Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • 4 Jenazah Korban Kebakaran Panti Jompo di Manado Berhasil Teridentifikasi

    4 Jenazah Korban Kebakaran Panti Jompo di Manado Berhasil Teridentifikasi

    Sesuai dengan SOP, pemeriksaan sampel DNA memakan waktu sekitar dua minggu. Adapun terhadap empat jenazah yang telah berhasil teridentifikasi, langsung diserahkan ke pihak keluarga pada.

    Adapun jenazah yang berhasil teridentifikasi itu adalah:  

    1. Kantong jenasah dengan Nomor PM/01/XII/2025/RSB, terindentifikasi melalui medis dan properti, cocok dengan Nomor AM 006 sebagai atas nama Herry Lombogia, laki-laki, 70 tahun, alamat keluarga di Kelurahan Winangun 1, Lingkungan 1, Kecamatan Malalayang 

    2. Kantong jenasah Nomor PM/09/XII/2025/RSB, terindentifikasi melalui data medis cocok dengan Nomor AM 011, sebagai atas nama Jansen H Maringka, laki-laki, 65 tahun, alamat keluarga di Kelurahan Ranotana, Lingkungan 3, Kecamatan Sario

    3. Kantong jenazah dengan Nomor PM/16/XII/2025/RSB, terindentifikasi melalui data medis dan properti cocok dengan Nomor AM 005 sebagai atas nama Olly Klara Kemur (85), alamat keluarga di Kelurahan Ranomuut Lingkungan 7, Kecamatan Paal 2

    4. Kantong jenazah dengan Nomor PM/04/XII/2025/RSB,  terindetifikasi data medis dan properti cocok dengan Nomor AM 010 sebagai atas nama Merry Bermuli Dengah, perempuan, 83 tahun, Kelurahan Ranomuut, Lingkungan 7, Kecamatan Paal 2.

     

  • Kawal Konsistensi Swasembada Beras Nasional 2025

    Kawal Konsistensi Swasembada Beras Nasional 2025

    Ada lima faktor utama yang menjadikan kenaikan dalam produksi, yaitu pertama, perbaikan infrastruktur irigasi, termasuk program yang mompanisasi, serta membuat pengairan sawah lebih efisien dan juga memperluas area terairi.

    Kedua, ketersediaan pupuk bersubsidi yang lebih murah untuk memadai membantu petani menjaga produktifitas lahan. Lalu, Ketiga, implementasi teknologi pertananian modern untuk mendorong efisiensi kerja di tingkat usaha tani.

    Keempat, perluasan terhadap areal tanam berkontribusi langsung pada peningkatan volume di tingkat usaha tani. Lalu yang kelima, mekanisasi pertanian membuat tahapan budidaya lebih ceat, lebih efisien, dan presesi.

    Lima faktor tersebut guna untuk memperkuat basis produksi nasional sehingganya, pemerintah tani juba memberikan target swasembada yang dideklarasikan secara resmi pada awal 2026.

    Harapan bagi semuah pihak tentu agakr swasembada beras 2025 ini menjadi benar-benar swasembada yang berkelanjutan. Namun menujunya tidak sederhana, perubahan iklim juga menghadirkan ancaman nyata melalui kekeringan, banjir, dan perubahan pola musim yang kuat diprediksi.

    Alih fungsi lahan pertanian menjadikan kawasan pemukiman dan juga industri yang selalu menekan luas areal tanam.Tetapi dari sisi lain, degradasi lahan menggerus produktivitas, keterbatasan bagi sumber daya air semakin sangat terasa seiring meningkanya kebutuhan lintas sektor.

    Infrastruktur yang belum juga merata masih menjadi faktor penghambat distribusi hasil panen, sementara itu, Jumlah bagi penduduk yang terus juga menambah membuat pertanian beras meningkat, di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat yang ikut memengaruhi dinamika pasar beras.

    Pertanian presisi menjadi salah satu jawaban dengan memanfaatkan drone, sensor, sampai kecerdasan buatan, penggunaan air, pupuk, dan sarana produksi lainnya yang dapat diatur secara lebih efisien dan ramah lingkungan.

    Sistem irigasi pintar juga diiplementasikan untuk memastikan ketersediaan air pada waktu dan tepat volume.

    Jika di sisi hulu, pengembangan vairietas padi unggul tang tahan terhadap perubahan iklim, dan memiliki produktivitas tinggi yang harus terus diperkuat agar risiko gagal panen dapat ditekan.

  • Ikuti Satgas Pemulihan Bencana DPR, Dasco Minta Kementerian Juga Berkantor di Aceh

    Ikuti Satgas Pemulihan Bencana DPR, Dasco Minta Kementerian Juga Berkantor di Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana  DPR akan berkantor di Aceh untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana di Aceh pada Selasa (30/12/2025).

    “Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini,” kata Dasco.

    Menurut dia, rapat kali ini dilakukan agar semua pekerjaan pemulihan dapat terkooridinir sesuai harapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Karena itu, Dasco berharap, perwakilan dari kementerian lembaga yang juga ikut berkantor di sana. 

    “Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing 1 untuk ikut berkantor di sini,” kata dia.

    Sebelumnya, Pimpinan DPR hari ini, Selasa (30/12/2025), menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra yang dihadiri sejumlah kementerian, lembaga, serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.

    “Bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat seperti dikutip dari Youtube TV Parlemen.

  • Pemprov DKI Tutup Jalan Sudirman dan Thamrin Mulai 31 Desember Pukul 18.00 WIB, Begini Skenarionya

    Pemprov DKI Tutup Jalan Sudirman dan Thamrin Mulai 31 Desember Pukul 18.00 WIB, Begini Skenarionya

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menutup Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman untuk kendaraan pribadi pada Rabu, 31 Desember 2025 mulai pukul 18.00 WIB hingga Kamis, 1 Januari 2026 pukul 02.00 WIB.

    Kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada malam pergantian tahun.

    “Besok sebenarnya bukan Car Free Night, tetapi mulai jam 18.00 kami akan mengatur lalu lintas di beberapa titik, terutama jalan-jalan protokol utama yang ada kegiatan menyambut tahun baru, sudah tidak bisa lagi menggunakan kendaraan pribadi,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

    Dengan adanya penutupan tersebut, Pramono mengimbau masyarakat yang hendak melintas atau merayakan malam pergantian tahun di kawasan Sudirman–Thamrin untuk menggunakan transportasi publik.

    “Semuanya diharapkan menggunakan kendaraan umum,” kata Pramono.

    Penutupan arus kendaraan pribadi rencananya diberlakukan dari kawasan Patung Kuda hingga Bundaran Senayan.

    Di sepanjang jalur tersebut akan tersedia panggung hiburan bagi masyarakat untuk menyambut tahun baru.

    Sejumlah panggung hiburan disiapkan di beberapa titik, antara lain Lapangan Banteng, Bundaran HI, Thamrin, Sarinah, Dukuh Atas, FX Sudirman, Semanggi, dan kawasan SCBD.

    Bundaran HI menjadi lokasi panggung utama yang akan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno, Sekretaris Daerah Jakarta Uus Kuswanto, serta jajaran pemerintah daerah.

    Sementara itu, layanan transportasi publik, termasuk Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, akan beroperasi hingga pukul 02.00 WIB untuk mendukung mobilitas masyarakat selama malam pergantian tahun.

     

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan mengurangi titik pesta perayaan pergantian tahun baru 2025 – 2026 dari 14 titik menjadi 8 titik. Begitu juga dengan pesta kembang api, akan dilarang untuk kegiatan pemerintah dan swasta yang memerlukan izin kerama…

  • Kasus Penipuan Online, Narkoba, Hingga Polisi Nakal

    Kasus Penipuan Online, Narkoba, Hingga Polisi Nakal

    Liputan6.com, Jakarta – Mabes Polri menggelar Rilis Akhir Tahun (RAT) 2025 capaian kinerja Polri di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12). Masing-masing direktorat memaparkan hasil pengungkapan tindak pidana yang terjadi sepanjang setahun ini.

    Direktorat Reserse Siber Bareskrim Polri telah mengungkap 6.480 kasus sepanjang Januari-18 Desember 2025. Dari jumlah itu, kasus penipuan online mendominasi.

    “Penipuan online masih mendominasi dengan 2.712 kasus,” tulis laporan RAT 2025 Mabes Polri. 

    Terbanyak kedua, kasus pencemaran nama baik yang tercatat sebanyak 1.039 kasus. Disusul pengusutan kasus perjudian online sebanyak 763 kasus. Ada pula kasus akses ilegal ke sistem elektronik sebanyak 683 kasus.

    Direktorat Siber Polri juga menangani 426 kasus pornografi dan 249 kasus berita bohong serta deep fake.

    “Kasus pengancaman tercatat sebanyak 221 kasus, sementara manipulasi data mencapai sebanyak 163 kasus.”

    Dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dit Tipidter) Narkoba Bareskrim Polri telah mengungkap 48.592 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan atau sepanjang tahun 2025 yang naik signifikan. 

    Berdasarkan video yang ditayangkan dalam Rilis Akhir Tahun (RAT) 2025, dari jumlah tersebut. Polisi telah mengamankan 64.055 orang pelaku

    “Per tanggal 11 Desember 2025, tercatat Polri berhasil mengungkap 48.592 kasus tindak pidana narkoba dengan total 64.055 orang tersangka yang diamankan,” seperti ditayangkan dalam video.

  • Cegah Pembalakan Liar, Pemerintah Perketat Pengawasan dan Audit Izin Pemanfaatan Hutan

    Cegah Pembalakan Liar, Pemerintah Perketat Pengawasan dan Audit Izin Pemanfaatan Hutan

    Prasetyo menambahkan, langkah pemerintah ini tidak hanya berfokus pada korporasi, tetapi juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat.

    Mengingat, kata dia, praktik pembalakan liar ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi juga dapat dilakukan oleh tiap individu.

    “Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga,” tegas Prasetyo.

    Sejumlah pakar dan aktivis lingkungan menilai bahwa besarnya dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga akibat dari pembalakan liar yang telah terjadi bertahun-tahun di kawasan hutan Sumatera.

    Pandangan ini menguat setelah ditemukannya gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan yang rapi ikut hanyut terbawa banjir hingga menumpuk dan menghambat akses permukiman serta ruas jalan utama.

    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan per 30 Desember 2025 pukul 12.00 WIB, jumlah korban jiwa mencapai 1.141 orang, sementara  163 orang dilaporkan hilang dan 399.200 jiwa masih mengungsi.

  • OpenAI Mau Rekrut Kepala Kesiapsiagaan Baru untuk Cegah Bahaya AI

    OpenAI Mau Rekrut Kepala Kesiapsiagaan Baru untuk Cegah Bahaya AI

    Sebelumnya, OpenAI secara mengejutkan menyatakan minatnya mengakuisisi Google Chrome. Pernyataan ini muncul setelah Departemen Kehakiman AS menyarankan Google agar menjual browser andalannya tersebut karena masalah monopoli. 

    Berdasarkan laporan Bloomberg, pernyataan ini bermula pada sidang yang digelar untuk membahas soal tuduhan monopoli Google terkait mesin pencari.  

    Dikutip dari Engadget, Kamis (24/4/2025), dalam sidang tersebut, Head ChatGPT Nick Turley dimintai pendapatnya soal potensi akusisi Chrome oleh OpenAI. 

    Menjawab pertanyaan itu, Nick pun menjawab kalau hal itu mungkin saja terjadi. “Ya, kami tertarik, begitu pula banyak pihak lain,” tuturnya. 

    Lebih lanjut Nick menyatakan, ChatGPT saat ini memang sudah bisa diakses lewat plugin di Google Chrome. Namun, ia membayangkan, jika mereka bisa melakukan integrasi lebih dalam, potensi yang dihadirkan Chrome lebih besar. 

    Ia pun berandai-andai, kalau integrasi tersebut bisa memperkenalkan pada pengguna seperti apa pengalaman pemakaian yang mengutamakan AI secara menyeluruh. 

    Untuk diketahui, Chrome disebut bukan satu-satunya produk Google yang terancam lepas. Sebelumnya, hakim lain juga memutuskan bahwa Google telah melakukan praktik anti-persaingan dalam ranah teknologi iklan digital.

    Situasi ini membuka peluang bagi berbagai perusahaan besar untuk membidik layanan-layanan populer lain milik Google. Kendati demikian, proses hukum yang panjang membuat keputusan final masih jauh dari kata pasti.

    Saat ini, Departemen Kehakiman AS sendiri masih mengizinkan Google untuk melanjutkan investasi di bidang AI sembari proses penyelidikan dan potensi pemisahan aset terus berjalan.

  • Bripda MS dan Tiga Wanita di Pusaran Kasus Pembunuhan

    Bripda MS dan Tiga Wanita di Pusaran Kasus Pembunuhan

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Bripda Muhammad Seili (MS) ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat berinisial ZD (20). Pembunuhan ini dilatarbelakangi dendam. Hal itu terungkap dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Bripda MS yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalsel di Mapolres Banjarbaru, Senin (29/12/2025). 

    Satu hari sebelum tragedi pembunuhan, Bripda MS berkelahi dengan calon istrinya yang berinisial DE. Dia mendapat laporan dari temannya yang berinisial ZD bahwa sang calon suami pernah tidur dengan perempuan lain berinisial NO. Perempuan itu adalah teman Bripda MS.

    “Korban ternyata menyampaikan ke calon istri saya kalau saya pernah tidur dengan NO,” kata Bripda MS. Dilansir Antara, Selasa (30/12/2025)

    Menurut pengakuan Bripda MS, tuduhan itu sesungguhnya sudah terjadi sejak Agustus 2025. Sempat mereda, tuduhan itu kembali mencuat mendekati hari pernikahan Bripda MS dan calon istrinya, DE. 

    Tak ingin terus berkonflik dengan sang calon istri, Bripda MS mengajak ZD untuk bertemu calon istrinya. Tujuannya, meluruskan tuduhan yang pernah disampaikan ZD.

    Bripda MS menjemput ZD menggunakan mobil. Di tengah perjalanan menuju rumah calon istrinya, Bripda MS menepikan mobil. Dia justru berhubungan badan dengan ZD di dalam mobil. Bripda MS mengaku ZD seolah memancing hawa nafsunya agar mereka berhubungan badan di dalam mobil. 

    Setelah berhubungan badan, Bripda MS membatalkan rencana pertemuan dengan sang calon istri. Bripda MS berniat mengantarkan ZD pulang ke rumah. ZD marah. Dia mengancam akan melaporkan perbuatan Bripda MS kepada calon istrinya. 

    “Korban mengancam akan melaporkan ke calon istri  saya karena kami baru saja berhubungan badan. Korban terus memaksa ingin melapor ke calon istri saya,” kata Bripda MS.

    Gelap mata dengan ancaman itu, Bripda MS mencekik ZD di dalam mobil. Dia panik dan merasa terancam karena ZD ingin melapor ke calon istri bahwa mereka telah berhubungan badan.

  • Kita Harus Berani Ubah Sistem

    Kita Harus Berani Ubah Sistem

    Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung wacana kepala daerah dipilih DPRD. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya memberikan catatan khusus jika Pilkada tidak digelar secara langsung.

    “PAN setuju Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih melalui DPRD,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

    Catatan pertama, kata Viva, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung. Sebelum wacana ini dijalankan, partai politik di DPR harus terlebih dahulu merevisi UU Pilkada.

    “Dengan demikian proses pembahasan revisi UU pilkada tidak akan akan digunakan oleh parpol untuk berselancar menjaring suara rakyat,” kata dia.

    Selain itu, PAN berharap usulan itu tidak menimbulkan polemik dan berujung demo. Dia menyadari setiap perubahan UU soal Pemilu biasanya memicu polemik di publik.

    “Tidak menimbulkan pro kontra secara tajam dan meluas di publik. Karena setiap pembahasan UU Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ungkapnya.

    Menurut Viva, secara hukum tata negara, UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.

    “Keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis. Hal itu diatur di Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,” ungkapnya.

     

  • Rakyat Bisa Marah Hak Demokrasinya Diambil

    Rakyat Bisa Marah Hak Demokrasinya Diambil

    Liputan6.com, Jakarta – PDIP meyakini masyarakat akan marah bila wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD dijalankan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, kemarahan bisa pecah lantaran hak demokrasi rakyat untuk memilih pemimpinnya diambil oleh elite-elite politik.

    “Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” kata Andreas kepada Liputan6.com, Selasa (30/12/2025).

    Andreas menegaskan, dalam sistem demokrasi berlaku hukum yang tidak tertulis yaitu apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil Kembali.

    “Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat,” ujar dia.

    Oleh karenanya, Andreas mengusulkan partai politik di DPR fokus pada perbaikan pemilihan langsung ketimbang mengambil hak demokrasi rakyat.

    “Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat,” tegas Andreas.

    Meski demikian, Andreas bungkam ditanya sikap politik PDIP atas wacana tersebut. Dia memilih mengembalikan ke publik terkait polemik pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD

    “Pertanyaan ini seharusnya diarahkan kepada rakyat, apakah rakyat mau hak memilih kepala daerah yang sudah diperoleh diambil kembali oleh elite-elite,” tutup Andreas.