Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Sejarah May Day: Berawal dari Tragedi, Kini Jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Sejarah May Day: Berawal dari Tragedi, Kini Jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Di Indonesia, peringatan May Day pertama kali dilakukan pada 1 Mei 1918 oleh serikat buruh Kung Tang Hwee di Semarang. Namun, peringatan ini sempat dilarang pada masa penjajahan Belanda dan Orde Baru karena dikaitkan dengan ideologi komunis.

    Setelah era reformasi, peringatan May Day kembali dihidupkan dan menjadi momentum penting bagi buruh untuk menyampaikan tuntutan mereka.

    Pada masa penjajahan Belanda, peringatan May Day sudah dilakukan sejak tahun 1918, meskipun seringkali dihambat oleh pemerintah kolonial.

    Setelah kemerdekaan, May Day menjadi momentum penting bagi gerakan buruh Indonesia. Namun, pasca peristiwa G30S/PKI, perayaan May Day sempat terhenti karena kebijakan pemerintah Orde Baru.

    Baru pada tahun 2013, May Day ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia, sebuah pengakuan atas perjuangan dan kontribusi kaum buruh.

    Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perjuangan panjang para pekerja untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak mereka. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan sebagai hari libur nasional ini mencerminkan betapa pentingnya peran buruh dalam pembangunan Indonesia.

  • Mengenal no na, Girl Group Indonesia Bentukan 88rising

    Mengenal no na, Girl Group Indonesia Bentukan 88rising

    Sementara itu, belum banyak informasi terkait dua personel lainnya, Shazfa Adesya dan Christy Gardena. Namun, keduanya diketahui memiliki prestasi dan cukup menonjol dalam bidang seni, terutama menari dan musik.

    Sebagai informasi, 88rising adalah label rekaman asal Amerika Serikat. Beberapa musisi asal Indonesia telah sukses berkarier di bawah naungan label tersebut, seperti NIKI, Rich Brian, Stephanie Poetri, dan Warren Hue.

    Sementara itu, no na akan menjadi girl group pertama debutan 88rising. Mereka bakal debut pada 2 Mei 2025.

    Penulis: Resla

  • Pengurus Purnawirawan TNI AD Temui Prabowo di Istana, Bahas Apa? – Page 3

    Pengurus Purnawirawan TNI AD Temui Prabowo di Istana, Bahas Apa? – Page 3

    Namun, kata dia, Prabowo sebagai kepala negara tak bisa serta merta menjawab tuntutan-tuntutan para purnawirawan TNI itu. Sebab, usulan yang disampaikan bukan masalah ringan sehingga Prabowo harus mempelajari terlebih dahulu.

    “Dalam negara yang menganut Trias Politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” ujarnya.

    Wiranto menyampaikan seorang presiden tak hanya bergantung pada satu sumber saja dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

    Menurut dia, Prabowo mendengarkan sumber-sumber lain sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

    “Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu,” kata Wiranto.

    Mantan Panglima ABRI itu menekankan Prabowo tak mengacaukan dan tetap menghargai tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Wiranto mengingatkan agar pro kontra yang terjadi tak mengeruhkan suasana di masyarakat.

    “Inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang terjadi dengan kita tidak satu sebagai bangsa,” pungkas Wiranto.

    Selain itu, Prabowo meminta masyarakat agar tak ikut berpolemik dalam masalah ini. Prabowo juga berpesan masyarakat tak perlu menyikapi pro dan kontra yang dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu keharmonisan Indonesia.

    “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” ujar Wiranto.

  • Jokowi Perlihatkan Ijazahnya ke Penyidik Mulai dari SD hingga Kuliah – Page 3

    Jokowi Perlihatkan Ijazahnya ke Penyidik Mulai dari SD hingga Kuliah – Page 3

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi melaporkan kasus dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Dia mengatakan, setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan dan menjadi sipil, tuduhan tersebut nyatanya tidak berhenti.

    “Kan dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang,” tutur Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Jokowi mengaku diminta menjawab 35 pertanyaan penyidik selama proses pelaporan kasus ijazah palsu. Dia pun enggan mengungkap pihak terlapor dalam aduan tersebut.

    “Nanti ditanyakan detailnya sama tim kuasa hukum,” jelas dia.

    Menurutnya, perkara ijazah palsu sebenarnya persoalan ringan. Namun lantaran sebagian publik menuntut kejelasan, maka sewajarnya bila melalui mekanisme hukum.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” Jokowi menandaskan.

    Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com

  • Tiga Satgas Baru Buatan Pemerintah Masih Dimatangkan, Siap Atasi PHK sampai Izin Investasi – Page 3

    Tiga Satgas Baru Buatan Pemerintah Masih Dimatangkan, Siap Atasi PHK sampai Izin Investasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan keputusan presiden (keppres) pembentuan tiga satuan tugas (satgas) baru.

    Salah satunya, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Prasetyo menyebut pembentukan tiga satgas masih dimatangkan di lintas kementerian dan lembaga. Dia menuturkan pembentukan tiga satgas tersebut juga akan disinkronisasikan dengan pihak swasta, sektor industri, hingga serikat buruh.

    “Termasuk kita juga ingin mensinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK,” jelas Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Menurut dia, pemerintah ingin persoalan PHK ditangani secara menyeluruh dan komprehensif. Sehingga, tak ada lagi masalah PHK di Indonesia.

    “Kita tidak ingin sekedar bagaimana menangani PHK di hilir, tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif, kita pikirkan dari hulu ke hilirnya, dari sektor usahanya, maupun sektor industrinya, ini saling terkait,” ujarnya.

    Pemerintah juga membentuk Satgas Deregulasi Kebijakan dan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Prasetyo menyanpaikan substansi yang diatur dalam satgas ini jug masih dirumuskan.

    “Sampai hari ini masih terus kita rumuskan poin-poin yang akan diatur di dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat mempermudah perizinan berusaha,” tutur Prasetyo.

  • Sesuai Target Pasar, Produk Properti PP Properti di Malang Ludes Terjual – Page 3

    Sesuai Target Pasar, Produk Properti PP Properti di Malang Ludes Terjual – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT PP Properti Tbk (PPRO) berhasil menjual habis seluruh unit Begawan Apartment, hunian student residence unggulannya yang berlokasi di jantung kota pendidikan Malang, Jawa Timur.

    Dalam situasi pasar properti yang penuh tantangan saat ini, pencapaian sold out sebanyak 959 unit di Begawan Apartment menjadi simbol kebangkitan dan keberhasilan strategi PPRO. Hal ini menunjukkan kepercayaan publik yang mulai pulih terhadap perusahaan, sekaligus menjadi tonggak penting dalam fase pemulihan yang tengah dilakukan.

    Tingginya minat pasar terhadap Begawan Apartment menegaskan bahwa kebutuhan akan hunian berbasis student residence yang modern, nyaman, dan strategis masih sangat besar di kota-kota pendidikan seperti Malang.

    Dengan keberhasilan menjual menjual habis produk tersebut, PPRO tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai pengembang terpercaya di segmen hunian vertikal, tetapi juga membuktikan ketepatan strategi bisnis dalam menjawab kebutuhan generasi masa depan.

    “Pencapaian sold out 100% unit Begawan Apartment di tahun ini menjadi refleksi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan prospek investasi yang ditawarkan oleh PPRO, khususnya di segmen student residence yang saat ini menjadi fokus strategis kami,” ujar Managing Director PPRO Daniel Moeis dikutip Rabu (30/4/2025).

    Begawan Apartment dirancang sebagai hunian modern berbasis kebutuhan mahasiswa, menyasar pasar muda yang dinamis dan berorientasi pada kenyamanan serta konektivitas. Terletak di kawasan strategis tepatnya di Jalan Tlogomas No. 1, Malang, apartemen ini hanya berjarak 3 kilometer dari kampus-kampus ternama seperti Universitas Brawijaya, UIN Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Politeknik Negeri Malang.

    Dengan 20 lantai dan dirancang dalam lima tipe unit yang fleksibel (Studio, Studio+, Studio 1, 2 Bedroom, dan 2 Bedroom Corner), hunian ini menawarkan pilihan yang dapat menyesuaikan gaya hidup dan preferensi mahasiswa maupun investor. Fitur smart living technology yang ditanamkan juga semakin menambah daya tarik sebagai hunian masa depan.

     

     

  • Sri Mulyani: Amerika Kini Merasa Terzolimi, Indonesia Harus Waspada – Page 3

    Sri Mulyani: Amerika Kini Merasa Terzolimi, Indonesia Harus Waspada – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dinamika menarik dalam pertemuan musim semi (Spring Meeting) di Washington, D.C Amerika Serikat, baru-baru ini.

    Dalam forum tersebut, pernyataan dari Amerika Serikat menjadi sorotan utama, yakni bahwa negara adidaya itu merasa telah diperlakukan tidak adil oleh sistem global yang selama ini justru kerap dikritik oleh negara-negara berkembang.

    “Jadi, di Washington kemarin headline dan topik paling menonjol adalah statement Amerika bahwa mereka merasa dizolimi oleh sistem global,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

    Padahal, menurut Sri Mulyani, selama ini yang banyak merasa dizolimi oleh globalisasi adalah negara-negara berkembang. Tapi sekarang, justru Amerika yang menyatakan bahwa mereka ‘diperlakukan tidak adil’. Ini tentu menarik dan menunjukkan bahwa sistem global sedang mengalami guncangan besar.

    “Karena ternyata yang terzolimi tidak hanya negara berkembang tapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair,” uajrnya.

    Menurut Sri Mulyani, pernyataan ini menjadi kejutan karena datang dari negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yang selama ini dianggap sebagai pihak yang paling diuntungkan dari sistem global yang ada.

    Adapun ketidakadilan dan ketidakseimbangan menjadi sorotan utama dalam forum tersebut. Sorotan kedua adalah mengenai ketidakseimbangan (imbalances) dalam sistem perdagangan dan ekonomi dunia.

     

  • Nusron Wahid Laporkan Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon ke Polisi – Page 3

    Nusron Wahid Laporkan Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon ke Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memastikan, bila status tanah sertifikat hak milik atas nama IF yang sebelumnya tercatat atas nama lansia buta huruf, Tupon, sudah dibekukan atau diblokir. Hal ini dilakukan, agar tak ada yang bisa menyalahgunakan tanah tersebut, dan merugikan lansia yang akrab disapa Mbah Tupon.

    “Sudah diadukan ke Polisi si debiturnya. Kita sudah kerjasama dengan PNm MPDAL Ventura. Sekarang sudah kita blokir dan sertifikat tersebut sedang diurus agar tidak bisa diperjualbelikan untuk pengamanan dulu,”ujar Menteri Nusron, saat ditemui awak media di kawasan Pemkot Tangerang, Rabu (30/4/2025).

    Nusron pun menceritakan sekilas kronologi yang merugikan Mbah Tupon di Bantul Yogyakarta tersebut, yang kemudian viral di media sosial.

    “Jadi, mbah Tupon ini kan disuruh tanda tangan, dia enggak tahu tandatangannya itu apa, ternyata tandatangannya ini pengalihan hak. Dari pengalihan ini dijaminkan ke PNM, yang sekarang sudah kita blokir,”kata Nusron.

    Kepolisian pun sudah dilibatkan untuk mengusut kasus ini. Agar tak ada lagi mafia tanah yang merugikan rakyat kecil seperti Mbah Tupon.

    Seperti diketahui sebelumnya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memblokir sertifikat hak milik atas nama IF yang sebelumnya tercatat milik seorang lansia buta huruf di Bantul, bernama Tupon atau akrab disapa Mbah Tupon.

    Pemblokiran dilakukan pada Selasa, 29 April 2025, sebagai tindak lanjut laporan sengketa yang tengah diselidiki oleh Polda DIY.

  • Keraton Kasunanan Surakarta Angkat Bicara soal Wacana Solo Jadi Daerah Istimewa

    Keraton Kasunanan Surakarta Angkat Bicara soal Wacana Solo Jadi Daerah Istimewa

    Liputan6.com, Surakarta – Keraton Kasunanan Surakarta mengaku tidak mengetahui elemen masyarakat mana yang mengusulkan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Wacana itu kembali dalam pembahasan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam negeri dengan Komisi II DPR RI.

    Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta KPA Dany Nur Adiningrat mengatakan, pihaknya tidak mengetahui siapa yang mengusulkan DIS yang belakangan ini muncul. Menurutnya, pihak keraton hingga saat ini belum mengirimkan surat kepada pemerintahan pusat terkait usulan DIS tersebut.

    “Jadi, kami tidak tahu dari keraton, elemen masyarakat mana yang mengusulkan tentang DIS yang terakhir ini, kita tidak tahu. Dari keraton belum secara resmi bersurat kepada pemerintah terkait hal tersebut,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (30/4/2025).

    Dany mengungkapkan bahwa yang diharapkan pihak keraton bukan pembentukan DIS tetapi mengaktifkan kembali status keistimewaan yang pernah berlaku dan dibekukan oleh pemerintah pada masa awal kemerdekaan silam. Menurut dia, status tersebut tidak lepas dari maklumat yang dikeluarkan Raja Pakubuwono XII yang mendukung untuk bergabung di belakang RI.

    “Tapi secara global garis besar ada maklumat PB XII yang lebih dulu berapa hari dari pada Jogja (bergabung RI). Ada piagam kedudukan dari Presiden Soekarno saat itu, sama Jogja juga dapat itu. Terus di Undang-Undang Negara Republik Indonesia di Pasal 18 jelas gitu loh, negara mengakui bentuk-bentuk itu dan lain sebagainya tentang daerah istimewa,” ujar dia.

    Namun adanya gerakan swa-praja di Solo menyebabkan suasana di wilayah tersebut tidak kondusif. Bahkan, dikatakan Dany bahwa saat itu juga terjadi penculikan terhadap para bangsawan seperti patih dan bupati di Keraton Kasunanan Surakarta. Adanya gerakan tersebut diduga yang menjadi penyebab status keistimewaan ditangguhkan pada saat itu.

    “Itu mungkin juga yang mendasari belum bisa berjalan sempruna, lalu menunggu situasi aman difreeze sementara waktu sambil menunggu-menunggu ketentuan seperti itu. Jadi ini sudah ada (DIS) dan dibekukan sementara waktu,” katanya.

    “Kalau memang mau mengaktifkan lagi, tinggal pemerintah mengkaji ulang mengajak bicara banyak pihak tapi ini sebenarnya pemerintah secara sepihak langsung memberlakukan bisa tanpa harus apa namanya, di Dirjen Otonomi Daerah, pemekaran dan lain sebagainya. Ini bukan pemerakan tapi pengaktifan kembali,” tambahnya.

     

  • VIDEO: Meta Luncurkan Aplikasi AI untuk Bersaing di Bidang Kecerdasan Buatan

    VIDEO: Meta Luncurkan Aplikasi AI untuk Bersaing di Bidang Kecerdasan Buatan

    Berupaya untuk membedakan dirinya dalam bidang kecerdasan buatan yang sudah sangat ramai, Meta Platforms telah meluncurkan aplikasi AI mandiri – dengan komponen media sosial – untuk bersaing dengan ChatGPT milik OpenAI.

    Ringkasan