Author: Liputan6.com

  • Siapkan 15.000 Hunian Sementara untuk Korban Bencana

    Siapkan 15.000 Hunian Sementara untuk Korban Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menegaskan komitmennya sebagai benteng pertahanan kemanusiaan, Danantara Indonesia bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) melakukan aksi nyata berskala besar.  Sebanyak 1.066 relawan dan 109 armada truk pengangkut logistik dikerahkan untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah, dengan Aceh sebagai prioritas utama.

    Apel pelepasan pasukan kemanusiaan ini digelar di Medan, Sumatera Utara, bertepatan dengan peringatan Hari Bela Negara, Jumat (19/12/2025). 

    Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, memimpin langsung pelepasan ini sebagai bentuk konsolidasi kekuatan BUMN di wilayah Sumatra.

    Dalam arahannya, Dony Oskaria menegaskan, gerakan ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan mandat konstitusional perusahaan milik negara.

    “BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban,” ujar Dony tegas. 

    Ia juga menyampaikan rasa bangganya terhadap ribuan karyawan BUMN yang bersedia terjun langsung ke lapangan demi membantu sesama.

    Bantuan yang dikirimkan tidak hanya menyasar kebutuhan pangan, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan sanitasi, meliputi Kebutuhan Pokok: Sembako, air bersih, dan obat-obatan.

    Kemudian Perlengkapan Spesifik: susu bayi, popok, pakaian layak pakai, dan alat shalat. Serta Hunian Darurat: Tenda komunal, selimut, dan perlengkapan tidur.

    Komitmen Jangka Panjang: 15.000 Huntara

    Tidak berhenti pada masa tanggap darurat, Danantara Indonesia dan BP BUMN telah menyiapkan rencana pemulihan pascabencana yang masif. 

    Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, BUMN berkomitmen membangun sekitar 15.000 unit Hunian Sementara (Huntara) yang layak huni dan aman bagi para pengungsi.

    Program yang bernaung di bawah inisiatif BUMN Peduli ini diharapkan mampu memastikan pelayanan dasar di wilayah terdampak tetap berjalan stabil. 

    Sinergi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antar perusahaan negara dapat menjadi motor penggerak yang efektif dalam menghadapi situasi darurat di tanah air.

     

     

    Reporter Reza Perdana

  • Ulama Sukabumi Bantah Dukung Pembabatan Hutan Gunung Salak Demi Pariwisata

    Ulama Sukabumi Bantah Dukung Pembabatan Hutan Gunung Salak Demi Pariwisata

    Liputan6.com, Sukabumi – Polemik mengenai dugaan komersialisasi kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memasuki babak baru. Setelah viral video yang mengklaim adanya dukungan ulama Sukabumi terhadap aktivitas wisata di Blok Cangkuang, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, para tokoh agama yang terlibat akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

    ​Kontroversi ini bermula dari unggahan kreator konten asal Sukabumi bernama Mang Kifly yang menampilkan suasana di tanah enclave. Dalam video tersebut, ia mengklaim adanya dukungan penuh dari para kiai.

    ​”Para tokoh ulama se-Cidahu dan Cicurug mendukung adanya wisata di Tanah Enclave ini. Pokoknya mantap, suasananya sejuk sekali,” ujar Mang Kifly dalam rekaman tersebut menggunakan bahasa Sunda. 

    ​Narasi ini memicu sorotan pegiat lingkungan dan warga karena lokasi yang dimaksud berada di kawasan hulu yang berfungsi sebagai daerah resapan air. 

    Penggunaan sosok tokoh agama dinilai menjadi upaya legitimasi atas aktivitas yang berpotensi merusak fungsi hutan.

    ​Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukabumi, Syihabudin Ma’mun, menegaskan bahwa kehadirannya dalam video tersebut hanyalah ketidaksengajaan. 

    Ia mengaku hanya memenuhi ajakan makan dari rekan tokoh asal Cicurug dan tidak mengenal pihak pengelola wisata tersebut.

    ​”Saya sama sekali tidak tahu-menahu tentang keberadaan tempat wisata atau pengelola wisata tersebut. Saya tidak tahu, saya tidak kenal,” ujar Syihabudin dalam video klarifikasinya, Jumat (19/12/2025).

    ​Ia menjelaskan, saat itu dirinya hanya diminta berfoto, namun ternyata direkam dengan narasi dukungan yang tidak disetujui. Atas kegaduhan yang terjadi, Syihabudin secara terbuka meminta maaf.

    ​”Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para tokoh atau para pegiat lingkungan apabila sangat terganggu dengan konten tersebut,” tambahnya.

     

  • KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Jadi Tersangka Korupsi

    KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Jadi Tersangka Korupsi

     

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), ditetapkan sebagai salah satu tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT). Hal itu diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (20/12/2025).

    Selain itu, KPK mengumumkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB), dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi (TAR) sebagai tersangka kasus tersebut.

    “Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni APN selaku Kajari Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025-sekarang, ASB selaku Kasi Intel Kejari Hulu Sungai Utara, dan TAR selaku Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Asep menjelaskan ketiga jaksa tersebut menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025-2026.

    “Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” katanya.

    Selanjutnya, kata dia, KPK menahan Kajari dan Kasi Intel Kejari Hulu Sungai Utara untuk 20 hari pertama sejak 19 Desember 2025-8 Januari 2026.

    Sementara untuk Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara, kata dia, belum ditahan oleh KPK karena masih dalam pencarian.

     

  • Sekolah Rakyat di Magelang Terapkan Kebijakan Tanpa Ponsel: Pacu Fokus Belajar Siswa

    Sekolah Rakyat di Magelang Terapkan Kebijakan Tanpa Ponsel: Pacu Fokus Belajar Siswa

    Anisa mengaku, kebijakan ini ternyata efektif meningkatkan fokus dan kreativitas siswa.

    Tidak hanya fokus mengikuti pelajaran, para peserta didik disebut juga jadi aktif membaca buku di perpustakaan.

    “Saya pinjam satu kotak buku untuk satu bulan. Belum sampai satu bulan, sudah selesai baca semua. Kita kontak lagi, pinjam lagi. Jadi karena HP disita itu tadi, jadi mau tidak mau mereka tetap membaca,” kata Anisa.

    Selain itu, evaluasi nilai akademik pada semester pertama siswa juga menunjukkan hasil yang memuaskan, bukan hanya bagi guru tapi juga untuk orang tua.

    Anisa bilang, ada 60 persen siswa mendapatkan nilai yang jauh di atas rata-rata minimal kelulusan yang ditetapkan.

    Selain itu, kegiatan non akademik di sekolah juga diperbanyak, seperti olahraga dan pramuka. Para siswa dinilai jadi lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

    “Jadi setelah sore kan ada ekstrakurikuler. Nah itu anak-anak biasanya permainan fisik, olahraga, voli. Ternyata pintar voli, bulu tangkis, tennis meja. Jadi kegiatan fisik yang itu tetap jalan, jadinya nggak gabut,” ucap dia.

  • Mereka Punya Potensi untuk Berubah

    Mereka Punya Potensi untuk Berubah

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkolaborasi dengan Indonesia Fashion Chamber (IFC) menghadirkan karya fashion hasil kolaborasi desainer ternama dengan warga binaan dari 24 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hasil desain tersebut dipamerkan dalam ajang Bali Fashion Trend (BFT) 2026 di Onyx Park Resort, Ubud, Gianyar, Jumat (19/12/2025).

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari program program Beyond Beauty sebagai upaya mengubah paradigma pemasyarakatan di Indonesia.

    Menurut Agus, pemasyarakatan tidak lagi dipandang semata sebagai tempat menjalani hukuman, melainkan sebagai ruang pembinaan dan mempersiapkan warga binaan kembali berperan produktif di masyarakat. “Kolaborasi ini bukan hanya tentang fashion atau produk. Ini tentang manusia, tentang harapan, dan tentang masa depan yang lebih baik bagi warga binaan pemasyarakatan,” ujar Agus saat membuka rangkaian kegiatan Bali Fashion Trend 2026.

    Melalui Beyond Beauty, warga binaan dilibatkan sebagai co-creator dalam industri fashion profesional. Beragam produk hasil pembinaan, seperti batik, anyaman, bordir, hingga kerajinan kulit, dikembangkan bersama para desainer Sofie, Lisa Fitria, dan Irmasari menjadi karya fashion kontemporer dengan nilai estetika dan daya saing komersial. Agus menilai, proses kolaboratif tersebut tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi membangun kepercayaan diri serta identitas positif warga binaan. “Ketika karya mereka diapresiasi publik dan pasar, di situlah proses pemulihan harga diri dan kepercayaan diri benar-benar terjadi,” kata Agus.

    Selain mendapatkan apresiasi publik, karya hasil kolaborasi tersebut mulai menarik minat pasar internasional. Salah satu desainer, Sofie, mengungkapkan bahwa dalam rangkaian Bali Fashion Trend 2026 telah diterima permintaan awal (order inquiry) dari buyer yang berasal dari Prancis dan Malaysia.

    Minat tersebut dinilai sebagai sinyal positif atas kualitas dan daya saing produk hasil pembinaan warga binaan pemasyarakatan di pasar global.

  • Viral Band Ternama Hibur Pejabat Pemkab Tangerang di Bandung, Berdalih Sudah Rapat Seharian

    Viral Band Ternama Hibur Pejabat Pemkab Tangerang di Bandung, Berdalih Sudah Rapat Seharian

    Liputan6.com, Jakarta – Beredar di media sosial dan viral sebuah band ternama menghibur sejumlah pejabat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, di salah satu ballroom di Bandung, Jawa Barat. Hal ini kemudian menuai banyak kritikan.

    Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Fahmi Faisuri yang juga ketua panitia acara tersebut angkat bicara.

    Menurut dia, acara band ternama tersebut hanya bagian kecil, di mana sebelumnya selama seharian penuh peserta membahas berbagai evaluasi dan koordinasi selama 2025.

    Adapun acara tersebut dilakukan di Holiday Inn Pasteur Bandung, pada Kamis 11 Desember hingga Sabtu, 13 Desember 2025.

    “Acara ini adalah rapat kordinasi kinerja semester II Tahun 2025, dengan menggabungkan giat 4 OPD, yakni Bapedda, BKAD, Inspektorat Daerah dan BKPSDM Kabupaten Tangerang,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (19/12/2025).

    Berdasarkan rundown yang dilihat, pada tanggal 11 Desember 2025 membahas pengawasan Inspektorat Daerah Semester II. Sehari berikutnya menggelar rapat evaluasi kinerja perangkat daerah, kemudian disambung dengan

    Musrembang Award dan Awarding ASN Award.

    Disebutkan, band ternama tersebut merupakan bagian dari kontrak dengan event organizer yang telah terdaftar dalam E-Katalog.

     

     

  • Kejari Lampung Tengah Tangani 581 Kasus Pidana Sepanjang 2025, 8 Perkara Lewat Restorative Justice

    Kejari Lampung Tengah Tangani 581 Kasus Pidana Sepanjang 2025, 8 Perkara Lewat Restorative Justice

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mencatat tingginya beban penanganan perkara pidana sepanjang 2025. Total 581 perkara pidana ditangani jaksa, dengan 421 perkara di antaranya telah dieksekusi, sementara sebagian kecil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

    Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Rita Susanti mengatakan, dari ratusan perkara tersebut, delapan perkara disetujui untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ).

    Penyelesaian itu dilakukan setelah terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

    “Pendekatan restorative justice dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan pemulihan korban dan tercapainya rasa keadilan di masyarakat,” ujar Rita di Kejari Lampung Tengah, Jumat (19/12/2025).

    Selain perkara pidana umum, Rita mengungkapkan bahwa pihaknya juga mencatat kinerja penegakan hukum di bidang lain. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, kejaksaan memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp425,1 juta, yang bersumber dari pengelolaan barang bukti, lelang aset, serta pembayaran uang pengganti perkara pidana.

    “Di bidang intelijen, jaksa mengedepankan upaya pencegahan melalui penerangan hukum dan pengawasan. Program Jaksa masuk sekolah, Jaksa menyapa, serta JJaga desa digelar di ratusan desa di Lampung Tengah sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana sejak dini,” jelasnya.

  • Buruh Geruduk Rapat Penetapan Upah Minimum Sulsel, Paksa Masuk Ruangan

    Buruh Geruduk Rapat Penetapan Upah Minimum Sulsel, Paksa Masuk Ruangan

    Liputan6.com, Jakarta – Puluhan buruh menggeruduk rapat pleno penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Continent Center Point Panakkukang, Kota Makassar Sulawesi Selatan pada Jumat (19/12/2025) malam.

    Dari pantauan Liputan6.com, kegaduhan terjadi kala rapat tersebut hendak dimulai sekitar pukul 20.00 Wita. Sejumlah buruh memaksa masuk ke dalam ruang rapat namun tak dibiarkan oleh pihak penyelenggara.

    “Kenapa ditutup, ini bukan rapat khusus. Buka pintunya,” kata salah seorang buruh sambil mendorong pintu.

    Seorang pegawai dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pun sempat berupaya untuk berkomunikasi dengan para buruh yang berada di depan pintu ruangan rapat. Ia meminta agar buruh tetap tenang dan menunggu hasil dari rapat pleno.

    Namun, para buruh tetap memaksa agar pintu tersebut dibuka agar para buruh bisa mendengar langsung hasil rapat pleno penetapan UMP Sulsel tahun 2026.

    “Buka sedikit saja pintunya. Kawan-kawan buruh ingin melihat hasilnya,” ujarnya.

  • Kapan HP Galaxy Z Trifold Masuk Indonesia? Ini Kata Samsung

    Kapan HP Galaxy Z Trifold Masuk Indonesia? Ini Kata Samsung

    Liputan6.com, Jakarta – Samsung membuat banyak pihak terkejut ketika perusahaan asal Korea Selatan tersebut memperkenalkan Galaxy Z Trifold pada 2 Desember, dan langsung bisa dibeli pada 12 Desember 2025.

    Walau saat ini sudah tersedia di beberapa negara, seperti Tiongkok, Taiwan, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan paling terdekat di Singapura, banyak penggemar gadget bertanya-tanya apakah Galaxy Z Trifold ini akan diboyong ke pasar Indonesia?

    Sayangnya, hingga kini perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu masih belum mengungkap apakah HP layar lipat tiga pertama mereka akan dirilis di Tanah Air atau tidak.

    “Untuk saat ini, Samsung Galaxy Z Trifold masih belum masuk ke Indonesia dulu. Kita mau lihat respons dari pasar, khususnya para konsumen terhadap peluncuran Samsung Galaxy Z Trifold ini,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia saat ditemui di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Walau belum ada tanggal pasti kapan Galaxy Z Trifold rilis di Indonesia, Ilham mengakui antusiasme konsumen sangat tinggi. Banyak menilai HP baru Samsung ini relevan untuk produktivitas dan hiburan.

    “Kalau melihat dari respons terlihat banyak yang penasaran. Banyak yang merasa HP Galaxy ini cocok untuk hal-hal sifatnya produktivitas. Sebagian dari mereka juga merasa cocok juga untuk entertainment karena layar lebarnya,” ucapnya.

    Konsep satu perangkat dengan layar besar bisa menggantikan smartphone dan tablet memang menjadi daya tarik utama, ditambah layar 10 inci ini membuat Galaxy Z Trifold lebih feksibel dan praktis bagi banyak pengguna.

    Akan tetapi, antusiasme dan minat pasar saja masih belum cukup untuk memutuskan apakah Galaxy Z Trifold ini bisa meluncur di Indonesia. Ilham mengakui, masih ada faktor lain yang harus dipertimbangkan lebih matang, seperti regulasi dan kesiapan investasi.

    “Kita masih lihat dulu nih harga pasarnya, kemudian juga kemungkinan lain. Karena semua pasti harus mengikuti regulasi. Kalau memang harus TKDN, berarti kita harus ada invesment lagi,” jelasnya.

    Raksasa teknologi asal Korea Selatan ini juga menegaskan tidak ingin tergesa-gesa membawa form factor baru ke Indonesia, apalagi bila berpotensi mengorbankan kualitas produk.

    Hingga saat ini, Samsung masih belum melihat peluang Galaxy Z Trifold masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Sembari melakukan pendekatan secara bertahap, perusahaan ingin memantau bagaimana konsumen, media, dan perkembangan pasar sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk meluncurkan ponsel ini ke pasar Tanah Air.

    Gimana menurut kamu, apakah tertarik untuk membeli HP layar lipat pertama Samsung ini?

  • Ratusan Emak-Emak di Sumut Ngamuk Bakar Rumah Bandar Narkoba, Kecewa Polisi Lambat Bergerak

    Ratusan Emak-Emak di Sumut Ngamuk Bakar Rumah Bandar Narkoba, Kecewa Polisi Lambat Bergerak

    Liputan6.com, Jakarta – Ratusan ibu-ibu di Desa Tabuyung, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut) membakar sejumlah rumah yang diduga milik bandar narkoba pada Kamis (17/12/2025). Aksi ini dipicu oleh rasa frustrasi warga karena pihak kepolisian dianggap tidak serius memberantas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

    Kemarahan warga memuncak setelah acara pengajian dan doa bersama. Tanpa komando, massa yang didominasi kaum ibu ini langsung bergerak menuju lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba.

    Plt Kepala Desa Tabuyung, Iskandar Muda Tanjung, mengonfirmasi aksi tersebut merupakan reaksi spontanitas. Ia menyebut warga sudah sangat resah melihat generasi muda di desa rusak akibat barang haram tersebut.

    “Setelah acara pengajian dan doa bersama, ibu-ibu ini langsung bergerak ke rumah yang diduga bandar narkoba. Di lokasi, mereka mengamuk, melempari bangunan dengan batu, hingga melakukan pembakaran,” ujar Iskandar kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

    Pihak desa sebenarnya telah berupaya melakukan pencegahan agar warga tidak main hakim sendiri, namun kemarahan warga sudah tidak terbendung.

    Menurut Iskandar, ini bukan kali pertama warga mengeluh, namun peredaran narkoba tetap saja eksis seolah tak tersentuh hukum.