatakan, dirinya sangat menyesalkan kejadian ini, untuk itu dirinya mengharapkan kepolisian mengusut tuntas kasus ini.

    Kalau kejadian ini berkaitan dengan berita, ada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan lainnya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan dan ketidakpuasan atas pemberitaan.

    Otoritas kepolisian setempat harus mampu mengusut pelakunya serta mengungkap motif perusakan yang dilakukan terhadap Kantor SKH Koran Kaltara di Tanjung Selor.

    “Dalam konteks ini, kami mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum,” tegasnya.

     

  • VIDEO: KPK Geledah Kemenag, Bawa 3 Koper Diduga Bukti Korupsi Kuota Haji

    VIDEO: KPK Geledah Kemenag, Bawa 3 Koper Diduga Bukti Korupsi Kuota Haji

    Setelah lebih dari 13 jam penggeledahan, penyidik KPK keluar dari Gedung Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Kamis dini hari, membawa tiga koper berisi dugaan barang bukti kasus korupsi kuota haji 2023 2024.

    Ringkasan

  • Kenaikan PBB Jombang Bikin Warga Emosi, Begini Reaksi Wagub Jatim

    Kenaikan PBB Jombang Bikin Warga Emosi, Begini Reaksi Wagub Jatim

    Pihaknya menambahkan, warga yang merasa kaget dengan kenaikan pajak pastinya sebelumnya tidak membayar pajak, sebab kenaikan sudah berlangsung sejak 2024.

    Dia menyebutkan sesuai dengan aturan, untuk pembayaran pajak maksimal di bulan Juni tahun tersebut, dan setelahnya jika telat akan diberikan denda 1 persen per bulan.

    Namun, kata dia, Bupati Jombang telah membuat SK terkait dengan penghapusan denda bagi wajib pajak yang belum membayar denda. Dilakukan pemutihan untuk denda sehingga hanya membayar pokok pajak saja.

    “Ada denda jika telat per bulan itu 1 persen. Itu berlangsung sampai dua tahun kalau tidak terbayar. Semua sama se-Indonesia. Kalau di sini, Bupati meringankan beban, jadi tidak kena denda. Diberikan keringanan denda sampai 1 Desember,” kata dia.

    Terkait dengan aduan warga yang merasa keberatan terkait dengan pajak, ia menyebut masyarakat yang merasa keberatan bisa mengajukan keberatan ke pemerintah daerah sehingga petugas akan melakukan verifikasi ulang. Baru setelah mendapatkan nilai pajak yang baru, mereka bisa membayarnya.

    Jika masyarakat langsung membayar kendati keberatan, kata dia, yang bersangkutan dinilai mampu membayar, sehingga untuk pembayaran pajak selanjutnya tidak akan bisa diubah nominalnya.

  • Intip Rahasia yang Bikin Galaxy Z Fold7 dan Flip7 Lebih Tipis Tapi Kuat – Page 3

    Intip Rahasia yang Bikin Galaxy Z Fold7 dan Flip7 Lebih Tipis Tapi Kuat – Page 3

    Masih bicara soal penampilan yang lebih tipis baik ketika layar dibuka atau ditutup. Samsung menerapkan inovasi Water Droplet pada desain Armor FlexHinge generasi baru ini.

    Lantas, apa itu desain Water Droplet? Rupanya, desain ini memungkinkan layar untuk terlipat dengan kurva lebih mulus dan mengurangi celah. Dengan demikian, perangkat Galaxy Z Fold7 dan Flip7 bisa lebih tipis, baik saat layar dibuka atau tutup.

    Meski terlipat nyaris tanpa celah, desain water droplet yang diterapkan pada engsel ini diyakini Samsung bisa membantu mengurangi bekas lipatan di layar bagian dalam, loh. 

    Dengan begitu, layar jadi lebih presisi ketika ditutup dan membuatnya terlihat tidak ada lipatan atau crease saat layarnya dibentangkan.

     

  • KPK: OTT Inhutani V Terkait Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Sita Barang Bukti Senilai Rp2 Miliar – Page 3

    KPK: OTT Inhutani V Terkait Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Sita Barang Bukti Senilai Rp2 Miliar – Page 3

    Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

  • Sekjen Demokrat Luruskan Isu Siapkan AHY di Pilpres 2029: Fokus Kami Dukung Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Sekjen Demokrat Luruskan Isu Siapkan AHY di Pilpres 2029: Fokus Kami Dukung Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron meluruskan isu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Wacana mengusung AHY di Pilpres 2029 itu disebut-sebut muncul saat Rakerda Partai Demokrat Jatim.

    Herman mengatakan, fokus partai saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto lima tahun ke depan. Dia mengklaim, Demokrat belum memikirkan peluang AHY maju Pilpres 2029.

    “Tidak ada pembahasan Pilpres dalam forum kami. Fokus Demokrat jelas bekerja untuk rakyat, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan memastikan program-programnya berjalan sukses,” kata Herman dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

    Menurutnya, semangat menjaga popularitas dan eksistensi AHY bukanlah sinyal politik untuk menyiapkan diri menuju Pilpres, melainkan energi positif yang mempersatukan kader.

    “Popularitas dan kepemimpinan AHY menjadi motivasi bagi kami — bukan untuk memulai kompetisi Pilpres, tapi untuk memperkuat barisan, merapatkan langkah, dan memenangkan hati rakyat,” jelasnya.

    Selain AHY, Herman juga meluruskan isu menyiapkan Emil Dardak sebagai calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada mendatang. Dia menegaskan, Demokrat berdiri teguh mendukung kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak.

    “Kami ingin Jawa Timur menjadi etalase keberhasilan kerja sama pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

    Herman memastikan partai berlambang bintang mercy ini solid untuk bekerja bagi bangsa dan negara. “Demokrat adalah partai yang solid, fokus bekerja, dan berdiri di garis terdepan untuk keberhasilan bangsa. Politik bagi kami adalah tentang karya, bukan sekadar wacana,” tutup Herman.

    Masa mudik hari raya Idulfitri atau lebaran 2025 telah tiba. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Korlantas Polri dan Jasa Raharja telah berkoordinasi agar arus mudik dan arus balik lebaran aman, nyaman, dan lancar.

  • Kemenag Terbitkan Aturan Baru Seleksi Pimpinan dan Anggota BAZNAS – Page 3

    Kemenag Terbitkan Aturan Baru Seleksi Pimpinan dan Anggota BAZNAS – Page 3

    Abu membeberkan, nantinya mereka akan diseleksi oleh tim seleksi anggota BAZNAS pusat yang berjumlah 9 orang. Mereka terdiri atas 5 orang dari Kementerian Agama, 1 orang dari Kementerian PANRB, dan 3 orang dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tenaga profesional.

    “Tim ini dibentuk dan ditetapkan langsung oleh Menteri Agama,” jelas Abu.

    Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menyampaikan, mekanisme seleksi di daerah mengikuti prosedur BAZNAS pusat. Hasil seleksi tersebut nantinya diserahkan kepada kepala daerah berupa sepuluh nama calon pimpinan yang dilengkapi dengan nilai seleksi dan riwayat hidup.

    “Mekanisme seleksi di daerah mengacu pada prosedur BAZNAS pusat. Hasil seleksi diserahkan kepada kepala daerah dalam bentuk sepuluh nama calon pimpinan lengkap dengan nilai seleksi dan riwayat hidup,” jelas Waryono.

    Sebagai informasi, tahapan seleksi meliputi pengumuman pendaftaran, pendaftaran tertulis, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengumuman hasil, dan penyampaian hasil kepada Menteri Agama di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, serta bupati atau wali kota di tingkat kabupaten/kota.

    Diketahui, seleksi kompetensi mencakup tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, dan wawancara. Materinya meliputi fikih zakat, kebijakan pengelolaan zakat, wawasan kebangsaan, serta moderasi beragama.

    Nantinya pada level provinsi, gubernur membentuk tim seleksi beranggotakan lima orang, terdiri atas dua orang dari pemerintah daerah, dua orang dari Kanwil Kemenag provinsi, dan satu orang dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tenaga profesional.

    Kemudian di tingkat kabupaten/kota, bupati atau wali kota membentuk tim seleksi beranggotakan tiga orang, meliputi satu orang dari pemerintah daerah, satu dari Kankemenag setempat, dan satu dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tenaga profesional.

    PMA 10/2025 menjadi panduan teknis seragam di seluruh Indonesia. Dengan demikian, proses seleksi BAZNAS di semua tingkatan dapat berjalan efektif, terukur, dan mendukung optimalisasi pengelolaan zakat nasional.

  • Wamendagri Ribka Berharap Pembangunan 2.200 Unit Rumah Dapat Mendorong Pemberdayaan OAP – Page 3

    Wamendagri Ribka Berharap Pembangunan 2.200 Unit Rumah Dapat Mendorong Pemberdayaan OAP – Page 3

    Ribka berharap pembangunan rumah disertai dengan fasilitas pendukung seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik. Selain itu, dia berharap program lintas kementerian juga dapat masuk, termasuk bantuan sosial, pertanian, perikanan, dan pengembangan rumah sehat.

    “Jadi arahan dari Bapak Presiden kan 3T kita mulai dari daerah, dari perdesaanlah seperti itu, dan ada Koperasi Desa juga akan masuk, apalagi kalau rumahnya sudah bagus juga di desa, ini luar biasa,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, program 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ribka mengimbau agar tidak ada pungutan liar kepada masyarakat. Pembangunan ini, tegasnya, bukan untuk kepentingan politik, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita di Papua mulai dari Papua Pegunungan ini, kalau sudah bagus pilot project-nya sudah bagus, Papua lain juga pasti akan bisa kita lakukan. Ini karena kementerian baru juga, kemudian ini quick win dari Bapak Presiden, ini sesuatu yang harus dikerjakan cepat, maka ini kita bentuk timnya cukup besar,” tandasnya.

  • Top 3 News: Tak Hanya Kuota Haji, Ini Kasus Korupsi Terbaru yang Rugikan Negara Triliunan – Page 3

    Top 3 News: Tak Hanya Kuota Haji, Ini Kasus Korupsi Terbaru yang Rugikan Negara Triliunan – Page 3

    Kasus dugaan korupsi di Indonesia masih kerap terjadi. Tak tanggung-tanggung, kasus dugaan korupsi tersebut bahkan merugikan negara hingga triliunan rupiah.

    Salah satunya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan adanya tambahan hitungan kerugian negara di kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023, yaitu menjadi Rp285 triliun.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, angka tersebut merupakan hasil total hitungan dari kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

    “Bahwa kerugian perekonomian negara dan keuangan negara berdasarkan hasil hitung yang sudah pasti itu Rp285.017.731.964.389. Ini dari dua komponen, kerugian keuangan negara, kedua adalah kerugian perekonomian negara,” tutur Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis malam 10 Juli 2025.

    Selain itu, ada pula kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun 2019-2023 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun.

     

    Selengkapnya…

  • Demo Desak Bupati Pati Sudewo Dimakzulkan, Kemendagri Dorong Pemprov Jateng Pantau Pansus Angket di DPRD – Page 3

    Demo Desak Bupati Pati Sudewo Dimakzulkan, Kemendagri Dorong Pemprov Jateng Pantau Pansus Angket di DPRD – Page 3

    DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pati, Danu Iksan.

    “Sepakat (membentuk Pansus Hak Angket),” kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (13/8/2025).

    Dia pun menegaskan, semua fraksi DPRD Kabupaten Pati telah sepakat membentuk Pansus Angket. “(Semua) sepakat,” jelas Danu.

    Senada, Ketua DRPD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengatakan Bandang Waluyo dari PDIP akan memimpin Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo tersebut.

    “Untuk rapat paripurna yakni hak angket pembentukan pansus pemakzukan Bupati Pati dengan ketua Bandang Waluyo dari fraksi PDIP dan wakil ketua pansus Joni Kurnianto dari Fraksi Demokrat,” jelas dia.

    Menurutnya, mereka akan segera bekerja. “Mereka segera bekerja usai seminggu terbentuk,” pungkasnya.