Author: Liputan6.com

  • Polda Jatim Catat 19 Kasus Pidana Libatkan Anggota Polisi Sepanjang 2025: Pelanggaran Disiplin Juga Naik

    Polda Jatim Catat 19 Kasus Pidana Libatkan Anggota Polisi Sepanjang 2025: Pelanggaran Disiplin Juga Naik

    Liputan6.com, Jawa Timur Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan, berdasarkan data Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) pihaknya, jumlah kasus pidana yang melibatkan anggotanya sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 19 perkara.

    “Dari data Bidpropam, kasus pidana yang melibatkan anggota Polri pada tahun 2025 tercatat sebanyak 19 kasus. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 17 perkara,” kata dia dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2025 di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (29/12/2025).

    Dia mengingatkan, setiap anggota polisi khususnya di Polda Jatim akan dikenakan sanksi berlapis bagi mereka yang terlibat tindak pidana.

    “Yang pasti, pelanggaran pidana itu akan melekat dan berimplikasi pada pelanggaran kode etik maupun disiplin,” ungkap Nanang.

    Selain kasus pidana, pelanggaran disiplin juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2025, Bidpropam Polda Jatim mencatat sebanyak 135 kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.

    “Untuk pelanggaran disiplin, memang terjadi peningkatan cukup tinggi, yakni 135 kasus pada tahun 2025, dibandingkan 45 kasus pada tahun 2024,” kata Nanang.

    Untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, jumlah kasus pada tahun 2025 justru mengalami penurunan. Tercatat sebanyak 217 kasus pelanggaran kode etik sepanjang tahun 2025.

    “Ini menurun jika dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 291 kasus,” ujarnya.

     

  • Daftar HP dengan Daya Tahan Baterai Terbaik pada 2025, Cocok untuk Aktivitas Seharian

    Daftar HP dengan Daya Tahan Baterai Terbaik pada 2025, Cocok untuk Aktivitas Seharian

    Liputan6.com, Jakarta – Kebutuhan akan HP atau ponsel dengan daya tahan baterai yang awet kian meningkat seiring padatnya aktivitas digital. Sepanjang 2025, berbagai smartphone hadir dengan ketahanan baterai unggulan yang diklaim mampu menunjang berbagai aktivitas pengguna sepanjang hari, mulai dari bekerja, berkomunikasi, hingga menikmati baragam hiburan digital.

    Peningkatan ini turut didorong dengan meluasnya adopsi teknologi baterai silikon-karbon (Si/C), yang menawarkan kepadatan energi lebih tinggi dibanding dengan baterai lithium-ion konvensional.

    Dengan adanya teknologi tersebut, produsen dapat menghadirkan kapasitas baterai yang lebih besar serta teknologi pengelolaan daya yang semakin efisien. 

    Sejumlah smartphone tercatat memiliki daya tahan baterai impresif dengan waktu penggunaan aktif lebih dari 20 jam.

    Mengutip GSM Arena, Selasa (30/12/2025), Oppo Find X9 Pro menjadi salah satu yang menonjol dengan kapasitas baterai 7500 mAh. Sementara iQOO 15 yang dibekali baterai 7.000 mAh juga menunjukan performa penggunaan yang sangat kompetitif untuk aktivitas sehari-hari.

    Bagi pengguna yang mencari rekomendasi spesifik, beberapa ponsel menonjol di kategori tertentu, seperti Realme GT8 Pro dan iQOO 15 menjadi pilihan utama untuk kebutuhan panggilan telepon dengan durasi yang panjang, sedangkan Poco F8 Ultra unggul di kategori ponsel dengan daya tahan baterai terbaik.

    Sebagai catatan, hampir seluruh ponsel dalam daftar ini berasal dari segmen kelas atas. Hal ini sejalan dengan penggunaan teknologi baterai silikon-karbon yang hingga saat ini masih dibanderol dengan harga premium, sehingga belum banyak digunakan pada ponsel kelas menegah.

    Oleh karena itu, perangkat kelas atas masih menjadi yang terdepan dalam menghadirkan inovasi daya tahan baterai di tengah kebutuhan penggunaan smartphone yang semakin intensif.

    Meski tidak masuk dalam pilihan utama, Honor Magic8 Lite dan iPhone 17 Pro Max sama-sama masuk daftar HP dengan baterai terbaik pada tahun 2025.

    Ke depannya, kapasitas baterai yang lebih besar diharapkan semakin luas digunakan pada 2026, termasuk pada smartphone kelas menengah dan segmen yang lebih terjangkau.

    Hal ini menjadi kabar positif bagi konsumen, karena memungkinkan lebih banyakpilihan perangkat dengan daya tahan baterai yang lebih lama untuk menunjang berbagai aktifitas sehari-hari tanpa ketergantungan pada pengisian daya.  

     

  • 20 Anggota Polisi Dipecat Polda Sulsel Sepanjang 2025

    20 Anggota Polisi Dipecat Polda Sulsel Sepanjang 2025

    Liputan6.com, Sulawesi Polda Sulawesi Selatan mencatat adanya perubahan tren penindakan terhadap anggota selama 2025. Meski pelanggaran disiplin dan kode etik menurun, jumlah personel yang dipecat atau mendapatkan sanksi Pemecatan Tidak dengan Hormat (PTDH) justru meningkat.

    Hal ini disampaikan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat Rilis Akhir Tahun 2025 di Mapolda Sulsel, Senin (29/12/2025).

    Dia mengatakan, Polda Sulsel menerapkan sistem reward and punishment bagi seluruh personel. Selama 2025, sebanyak 115 personel menerima penghargaan.

    “Tiga personel atas inovasi kreatif, 57 orang berhasil mengungkap kasus, sembilan orang berhasil menyelamatkan keuangan negara, dan 46 personel meraih prestasi di bidang olahraga,” ujar Djuhandhani.

    Selain pemberian reward, ada juga anggota yang mendapat punishment. Pelanggaran disiplin menurun dari 124 kasus pada 2024 menjadi 63 kasus pada 2025, atau turun 50,81 persen.

    Pelanggaran kode etik juga mengalami penurunan dari 140 kasus pada 2024 menjadi 82 kasus pada 2025, turun 58,57 persen.

    Meski demikian, sanksi PTDH mengalami peningkatan.

    Sepanjang 2025, ada 20 anggota yang dipecat, naik 25 persen dibandingkan 16 kasus pada 2024. Djuhandhani menegaskan, sanksi ini berlaku terutama untuk pelanggaran berat, termasuk keterlibatan dalam kasus narkotika.

    “Sejak awal saya bertugas di Sulsel, anggota Polri yang terlibat narkoba tidak ada ampun. Hanya ada satu sanksi: PTDH,” tegasnya.

     

  • Akhir Pelarian Pembunuh Guru Melani, Diserahkan Warga ke Polisi

    Akhir Pelarian Pembunuh Guru Melani, Diserahkan Warga ke Polisi

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat Yahukimo menyerahkan terduga pelaku pembunuhan guru Melani Wamen ke polisi, Minggu (28/12/2025).

    Pelaku berinisial EB diserahkan oleh warga dalam upaya persuasif dengan keterlibatan anggota DPR, Pemda hingga masyarakat.

    Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito berterima kasih kepada masyarakat Distrik Holuwon yang telah berperan aktif membantu kepolisian, sehingga pelaku bersedia menyerahkan diri.

    “Ini merupakan bentuk kesadaran hukum masyarakat dan wujud nyata sinergi antara Polri dan warga,” ucap Kombes Pol Cahyo Sukarnito.

    Saat ini, EB menjalani pemeriksaan di Polres Yahukimo setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Dekai.

    “Hasil pemeriksaan awal menyatakan yang bersangkutan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,” kata Cahyo.

     

  • Mentan Amran Bakal Sikat Pedagang Minyakita Nakal: Jangan Permainkan Harga!

    Mentan Amran Bakal Sikat Pedagang Minyakita Nakal: Jangan Permainkan Harga!

    Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman telah mengingatkan agar pelaku usaha pangan tidak ada yang menjual melebihi HET. Ini karena pemerintah akan melakukan tindakan tegas apabila ada yang terbukti kedapatan melepas harga yang tidak sesuai ke masyarakat selaku konsumen.

    “Hari ini alhamdulillah kita bersama seluruh asosiasi yang bergerak di bidang pangan, kita sepakat jangan ada menjual harga di atas HET. Kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen. Jadi kesimpulannya adalah petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum,” beber Amran saat jumpa media di Kantornya (18/12/2025).

    “Dan saya sampaikan semua, jangan melanggar HET. Kalau melanggar HET, kita tindak. Satgas Pangan Polri langsung turun, menindak. Minyak goreng cukup, lebih dari cukup. Kita produsen terbesar. Ini sesuatu luar biasa pemerintahan Bapak Prabowo. Stok kita cukup. Beras terutama nomor 1 dan minyak goreng dan telur ayam lebih dari cukup. Jadi aman,” urai Amran.

     

  • Rusia Cetak Rekor Miliarder Terbanyak di Tengah Perang dan Sanksi Barat

    Rusia Cetak Rekor Miliarder Terbanyak di Tengah Perang dan Sanksi Barat

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah perang berkepanjangan Rusia dengan Ukraina dan tekanan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya, satu paradoks justru mencuat ke permukaan: jumlah miliarder Rusia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ini semua di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin.

    Data terbaru Forbes mencatat, pada 2025 Rusia memiliki 140 miliarder dengan kekayaan kolektif sekitar USD 580 miliar, hanya terpaut tipis dari rekor sebelum invasi ke Ukraina. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengamat global: bagaimana mungkin kaum super kaya Rusia tetap bertahan—bahkan berkembang—di saat ekonomi negara mereka berada dalam isolasi internasional?

    Dikutip dari BBC, Senin (29/12/2025), jawabannya mengarah pada satu sosok sentral: Presiden Vladimir Putin. Selama lebih dari dua dekade berkuasa, Putin secara sistematis mengubah posisi oligarki Rusia dari aktor politik berpengaruh menjadi pendukung yang patuh dan nyaris tak bersuara.

    Jika pada era pasca-runtuhnya Uni Soviet para oligarki mampu mengatur arah kekuasaan dan menentukan siapa yang memimpin Kremlin, kini mereka berada dalam posisi yang sepenuhnya bergantung pada restu negara.

    Perang Ukraina memperjelas hubungan simbiotik tersebut. Di satu sisi, Kremlin mengguyur ekonomi dengan belanja militer besar-besaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi Rusia di atas 4 persen pada 2023 hingga 2024.

    Di sisi lain, Putin menerapkan kombinasi imbalan dan ancaman: loyalis diberi akses ke aset strategis dan peluang bisnis bernilai jumbo, sementara mereka yang berani bersuara kritis kehilangan perusahaan, kekayaan, bahkan tanah airnya.

    Kasus mantan miliarder perbankan Oleg Tinkov menjadi contoh nyata bagaimana kritik terhadap perang berujung pada hilangnya aset miliaran dolar hanya dalam hitungan hari.

    Dalam lanskap ini, para miliarder Rusia tetap kaya, namun memilih diam. Bagi Putin, kondisi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan ekonomi perang.

  • Kebutuhan MBG Jadi Urgensi Pemerintah Kerek Stok Cadangan Jagung 1 Juta Ton

    Kebutuhan MBG Jadi Urgensi Pemerintah Kerek Stok Cadangan Jagung 1 Juta Ton

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan penambahan cadangan jagung pemerintah menjadi 1 juta ton pada 2026, tahun depan. Hal ini mengantisipasi meningkatnya kebutuhan atas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia menyebut, MBG akan menyerap banyak ayam hingga telur, sehingga kebutuhan pakan ternak pun meningkat, salah satunya jagung. Maka, stok jagung yang dikuasai pemerintah perlu ditambah.

    “Kebutuhan ayam itu meningkat 1 juta ton. Kalau MBG sudah beroperasi sempurna, full. Yang kedua adalah telur, kebutuhan telur 700.000 ton. Satu tahun. Jadi, pakannya tentu harus naik,” ungkap Amran, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Penguatan cadangan itu, kata dia, sebagai salah satu instrumen untuk menjaga harga pakan di tingkat peternak imbas bertambahnya kebutuhan tadi.

    “Ini, pakannya naik agar peternak-peternak ini, peternak untuk petelur dengan ayam, itu bisa diantisipasi kenaikan harga pakan yang melonjak tinggi,” jelasnya.

    Amran memastikan, pengadaan 1 juta ton cadangan jagung pemerintah akan dikuasai oleh Perum Bulog. BUMN Pangan itu juga akan menyerap seluruh kebutuhan itu dari produksi petani dalam negeri. “Pengadaannya dari Bulog. Iya, dari petani lokal,” tandasnya.

     

  • Ingat! BI Setop Publikasi JIBOR dan Beralih ke INDONIA Mulai 1 Januari 2026

    Ingat! BI Setop Publikasi JIBOR dan Beralih ke INDONIA Mulai 1 Januari 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) resmi menetapkan penghentian secara permanen publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada seluruh tenor mulai 1 Januari 2026. Penghentian ini berlaku untuk tenor 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.

    Dirangkum Liputan6.com, Senin (29/12/2025), penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku pasar dalam menggunakan acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yakni Indonesia Overnight Index Average (INDONIA).

    Penghentian permanen publikasi JIBOR tersebut sejalan dengan agenda reformasi benchmark suku bunga yang tengah berlangsung di pasar keuangan global. Berbagai otoritas dan pelaku pasar internasional telah beralih dari Interbank Offered Rate (IBOR) yang bersifat quotation-based menuju suku bunga acuan yang lebih kredibel dan berbasis transaksi.

    Dengan kebijakan ini, BI menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan transparansi acuan suku bunga rupiah di pasar keuangan domestik.

    Sebagai bagian dari langkah transisi, National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) telah mempublikasikan Panduan Transisi JIBOR pada Jumat, 27 September 2024. Panduan ini disusun untuk memberikan pedoman teknis bagi pelaku pasar dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi penghentian JIBOR.

    Panduan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran proses transisi serta membantu pelaku usaha memahami reformasi referensi suku bunga rupiah dari JIBOR menuju INDONIA.

    Dalam panduan tersebut, NWGBR merekomendasikan penggunaan alternatif acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yaitu INDONIA dan Compounded INDONIA, sebagai pengganti JIBOR.

    Langkah ini dinilai penting agar proses penyesuaian kontrak keuangan berjalan terstruktur dan meminimalkan potensi risiko bagi pelaku pasar, khususnya yang masih memiliki eksposur terhadap JIBOR.

     

  • Pemerintah Tunjuk OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Status Amazon Dicabut

    Pemerintah Tunjuk OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Status Amazon Dicabut

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 30 November 2025 penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 44,55 triliun. Serta menunjuk International Bureau of Fiscal Documentation, Bespin Global, dan OpenAI OpCo, LLC sebagai pemungut pajak.

    Dari total Rp 44,55 triliun, ini berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp 34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp 1,81 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 3,94 triliun.

    Hingga November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan tersebut, terdapat tiga penunjukan baru, yaitu International Bureau of Fiscal Documentation, Bespin Global, dan OpenAI OpCo, LLC. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, menuturkan hingga 30 November 2025, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp34,54 triliun.

    “Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, serta Rp 9,19 triliun hingga 2025,” kata Rosmauli dalam keterangan DJP, Senin (29/12/2025).

    Adapun penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 1,81 triliun sampai dengan November 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp 719,61 miliar penerimaan 2025. 

    “Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp 932,06 miliar dan PPN DN sebesar Rp 875,23 miliar,” ujarnya.

  • Pengisian Daya Mobil Listrik Melejit saat Nataru , PLN Catat Lonjakan Hampir Tiga Kali Lipat

    Pengisian Daya Mobil Listrik Melejit saat Nataru , PLN Catat Lonjakan Hampir Tiga Kali Lipat

    Lonjakan pengisian daya EV tersebut juga diikuti peningkatan signifikan pada konsumsi energi listrik. Hingga hari ke-13 masa siaga Nataru 2025/2026, total energi listrik yang disalurkan PLN untuk pengisian kendaraan listrik mencapai 3.288.045 kilowatt hour (kWh).

    Jumlah tersebut sekitar 2,8 kali lipat lebih besar dibandingkan konsumsi energi listrik untuk EV selama periode Nataru 2024/2025 yang tercatat sebesar 1.174.350 kWh.

    Menurut Darmawan, peningkatan konsumsi listrik ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai moda transportasi, khususnya saat momen libur panjang akhir tahun.

    “Dari sisi energi, lonjakannya juga terlihat jelas. Hingga hari ke-13 masa siaga, listrik yang tersalurkan untuk pengisian daya EV sudah mencapai lebih dari 3,28 juta kWh,” kata Darmawan.

    Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa ekosistem kendaraan listrik nasional terus berkembang, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna EV di Indonesia.