Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Menko Airlangga ke Pengusaha AS: Indonesia Punya Satgas Debottlenecking

    Menko Airlangga ke Pengusaha AS: Indonesia Punya Satgas Debottlenecking

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melangsungkan pertemuan dan dialog dengan United State-Asean Business Council (USABC) pada 22 Desember 2025. Di sela-sela rangkaian acara kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka penyelesaian perundingan perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ ART) ke Washington DC.

    Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyerap masukan dari para pelaku usaha AS secara langsung, terkait dengan perkembangan perundingan perdagangan resiprokal antara RI – AS. Dialog ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia kepada pelaku usaha AS untuk mendorong perbaikan ekosistem bisnis di Indonesia.

    Pada kesempatan ini, Menko Airlangga dan perwakilan perusahaan AS membahas beberapa isu investasi dan perdagangan di antaranya perkembangan deregulasi, perubahan atuan devisa hasil ekspor, dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam perundingan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat.

    Kepada para pengusaha AS, dia turut mengungkapkan perihal keberadaan Satgas Debottlenecking. “Telah dibentuk Satgas Debottlenecking yang secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan semua hambatan yang dialami dunia usaha di Indonesia,” jelas Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Airlangga mengungkapkan jika hasil pertemuan dengan USTR telah menyepakati isu-isu utama dan isu teknis yang menjadi substansi dalam dokumen ART.

    “Karena itu dokumen ART akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump sebelum akhir Januari 2026,” tegas Menko Airlangga.

    Diskusi utama dalam pertemuan ini mencakup pembahasan perkembangan terkini dan hasil perundingan perdagangan resiprokal RI – AS, di mana Menko Airlangga sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Ambassador Greer, USTR pada hari yang sama.

    Pertemuan turut membahas peluang kerja sama dan investasi perusahaan AS di bidang alat kesehatan, keuangan digital, produk makanan dan alutsista dengan GE Healthcare, Chubb, Visa, PepsiCo, serta Lockheed Martin.

  • Aturan Baru Ekspor Emas Berlaku Hari Ini, Ini Tarif Bea Keluarnya

    Aturan Baru Ekspor Emas Berlaku Hari Ini, Ini Tarif Bea Keluarnya

    Penerapan bea keluar emas ini juga sejalan dengan Pasal 2A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam aturan tersebut, bea keluar diberlakukan untuk menjaga ketersediaan barang di dalam negeri serta menstabilkan harga komoditas tertentu.

    Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank nasional, memperkuat pengawasan tata kelola transaksi emas, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

    Dalam PMK 80 Tahun 2025, pemerintah mengelompokkan emas ekspor ke dalam empat kategori dengan rentang tarif bea keluar yang berbeda. Produk emas jenis dore atau emas dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, serta bentuk sejenis dikenakan tarif tertinggi, yakni 12,5 hingga 15 persen.

    Sementara itu, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa seperti granules selain dore dikenai tarif 10 hingga 12,5 persen. Kebijakan tarif ini disesuaikan dengan karakteristik produk dan tingkat pengolahan emas.

     

  • Dorong Kemandirian Perempuan dan Kaum Muda, DBS Foundation Kucurkan Dana Hibah Rp48 Miliar

    Dorong Kemandirian Perempuan dan Kaum Muda, DBS Foundation Kucurkan Dana Hibah Rp48 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Bank DBS Indonesia melalui DBS Foundation terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tahun ini, DBS Foundation menggandeng dua mitra baru, yaitu Yayasan Mercy Corps Indonesia (MCI) dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), untuk memperluas dampak sosial bagi perempuan pelaku usaha mikro serta kaum muda marjinal di Indonesia.

    Kerja sama ini bertujuan meningkatkan akses terhadap literasi dan layanan keuangan, manajemen bisnis, serta pemasaran digital bagi perempuan pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, program ini juga membekali kaum muda, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas, dengan keterampilan kerja di sektor yang tengah berkembang, sekaligus memberikan informasi peluang kerja dan edukasi perencanaan keuangan.

    Peresmian kolaborasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Bank DBS Indonesia, Yayasan Mercy Corps Indonesia, dan Plan Indonesia.

    Komitmen Jangka Panjang untuk Inklusi dan Kebutuhan Dasar

    Inisiatif terbaru ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang DBS Foundation yang sejak 2023 menargetkan dukungan pendanaan hingga SGD 1 miliar selama 10 tahun di kawasan Asia. Fokus utama diarahkan pada dua pilar, yakni fostering inclusion (mendorong inklusi) dan providing essential needs (memenuhi kebutuhan dasar).

    Sebelumnya, pada Januari 2025, Bank DBS Indonesia bersama DBS Foundation juga meluncurkan program pembangunan sosial perdana bersama The Asia Foundation, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, dan Dicoding dengan total pendanaan lebih dari Rp100 miliar untuk tiga tahun ke depan.

    “DBS Foundation hadir dengan visi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat rentan, termasuk kaum muda dan perempuan yang memiliki keterbatasan akses. Dengan dana hibah Rp48 miliar untuk program ini, kami yakin dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan menciptakan dampak jangka panjang bagi penerima manfaat. Upaya ini sejalan dengan pilar keberlanjutan kami, Impact Beyond Banking,” ujar Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika.

    Perempuan Pengusaha Mikro Jadi Fokus Peningkatan Literasi Keuangan

    Perempuan Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan di sektor ekonomi, terutama di ranah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat lebih dari 66 juta UMKM di Indonesia pada 2024, dengan kontribusi mencapai 61 persen terhadap PDB atau sekitar Rp9.580 triliun. Menariknya, 64 persen di antaranya dimiliki atau dikelola oleh perempuan.

    Namun, meski kontribusinya besar, kesenjangan literasi keuangan masih terjadi. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat tingkat literasi keuangan perempuan berada di angka 65,58 persen, sedikit di bawah laki-laki yang mencapai 67,32 persen.

    Data dari Yayasan Mercy Corps Indonesia (2022) juga menunjukkan hanya 51 persen perempuan pelaku usaha mikro dan kecil di perkotaan yang memiliki rekening aktif dalam enam bulan terakhir. Hal ini disebabkan keterbatasan literasi keuangan, minimnya kepemilikan aset, serta kurangnya pemahaman terhadap risiko layanan keuangan formal. Padahal, 98 persen dari mereka telah memiliki smartphone dan akses internet, namun belum memanfaatkannya secara optimal untuk bisnis digital seperti mobile banking (31 persen), dompet digital (30 persen), atau marketplace (32 persen).

    Menjawab tantangan tersebut, DBS Foundation bersama Yayasan Mercy Corps Indonesia meluncurkan program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs, yang akan berjalan selama dua tahun. Program ini menyasar 40.000 perempuan dan anak muda pemilik atau pengelola usaha mikro di Semarang, Surabaya, dan Medan. Peserta akan mendapatkan pelatihan mengenai literasi digital, manajemen keuangan, serta akses ke produk dan layanan keuangan formal.

    “Yayasan Mercy Corps Indonesia memiliki misi membantu masyarakat pulih dari krisis dan menjadikannya peluang untuk memperbaiki kualitas hidup. Kami melihat dari banyak perempuan yang memiliki/mengelola usaha mikro dan kecil, mayoritas belum memiliki literasi keuangan dan akses produk dan layanan keuangan yang memadai. Padahal, literasi keuangan yang baik dapat membantu mereka mengambil keputusan bijak, mengurangi risiko, dan meningkatkan kesehatan dan ketahanan keuangan mereka. Itulah sebabnya kami sangat menyambut baik kolaborasi bersama DBS Foundation dan Bank DBS Indonesia, karena kami percaya kerja sama ini akan memperluas dampak positif sekaligus memberikan lebih banyak ruang bagi perempuan dan anak muda pemilik/pengelola usaha mikro dan kecil untuk berkembang,” ucap Executive Director Yayasan Mercy Corps Indonesia, Ade Soekadis.

  • 2,6 Juta Tiket Kereta saat Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Ludes Terjual

    2,6 Juta Tiket Kereta saat Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Ludes Terjual

    Liputan6.com, Jakarta – Kereta api jadi moda transportasi favorit bagi jutaan orang untuk berpergian di musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Total sekitar 2,6 juta tiket kereta api jarak jauh maupun lokal sudah ludes terjual. 

    Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengungkapkan, tingkat okupansi kereta jarak jauh dan lokal di musim Nataru kali ini mencapai 86 persen dari total 3,5 juta kursi yang tersedia. 

    “Rata-rata yang seperti saya sampaikan tadi adalah 86 persen occupancy rate-nya, load factor-nya, plus dengan rata-rata per hari itu yang go show itu 5-6 persen. Berarti itu ada sisa sekitar 8-9 persen rata-rata setiap hari ini,” ungkapnya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    KAI memproyeksikan, puncak angkutan penumpang kereta api pada masa pemberangkatan bakal terjadi pada 25 Desember 2025, 28 Desember 2025, dan 1 Januari 2026. Sedangkan arus balik diperkirakan mencapai angka tertinggi pada 3-4 Januari 2026.

    Merujuk catatan KAI per 23 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, penjualan total tiket kereta api selama masa angkutan Nataru 2025/2026 mencapai 2.615.902. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.285.293 merupakan tiket kereta jarak jauh. 

    Total, KAI menyediakan sebanyak 2.761.048 tiket kereta jarak jauh di musim liburan Nataru kali ini. Artinya, sekitar 82,8 persen tiket kereta jarak jauh sudah terjual, dimana penjualan tiket tertinggi terjadi pada 22 Desember 2025 sebanyak 186.739 tiket. 

    Bandung dan Yogyakarta jadi Kota Favorit 

    Adapun kota favorit tujuan para pengguna kereta jarak jauh mulai dari Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, hingga Jakarta. 

    Sementara untuk kereta lokal dengan kuota sebanyak 745.056 tiket, sudah terjual sebanyak 330.609 kursi atau sekitar 44,4 persen dari total tiket tersedia. Penjualan tiket tertinggi untuk kereta lokal terjadi pada 21 Desember 2025, yakni sebanyak 43.283 kursi.

     

     

     

  • Bus Rombongan TNI AL Tabrakan dengan Truk di Tol Medan, 12 Personel Luka-Luka

    Bus Rombongan TNI AL Tabrakan dengan Truk di Tol Medan, 12 Personel Luka-Luka

    Liputan6.com, Medan – Kecelakaan maut melibatkan kendaraan dinas TNI Angkatan Laut terjadi di ruas Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Tol Belmera), tepatnya di KM 8.800, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, pada Selasa (23/12/2025).

    Bus yang mengangkut rombongan kru KRI Soeharso tersebut dilaporkan bertabrakan dengan sebuah truk saat melaju menuju arah Kota Medan.

    Berdasarkan keterangan Kasatlantas Polres Belawan, AKP Andi Krismanto Barus, rombongan kru kapal rumah sakit KRI Soeharso tersebut sedianya hendak melakukan pesiar (izin keluar kapal/libur singkat) ke Medan.

    “Bus TNI AL berisi rombongan KRI Soeharso mau pesiar ke Medan,” ujar AKP Andi saat dikonfirmasi media.

    Data Korban dan Penanganan Medis

    Hingga saat ini, tercatat belasan orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

    Seluruh korban telah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan darurat. Jumlah korban sementara terdata 12 orang terluka.

    Lokasi perawatan Rumah Sakit Citra Medika Medan. Status pendataan masih terus dilakukan, sehingga jumlah korban luka kemungkinan bisa bertambah.

    Penyelidikan Masih Berlangsung

    Pihak Satlantas Polres Belawan telah berada di lokasi untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

    Terkait penyebab pasti dan siapa yang bertanggung jawab dalam insiden ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

    “Kami belum bisa menyampaikan siapa yang benar dan salah karena masih dalam penyelidikan. Petugas sudah melakukan olah TKP untuk mendalami penyebab pastinya,” tutup AKP Andi.

  • BSI Resmi Jadi Bank BUMN

    BSI Resmi Jadi Bank BUMN

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi berstatus menjadi badan usaha milik negara (BUMN) setelah persetujuan penambahan nama Persero. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

    Kini, BSI menyandang nama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Menjadikannya sebagai entitas BUMN, bukan merupakan anak perusahaan BUMN. RUPSLB perubahan nama dan anggaran dasar perseroan ini dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025.

    Mengutip dokumen mata acara RUPSLB, persetujuan perubahan anggaran dasar masuk dalam mata acara pertama. Termasuk penyesuaian nama perseroan. “Penyesuaian nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk,” seperti dikutip, Selasa (23/12/2025).

    Informasi, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang BUMN, dengan adanya hak-hak istimewa Negara Republik Indonesia dalam kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna di BSI menyebabkan status Perseroan terkategori sebagai BUMN, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 94 UU BUMN, Perseroan wajib menyesuaikan dengan ketentuan UU BUMN.

    Kemudian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 2/2024 & penjelasannya, Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak utama bank sebagaimana anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dengan berlakunya POJK 2/2024, maka Perseroan sebagai bank umum syariah juga wajib menyesuaikan ketentuan dalam anggaran dasar terkait penerapan tata kelola syariah sesuai ketentuan POJK 2/2024 berikut peraturan pelaksanaannya.Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 29 ayat (2) AD BSI mengatur bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Lalu, Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1) & c.3) AD BSI bahwa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk: a. menyetujui dalam RUPS mengenai perubahan anggaran dasar BSI; dan b. mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS.RKAP 2026

    Selain itu, BSI juga turut membahas mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) untuk periode 2026. Topik ini masuk dalam mata acara kedua yang dimintakan persetujuan dalam RUPSLB.

     

  • Gerak Kurs Rupiah Jelang Libur Natal, Melemah atau Perkasa?

    Gerak Kurs Rupiah Jelang Libur Natal, Melemah atau Perkasa?

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom dari Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva mengatakan nilai tukar rupiah cenderung bergerak fluktuatif dengan kecenderungan stabil.

    “Pasar masih mencermati perkembangan sentimen global dan domestik,” ujar dia, dikutip dari Antara, Selasa (23/12/2025).

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Selasa, bergerak melemah 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.787 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.777 per dolar AS.

    Pergerakan dolar AS masih menjadi faktor utama yang memengaruhi ruang gerak rupiah, khususnya terkait ekspektasi arah kebijakan Federal Reserve atau The Fed dan imbal hasil obligasi AS.

    Melihat dari sisi domestik, stabilitas kebijakan Bank Indonesia (BI) dinilai tetap menjadi faktor penahan volatilitas rupiah.

    Adapun isu defisit anggaran, lanjutnya, kekhawatiran tersebut memang dapat memberikan sentimen terhadap pasar, terutama dalam jangka pendek. Namun, dampaknya terhadap rupiah sejauh ini dianggap masih relatif terbatas.

    “Selama pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan koordinasi dengan otoritas moneter tetap terjaga, tekanan terhadap rupiah diperkirakan tidak akan berlangsung signifikan,” kata Taufan.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah di level Rp16.790 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.773 per dolar AS.

     

     

  • Fitur Baru WhatsApp Bocor, Channel Segera Bisa Bikin Kuis Interaktif

    Fitur Baru WhatsApp Bocor, Channel Segera Bisa Bikin Kuis Interaktif

    Sebelumnya, WhatsApp sedang mengembangkan pembaruan untuk membuat fitur Status makin praktis dan kreatif.

    Salah satu fitur baru yang tengah dikembangkan adalah opsi “Simpan sebagai draf” (Save as Draft) saat pengguna membuat status. Fitur ini dirancang untuk menjawab keluhan pengguna yang kerap kehilangan progres saat harus menutup layar pembuatan Status secara mendadak.

    Selama ini, jika pengguna keluar dari halaman pengeditan Status sebelum selesai, seluruh konten yang telah dibuat akan terhapus secara otomatis. Kondisi tersebut dinilai merepotkan, terutama saat pengguna sedang menyusun status berisi teks, gambar, atau elemen kreatif lainnya.

    Melalui versi uji coba WhatsApp 2.25.36.6, sebagaimana dikutip dari Android Authority, Senin (1/12/2025), muncul indikasi kuat bahwa platform pesan instan ini menambahkan opsi penyimpanan sementara. Ketika pengguna menekan tombol keluar, akan muncul pilihan Simpan sebagai draf, Buang, atau Lanjutkan.

    Status yang disimpan sebagai draf nantinya akan tetap tersimpan dan muncul kembali saat pengguna membuka fitur Status di kemudian hari. Dengan begitu, proses pembuatan konten bisa dilanjutkan tanpa perlu memulai kembali dari awal.

    Tak hanya menghadirkan kemudahan, WhatsApp juga tengah menyiapkan stiker animasi khusus bertuliskan “2026”. Stiker ini dapat digunakan dalam mode tata letak yang menggabungkan beberapa foto ke dalam satu tampilan.

    Menariknya, stiker animasi tersebut dilengkapi fitur pengaturan warna. Pengguna bisa menggantinya ke warna hijau, merah, atau ungu hanya dengan satu ketukan.

    Meski demikian, kedua fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia secara luas untuk pengguna. Namun, khusus stiker “2026”, kemunculannya diperkirakan tidak lama lagi karena bersifat musiman dan berkaitan dengan pergantian tahun.

  • UMK Batam 2026 Naik Jadi Rp5,35 Juta, Upah Minimum Sektoral Belum Ditetapkan

    UMK Batam 2026 Naik Jadi Rp5,35 Juta, Upah Minimum Sektoral Belum Ditetapkan

    Liputan6.com, Batam – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota (UMSP/UMSK) tahun 2026. Penetapan ini dinilai sebagai keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, Dikki Wijaya, menegaskan bahwa kebijakan upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman (safety net) yang harus diletakkan dalam bingkai keadilan, bukan sebagai ajang pertentangan antara pekerja dan pengusaha.

    “Penetapan upah minimum bukan lahir dari ruang hampa. Keputusan ini berdiri di atas kepastian hukum dan realitas ekonomi Kepulauan Riau,” ujar Dikki kepada Liputan6.com, Selasa (22/12/2025)

    Ia menjelaskan, dari sisi kepastian hukum, Pemprov Kepri berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021, guna menjamin hak pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Sementara dari sisi realitas ekonomi, pemerintah mempertimbangkan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta upah sektoral untuk sektor unggulan seperti migas, galangan kapal, dan industri kimia.

    Adapun hasil penetapan upah minimum 2026 antara lain:

    UMP Kepri naik 7,06 persen dari Rp3,62 juta menjadi Rp3,87 juta.

    UMK Batam 2026 naik tertinggi secara nominal, bertambah Rp368 ribu menjadi Rp5,35 juta.
    UMK Bintan mencatat kenaikan tertinggi secara persentase, yakni 8,92 persen menjadi Rp4,58 juta.
    UMK Karimun naik 7,22 persen menjadi Rp4,24 juta, dan UMSK Karimun naik 7,28 persen.
    UMK Natuna, Tanjungpinang, dan Lingga disamakan dengan UMP Kepri sebesar Rp3,87 juta.
    UMK Anambas naik 4,77 persen menjadi Rp4,27 juta, sementara UMSK Anambas tidak mengalami kenaikan.

     

  • Menkeu Purbaya Terima 10 Aduan Pelaku Usaha

    Menkeu Purbaya Terima 10 Aduan Pelaku Usaha

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menerima 10 aduan melalui kanal debottlenecking yang dikelola Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha (P2SP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Aduan-aduan tersebut menjadi gambaran langsung berbagai sumbatan yang masih dihadapi dunia usaha di lapangan, mulai dari persoalan energi hingga pembiayaan.

    Purbaya menyampaikan bahwa aduan yang masuk berasal dari beragam sektor strategis. Di antaranya meliputi bidang energi, ketenagalistrikan, perizinan perusahaan, lahan dan tata ruang, pendanaan dan pembiayaan, hingga penegakan hukum.

    “Aduan yang masuk sampai hari ini sudah 10 meliputi bidang energi, ketenagaan listrikan, perizinan perusahaan, lahan dan tata ruang, pendanaan dan pembiayaan serta penagakan hukum,” kata Purbaya dalam konferensi pers Rapat Kerja Percepatan Implementasi dan Penyelesaian Hambatan Satgas (P2SP), di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Menurutnya, meski jumlah aduan belum besar, substansi masalah yang dilaporkan tergolong krusial. Hambatan-hambatan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dan investasi jika tidak segera ditangani secara terkoordinasi.