Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Jabar jadi Daerah Terbanyak Pemain Judi Online, Pemerintah Serukan ‘Perang’ hingga Zero Judol

    Jabar jadi Daerah Terbanyak Pemain Judi Online, Pemerintah Serukan ‘Perang’ hingga Zero Judol

    Liputan6.com, Jakarta – PPATK mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia, dengan total deposit sekitar Rp 5 triliun. Ironinya, sejumlah pemain judol adalah penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikannya Direktur Analisis dan Pemeriksanaan II PPATK, Shalehuddin Akbar saat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Jawa Barat bersama Kemenko Polkam, Kementerian Sosial, Kementerian Komdigi dan Pemprov Jabar.

    “Kami menemukan ada pemain judol yang merupakan penerima bansos. Kami sudah berikan data ini pada Kemensos. Ada lebih dari 199 ribu pemain judol, dengan deposit hampir 300 miliar. Kami berharap program pemerintah memberikan uang itu tepat sasaran, dapat membelikan kebutuhan pokok, bukan untuk bermain judol,” kata Akbar seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (4/12/2025).

    Merespons hal itu, Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektonik Kumham Imipas Syaiful Garyadi mengatakan, pihaknya berharap Pemprov Jawa Barat dapat menanggulangi catatan PPATK. Jabar diharapkan bisa menjadi percontohan nasional dalam memerangi perjudian online.

    “Pemprov Jabar dibantu Kemenko Polkam dan K/L terkait akan membentuk Tim Zero Judol. Tahun 2026 kami akan buat percontohan nasional, kami tunjuk Jawa Barat. Karena Jabar berdasarkan data PPATK menjadi provinsi nomor 1 dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia,” tutur Syaiful.

    “Dengan adanya tim ini, kami berharap jumlah pemain judi online di Jabar bisa menjadi nol,” harap dia.

    Sekretaris Deputi Bidkoor Kominfo, Ariefin Sjarief menegaskan bahwa Jawa Barat (Pemprov Jabar) berada di garis terdepan untuk menutup ruang gerak jaringan judi online (judol) hingga ke akar rumput.

    “Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,” kata Ariefin dalam kesempatan yang sama.

  • Maunya Masuk PTN! Tapi Masih Dikit yang Tahu Bisa Masuk PTN Lewat Jalur Ini

    Maunya Masuk PTN! Tapi Masih Dikit yang Tahu Bisa Masuk PTN Lewat Jalur Ini

    UT adalah kampus negeri yang paling fleksibel di Indonesia, tanpa tanda tanya. Mahasiswanya ada di mana-mana: dari pekerja pabrik shift pagi, guru di sekolah desa, hingga profesional seperti arsitek, konsultan, atau pebisnis yang menjalankan startup sambil kuliah. Mereka menjalani hidup masing-masing, tapi tetap berada di bawah payung PTN yang sama, meski dipisahkan ribuan kilometer.

    Dan kerennya, mereka semua bisa belajar bareng lewat sistem online tanpa harus pindah kota atau ninggalin keluarga. Nggak perlu ngejar kereta pagi, nggak perlu kos di kota besar, tapi tetap dapat akses pendidikan tinggi negeri yang setara. Dengan biaya kuliah yang terjangkau, UT bikin kuliah di PTN benar-benar terasa dekat, bukan cuma untuk yang punya kesempatan lebih, tapi untuk siapa pun yang mau belajar.

    Belajar Nggak Harus Ninggalin Apapun

    UT ngajarin satu hal penting: bahwa belajar itu harus bisa jalan bareng sama kehidupan. Nggak semua orang punya waktu dan kondisi yang sama. Ada yang harus kerja dulu, ada yang bantu keluarga, ada yang tinggal di daerah yang jauh dari kampus. Tapi semua tetap punya hak buat kuliah di PTN, dengan cara yang lebih fleksibel. Di sini, UT bukan cuma kampus negeri, tapi teman perjalanan. Kamu bisa atur ritme belajarmu sendiri, tapi tetap dapet ilmu dan pengakuan yang sama. Dan buat banyak orang, itu bukan cuma kemudahan, tapi itu bentuk harapan baru.

    PTN Bukan Sekadar Tempat, Tapi Gerakan

    Dulu, PTN selalu dibayangkan sebagai gedung tinggi dengan gerbang besar di tengah kota. Tapi sekarang, maknanya sudah bergeser. PTN bukan lagi soal lokasinya di mana, tapi siapa yang bisa mengaksesnya. Lewat UT, kampus negeri hadir dengan wajah yang lebih dekat, lebih relevan, dan lebih peduli pada realitas hidup banyak orang.

    Karena pada akhirnya, pendidikan bukan cuma soal siapa yang berhasil masuk, tapi siapa yang nggak ditinggalkan di belakang. Dan UT berdiri untuk itu, untuk memastikan nggak ada mimpi yang harus berhenti hanya karena jarak terlalu jauh, waktu terlalu sempit, atau hidup terlalu rumit. UT membuka jalan agar setiap orang tetap bisa melangkah, sepelan apa pun langkahnya. Informasi lebih lanjut terkait perkuliahan di UT bisa diakses pada www.ut.ac.id.

    Yuk wujudkan mimpimu dengan bersama UT dengan mendaftar melalui admisi-sia.ut.ac.id

     

    (*)

  • Maunya Masuk PTN! Tapi Masih Dikit yang Tahu Bisa Masuk PTN Lewat Jalur Ini

    Maunya Masuk PTN! Tapi Masih Dikit yang Tahu Bisa Masuk PTN Lewat Jalur Ini

    UT adalah kampus negeri yang paling fleksibel di Indonesia, tanpa tanda tanya. Mahasiswanya ada di mana-mana: dari pekerja pabrik shift pagi, guru di sekolah desa, hingga profesional seperti arsitek, konsultan, atau pebisnis yang menjalankan startup sambil kuliah. Mereka menjalani hidup masing-masing, tapi tetap berada di bawah payung PTN yang sama, meski dipisahkan ribuan kilometer.

    Dan kerennya, mereka semua bisa belajar bareng lewat sistem online tanpa harus pindah kota atau ninggalin keluarga. Nggak perlu ngejar kereta pagi, nggak perlu kos di kota besar, tapi tetap dapat akses pendidikan tinggi negeri yang setara. Dengan biaya kuliah yang terjangkau, UT bikin kuliah di PTN benar-benar terasa dekat, bukan cuma untuk yang punya kesempatan lebih, tapi untuk siapa pun yang mau belajar.

    Belajar Nggak Harus Ninggalin Apapun

    UT ngajarin satu hal penting: bahwa belajar itu harus bisa jalan bareng sama kehidupan. Nggak semua orang punya waktu dan kondisi yang sama. Ada yang harus kerja dulu, ada yang bantu keluarga, ada yang tinggal di daerah yang jauh dari kampus. Tapi semua tetap punya hak buat kuliah di PTN, dengan cara yang lebih fleksibel. Di sini, UT bukan cuma kampus negeri, tapi teman perjalanan. Kamu bisa atur ritme belajarmu sendiri, tapi tetap dapet ilmu dan pengakuan yang sama. Dan buat banyak orang, itu bukan cuma kemudahan, tapi itu bentuk harapan baru.

    PTN Bukan Sekadar Tempat, Tapi Gerakan

    Dulu, PTN selalu dibayangkan sebagai gedung tinggi dengan gerbang besar di tengah kota. Tapi sekarang, maknanya sudah bergeser. PTN bukan lagi soal lokasinya di mana, tapi siapa yang bisa mengaksesnya. Lewat UT, kampus negeri hadir dengan wajah yang lebih dekat, lebih relevan, dan lebih peduli pada realitas hidup banyak orang.

    Karena pada akhirnya, pendidikan bukan cuma soal siapa yang berhasil masuk, tapi siapa yang nggak ditinggalkan di belakang. Dan UT berdiri untuk itu, untuk memastikan nggak ada mimpi yang harus berhenti hanya karena jarak terlalu jauh, waktu terlalu sempit, atau hidup terlalu rumit. UT membuka jalan agar setiap orang tetap bisa melangkah, sepelan apa pun langkahnya. Informasi lebih lanjut terkait perkuliahan di UT bisa diakses pada www.ut.ac.id.

    Yuk wujudkan mimpimu dengan bersama UT dengan mendaftar melalui admisi-sia.ut.ac.id

     

    (*)

  • Titiek Soeharto Sentil Menhut soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra: Jangan Salahkan Cuaca

    Titiek Soeharto Sentil Menhut soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra: Jangan Salahkan Cuaca

    Sebelumnya, polemik asal usul kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatra tidak terhenti hanya dengan klarifikasi. Kali ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disentil oleh Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu.

    Dia geram lantaran Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tumpukan kayu gelondongan di tengah bencana diduga berasal dari tebangan lama yang sudah lapuk.

    Dwi Januanto sempat mengakui bahwa kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL). 

    Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dengan emosi menanggapi pernyataan Dwi Januanto Nugroho, bahwa tidak benar kayu-kayu di sungai Batang Toru saat banjir bandang adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Temuan di lapangan malah menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut bukanlah kayu lama atau busuk.

    “Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” ujar Gus Irawan.

    Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil dari pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Namun menurutnya, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang para di Tapanuli Selatan.

    “Diduga izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin,” katanya.

    Menurutnya, skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT diduga telah disalahgunakan untuk urusan pembalakan liar.

    “Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” ujar dia.

  • Indonesia Umumkan Swasembada Pangan 31 Desember 2025

    Indonesia Umumkan Swasembada Pangan 31 Desember 2025

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34,79 juta ton, melonjak 4,17 juta ton atau naik 13,6 persen dibanding tahun 2024 (YoY).

    “Peningkatan potensi produksi beras Januari hingga Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I yaitu di periode Januari hingga April 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin (1/12).

    Angka tersebut berdasarkan hasil amatan Kerangka Sampel Area (KSA) Oktober 2025, yang memprediksi produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai 60,37 juta ton atau naik 13,61 persen

    Untuk potensi panen terbesar diperkirakan terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara di Sumatera, wilayah potensial meliputi Lampung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

     

  • Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mengingatkan bahwa ukuran negara maju tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan meraih prestasi di ajang olahraga dunia.

    Hal tersebut ia sampaikan di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Karena itu, Mendagri menyayangkan masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk urusan kepemudaan dan olahraga. Dari total APBD nasional tahun 2025 yang mencapai Rp1.399 triliun, anggaran untuk sektor pemuda dan olahraga di 552 daerah hanya sekitar Rp13 triliun atau 0,93 persen. Pada tingkat provinsi, anggaran gabungan tercatat Rp4,86 triliun, sementara kabupaten dan kota masing-masing mengalokasikan sekitar Rp6 triliun dan Rp2,1 triliun.

    Tito mencontohkan ketimpangan anggaran yang cukup besar antardaerah. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menganggarkan sekitar Rp1,2 triliun karena memiliki kapasitas APBD yang besar. Namun, banyak daerah lain hanya mengalokasikan belasan hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang kurang dari Rp1 miliar.

    “DKI yang tertinggi yang menganggarkan untuk bidang pemuda dan olahraga ini. Bukan hanya olahraga saja ya, termasuk pemuda juga, termasuk kegiatan-kegiatan kepramukaan dan lain-lain,” ujar Mendagri.

    Ketimpangan serupa juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah dengan anggaran kepemudaan dan olahraga terbesar, yakni sekitar Rp286 miliar. Sebaliknya, sejumlah daerah hanya menganggarkan puluhan juta rupiah. “Ada yang cuma 150 juta, ada yang cuma 60 juta rupiah saja, ada, jadi kalau punya lapangan enggak akan terurus pasti,” jelasnya.

    Selain sektor olahraga, Mendagri turut menyoroti anggaran untuk pengembangan koperasi dan UMKM yang dinilai masih sangat terbatas. Dari total APBD nasional, alokasi untuk sektor tersebut hanya sekitar Rp5,19 triliun atau kurang dari 1 persen. Kondisi ini membuat banyak daerah sulit menggerakkan UMKM apabila hanya mengandalkan dukungan anggaran daerah.

    Perbesar

    Mendagri di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025). (Humas: Kemendagri)… Selengkapnya

    Menghadapi tantangan tersebut, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan nota kesepahaman yang baru ditandatangani sebagai payung hukum untuk membuka kerja sama pengelolaan fasilitas olahraga secara profesional. Menurutnya, model kerja sama tersebut tidak hanya meringankan beban APBD, tetapi juga menghidupkan sarana olahraga agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Stadion ini hidup dan menghilangkan beban APBD bahkan bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi juga tanggung jawab moral untuk menyehatkan masyarakat, [serta] mengejar prestasi olahraga,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa ekosistem olahraga yang kompetitif dari tingkat desa hingga provinsi sangat penting untuk membangun fondasi pembinaan atlet nasional. Mendagri juga menekankan bahwa perkembangan olahraga berhubungan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

    Ketika fasilitas olahraga hidup dan dimanfaatkan secara optimal, tempat tersebut dapat berkembang menjadi ruang hiburan sekaligus pusat ekonomi yang menggerakkan UMKM. “Termasuk untuk kulineran, musik, seni dan tadi ada yang penting lagi yaitu sentra ekonomi dengan menghidupkan UMKM yang ada,” tandas Mendagri.

  • Panglima TNI Agus Subiyanto Kerahkan 30.151 Personel Bantu Korban Banjir di Sumetera

    Panglima TNI Agus Subiyanto Kerahkan 30.151 Personel Bantu Korban Banjir di Sumetera

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui jumlah korban meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data hingga Kamis (4/12) pagi, korban meninggal bertambah mencapai 776 orang.

    Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 564 orang di tiga provinsi terdampak tersebut dan 2.600 orang luka-luka.

    Rincian korban meninggal di antaranya, Aceh sebanyak 277 orang meninggal, 193 korban hilang dan 1.800 luka-luka. Kemudian di Sumut, korban meninggal mencapai 299 orang, korban hilang 159 orang dan 610 luka-luka.

    Di Sumbar, korban meninggal sebanyak 200 orang dan 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan 111 orang luka-luka. Sementara, total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

    BNPB juga melaporkan dampak kerusakan akibat banjir di tiga provinsi di Sumatra tersebut. Infrastruktur yang rusak di Aceh meliputi 204 jembatan, 75 fasilitas pendidikan, 99 kantor, 48 rumah ibadah, dan 5.200 rumah.

    Di Sumut, infrastruktur yang rusak meliputi 27 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan, dan 2.400 rumah. Sementara di Sumbar, Infrastruktur yang rusak di antaranya 64 jembatan, 65 rumah ibadah, 8 fasilitas kesehatan, 1 kantor, 84 fasilitas pendidikan, dan 2.800 rumah.

  • Meta Hapus Akun Remaja di Bawah 16 Tahun Jelang Aturan Baru Australia

    Meta Hapus Akun Remaja di Bawah 16 Tahun Jelang Aturan Baru Australia

    Liputan6.com, Jakarta – Meta mulai menonaktifkan akun pengguna Instagram, Facebook, dan Threads yang diketahui berusia di bawah 16 tahun di Australia. Kebijakan ini diumumkan pada November 2025 dan akun mereka mulai ditutup pada 4 Desember 2025.

    Kebijakan tersebut berdampak pada sekitar 150 ribu akun Facebook serta 350 ribu akun Instagram terdampak proses penertiban ini. Threads ikut terdampak karena hanya dapat diakses lewat akun Instagram.

    Namun larangan ini diterapkan lebih cepat dari larangan resmi penggunaan media sosial bagi anak, berlaku pada 10 Desember 2025. Perusahaan juga menghadapi denda hingga AUD 49,5 juta (USD 33 juta, £25 juta) atau sekitar Rp 550 miliar, jika mereka gagal mengambil langkah untuk menghentikan anak-anak di bawah usia 16 tahun yang sudah memiliki akun.

    Juru bicara Meta menjelaskan kepada BBC pada Kamis (4/12/2025), proses penyesuaian tidak berlangsung instan.

    “Kepatuhan terhadap hukum, memerlukan tahapan berkelanjutan dan bersifat kompleks,” ujarnya.

    “Meskipun Meta berkomitmen untuk mematuhi hukum, kami yakin diperlukan pendekatan yang lebih efektif, terstandarisasi, dan menjaga privasi,” perusahaan menambahkan.

    Meta menilai pemerintah mengharuskan toko aplikasi untuk perlu menerapkan verifikasi usia pengguna saat mengunduh aplikasi dan memperkuat pengawasan untuk anak di bawah usia 16 tahun.

    Kesempatan Unduh Data dan Verifikasi Ulang

    Perusahaan memastikan pengguna yang akunnya akan dinonaktifkan tetap diberi waktu untuk menyimpan seluruh postingan, pesan, dan video mereka sebelum ditutup.

    Sementara itu, remaja yang merasa salah teridentifikasi sebagai pengguna di bawah 16 tahun dapat mengajukan ulang dengan mengirimkan video selfie atau dokumen identitas resmi.

    Aturan baru ini bukan hanya menargetkan platform milik Meta, tetapi juga sejumlah layanan lain seperti YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, dan Twitch.

  • Harga Kebutuhan Pokok di Jakarta Stabil Jelang Nataru, Pramono: Inflasi Terjaga Baik

    Harga Kebutuhan Pokok di Jakarta Stabil Jelang Nataru, Pramono: Inflasi Terjaga Baik

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan kondisi harga kebutuhan pokok di Jakarta stabil. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, hingga kini belum ada kenaikan harga secara signifikan untuk barang kebutuhan pokok.

    “Sampai hari ini, saya mendapatkan laporan belum ada kenaikan secara signifikan harga-harga barang-barang dan juga kebutuhan pokok yang utama di Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, inflasi di Jakarta juga masih terjaga dengan baik. Pramono menilai, stabilitas harga bahan pokok ini menjadi kunci penting untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode Nataru yang biasanya disertai dengan peningkatan permintaan. 

    “Semuanya masih stabil karena Jakarta inflasinya juga terjaga dengan baik,” ungkapnya.

    Menurut Pramono, dengan kondisi pasokan dan harga kebutuhan pokok yang terkendali, maka perayaan Nataru di Jakarta juga diyakini dapat berlangsung aman dan meriah. 

     

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi Taman Margasatwa Ragunan pada Kamis (20/11), menepis isu harimau kurus dan dugaan penyalahgunaan pakan. Ia juga memastikan sang harimau, Sri Deli, dalam kondisi sehat serta pengelolaan pakan berjalan sesuai standar.

  • Menanti Kepastian KLH, BP Batam dan Bea Cukai Kewalahan Tangani Limbah Elektronik AS yang Terus Datang

    Menanti Kepastian KLH, BP Batam dan Bea Cukai Kewalahan Tangani Limbah Elektronik AS yang Terus Datang

    Liputan6.com, Batam – Penumpukan limbah elektronik impor asal Amerika Serikat (AS) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam semakin mengkhawatirkan.

    Total 759 kontainer kini mengisi area terminal peti kemas, namun belum satu pun yang diputuskan untuk direekspor karena belum adanya kepastian dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan, lembaganya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan proses reekspor.

    Ia merespons pernyataan Bea Cukai sebelumnya yang menyebut BP Batam berwenang dalam pengiriman kembali kontainer limbah tersebut.

    “Bea Cukailah yang bisa menjelaskan kapan barangnya dibawa dan bagaimana mekanismenya. Karena ini sudah wilayah kepabeanan, itu kewenangan mereka. BP Batam tidak memiliki kewenangan,” ujar Amsakar, usai tapat bersama Forkopinda Kota Batam, Rabu 3 Desember 2025.

    Amsakar mengungkapkan, dampak terbesar dari lambatnya keputusan KLH kini dirasakan langsung oleh operasional pelabuhan. Penumpukan ratusan kontainer ini telah menghambat arus bongkar muat di Terminal Peti Kemas Batu Ampar.

    BP Batam bahkan telah menerima surat peringatan dari pengelola terminal yang menyebut kapasitas pelabuhan semakin kritis.

    “Kami berharap penyelesaian kasus ini dipercepat dan diputuskan secara hitam-putih. Jangan terlalu lama menumpuk,” ucap Amsakat.

    Amsakar meminta KLH segera menentukan klasifikasi limbah mana yang diperbolehkan dan mana yang harus direekspor.

    “Kalau memang hasil temuan menyatakan limbah tersebut harus direekspor dan mengandung B3, tentu perizinannya tidak akan dilanjutkan,” terang dia.

    Amsakar menambahkan, selaku Kepala BP Batam akan mengintruksikan melalui Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam untuk langsung menyesuaikan kebijakan setelah menerima hasil resmi pemeriksaan Kementrian Lingkungan Hidup.

     

    Fokus edisi (12/11) mengangkat pilihan berita-berita sebagai berikut, Kapal Tenggelam, Tujuh Penumpang Meninggal Dunia, Enam Rumah Ambruk Akibat Pergerakan Tanah, Lagi, Keracunan Makanan Diduga Usai Santap MBG, Kapal Feri Tabrak Kapal Tanker.