Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Tim DVI Polda Sumbar Identifikasi 174 dari 200 Korban Bencana, 212 Warga Masih Hilang

    Tim DVI Polda Sumbar Identifikasi 174 dari 200 Korban Bencana, 212 Warga Masih Hilang

    Selain korban meninggal, hingga laporan terbaru ini masih terdapat 212 orang yang dilaporkan hilang, terdiri dari 97 laki-laki dan 115 perempuan. Data ini terus diperbarui seiring masuknya laporan dari keluarga dan aparat di lapangan.

    Di sisi lain, 26 korban luka masih menjalani perawatan di berbagai rumah sakit, antara lain RSUD Agam merawat 22 orang (11 laki-laki dan 11 perempuan); RSUD Padang Panjang merawat 1 pasien laki-laki; RSUD Rasidin Padang merawat 2 pasien laki-laki dan perempuan.

    Di tengah suasana duka, kerja Tim DVI menjadi tumpuan harapan keluarga untuk mendapatkan kepastian nasib orang-orang terdekat mereka. Setiap jenazah diperiksa dengan prosedur ketat, mulai dari pencocokan data antemortem dan postmortem, ciri fisik, rekam medis, hingga kemungkinan pemeriksaan DNA bila dibutuhkan.

    Laporan terkini ini menjadi gambaran betapa besarnya dampak bencana yang melanda Sumatera Barat, sekaligus menunjukkan bahwa upaya pencarian, evakuasi, dan identifikasi masih terus berlangsung.

    Masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga diimbau untuk berkoordinasi dengan posko DVI terdekat atau kepolisian setempat, membawa dokumen dan data pendukung seperti foto, rekam medis, atau ciri khas keluarga yang hilang guna membantu proses identifikasi.

    Di balik angka-angka itu, ada keluarga yang menunggu, ada kepastian yang ditagih, dan ada kerja senyap petugas yang berpacu dengan waktu.

    Laporan Tim DVI Polda Sumbar ini diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat untuk mengetahui perkembangan penanganan korban bencana sekaligus menjadi pengingat bahwa dukungan dan solidaritas antarwarga tetap sangat dibutuhkan dalam masa-masa pemulihan ini.

  • Lisa Mariana Dijemput Paksa Polisi Terkait Kasus Video Asusila: Diperiksa Sebagai Tersangka

    Lisa Mariana Dijemput Paksa Polisi Terkait Kasus Video Asusila: Diperiksa Sebagai Tersangka

    Lisa Mariana dan seseorang berinisial F ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video asusila yang sempat beredar luas di media sosial.

    Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, penetapan status tersangka terhadap keduanya merupakan hasil dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jabar.

    “Kemudian yang menjadi tersangka ini akan diperiksa saat itu ada saudara LM dan F alias Tato. Ini merupakan hasil daripada upaya penyidikan yang sudah dilakukan,” kata Hendra di Bandung, Selasa (11/11/2025).

    Menurut Hendra, dari hasil gelar perkara yang dilakukan kembali oleh penyidik siber, disimpulkan bahwa keduanya secara sadar melakukan perekaman terhadap aktivitas asusila tersebut.

    “F alias Tato ini pemeran pria. Jadi mereka berdua sadar dan merekam,” katanya.

    Terkait kemungkinan adanya video lain, Hendra menyebut hal itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.

    “ini didalami dari keterangan tersangka dan saksi ada informasi seperti itu,” ujarnya.

    Ia menegaskan penahanan terhadap kedua tersangka akan dilakukan setelah pemeriksaan tambahan dari saksi ahli selesai dilakukan.

    “Dalam waktu dekat jika sudah selesai dari asistensi,” katanya.

    Sebelumnya, Direktorat Siber Polda Jabar telah menyelidiki beredarnya tiga video asusila yang diduga diperankan oleh seorang perempuan mirip Lisa Mariana.

  • Antisipasi Puncak Banjir Rob, Pemprov Jakarta Tambal Tanggul Bocor di Muara Baru

    Antisipasi Puncak Banjir Rob, Pemprov Jakarta Tambal Tanggul Bocor di Muara Baru

    Liputan6.com, Jakarta – Tanggul di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, mengalami kebocoran dan menjadi viral di media sosial pada Kamis (4/12/2025). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan tanggul beton itu berada dalam kewenangan Pelindo.

    Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan telah melakukan penanganan secara darurat terhadap tanggul yang bocor.

    Menurut Pramono, kebocoran terjadi di kawasan Nizam Zachman, wilayah hilir Pelindo.

    “Tanggul di Muara Baru ini di kawasan Nizam Zachman, bagian hilir dari Pelindo. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab Pelindo,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/11/2025). 

    Penambalan cepat terhadap kebocoran tanggul telah dilakukan. Selain itu, langkah ini juga untuk mengantisipasi dampak banjir pesisir (Rob) yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Jumat 5 Desember 2025 pada pukul 09.00 WIB.

    Maka untuk itu, Pemerintah Jakarta sedang membantu untuk penambalan kebocoran yang terjadi, walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab kami,” ujar Pramono.

    Pramono menjelaskan, Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara telah bergerak sejak pagi untuk mengatasi kebocoran tanggul yang viral tersebut.

    Banjir mengepung Kota Semarang, Jawa Tengah, musibah ini disebabkan hujan lebat yang diperparah siklus air pasang laut atau rob. Sejumlah infrastruktur terendam termasuk kawasan utama pelabuhan.

  • Terungkap 1.038 Massa Demo Ricuh Agustus Masih Ditahan, Komisi Reformasi Polri Minta Sebagian Dibebaskan

    Terungkap 1.038 Massa Demo Ricuh Agustus Masih Ditahan, Komisi Reformasi Polri Minta Sebagian Dibebaskan

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Percepatan Refomasi Polri menyoroti penanganan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 yang berujung ricuh dan menyebabkan penangkapan besar-besaran. Komisi mencatat sebanyak 1.038 orang ditangkap dalam peristiwa tersebut.

    Ketua Tim Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie menyebut jumlah tersebut terlalu besar, sehingga komisi merekomendasikan Kapolri untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan pengurangan proses hukum terhadap para peserta aksi.

    Hal itu disampaikan Jimly seusai rapat pleno ketiga tim di Posko Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

    “Nah dua hal yang hari ini kami bicarakan, yang paling serius gitu di antara yang lain-lain tidak perlu kami umumkan. Satu di antaranya adalah respons kepolisian terhadap aktivis-aktivis peserta demonstrasi Agustus Kelabu yang lalu. 1.038 orang yang ditangkap dan diproses,” kata Jimly.

    Jimly menegaskan bahwa komisi sepakat meminta Polri meninjau ulang seluruh proses hukum yang berjalan.

    “Nah dari sekian ini tadi disepakati di komisi kita minta, kita rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang. Tujuannya supaya ada pengurangan jumlah jangan 1.038 itu, itu termasuk terlalu besar meskipun demonstrasi yang kemarin sangat masif tapi jumlah ini kita sarankan untuk dievaluasi sehingga bisa dikurangi,” ucapnya.

     

    Aksi unjuk rasa di kompleks DPR Senayan diwarnai kericuhan. Massa dihalau aparat dengan tembakan gaś air mata. Demo dipicu isu terkait tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi sulit masyarakat.

  • Ada Relaksasi Pelunasan Biaya Haji 2026 untuk Korban Banjir Sumatra

    Ada Relaksasi Pelunasan Biaya Haji 2026 untuk Korban Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana akan memberikan keringanan untuk para korban banjir Sumatra, khususnya dalam pelunasan biaya haji 2026.

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kita akan relaksasi di tiga daerah ini,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenaj) Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Adapun berdasarkan kesepakatan, waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 2026 tahap pertama dimulai pada 24 Desember 2025.

    “Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang,” ungkap Dahnil.

    “Syarat seperti biasa, ya. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” sambungnya.

    Dahnil juga mengungkapkan, menunda proses seleksi petugas haji 2026 di tiga provinsi Sumatra terdampak banjir. 

    “Jadi untuk daerah Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat itu kita tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” tutur Dahnil.

  • Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Sebelumnya, Raja Juli menegaskan, bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melecut dirinya dan para pimpinan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 

    Hal itu disampaikan Raja Juli saat mengawali pemaparannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar Raja Juli. 

    Raja menegaskan bencana Sumatera menjadi pendorong Kemenhut untuk mengevaluasi total kebijakan tata kelola hutan.

    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” katanya.

    Selain itu, Raja mengaku telah mengikuti instruksi dari Presiden untuk menggalang bantuan untukmpara korban. 

    “Kami di Kementerian Kehutanan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto melalui mensesneg dan seskab terus menggalang bantuan, terutama dari UPT UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” tutupnya.

  • 8 Perusahaan Bakal Dipanggil KLH Terkait Bencana Banjir Sumatera

    8 Perusahaan Bakal Dipanggil KLH Terkait Bencana Banjir Sumatera

    Sebelumnya, polemik asal usul kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatra tidak terhenti hanya dengan klarifikasi. Kali ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disentil oleh Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu.

    Dia geram lantaran Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tumpukan kayu gelondongan di tengah bencana diduga berasal dari tebangan lama yang sudah lapuk.

    Dwi Januanto sempat mengakui bahwa kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL). 

    Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dengan emosi menanggapi pernyataan Dwi Januanto Nugroho, bahwa tidak benar kayu-kayu di sungai Batang Toru saat banjir bandang adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Temuan di lapangan malah menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut bukanlah kayu lama atau busuk.

    “Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” ujar Gus Irawan.

    Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil dari pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Namun menurutnya, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang para di Tapanuli Selatan.

    “Diduga izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin,” katanya.

    Menurutnya, skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT diduga telah disalahgunakan untuk urusan pembalakan liar.

    “Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” ujar dia.

  • Bukan Cuma Air, Ini Isi Sungai di Depok ketika Musim Hujan

    Bukan Cuma Air, Ini Isi Sungai di Depok ketika Musim Hujan

    Liputan6.com, Jakarta – Tingginya intensitas hujan di wilayah Depok menyebabkan terjadinya potensi luapan air kali. Kali Grogol dan Mampang yang berada di wilayah Pancoran Mas dan Limo, banyak ditemukan sampah dan jembatan diduga tidak berizin.

    Salah seorang warga Grogol, Mastur mengatakan, penumpukan sampah di sepanjang aliran Kali Grogol menjadi pemandangan yang kurang baik dilihat. Sampah yang menumpuk di aliran kali merupakan sampah rumah tangga dan makanan.

    “Lihat saja di aliran Kali Grogol banyak sampah plastik dan styrofoam bekas makanan,” ujar Mastur, Kamis (4/12/2025).

    Tidak hanya itu, aliran Kali Grogol sempat ditemukan kasur bekas yang hanyut terbawa air. Sampah yang menumpuk di aliran kali, menyebabkan aliran Kali Grogol dapat meluap menggenangi jalan.

    “Ini kan kalinya tidak dalam, di sebelahnya ada jalan raya, kalau hujan deras dengan waktu lama, udah pasti banjir ke jalan, bahkan sampai masuk ke dalam sekolah,” tegas Mastur.

    Mastur mengakui, permasalahan Kali Grogol yang berhubungan langsung dengan Kali Mampang memiliki permasalahan yang kompleks. Tidak hanya sampah, banyaknya jembatan menyebabkan terjadinya potensi luapan air kali akibat sampah tersangkut di jembatan.

    “Kalau debit airnya tinggi, sampah yang terbawa air pasti nyangkut di jembatan,” ucap Mastur.

    Mastur meminta Pemerintah Kota Depok mengambil langkah tegas dan taktis dalam menangani persoalan kali Grogol. Jangan sampai akibat kelalaian penanganan kali menimbulkan persoalan besar yang merugikan masyarakat.

    “Sampah bisa menyebabkan pendangkalan, jembatan yang tidak berizin harus ditindak tegas, saya duga para pemilik toko yang membuat jembatan diatas kali tidak memiliki izin,” jelas Mastur.

    Hal yang sama turut dilontarkan warga Mampang, Ashari yang menyoroti sampah dan menjamurnya jembatan di aliran Kali Mampang hingga Grogol. Menurutnya perlu tindakan tegas Pemerintah Kota Depok menangani permasalahan kedua kali tersebut.

    “Kali Mampang ini kan setiap debit air tinggi pasti meluap karena sampah yang nyangkut di jembatan, nah aliran Kali Mampang nyambung tuh dengan Kali Grogol,” kata Ashari.

    Pemerintah Kota Depok kerap melakukan pengangkutan sampah di aliran kali. Namun sampah masih sering ditemukan di aliran Kali Mampang atau biasa disebut Kali Licin.

    “Kalau mau serius, harus dilakukan dari hulu kali yang berada di Cipayung sampai aliran Kali Grogol, cari dalang yang membuang sampah ke kali,” tegas Ashari.

    Ashari turut menyoroti keberadaan jembatan yang dibuat para pemilik usaha yang berada di dekat kali. Menurutnya, mulai dari simpang Mampang sampai arah Grogol banyak ditemukan jembatan diduga tidak memiliki izin.

    “Pemkot Depok tinggal buka data, jembatan mana yang memiliki izin dan tidak berizin, bongkar saja jembatan yang tidak ada izin dan pembuatannya tidak sesuai aturan,” tutur Ashari.

    Liputan6.com telah berusaha menghubungi aparatur kelurahan dan dinas terkait Pemerintah Kota Depok. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada pihak Pemerintah Kota Depok memberikan tanggapan.

  • Hutan Sumatera yang Hilang 3,6 Kali Luas Pulau Bali

    Hutan Sumatera yang Hilang 3,6 Kali Luas Pulau Bali

    Liputan6.com, Jakarta – Tingkat deforestasi di tiga provinsi terdampak banjir Sumatera mengalami penurunan jika dibandingkan dengn tahun 2024. Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat Raker di DPR, hari ini, Kamis (4/12/2025). Raja Juli menyebutkan, deforestasi secara nasional menurun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025 atau turun 23,01 persen.

    “Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” katanya.

    Untuk wilayah Aceh terjadi penurunan 10,04 persen dari 11.228 hektare pada 2023-2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025.

    Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang mengalami penurunan 13,98 persen dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatera Barat (sumbar) turun 14 persen dari 6.634 menjadi 5.705 hektare

    Namun pada saat bersamaan dia menyebut terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi 31 Daerah Aliran Sungai (DAS).

    Di wilayah Aceh, menurutnya, pada kurun waktu 2019-2024 perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare. Perubahan di dalam kawasan hutan terjadi di area seluas 12.159 hektare dan di luar kawasan hutan seluas 9.317 hektare.

    Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1 persen dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh. Di Sumut terdampak banjir berada di wilayah 13 DAS dengan total luas 207.482 hektare.

    Dalam kurun waktu 2019-2024 di Sumut terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 9.424 hektare. Terbagi di dalam kawasan hutan 3.427 hektare dan di luar kawasan hutan 5.997 hektare.

    Khusus di wilayah DAS terdampak, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7 persen dari total luasan DAS terdampak.

    Sedangkan di Sumbar, wilayah banjir terdapat di 13 DAS dengan total 39.816 hektare. Untuk perubahan tutupan lahan pada 2019-2024, di wilayah itu tercatat terjadi di lahan seluas 1.821 hektare, terbagi di dalam kawasan hutan 1.444 hektare dan di luar kawasan hutan 377 hektare.

    Di wilayah DAS terdampak di Sumbar, teridentifikasi lahan kritis berada dalam luas 39.816 hektare atau 7,0 persen dari total luas DAS yang mengalami banjir saat ini.

    Data Forest Watch Indonesia

    Sementara itu, data Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan, hingga tahun 2024, Region Sumatera menyisakan hutan alam seluas 12 juta hektare, atau 25% dari total daratan di region tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 2,1 juta hektare, setara dengan 3,6 kali luas pulau Bali hanya dalam waktu 7 tahun.

    Direktur Eksekutif FWI Mufti Ode saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Kamis (4/12/2025) mengatakan, laju deforestasi di Sumatera memang sempat menurun, kemudian mengalamu peningkatan pada sepanjang 2023-2024. 

    Sempat turun, rupanya kembali naik pada periode tahun 2023-2024. Pada periode tersebut, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Region Sumatera telah kehilangan sekitar 222 ribu hektare hutan alam, atau setara dengan 50 kali luas lapangan sepakbola setiap jamnya,” ungkap Ode. 

    FWI kemudian membeberkan data laju deforestasi di Pulau Sumatera pada umumya yang disebut justru mengalami peningkatan pada kurun waktu dua tahun belakangan (2023-2024). Dalam grafik bertajuk Rate of Deforestastion in Sumatra Region (Hectares/ Year) disebutkan, pada kurun waktu 2017-2021 laju deforestasi mencapai 428.232 hektare. Angka itu memang sempat menurun pada kurun waktu 2021-2022 yakni menjadi 96.660 hektare, dan turun lagi pada 2022-2023 menjadi 64.097 hektare. Kemudian mengalami peningkatan yang tajam pada kurun waktu dua tahun belakangan, 2023-2024 menjadi 222.360 hektare.

     

  • Hasil Tes DNA dan Gigi Pastikan Kerangka di Tenjo Adalah Alvaro

    Hasil Tes DNA dan Gigi Pastikan Kerangka di Tenjo Adalah Alvaro

    Saat diamankan, penyidik juga menemukan percakapan bernada dendam di ponsel milik Alex. Kalimat bernada kemarahan itupun diungkap ke publik.

    “Dari handphone yang diamankan, terlapor setelah terang-terangan menuliskan kalimat, gimana caranya gue balas dendam. Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan, serta rasa sakit hati yang ia tunjukkan ke pihak tertentu,” ujar dia.

    Dalam pemeriksaan, AI mengakui menculik Alvaro Kiano Nugroho dari Masjid Jami Al-Muflihun di kawasan Pesanggrahan. Bocah itu disebut menangis terus sepanjang dibawa, hingga membuat Alex Iskandar membekapnya sampai tewas.

    “Pada saat korban dibawa, dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia,” ucap dia.

    Dia mengatakan, tersangka kemudian membungkus jasad Alvaro Kiano Nugroho dengan plastik hitam dan membuangnya di bawah Jembatan Cilalay, Desa Singabraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 9 Maret 2025.

    “Atau tiga hari setelah diketahui AKN (Alvaro Kiano Nugroho) hilang,” ucap dia.

    Tak lama setelah itu, pada 20 November 2025, penyidik menerima informasi adanya temuan kerangka. Setelah kecocokan petunjuk dan prarekonstruksi, polisi menetapkan Alex Iskandar sebagai tersangka.

    Budi menyebut, kerangka yang ditemukan diduga kuat adalah Alvaro Kiano Nugroho.

    “Untuk kepastian secara ilmiah, scientific investigation, akan kita tunggu hasil uji DNA,” ujar dia.