Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Bawa Isu Penanganan Sampah, Wali Kota Tangerang Hadiri Forum Komwil III Apeksi – Page 3

    Bawa Isu Penanganan Sampah, Wali Kota Tangerang Hadiri Forum Komwil III Apeksi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bawa isu krusial perkotaan, seperti pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan, Wali Kota Tangerang Sachrudin, hadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III APEKSI Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Jumat (25/4/2025).

    Dalam forum yang menjadi ajang strategis bagi para kepala daerah se-Komwil III untuk menyatukan visi dan mendorong solusi kolektif itu, para wali kota membahas berbagai tantangan yang dihadapi masing-masing daerah. Bukan hanya mengungkapkan tantangan, juga mendorong upaya kolaboratif untuk mencari solusi yang berkelanjutan.

    “Masalah persampahan menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan bersama. Melalui sinergi antar daerah di bawah payung APEKSI, kami berharap dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah pusat,” ujar H. Sachrudin, usai mengikuti pembukaan Muskomwil III.

    Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang selama ini telah menjalankan sejumlah program berbasis partisipasi masyarakat, seperti program Kampung Iklim, Bank Sampah, serta pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R) di Kota Tangerang.

    “Kami telah memperkuat edukasi lingkungan di tingkat RW dan sekolah, serta mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah dari rumah,” jelasnya.

     

  • iOS 19 akan Hadirkan Pembaruan Desain untuk iPhone Ukuran Besar, Apa Saja yang Berubah? – Page 3

    iOS 19 akan Hadirkan Pembaruan Desain untuk iPhone Ukuran Besar, Apa Saja yang Berubah? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Apple dikabarkan akan memperkenalkan pembaruan desain besar dalam pembaruan iOS 19 yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengalaman pengguna iPhone berlayar besar.

    Salah satu perubahan utama yang bocor adalah pemindahan bilah pencarian (search bar) ke bagian bawah layar dalam berbagai aplikasi bawaan seperti Messages, Music, dan App Store.

    Diwartakan 9to5Mac, Kamis (24/4/2025), saat ini bilah pencarian pada aplikasi iOS umumnya terletak di bagian atas layar, yang bisa menyulitkan pengguna iPhone dengan layar besar untuk mengaksesnya dengan satu tangan.

    Dengan iOS 19, bilah pencarian akan dipindahkan ke bagian bawah layar, membuatnya lebih mudah dijangkau ibu jari pengguna tanpa perlu meregangkan tangan atau menggunakan dua tangan.

    Perubahan ini diharapkan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan, terutama pada model iPhone terbaru dengan layar yang lebih besar.

    Inspirasi dari visionOS dan Desain yang Lebih Modern

    Desain ulang iOS 19 tidak hanya terbatas pada pemindahan bilah pencarian. Apple juga dikabarkan mengadopsi elemen desain dari visionOS, sistem operasi yang digunakan pada perangkat Vision Pro.

    Ini termasuk penggunaan transparansi, ikon aplikasi yang lebih bulat, dan animasi yang lebih halus, menciptakan tampilan yang lebih modern dan konsisten di seluruh ekosistem Apple.

    Perubahan ini dianggap sebagai pembaruan desain terbesar sejak iOS 7, yang memperkenalkan tampilan flat dan minimalis pada tahun 2013.

  • Negosiasi Amerika Serikat, Indonesia Dapat Dukungan Microsoft dan Google – Page 3

    Negosiasi Amerika Serikat, Indonesia Dapat Dukungan Microsoft dan Google – Page 3

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dalam menghadapi tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS). Rencana penambahan impor produk asal AS hingga penyesuaian aturan jadi langkah yang akan diambil.

    “Pemerintah telah menjajaki proses dan menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat di dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Dia membeberkan sejumlah upaya yang diambil pemerintah Indonesia sejalan dengan negosiasi tersebut. Misalnya, penyesuaian tarif bea masuk bagi barang tertentu asal Negeri Paman Sam.

    “Kedua, meningkatkan impor dari Amerika seperti produk migas, mesin dan peralatan teknologi serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia,” ucapnya.

    Reformasi Perpajakan

    Ketiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures atau dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian. Diantaranya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis atau pertek di berbagai kementerian lembaga.

    “Juga dilakukan kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat,” tuturnya.

    “Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan di dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas kebijakan makro ekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN,” sambung Bendahara Negara tersebut.

  • Bukit Asam Jadi Perusahaan Tambang Pertama Raih Predikat Great Place To Work® 2025 – Page 3

    Bukit Asam Jadi Perusahaan Tambang Pertama Raih Predikat Great Place To Work® 2025 – Page 3

    Suherman menambahkan, penerimaan sertifikat Great Place To Work® ini semakin meningkatkan komitmen perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang kolaboratif, penuh penghargaan, dan kredibel.

    “Hal ini selaras dengan nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang merupakan core values dari BUMN,” ucapnya.

    Dirinya juga menyampaikan bahwa sertifikasi Great Place To Work® adalah pencapaian yang sangat diharapkan oleh setiap perusahaan.

    “Untuk mendapatkan sertifikasi ini membutuhkan konsistensi dan dedikasi yang tinggi dari perusahaan guna memberikan kenyamanan serta kepuasan dari pengalaman kerja karyawan di dalam perusahaan,” ucap Sarah Lewis-Kulin, Vice President Global Recognition di Great Place To Work®.

    Dengan diraihnya penghargaan ini, Suherman menyebut PTBA telah diakui dan terbukti berhasil menjadi salah satu perusahaan yang dapat memberikan lingkungan kerja terbaik baik karyawannya.

    Sebagai informasi, GPTW Institute Global merupakan otoritas global dalam hal budaya kerja yang telah melakukan riset dan pengumpulan data selama lebih dari 30 tahun untuk membantu setiap perusahaan menjadi tempat kerja terbaik bagi semua. Sertifikat Great Place To Work® diakui secara global oleh pekerja dan pemberi kerja, serta menjadi tolok ukur dalam mengidentifikasi dan mengakui pengalaman kerja terbaik.

     

    (*)

  • Sri Mulyani Hitung Skema Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dari APBN – Page 3

    Sri Mulyani Hitung Skema Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dari APBN – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih menjadi urusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menyusul, pembentukannya yang dikebut bisa tercapai pada Juni-Juli 2025 mendatang.

    “Nah pendanaan nanti akan Menteri Keuangan sama BUMN,” ungkap Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta ada percepatan pembentukan KopDes Merah Putih. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Menurutnya, pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan optimal. Termasuk dikelola dengan profesional.

    “Karena pengalaman yang lalu, koperasi-koperasi Ini betul-betul harus kita kelola dengan baik dan profesional,” ucapnya.

     

  • Top 3 Tekno: OpenAI Ingin Beli Google Chrome hingga China Perkenalkan Jaringan Internet 10G – Page 3

    Top 3 Tekno: OpenAI Ingin Beli Google Chrome hingga China Perkenalkan Jaringan Internet 10G – Page 3

    Pada Jumat pagi, 25 April 2025, langit akan menyuguhkan fenomena langka yang disebut “bulan tersenyum” atau “smiley face” di mana Venus, Saturnus, dan bulan sabit tipis akan membentuk pola menyerupai wajah tersenyum.

    Fenomena ini dapat disaksikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dengan syarat langit cerah dan pandangan tidak terhalang ke arah timur sebelum matahari terbit.

    Di Indonesia, pengamat langit disarankan untuk mulai memperhatikan langit timur sejak pukul 05.00 WIB.

    Baca Selengkapnya di Sini

     

  • Dorong Tata Kelola Daerah yang Transparan, BPD Diminta Aktif Transformasi Digital – Page 3

    Dorong Tata Kelola Daerah yang Transparan, BPD Diminta Aktif Transformasi Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama Bank Papua menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD Melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link”. 

    Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua dan menjadi bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXV-2025. Seminar ini turut dihadiri oleh jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI).

    Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, menyampaikan di era serba digital seperti saat ini, proses elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan mendesak. 

    Transformasi keuangan daerah secara digital diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Di sini peran BPD sangat strategis. Tak hanya penyedia layanan keuangan, tapi jadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital. Melalui kolaborasi yang solid antara seluruh stakeholders, diyakini dapat mendorong transformasi digital di sektor publik lebih merata dan berkelanjutan,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (25/4/2025).

    BPD Sebagai Mitra Pemerintah Daerah

    Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asbanda, Busrul Iman, turut menegaskan bahwa seluruh BPD di Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra utama pemerintah daerah, khususnya dalam proses elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah. 

    Baru-baru ini, Asbanda juga telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang meliputi peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) serta integrasi dengan program Siskeudes-Link untuk pengelolaan keuangan desa.

    Dari sisi Kemendagri, Agus Fatoni selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama yang telah terjalin dengan BPD. 

     

  • MK Gelar Sidang Gugatan Pilkada 2024 Hari Ini, dari Puncak Jaya hingga Kepulauan Talaud – Page 3

    MK Gelar Sidang Gugatan Pilkada 2024 Hari Ini, dari Puncak Jaya hingga Kepulauan Talaud – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang suara dalam Pilkada 2024 pada Jumat (25/4/2025). Sidang digelar dengan metode sidang panel.

    Dilihat dari laman resmi MK, sidang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Terdapat tujuh perkara yang bakal didengarkan pokok-pokok permohonannya dalam sidang perdana ini.

    “Acara: pemeriksaan pendahuluan (mendengarkan permohonan pemohon),” demikian keterangan yang tertera pada laman MK, seperti dikutip dari Antara.

    Ketujuh perkara tersebut, antara lain, Nomor 311/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga (calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Papua Tengah, nomor urut 2) serta Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Sugianto (calon wakil bupati Siak, Riau, nomor urut 1).

    Kemudian, Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo (calon bupati dan wakil bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, nomor urut 1) serta Nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohon oleh Amus Besan dan Hamsah Buton (calon bupati dan wakil bupati Buru, Maluku, nomor urut 4).

    Setelah itu, Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi (calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, nomor urut 2) serta Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang (calon bupati dan wakil bupati Banggai, Sulawesi Tengah, nomor urut 3).

    Terakhir, Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo (calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, nomor urut 2).

     

  • Banyak Masalah, ICW Desak Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan – Page 3

    Banyak Masalah, ICW Desak Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini disampaikan setelah ICW mengungkap berbagai permasalahan serius yang membelit program andalan pemerintah tersebut, mulai dari dugaan korupsi hingga buruknya kualitas layanan.

    Dalam kajiannya, ICW mencatat sedikitnya empat persoalan utama dalam implementasi program MBG yang berpotensi merugikan negara sekaligus merusak tujuan awal program: meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak sekolah di Indonesia.

    1. Dugaan Kecurangan Pengelolaan Anggaran

    ICW menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan MBG. Salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku mengalami kerugian hingga nyaris Rp 1 miliar setelah tidak menerima pembayaran dari Yayasan MBN, mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal dapur tersebut telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan pada Februari hingga Maret 2025.

    Situasi serupa juga terjadi di daerah lain. Di Sumenep, Madura, para petugas dapur MBG memilih berhenti bekerja karena beban kerja yang berat tak sebanding dengan upah. ICW juga mencatat adanya dugaan monopoli pengadaan alat dapur oleh BGN, yang memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

    2. Penyaluran Anggaran Diduga Langgar Aturan

    ICW menyebut, penyaluran anggaran MBG tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 yang mengatur bantuan pemerintah. Dalam aturan tersebut, dana bantuan harus langsung disalurkan ke penerima manfaat, bukan melalui pihak ketiga seperti yayasan atau mitra eksternal.

    “Model penyaluran yang tidak langsung seperti ini membuka celah korupsi,” tegas ICW dalam keterangannya.

    3. Ketimpangan dan Kualitas Makanan Buruk

    Selain persoalan anggaran, MBG juga dinilai tidak memenuhi standar layanan. ICW mengungkap adanya ketimpangan alat makan antar sekolah: sebagian menggunakan wadah stainless steel, sementara yang lain hanya mendapatkan wadah plastik tipis yang berisiko bagi kesehatan.

    Tak hanya itu, kualitas makanan pun dipertanyakan. Telur rebus tidak layak konsumsi ditemukan di beberapa sekolah, dan banyak siswa terpaksa membuang makanan karena rasa yang tidak enak.

    4. Proses Rekrutmen SPPI Bermasalah

    Masalah lain yang tak kalah serius adalah ketidakterbukaan dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). ICW menilai pendaftaran calon SPPI kacau, mulai dari nama peserta yang hilang usai dinyatakan lulus, platform digital yang bermasalah, hingga indikasi intervensi militer dalam pelaksanaan program.

    Berdasarkan seluruh temuan tersebut, ICW menilai bahwa program MBG telah jauh menyimpang dari tujuan mulianya. Untuk itu, mereka menuntut Presiden Prabowo mengambil sikap tegas dengan menghentikan pelaksanaan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

    “Presiden harus menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan segera menghentikan proyek MBG yang penuh masalah ini,” tegas ICW dalam pernyataannya.

  • Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk “Universal Basic Income (UBI) Pendapatan Dasar Universal dan Masa Depan Perlindungan Sosial di Indonesia” di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis 24 April 2025 malam. Diskusi ini menghadirkan pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Dr Sarath Davala.

    Kegiatan ini turut dihadiri pengurus DPP PKB diantaranya Wakil ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Faisol Riza dan Jazilul Fawaid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, serta anggota DPR RI Fraksi PKB yakni Zainul Munasichin, Arzeti Bilbina, Dedi Wahidi, Usman Husen, Elpisina, SN Prana Putra Sohe, dan Muhammad Hilman Mufidi.

    Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Dr Sarath Davala untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perlindungan sosial. Hanif pun mengapresiasi kehadiran Dr Sarath Davala ke kantor DPP PKB dalam kegiatan tersebut.

    “Terima kasih semua yang hadir. Tentu saja yang kita semua hormati Dr. Sarath Davala. Welcome to Indonesia Dr. Sarath Davala!” ujar Hanif saat membuka sambutannya.

    “Dr Sarath Davala ini adalah ketua dari BIEN (Basic Income Earth Network). Ini jaringan global yang mempromosikan isu mengenai pendapatan universal untuk warga negara,” sambungnya.

    Hanif menjelaskan, pengalaman Dr Sarath Davala di sejumlah negara akan disampaikan untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan sosial di Indonesia. “Dr Sarath ini punya pengalaman riil mempraktekkan di Brasil dan India misalnya yang itu untuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa coba di komunitas pesantren, lokal-lokalan dulu lah,” terangnya.

    “Ini isu yang saya kira mungkin dalam waktu dekat masih agak berat, tapi penting untuk diskusi kita paling tidak kita bisa menyerap pengalaman dari berbagai negara bagaimana perlindungan sosial itu bisa diberikan negara dalam arti yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya,” ungkap Hanif.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini berharap Indonesia memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskannya, PKB bisa mengaplikasikan pengalaman Dr Sarath Davala untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan.

    “Ke depan sebagai partai politik yang konsen kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan tentu PKB berkepentingan untuk memastikan agar setiap warga negara kita ini apapun profesinya bisa memperoleh perlindungan sosial yang layak dari negara,” tutur Hanif.