Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Wali Kota Bandung Sebut Dugaan Pungli Uang Sampah Pasar Gedebage Masuk Babak Baru

    Wali Kota Bandung Sebut Dugaan Pungli Uang Sampah Pasar Gedebage Masuk Babak Baru

    Diketahui, terdapat gundukan sampah di Pasar Gedebage yang diperkirakan mencapai 600 ton atau secara luasan mencapai 1.120 meter kubik. Sampah tersebut diduga tak diurus pihak pengelola sejak Desember 2024 lalu. Kemarin, Selasa, 28 April 2025, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan sidak ke lokasi.

    Pengelolaan sampah di pasar tersebut mandek padahal para pedagang rutin membayar iuran kebersihan. Farhan menyampaikan, ada tiga pengelola di Pasar Gedebage, terdiri dari pihak swasta, paguyuban pedagang, dan perusahaan milik pemerintah daerah.

    Diperkirakan, besaran pungutan itu senilai Rp5.000 per lapak dari sekitar 700-an lapak atau sekira Rp3,5 juta per hari. Selain tidak diangkut secara rutin, pengelolaan sampah di Gedebage diperparah oleh masalah lain di antaranya mesin pencacah yang rusak, biodigester mati, hingga saluran air yang macet.

    Hingga Selasa 29 April 2025 pagi, pengangkutan sampah di kawasan tersebut diklaim telah mencapai sekitar 80 persen. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan upaya ini berjalan sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Ia menjelaskan, jumlah ritase pengangkutan tersebut mengambil jatah truk dari Kota Bandung. Dari 140 ritase yang tersedia, 35 rit digunakan pada Senin 28 April 2025 dan 35 rit lagi hari ini. Akibatnya, ada beberapa titik lain di Kota Bandung yang mengalami penundaan pengangkutan sampah.

    “Pasar Gedebage, Insya Allah, sampai tadi jam 4 pagi sudah hampir 80 persen selesai terangkut. Sesuai perjanjian, dalam dua hari ini kita targetkan mengangkut 70 rit dari total 120 rit,” katanya.

     

  • Hari Posyandu Nasional, Begini Sejarah Lahirnya Posyandu

    Hari Posyandu Nasional, Begini Sejarah Lahirnya Posyandu

    Pada 1984, Instruksi Bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN, dan Menteri Dalam Negeri, dikeluarkan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat ke dalam satu wadah. Wadah inilah yang kemudian disebut dengan nama Pos Pelayanan Terpadu atau posyandu.

    Posyandu berfokus pada upaya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, sesuai dengan konsep GOBI-3F (Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breastfeeding, Immunization, Female Education, Family Planning, dan Food Supplementation). Di Indonesia, konsep tersebut diterjemahkan ke dalam lima kegiatan posyandu, yakni KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.

    Pencanangan posyandu dilakukan secara massal pertama kali pada 1986 di Yogyakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Sejak saat itu, posyandu tumbuh pesat.

    Pada 1990, dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu. Melalui instruksi ini, seluruh kepala daerah ditugaskan untuk meningkatkan pengelolaan mutu posyandu.

    Pengelolaan posyandu kemudian dilakukan oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu. Kelompok kerja ini merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah Pemda dalam menyelenggarakan dan mengelola posyandu.

    Kini, posyandu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan kesehatan masyarakat yang mudah dijangkau. Melalui Hari Posyandu Nasional, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai kontribusi tenaga kesehatan dan kader posyandu.

    Penulis: Resla

  • Utang Janji Konferensi Asia-Afrika, Bandung Dukung Terus Kemerdekaan Palestina

    Utang Janji Konferensi Asia-Afrika, Bandung Dukung Terus Kemerdekaan Palestina

    Sebelumnya, peringatan KAA yang ke-70 tahun dilakukan di Pendopo Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjamu sejumaah duta besar dari negara-negara Afrika peserta KAA, antara lain adalah Duta Besar Kerajaan Maroko, Yang Mulia Ouadia Benabdellah.

    Meski tahun ini tidak ada peringatan resmi berskala nasional, peringatan KAA 2025 tetap istimewa sebab secara simbolis, Kota Bandung kini resmi diposisikan sebagai Ibu Kota Bangsa-bangsa Asia dan Bangsa-bangsa Afrika.

    Farhan mengatakan, Kota Bandung akan terus menyuarakan semangat Konferensi Asia-Afrika, terutama dalam menghadapi tantangan multilateralisme yang mulai bergeser menjadi egoisme nasional.

    “Bandung tetap memancarkan cahaya semangat kesetaraan bangsa-bangsa. Tahun ini kami meluncurkan logo baru kota Bandung sebagai simbol ibu kota Asia dan Afrika. Logo ini, yang didesain anak-anak muda Bandung, menggunakan warna hijau, merah, dan putih sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan dan kemanusiaan Palestina,” ujar Farhan, Rabu lalu, 23 April 2025.

    Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional dalam menjawab tantangan global, seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan ketimpangan ekonomi.

    Sementara itu, Duta Besar Ouadia Benabdellah menyampaikan, tahun 2025 merupakan momen istimewa, tidak hanya sebagai peringatan sejarah, tetapi juga sebagai titik tolak masa depan Asia dan Afrika.

    “Konferensi Asia-Afrika adalah tonggak penting dalam perjalanan diplomasi global. Ini memberi suara bagi negara-negara yang baru keluar dari bayang-bayang kolonialisme. Di Bandung, semangat kerja sama lintas benua itu lahir. Dan hari ini, hubungan Asia-Afrika tumbuh semakin kuat, terutama di bidang ekonomi dan politik,” ujar Benabdellah.

    Menurutnya, Afrika saat ini sedang tumbuh menjadi pusat ekonomi dunia berikutnya, dengan populasi muda yang dinamis dan integrasi ekonomi yang meningkat. Asia, di sisi lain, menjadi mitra dagang dan investasi utama bagi Afrika, dengan kontribusi besar dari negara-negara seperti Tiongkok, India, Jepang, dan kawasan ASEAN.

    “Namun kemitraan ini harus melampaui sekadar perdagangan. Kita harus membangunnya di atas landasan pembangunan berkelanjutan, inovasi teknologi, dan investasi dalam sumber daya manusia,” tambahnya.

  • Hari Tari Sedunia: Mengenal Maestro Tari dari Bali Ni Luh Menek

    Hari Tari Sedunia: Mengenal Maestro Tari dari Bali Ni Luh Menek

    Tarian ini memerlukan beberapa keahlian, seperti olah gerak dan olah suara yang selaras dengan instrumen musik. Dalam tarian ini, Ni Luh Menek mendapat dukungan olah suara dari Gede Putu Tirta Ngis.

    Ni Luh Menek pun terus melestarikan dan mengembangkan seni tradisi tari klasik Bali. Salah satu usaha yang dilakukan adalah terus mengajarkan seni tari kepada generasi muda.

    Ia juga menari di banyak tempat bersama para muridnya. Selain itu, Ni Luh Menek juga mengajarkan tari tradisional Bali kepada orang-orang asing. Kiprah Ni Luh Menek dalam dunia seni tari diikuti oleh anak-anaknya, Komang Sriwahyuni dan Made Suyatni.

    Beberapa penghargaan telah didapatkannya, mulai dari penghargaan untuk tari teruna jaya dan palawakya dari Bupati Buleleng pada 2001, Penghargaan Seni Dharma Kusuma dari Pemerintah Provinsi Bali pada 2011, Penghargaan sebagai pelestari dan seniman tari dari Desa Tejakula pada 2013, serta penghargaan 35 tahun Bentara Budaya 2017 atas dedikasinya pada kesenian.

    Saat ini, di usianya yang sudah 86 tahun, Ni Luh Menek masih aktif berpartisipasi dalam seni tari Bali. Ia tinggal di Desa Tejakula dan menurunkan tarian untuk murid-muridnya di sanggar tari Teja Manik di Banjar Dinas Sila Dharma, Tejakula, Buleleng, Bali.

    Penulis: Resla

  • Eks Pj Wako Pekanbaru Terima Setoran Ratusan Juta dari Kadis, Ini Daftarnya

    Eks Pj Wako Pekanbaru Terima Setoran Ratusan Juta dari Kadis, Ini Daftarnya

    Liputan6.com, Pekanbaru – Eks Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa tidak hanya korupsi dengan melakukan pemotongan anggaran daerah tapi juga menerima gratifikasi dari sejumlah kepala dinas. Setoran itu diterima setiap bulan dengan nominal berbeda dari pejabat berbeda pula.

    Hal ini terungkap dalam sidang perdana Risnandar Mahiwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meyer Volmar Simanjuntak.

    Meyer menjelaskan, Risnandar Mahiwa sewaktu menjadi Penjabat Wali Kota Pekanbaru menerima gratifikasi berupa uang dan barang senilai Rp906 juta dari pada Mei hingga November 2024. Uang dan barang berasal 8 pejabat di Pemerintah Kota Pekanbaru.

    Gratifikasi diterima langsung maupun perantara ajudan terdakwa. Adapun rinciannya, pada Mei 2024, Risnandar Rp5 juta dari Wendi Yuliasdi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Dinas LHK melalui Tengku Ahmad Reza Pahlevi selaku Sekretaris Dinas LHK.

    Pada Juni 2024, Risnandar Rp50 juta dari Mardiansyah selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman melalui Mochammad Rifaldy Mathar selaku Ajudan Penjabat Wali Kota.

    Kemudian Juni-November 2024, terdakwa Risnandar menerima total Rp70 juta dan sebuah tas merek Bally senilai Rp8,5 juta dari Zulhelmi Arifin selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Nugroho Adi Putranto alias Untung selaku Ajudan Penjabat Wali Kota.

    Berikutnya menerima total Rp200 juta dari Yulianis selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Nugroho Adi Putranto alias Untung selaku Ajudan PJ Wali Kota.

    Lalu uang Rp80 juta dan dua kemeja senilai Rp2,5 juta dari Alek Kurniawan Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Nugroho Adi Putranto selaku Ajudan Penjabat Wali Kota.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Kebakaran Melalap Kantor Kas Bank Jatim di Kalisat Jember, Bagaimana Nasib Uang Tunai?

    Kebakaran Melalap Kantor Kas Bank Jatim di Kalisat Jember, Bagaimana Nasib Uang Tunai?

    Liputan6.com, Jember – Kebakaran hebat melanda Kantor Bank Jatim Unit Kecamatan Kalisat, Jember pada Selasa (29/4/2025) dini hari. 

    Menurut Komandan Regu (Danru) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kecamatan Kalisat, Bambang, pihaknya menerima laporan dari Polsek Kalisat tentang kebakaran tersebut sekitar pukul 02.30 WIB.

    “Saat itu juga kami langsung terjunkan satu unit Damkar Kalisat yang terdiri dari 6 personel. Begitu sampai lokasi, langsung dilakukan mapping dan upaya pemadaman,” tutur Bambang pada Selasa (29/04/2025). 

    Bagian yang paling parah mengalami kebakaran adalah ruangan unit yang ada di belakang pelayanan teller. “Luasnya sekitar 15 x 8 meter,” sambungnya. 

    Begitu tiba, api sudah dalam kondisi membesar. Sekitar pukul 04.00 WIB atau menjelang waktu subuh, api baru berhasil dipadamkan. 

    “Proses pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam,” ungkap Bambang. 

    Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun, berbagai dokumen serta komputer dan meja kantor yang ada di ruangan tersebut, hangus terbakar si jago merah. Beruntung, uang tunai yang ada di kantor kas masih dalam kondisi aman.

    “Dokumen dan komputer semuanya hancur. Kalau uang tidak terbakar, karena tersimpan di brankas besi anti-api. Hanya brankas dalam kondisi panas saja setelah pemadaman usai,” papar Bambang. 

    Sejauh ini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena kecelakaan atau motif kesengajaan. Juga taksiran nilai kerugian yang diderita oleh Bank Jatim.

    “Penyebab kebakaran dan juga perkiraan nilai kerugian masih dilakukan penyelidikan oleh Polsek Kalisat,” papar Bambang. 

     

  • Sie Kameng, Kari Kambing Khas Aceh

    Sie Kameng, Kari Kambing Khas Aceh

    Liputan6.com, Aceh – Berwisata kuliner ke Aceh akan terasa kurang tanpa berburu kuliner berbahan dasar daging kambing ini. Adalah sie kameng, sajian kari kambing khas Aceh yang kaya rempah.

    Tak hanya diburu wisatawan, hidangan ini juga kerap disajikan dalam acara-acara penting, seperti pernikahan, hari raya, hingga upacara adat. Bagi masyarakat Aceh, sie kameng adalah hidangan yang menyimpan makna kebersamaan dan spiritual mendalam.

    Mengutip dari laman Indonesia Kaya, tradisi menyajikan sie kameng konon berakar pada nilai-nilai Islam. Dalam masyarakat Aceh, mengonsumsi daging kambing sering dikaitkan dengan ibadah kurban pada Iduladha.

    Tak hanya itu, sie kameng juga memiliki posisi istimewa dalam budaya Aceh. Selain memperkaya kuliner Aceh, kehadirannya dalam berbagai perayaan juga dipercaya dapat mempererat ikatan sosial dan melestarikan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

    Sie kameng terasa istimewa karena perpaduan empuknya daging kambing dan kuah kari yang gurih. Belum lagi, aroma bumbunya yang menyeruak semakin mengguhah selera.

    Biasanya, sie kameng disajikan bersama nasi putih hangat dan acar. Penggunaan acar sekaligus menjadi penyeimbang rasa gurih dan pedas dari hidangan ini.

    Rahasia kelezatan sie kameng terletak pada campuran rempah, seperti kunyit, ketumbar, jintan, kayu manis, kapulaga, cengkih, dan daun kari. Sie kameng memiliki kuah kental yang khas, berbeda dengan kari kambing di daerah lain. Selain itu, penggunaan santan pada masakan ini mampu menambah tekstur lembut dan rasa gurih.

     

    Viral! Banjir Luapan di Objek Wisata Curug Bayan Baturraden Banyumas

  • Nasabah Kecewa, Pengembalian Uang Tabungan Koperasi MSI Magetan Belum Jelas

    Nasabah Kecewa, Pengembalian Uang Tabungan Koperasi MSI Magetan Belum Jelas

     

    Liputan6.com, Magetan – Para anggota Koperasi Mitra Sejahtera Indonesia (MSI) Magetan kembali kecewa. Usai ramai-ramai mendatangi kantor koperasi yang berada di Desa Driyorejo, Kecamatan Nguntoronadi, Magetan, Senin (28/4/2025), mereka tak jua mendapat kepastian kapan uang mereka kembali.

    Pihak koperasi saat digeruduk nasabah hanya memberikan klarifikasi tanpa ada penjelasan dan tanya jawab kepada para nasabah. 

    Ketua Pengurus Koperasi MSI Magetan, Wawan Wandoyo, hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih atas kesabaran para anggota maupun nasabah selama ini. Wawan hanya bisa memastikan proses pengembalian uang para anggota dan nasabah sedang berjalan, namun tidak menjelaskan detainya, terkait waktu dan bagaimana prosesnya.

    “Kami memahami sepenuhnya bahwa ini adalah hak seluruh anggota. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap,” ungkap Wawan.

    Klarifikasi yang disampaikan pihak koperasi itu tak membuat para anggota dan nasabah merasa puas, karena uang hak mereka belum juga dikembalikan.

    Seorang anggota koperasi atas nama Ulfa merasa kecewa dengan pihak koperasi. Uang tabungan yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit tak jelas rimbanya.

    “Uang tabungan saya memang tidak banyak dibanding nasabah lain, tapi itu hasil kerja keras saya sambil mengurus anak,” ungkap Ulfa.

    “Sedikit demi sedikit saya kumpulkan untuk masa depan anak, tapi malah begini,” katanya kecewa.

  • Danantara Bisa Genjot Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Danantara Bisa Genjot Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, mengatakan dengan pengelolaan yang profesional dan aset yang besar, BPI Danantara berpeluang menjadi lembaga investasi negara yang mampu bersaing dengan institusi ternama di kawasan seperti Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia).

    “Dengan ukuran asset yang besar tidak mustahil bahwa suatu hari Danantara bisa menyaingi tamasek dan khazanah,” kata Shinta kepada Liputan6.com, Selasa (29/4/2025).

    Ia pun menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, kehadiran lembaga ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.

    “Keberadaan badan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemanfaatan aset dan menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

    Bisa Genjot Ekonomi

    Lebih lanjut, kata Shinta, APINDO menilai bahwa BPI Danantara dapat menjadi katalis dalam menciptakan nilai tambah ekonomi nasional.

    Jika dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi pada profesionalisme, badan ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset negara.

    “Jika dijalankan dengan tata kelola yang baik dan profesionalisme tinggi, BPI Danantara berpotensi menjadi instrumen penting untuk mendorong investasi, membuka peluang kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, khususnya pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

     

  • KPK: Gaji Besar atau Kecil Bukan Jaminan, Kalau Hati dan Pikiran Rakus Korupsi Tetap Terjadi – Page 3

    KPK: Gaji Besar atau Kecil Bukan Jaminan, Kalau Hati dan Pikiran Rakus Korupsi Tetap Terjadi – Page 3

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo beranggapan pola terjadinya tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu ia menyebut Pemda dan DPRD adalah dua aktor kunci yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah.

    Menurutnya kolaborasi erat antara KPK, eksekutif, dan legislatif, agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif.

    “Kami tidak hanya sebatas melakukan sosialisasi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas persoalan nyata yang terjadi di daerah,” ujar Agung.

    Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02. Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah, yakni 63.

    Sementara itu, tujuh area lainnya—penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak—berhasil mencatatkan skor di atas 80.

    Namun, berdasarkan data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Utara, tercatat sebanyak 170 perkara yang ditangani sepanjang 2023 hingga Desember 2024.

    Dari jumlah tersebut diketahui terdapat beberapa modus yang dilakukan, seperti 44% terkait penyalahgunaan anggaran, 42% terkait pengadaan barang dan jasa, 7% terkait sektor perbankan, 3% terkait pemerasan atau pungutan liar (pungli), dan sisanya 4 persen mencakup modus lainnya.

    “Potensi-potensi rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan anggaran yang tidak akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang sarat kecurangan, lemahnya pengawasan, hingga praktik jual beli jabatan dan pelayanan publik yang berbelit,” beber dia.

    KPK mendorong Pemda dan DPRD untuk bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran.

    “Sebagai aktor utama di daerah, Pemda dan DPRD harus mengambil peran besar dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, serta demokrasi lokal tumbuh sehat,” pungkas Agung.