Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Studi Terbaru Ungkap Dinosaurus Mungkin Masih Hidup, jika Asteroid Tak Hantam Bumi – Page 3

    Studi Terbaru Ungkap Dinosaurus Mungkin Masih Hidup, jika Asteroid Tak Hantam Bumi – Page 3

    Di sisi lain, predator karnivora terbesar dan terkuat di Amerika Utara ternyata bukan dinosaurus, melainkan seekor buaya purba. Deinosuchus, yang dalam bahasa Yunani berarti ‘buaya mengerikan’–diperkirakan hidup pada 75 juta tahun silam.

    Mengutip National Geographic, Kamis (1/5/2025), buaya purba ini diperkirakan memiliki panjang lebih dari 10 meter dan berat mencapai lebih dari lima ton.

    Bekas gigitan pada tulang-belulang purba menjadi bukti tak terbantahkan bahwa reptil raksasa ini memangsa dinosaurus. Namun, bagaimana Deinosuchus bisa tumbuh menjadi predator yang begitu besar dan tersebar luas menjadi misteri yang belum terpecahkan.

    Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Communications Biology mengklaim telah memecahkan teka-teki tersebut. Penelitian ini mengubah posisi Deinosuchus dalam bagan keluarga buaya dan berpotensi menjelaskan toleransi reptil purba ini terhadap habitat air asin.

    “Kami ingin memahami lebih baik bagaimana Deinosuchus menjadi predator puncak yang sukses di lahan basah pesisir di seluruh Amerika Utara, dan mengapa ia tumbuh begitu besar,” ujar Márton Rabi, seorang paleontolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang juga merupakan salah satu penulis studi ini.

    Jejak Deinosuchus telah diikuti oleh para paleontolog sejak sepasang gigi fosil ditemukan di Carolina Utara pada 1858. Sejak saat itu, fosil gigi, perisai tulang, potongan tengkorak, dan bagian kerangka reptil ini telah ditemukan di Meksiko, Utah, Texas, Montana, Carolina Selatan, New Jersey, dan banyak lagi.

    Fosil-fosil buaya purba ini muncul di sepanjang tepi garis pantai prasejarah Amerika Utara dalam batuan berusia 82 hingga 72 juta tahun. Di rawa-rawa dataran rendah Amerika Utara pada Zaman Kapur, Deinosuchus mengintai dan menunggu mangsanya mendekat cukup untuk diterkam.

  • Dugaan Korupsi di DPRD Gorontalo Dilaporkan ke KPK, Publik Minta Transparansi

    Dugaan Korupsi di DPRD Gorontalo Dilaporkan ke KPK, Publik Minta Transparansi

    Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, membenarkan bahwa pihaknya tengah menangani empat kasus yang sudah memasuki tahap pemanggilan saksi.

    “Ada indikasi beberapa anggota menerima gratifikasi. Kami sudah memanggil dua saksi dan akan memanggil pihak lainnya dalam waktu dekat,” ungkap Umar.

    Ia menjelaskan, BK DPRD tidak memiliki kewenangan pro justitia, sehingga proses pemanggilan terhadap anggota dewan yang terindikasi terlibat bersifat sukarela.

    “Kalau setelah dipanggil berkali-kali mereka tidak hadir, itu hak mereka. Tapi kami tetap akan mencatat semuanya dalam laporan resmi,” katanya.

    Umar Karim bilang,jika dirinya tengah memastikan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh BK DPRD berjalan secara transparan dan tidak ditutup-tutupi.

    Penelusuran kini difokuskan pada kegiatan makan minum dan pelaksanaan bimtek di DPRD yang dinilai rawan penyalahgunaan anggaran.

    “Tidak ada yang kami tutupi. Semua proses berjalan sesuai aturan dan mekanisme lembaga,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Pansus pertambangan Meyke Camaru, menyampaikan bahwa pembentukan Pansus ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap sektor pertambangan yang berkembang pesat di daerah.

    “Pansus ini diharapkan mampu mengkaji aspek legalitas perizinan, dampak terhadap lingkungan, serta kontribusi sektor pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Meyke.

    Dirinya menegaskan bahwa pembentukan Pansus Pertambangan merupakan langkah konkret dalam merespons berbagai laporan dan aspirasi masyarakat.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi di sektor pertambangan dapat berjalan dalam iklim yang sejuk, tanpa mengabaikan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan,” ujar Meyke.

    Ia menambahkan, pansus akan bekerja secara sinergis dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat, demi menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan kepentingan masyarakat.

    Menurut Meyke, masyarakat, khususnya para penambang, menaruh harapan besar kepada Pansus Pertambangan agar mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif di Provinsi Gorontalo.

    “Melalui pansus ini, kami berusaha memberikan solusi terbaik, agar investasi di sektor pertambangan berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Meyke menegaskan bahwa keberadaan Pansus Pertambangan diharapkan bisa memberi manfaat secara ekonomi dari investasi agar dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

  • Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp 2.678 Triliun, Terkait Lingkungan hingga Bantuan Luar Negeri – Page 3

    Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp 2.678 Triliun, Terkait Lingkungan hingga Bantuan Luar Negeri – Page 3

    Sebelumnya telah dilaporkan bahwa Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengajukan rencana pemotongan anggaran untuk Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) hampir mencapai 50 persen. Rincian dari usulan ini mencakup penutupan beberapa misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, serta penghentian dana untuk hampir semua organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya.

    Menurut laporan dari AP, informasi ini diperoleh dari sejumlah pejabat yang mengetahui rencana tersebut. Proposal yang diajukan kepada Kemlu AS pekan lalu ini masih berada pada tahap awal dan diperkirakan tidak akan mendapatkan persetujuan dari pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan menentukan anggaran federal dalam beberapa bulan ke depan. Seorang pejabat yang mengetahui usulan tersebut menyatakan bahwa draf ini harus melalui beberapa tahap evaluasi sebelum disampaikan kepada anggota Kongres, yang sering kali mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih.

    Meskipun belum final, proposal ini mencerminkan prioritas pemerintahan Donald Trump dan sejalan dengan pemotongan besar-besaran anggaran serta jabatan di berbagai lembaga federal, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Catatan hasil rapat internal mengenai proposal pemotongan anggaran ini telah beredar di grup percakapan online di kalangan pejabat kementerian luar negeri sejak akhir pekan, tetapi perhatian besar muncul pada Senin (14/4), bersamaan dengan tenggat waktu kementerian luar negeri untuk menyerahkan rencana restrukturisasi terpisah yang tidak terkait dengan proposal pemotongan ini kepada OMB.

    Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya sebagai “agresif” dalam hal penghematan, tetapi menekankan bahwa ini masih merupakan kerangka awal yang mirip dengan upaya Kepala OMB Russell Vought pada masa pemerintahan pertama Trump. Dua sumber lain yang mengonfirmasi adanya proposal ini, salah satunya menyebutkan bahwa usulan tersebut berasal dari OMB. Juru bicara OMB, Alexandra McCandless, menyatakan, “belum ada keputusan final tentang pendanaan.” Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional tidak memberikan tanggapan terkait permintaan komentar mengenai rencana pemotongan anggaran ini.

  • Libur Idul Adha 2025, Siap-Siap Long Weekend – Page 3

    Libur Idul Adha 2025, Siap-Siap Long Weekend – Page 3

    Kementerian Agama RI memprediksi 1 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada 28 Mei 2025. Dengan demikian, Idul Adha (10 Dzulhijjah) diperkirakan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Namun, tanggal ini masih bersifat sementara dan menunggu hasil sidang isbat. Muhammadiyah telah mengumumkan akan merayakan Idul Adha pada tanggal yang sama, 6 Juni 2025, berdasarkan metode hisab.

    Pemerintah Indonesia telah menetapkan tanggal merah untuk Idul Adha 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Tanggal 6 Juni 2025 ditetapkan sebagai cuti bersama, sedangkan 9 Juni 2025 sebagai hari libur nasional. Dengan demikian, masyarakat akan menikmati long weekend yang cukup panjang.

    Rincian libur dan cuti bersama Idul Adha 2025:

    Jumat, 6 Juni 2025: Libur Idul Adha
    Sabtu, 7 Juni 2025: Libur akhir pekan
    Minggu, 8 Juni 2025: Libur akhir pekan
    Senin, 9 Juni 2025: Cuti bersama

    Meskipun prediksi telah dikeluarkan, umat Islam di Indonesia tetap menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama setelah sidang isbat. Sidang isbat ini akan mempertimbangkan hasil rukyatul hilal (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomi) untuk menentukan tanggal Idul Adha secara resmi.

  • Diperiksa Polisi 4,5 Jam, Yayasan MBN Bantah Gelapkan Dana Mitra Dapur MBG – Page 3

    Diperiksa Polisi 4,5 Jam, Yayasan MBN Bantah Gelapkan Dana Mitra Dapur MBG – Page 3

    Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) tersandung masalah. Kali ini, salah satu mitra dapur makanan bergizi gratis yang berlokasi di Kalibata Jakarta Selatan mengaku belum mendapatkan haknya dari Yayasan MBN. Hal itu disampaikan Danna Harly selaku kuasa hukum dari Ira Mesra Destiawati pemilik dari dapur makanan bergizi.

    “Klien kami tidak mendapatkan dana sepeserpun atas kerja sama yang dilakukan. Kami mendesak Yayasan MBN untuk segera mambayarkan hak mitra dapur Kalibata yang didzolimi,” kata Harly saat jumpa pers di Jakarta, seperti dikutip Rabu (16/4/2025).

    Harly menjelaskan, kliennya bekerja sama dengan pihak Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak bulan Februari-Maret 2025 dan sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi MBG yang terbagi dalam 2 tahap (Februari dan Maret).

    “Total kerugian sejauh ini sejauh ini Rp 975.375.000, itu baru dua tahap makanya kita sekarang coba ngomong ke media, coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware, baru dua tahap saja sudah seperti ini berarti sudah harus ada pembetulan-pembetulan dalam pelaksanaan MBG supaya kedepannya tidak lagi seperti ini,” tutur Harly.

    Menurut Harly, perselisihan terjadi pada bulan Maret 2025 dimana kliennya baru mengetahui terdapat perbedaan anggaran untuk pelajar PAUD/TK/RA/SD setelah kontrak perjanjian kerja sama ditandatangani.

    “Padahal di kontrak perjanjian dengan Yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 setiap porsinya sama rata. Namun sebagian diubah menjadi Rp 13.000 dan Pihak Yayasan sudah mengetahui terdapat perbedaan tersebut jauh sebelum ditanda-tangani perjanjian kerja sama. Setelah ada pengurangan pun hak kami juga dipotong sebesar Rp 2.500 setiap porsinya,” jelas Harly.

    Harly menyampaikan, kliennya mengetahui soal perbedaan angka tersebut setelah pembayaran tahap pertama dikirimkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ke pihak Yayasan sebesar Rp 386.500.000. Namun ketika dana tersebut hendak ditagih, Yayasan malah mengatakan kliennya tidak mendapat bagian karena masih kurang bayar sebesar Rp 45.314.249.

    “Dalihnya ada invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh Pihak SPPG/Yayasan. Padahal fakta di lapangan seluruh dana operasional dikeluarkan oleh klien kami mulai dari bahan pangan, sewa tempat, operasional kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak,” ungkap Harly.

  • Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Uni Eropa memutuskan untuk menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia, yang akan mulai berlaku pekan depan dalam momentum tahun ketiga pecahnya konflik Rusia-Ukraina.

    Mengutip Associated Press, Sabtu (3/5/2025) seorang pejabat tinggi dan diplomat Uni Eropa mengonfirmasi bahwa blok tersebut menyetuji paket tindakan ke-16 termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan pembatasan perdagangan terhadap Rusia.

    Sanksi terbaru Eropa terhadap Rusia juga mencakup pembatasan terhadap 13 bank dan 3 lembaga keuangan asal negara tersebut.

    Di antara sanksi terbaru adalah pembatasan armada pengangkutan minyak dan gas, serta armada yang diduga membawa gandum curian asal Ukraina.

    Sekitar 70 kapal yang diyakini sebagai bagian dari armada bayangan akan ditambahkan ke lebih dari 50 kapal yang sudah terdaftar.

    Hampir 50 pejabat Rusia menjadi sasaran sanksi, bergabung dengan daftar yang sudah mencakup Presiden Vladimir Putin, beberapa rekannya, dan sejumlah anggota parlemen, sementara puluhan entitas lainnya.

    Selain itu, sanksi tersebut juga akan memberlakukan pembatasan penggunaan 11 pelabuhan dan bandara di Rusia yang dianggap Eropa digunakan untuk membantu Moskow menghindari pembatasan harga minyak dan tindakan lain yang telah diberlakukan oleh blok tersebut.

    Adapun sanksi berupa larangan perdagangan terhadap beberapa produk kimia dan aluminium Rusia.

    Namun, keputusan sanksi baru ke Rusia masih belum sepenuhnya diselesaikan hingga menteri luar negeri Uni Eropa mengeluarkan persetujuan pada hari Senin besok (5/5/2025), yang memungkinkannya untuk mulai berlaku.

  • Wapres Gibran: Kurikulum AI Masuk di Tahun Ajaran Baru SD, SMP, SMA dan SMK – Page 3

    Wapres Gibran: Kurikulum AI Masuk di Tahun Ajaran Baru SD, SMP, SMA dan SMK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap, dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana, Pemerintah telah memutuskan untuk segera memasukkan pembelajaran AI ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri Studium Generale bertajuk Creative Job Opportunity with AI yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Anggrek, BINUS University, Jakarta Barat, pada Jumat (2/5).

    “Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK,” ujar Gibran seperti dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Menurut Gibran, hal itu menjadi bukti nyata dukungan Pemerintahan Prabowo Subianto terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk menjawab berbagai tantangan di berbagai sektor.

    Putra sulung Joko Widodo pun mengaku senang, sebab BINUS sebagai salah satu pelopor pengembangan program AI melalui jalur pendidikan di Indonesia.

    “Saya senang sekali BINUS menangkap peluang AI ini, selain bisa menjawab tantangan zaman, anak-anak nanti ketika lulus sudah siap kerja,”

    Gibran percaya, pembelajaran AI sejak dini menjadi penting karena memainkan peran kunci di dunia teknologi saat ini dalam berbagai aspek kehidupan masa depan. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan AI, tetapi juga menciptakan solusi inovatif yang berdampak bagi kemajuan bangsa dan dunia.

    Sebagai contoh penerapan AI, Wapres menyebut penggunaan teknologi ini oleh PT Jasa Marga dalam memantau lalu lintas di ruas tol selama libur Lebaran serta penerapan AI Face Recognition oleh PT KAI.

    “Jasa Marga sudah pakai AI [di sana] stafnya anak-anak muda semua. Mereka bisa melihat trafik di sepanjang ruas-ruas tol, jadi bisa tahu kapan harus dibikin one way atau contraflow. Di KAI ada kamera canggih pakai AI face recognition. Jadi, kalau ada pencuri [bisa] ketahuan,” jelasnya.

     

  • Penggelapan Sertifikat Tanah, Kuasa Hukum Mbah Tupon: Kami Ingin Mengusut Siapa yang Salah

    Penggelapan Sertifikat Tanah, Kuasa Hukum Mbah Tupon: Kami Ingin Mengusut Siapa yang Salah

    Ketua tim hukum ‘Pembela Mbah Tupon’, Sukiratnasari menjelaskan sebelas pengacara termasuk dari Pemkab Bantul akan membantu dan mengawal proses hukum kasus yang sudah masuk ranah tindak pidana administrasi penggelapan, penipuan dan pemalsuan dokumen.

    “Kami tetap on track pada jalur hukum dan sudah masuk penyidikan terlapor oleh Polda DIY. Kami tetap lurus, karena kami ingin mengusut siapa yang salah?” tegasnya.

    Menurut Kiki, panggilan Sukiratnasari, ada pihak yang mewakili kelima terlapor ingin mengajukan proses keadilan restoratif (Restorative Justice). Namun tim kuasa hukum bersikukuh kasus ini harus sampai ke pengadilan agar memiliki bukti ini merupakan tindak pidana.

    “Keputusan pengadilan yang sudah inkrah akan bisa dipergunakan untuk memulihkan sertifikat Mbah Tupon,” paparnya.

    Usai berkunjung, baik Dyah Pitaloka maupun Esti Wijayati mengapresiasi seluruh pihak dan masyarakat di lingkungan Mbah Tupon yang sepenuhnya memberi dukungan serta memback-up. Ini menjadi bukti bagaimana masyarakat memiliki rasa gotong royong dan kepedulian yang tinggi.

    “Benar, kasus ini berawal dari kepercayaan Mbah Tupon pada seseorang. Namun saya kira proses pemberian kredit oleh perbankan juga harus dilakukan detail dalam verifikasi dan identifikasi pemohon. Baik terhadap dokumen maupun kemampuan bayar,” ungkapnya.

    Dalam berbagai kesempatan, Mbah Tupon hanya berharap sertifikat seluas 1.655 yang rencananya dipecah empat bidang, satu untuk dirinya dan ketiga anaknya, bisa kembali seperti semula.

     

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN

  • Cegah Keracunan Akibat MBG Terulang, BGN Wajibkan Semua Pihak Lakukan Uji Organoleptik – Page 3

    Cegah Keracunan Akibat MBG Terulang, BGN Wajibkan Semua Pihak Lakukan Uji Organoleptik – Page 3

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini disampaikan setelah ICW mengungkap berbagai permasalahan serius yang membelit program andalan pemerintah tersebut, mulai dari dugaan korupsi hingga buruknya kualitas layanan.

    Dalam kajiannya, ICW mencatat sedikitnya empat persoalan utama dalam implementasi program MBG yang berpotensi merugikan negara sekaligus merusak tujuan awal program: meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak sekolah di Indonesia.

    1. Dugaan Kecurangan Pengelolaan Anggaran

    ICW menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan MBG. Salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku mengalami kerugian hingga nyaris Rp 1 miliar setelah tidak menerima pembayaran dari Yayasan MBN, mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal dapur tersebut telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan pada Februari hingga Maret 2025.

    Situasi serupa juga terjadi di daerah lain. Di Sumenep, Madura, para petugas dapur MBG memilih berhenti bekerja karena beban kerja yang berat tak sebanding dengan upah. ICW juga mencatat adanya dugaan monopoli pengadaan alat dapur oleh BGN, yang memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

    2. Penyaluran Anggaran Diduga Langgar Aturan

    ICW menyebut, penyaluran anggaran MBG tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 yang mengatur bantuan pemerintah. Dalam aturan tersebut, dana bantuan harus langsung disalurkan ke penerima manfaat, bukan melalui pihak ketiga seperti yayasan atau mitra eksternal.

    “Model penyaluran yang tidak langsung seperti ini membuka celah korupsi,” tegas ICW dalam keterangannya.

    3. Ketimpangan dan Kualitas Makanan Buruk

    Selain persoalan anggaran, MBG juga dinilai tidak memenuhi standar layanan. ICW mengungkap adanya ketimpangan alat makan antar sekolah: sebagian menggunakan wadah stainless steel, sementara yang lain hanya mendapatkan wadah plastik tipis yang berisiko bagi kesehatan.

    Tak hanya itu, kualitas makanan pun dipertanyakan. Telur rebus tidak layak konsumsi ditemukan di beberapa sekolah, dan banyak siswa terpaksa membuang makanan karena rasa yang tidak enak.

    4. Proses Rekrutmen SPPI Bermasalah

    Masalah lain yang tak kalah serius adalah ketidakterbukaan dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). ICW menilai pendaftaran calon SPPI kacau, mulai dari nama peserta yang hilang usai dinyatakan lulus, platform digital yang bermasalah, hingga indikasi intervensi militer dalam pelaksanaan program.

    Berdasarkan seluruh temuan tersebut, ICW menilai bahwa program MBG telah jauh menyimpang dari tujuan mulianya. Untuk itu, mereka menuntut Presiden Prabowo mengambil sikap tegas dengan menghentikan pelaksanaan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

    “Presiden harus menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan segera menghentikan proyek MBG yang penuh masalah ini,” tegas ICW dalam pernyataannya.

  • Daun Ubi Tumbuk, Hidangan Khas Mandailing yang Cara Pembuatannya Berbeda di Berbagai Daerah

    Daun Ubi Tumbuk, Hidangan Khas Mandailing yang Cara Pembuatannya Berbeda di Berbagai Daerah

    Liputan6.com, Medan – Daun ubi tumbuk merupakan salah satu hidangan tradisional yang memiliki cita rasa dan proses pembuatan yang khas. Masakan ini dikenal sebagai kuliner legendaris di Mandailing, Sumatera Utara, sekaligus ditemukan dalam berbagai variasi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Mengutip dari berbagai sumber, hidangan ini menggunakan daun ubi jalar atau daun singkong sebagai bahan utama. Daun-daun tersebut ditumbuk halus menggunakan lesung dan alu batu.

    Beberapa daerah menggunakan metode modern menggunakan blender. Setelah ditumbuk, daun dicampur dengan bumbu rempah dan kadang dijemur sebelum dimasak.

    Proses penumbukan membantu melepaskan aroma dan rasa yang khas. Di Sumatera, khususnya dalam masakan Batak dan Karo, daun ubi tumbuk dimasak dengan bumbu tumis rempah.

    Campuran cabai, bawang merah, jahe, lengkuas, kemiri, bawang putih, dan serai menjadi dasar rasanya. Santan dan ikan teri sering ditambahkan untuk memberikan kekayaan cita rasa gurih.

    Beberapa versi juga menggunakan cempokak, sejenis terong kecil yang memberikan rasa pahit khas. Sementara itu, suku Dayak di Kalimantan memiliki cara lebih sederhana dalam mengolah hidangan ini.

    Daun singkong direbus dengan bawang merah, lemak hewani, dan garam. Meskipun bumbunya minimal, hasilnya tetap lezat dengan cita rasa alami daun singkong yang dominan.