Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Sempat Keras di Awal, Menteri PKP Akui Tak Lagi Marahi Pengembang Rumah Subsidi

    Sempat Keras di Awal, Menteri PKP Akui Tak Lagi Marahi Pengembang Rumah Subsidi

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku sempat marah ke pengembang perumahan di masa-masa awal menjabat. Namun, kini dia tak lagi memarahi pengembang, dan cenderung memberi kemudahan. Lantas, apa alasannya?

    Ara, sapaan akrabnya, mengaku sempat berlaku keras terhadap para pengembang perumahan subsidi ketika di lapangan. Hal ini disebut berkaitan dengan kualitas rumah subsidi yang dibangun.

    “Saya udah jarang marah-marah sama pengembang rumah subsidi di lapangan. Kenapa? Karena terus terang saya marahnya 4-5 bulan pertama aja, sesudah itu saya lihat banyak sekali perubahan kualitas dari pengembang rumah subsidi di Indonesia,” tutur Ara dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank Penyalur Subsidi Tahun 2026, di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    “Jadi saya merasa benar saya marah-marah, saya merasa benar dan saya tidak ragu-ragu marah-marah untuk sesuatu yang tidak benar, apalagi melihat kenyataan itu,” sambungnya.

    Dia menceritakan tak lagi memarahi pengembang dalam 7 bulan terakhir. Menurutnya, sudah ada perkembangan dalam hasil rumah subsidi yang dibangun. Menurutnya, ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto.

    “Saudara mengeksekusinya dengan penuh tanggung jawab, profesional dan dengan hati. Jadi jangan anggap saya marah itu personal, tidak,” tegas dia.

     

  • Rupiah Tak Boleh Ditolak, Penolakan Jika Ada Keraguan Keaslian

    Rupiah Tak Boleh Ditolak, Penolakan Jika Ada Keraguan Keaslian

    Sebelumnya, baru-baru ini media sosial diramaikan oleh beredarnya potongan video yang memperlihatkan seorang pria meluapkan kemarahannya setelah seorang lanjut usia diduga tidak dapat bertransaksi tunai menggunakan rupiah di salah satu gerai Roti’O. pembayaran di gerai tersebut menggunakan metode pembayaran non-tunai atau cashless.

    Terkait kejadian ini, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam transaksi pembayaran bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penegasan ini disampaikan merespons isu penolakan transaksi tunai di sejumlah kegiatan ekonomi dan jasa pembayaran.

    BI menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kewajiban menerima rupiah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

    Dalam regulasi tersebut, penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat wajib, baik untuk transaksi pembayaran maupun penyelesaian kewajiban keuangan lainnya.

    “Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso kepada Liputan6.com, Minggu (21/12/2025).

     

  • Indonesia Punya Satgas Debottlenecking, Pengusaha Kawasan Industri Semringah

    Indonesia Punya Satgas Debottlenecking, Pengusaha Kawasan Industri Semringah

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melangsungkan pertemuan dan dialog dengan United State-Asean Business Council (USABC) pada 22 Desember 2025. Di sela-sela rangkaian acara kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka penyelesaian perundingan perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ ART) ke Washington DC.

    Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyerap masukan dari para pelaku usaha AS secara langsung, terkait dengan perkembangan perundingan perdagangan resiprokal antara RI – AS. Dialog ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia kepada pelaku usaha AS untuk mendorong perbaikan ekosistem bisnis di Indonesia.

    Pada kesempatan ini, Menko Airlangga dan perwakilan perusahaan AS membahas beberapa isu investasi dan perdagangan di antaranya perkembangan deregulasi, perubahan atuan devisa hasil ekspor, dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam perundingan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat.

    Kepada para pengusaha AS, dia turut mengungkapkan perihal keberadaan Satgas Debottlenecking. “Telah dibentuk Satgas Debottlenecking yang secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan semua hambatan yang dialami dunia usaha di Indonesia,” jelas Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Airlangga mengungkapkan jika hasil pertemuan dengan USTR telah menyepakati isu-isu utama dan isu teknis yang menjadi substansi dalam dokumen ART.

    “Karena itu dokumen ART akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump sebelum akhir Januari 2026,” tegas Menko Airlangga.

    Diskusi utama dalam pertemuan ini mencakup pembahasan perkembangan terkini dan hasil perundingan perdagangan resiprokal RI – AS, di mana Menko Airlangga sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Ambassador Greer, USTR pada hari yang sama.

    Pertemuan turut membahas peluang kerja sama dan investasi perusahaan AS di bidang alat kesehatan, keuangan digital, produk makanan dan alutsista dengan GE Healthcare, Chubb, Visa, PepsiCo, serta Lockheed Martin.

  • 1,35 Juta Sertifikat Halal Bakal Diberikan Gratis kepada UMK pada 2026

    1,35 Juta Sertifikat Halal Bakal Diberikan Gratis kepada UMK pada 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan menggratiskan 1,35 juta sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) pada 2026. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menuturkan, hal itu adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

    “Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dengan memberikan 1,35 juta sertifikat halal secara gratis pada tahun 2026,” ujar Haikal seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/12/2025).

    Ia menuturkan, sebelumnya pada 2025, pemerintah juga telah memberikan kuota sertifikat halal gratis sebanyak 1,14 juta bagi pengusaha mikro dan kecil yang telah direalisasikan BPJPH. Hingga Selasa, sebanyak 10,9 juta produk telah bersertifikat halal dari BPJPH.

    Pada 2025, upaya memberikan kemudahan pengurusan sertifikat halal bagi pelaku UMK juga dilakukan BPJPH dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025, yang memasukkan jenis usaha kuliner warung masuk dalam kategori sertifikat halal gratis.

    Kini dengan regulasi terbaru tersebut sebanyak 25.002 warung nasi tercatat di Sihalal terdata memperoleh sertifikat halal gratis.

    Dalam pelaksanaannya, Haikal menuturkan, sertifikat halal gratis untuk UMK didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

    BPJPH juga menegaskan, pelaksanaan layanan sertifikat halal, baik skema self declare bagi UMK maupun skema reguler untuk usaha menengah dan besar dilaksanakan secara transparan dengan menggunakan sistem informasi Sihalal sebagai basis layanan digitalnya.

    Pelaksanaan sertifikasi halal reguler itu, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dilaksanakan dengan melibatkan aktor layanan di luar BPJPH, di antaranya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

     

     

  • Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

    Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Adapun kunjungan kerja Mendagri ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur berlangsung pada Senin (22/12/2025).

    Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan sekaligus membahas kebutuhan masyarakat pascabencana banjir dan tanah longsor. Pertemuan kali ini berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dengan tingkat dampak bencana cukup parah dibandingkan wilayah lain di Sumatra. Karena itu, diperlukan perhatian serta langkah penanganan lintas kementerian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

    “Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih [terlihat] banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Mendagri.

    Mendagri menyampaikan sejumlah kebutuhan utama masyarakat Aceh Tamiang, antara lain meliputi tambahan pangan, pemguatan aliran listrik, dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, turut dibahas dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penambahan personel TNI dan peralatan berat.

    Atas penjelasan Mendagri tersebut, Menko PMK Pratikno langsung melakukan panggilan video dengan menteri dan pihak terkait. Diawali dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Dalam komunikasi tersebut disepakati penyiapan bantuan pangan berupa 1.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.

    Terkait hal itu, Bupati Aceh Tamiang nantinya diminta untuk segera mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Menteri Pertanian/Kepala Bapanas dengan tembusan kepada Mendagri dan Direktur Utama Bulog. Langkah tersebut penting agar penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan.

     

  • Mirip Spotify Wrapped dan Apple Music Replay, OpenAI Rilis Fitur Ulasan Tahunan ChatGPT

    Mirip Spotify Wrapped dan Apple Music Replay, OpenAI Rilis Fitur Ulasan Tahunan ChatGPT

    Sebelumnya, OpenAI resmi meluncurkan GPT-5.2, model kecerdasan buatan (AI) terbaru disebutka memiliki respons lebih cepat ketimbang generasi sebelumnya dan penantang utama Gemini 3 Pro.

    Peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan pengumuman kerja sama lisensi Sora bersama Disney, menandai langkah agresif OpenAI di tengah persiangan AI global kiat ketat.

    Mengutip newsroom di situs OpenAI, Minggu (21/12/2025), GPT-5.2 membawa peningkatan signifikan dalam pembuatan spreadsheet, penyusunan presentasi, penulisan kode, pemahaman gambar, hingga pengelolaan konteks panjang dan proyek kompleks multi-tahap.

    Varian paling canggih, GPT-5,2 Thinking, diklaim unggul jauh dibanding GPT-5.1. OpenAI menyebut, model AI ini menghasilkan kesalahan faktual 30 persen lebih sedikit. Peningkatan ini menyasar kebutuhan profesional seperti riset, penulisan, analisis, dan dukungan pengambilan keputusan.

    “Bagi para profesional, ini berarti lebih sedikit kesalahan saat menggunakan model untuk penelitian, penulisan, analisis, dan dukungan pengambilan keputusan, menjadikan model ini lebih dapat diandalkan untuk pekerjaan berbasis pengetahuan sehari-hari,” tulis OpenAI.

    Model baru ini juga diklaim lebih biak dalam hal percakapan. OpenAI mengatakan GPT-5.2 Instant disebut mengalami peningkatan jelas dan menjawab pertanyaan informasi, panduan langkah, penulisan teknis, hingga terjemahan yang dibangun berdasarkan nada percakapan yang lebih hangat seperti yang dikenalkan pada GPT-5.1 Instant.

    OpenAI memikul ekspektasi besar setelah rilis GPT-5 pada awal 2025 menuai kritik. Banyak pengguna mengeluhkan jawaban yang “kurang cerdas” dan karakter model yang terasa datar, hingga muncul seruan agar OpenAI mengembalikan GPT-4o.

    Kini, lewat GPT-5.2, OpenAI berupaya memulihkan kepercayaan pengguna sekaligus menunjukkan keseriusannya menghadapi tekanan dari kompetitor seperti Gemini 3 Pro.

  • Ratusan Truk Sampah Kepung Kantor Gubernur Bali, Protes Soal TPA Suwung

    Ratusan Truk Sampah Kepung Kantor Gubernur Bali, Protes Soal TPA Suwung

    Liputan6.com, Bali – Sekitar 500 unit truk pengangkut sampah memadati dan mengitari kawasan Kantor Gubernur Provinsi Bali, di kawasan Renon, Denpasar, pada Selasa (23/12/2025). Ratusan armada tersebut diparkir berlapis di sepanjang jalan sekitar pusat pemerintahan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengelolaan sampah, khususnya terkait rencana penutupan TPA Suwung.

    Aksi ini diprakarsai Forum Swakelola Sampah Bali (Forkom SSB). Massa menilai kebijakan penutupan TPA Suwung belum disertai solusi teknis dan transisi yang jelas, sehingga berpotensi memicu krisis sampah di Bali.

    Sebelumnya, TPA Suwung dijadwalkan ditutup pada 23 Desember 2025. Namun, pemerintah daerah mengajukan permohonan relaksasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Permohonan tersebut dikabulkan, sehingga penutupan diundur hingga 28 Februari 2026. Meski demikian, Forkom SSB menilai penundaan tersebut tidak menjawab persoalan utama.

    Koordinator Forkom SSB, I Wayan Suarta, menyampaikan terdapat lima tuntutan utama dalam aksi tersebut.

    Pertama, Forkom SSB meminta pemerintah pusat dan daerah menjalankan secara penuh amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, termasuk kewajiban negara menjamin pengelolaan sampah yang baik, penyediaan sarana dan prasarana, koordinasi lintas sektor, serta pembiayaan melalui APBN dan APBD.

    Kedua, mereka menuntut penundaan penutupan TPA Suwung hingga tersedia solusi pengganti yang nyata, seperti PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/Waste to Energy).

    Ketiga, perbaikan akses jalan menuju TPA Suwung yang dinilai rusak parah dan menghambat operasional armada.Keempat, penataan keluar-masuk armada sampah secara tertib, baik armada dinas, hibah, maupun swakelola, sesuai kesepakatan yang sebelumnya dibahas di Kantor Wali Kota Denpasar.

    Kelima, Forkom SSB mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan membawa truk bermuatan sampah ke Kantor Gubernur dan DPRD Bali apabila tuntutan tidak direspons secara konkret.

    Suarta menegaskan, relaksasi hingga Februari 2026 tidak menyelesaikan akar persoalan. “Intinya Pak, tuntutan kami TPA itu dibuka permanent sampai PSEL itu beroperasi. 2 bulan itu kajiannya apa? itu tidak usahakan tidak menyelesaikan masalah! Yang kami menuntut adalah solusi! Besok pun itu tidak masalah tapi siapkan pengganti yang pasti,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa tuntutan Forkom SSB bukan kepentingan kelompok semata, melainkan untuk melindungi masyarakat luas sebagai penghasil sampah, termasuk dunia usaha.

    Menurutnya, mengandalkan Teba Modern, TPST, atau TPS3R belum cukup untuk menampung volume sampah Bali yang besar.

    “Sampah ini bukan hanya rumah tangga. Ada hotel, vila, restoran, rumah sakit, pasar, sampai bandara. Belum lagi musim hujan, sampah banjir, dan sampah kiriman di pantai,” jelas Suarta.

     

  • Bos The Fed Jerome Powell Bakal Diganti, Siapa Kandidat Terkuat?

    Bos The Fed Jerome Powell Bakal Diganti, Siapa Kandidat Terkuat?

    Liputan6.com, Jakarta – Pencarian ketua baru Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve ((The Fed) memasuki fase penting. Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan segera menunjuk sosok pengganti Jerome Powell, yang masa jabatannya sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026.

    Tugas pemimpin baru bank sentral AS ini dipastikan tidak mudah. The Fed tengah menghadapi tekanan politik yang kuat, perbedaan pandangan internal soal arah kebijakan suku bunga tersebut.

    Dikutip dari BBC, Selasa (23/12/2025), Trump secara terbuka menginginkan penurunan suku bunga demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Tekanan ini memunculkan kekhawatiran bahwa ketua The Fed berikutnya akan sulit menjaga jarak dari kepentingan politik.

    Setelah ditunjuk, kandidat pilihan Trump masih harus mendapatkan persetujuan Senat AS.

    Lantas, Siapa Kandidat Terkuat?

    Nama Kevin Hassett disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Ekonom konservatif berusia 63 tahun ini dikenal sebagai penasihat ekonomi utama Trump dan saat ini memimpin Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih.Hassett pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ekonomi pada periode pertama kepemimpinan Trump.

    Kedekatannya dengan presiden membuat pasar memandangnya sebagai pilihan paling mungkin, meski peluangnya sempat melemah sejak Desember lalu.Namun, loyalitas Hassett terhadap Trump justru menjadi sorotan. Sejumlah analis mempertanyakan kemampuannya menjaga The Fed, terutama karena ia kerap membela kebijakan ekonomi Trump dan meremehkan data yang menunjukkan pelemahan ekonomi AS.

    Ekonom Deutsche Bank menilai Hassett akan menghadapi tantangan besar untuk meyakinkan pembuat kebijakan lain agar mengabaikan risiko inflasi dan memangkas suku bunga secara agresif.Menanggapi keraguan tersebut, Hassett menegaskan independensi The Fed tetap penting. Ia menyatakan penurunan suku bunga harus didasarkan pada konsensus dan data ekonomi yang kuat.

     

  • Menteri PKP Tak Mau Bank Berebut Nasabah KPR Rumah Subsidi

    Menteri PKP Tak Mau Bank Berebut Nasabah KPR Rumah Subsidi

    Adapun dalam akad massal ini, sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti oleh 11 bank penyalur. 

    Sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring, dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

    Dalam kegiatan seremonial di Kota Serang, serah terima kunci rumah dilakukan secara simbolis kepada 10 MBR dari beragam latar belakang profesi. Mulai dari guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit TNI, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan.

    Rp 32,67 Triliun Buat Rumah Subsidi

    Merujuk data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hingga 19 Desember 2025, penyaluran FLPP telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi, dengan nilai Rp 32,67 triliun.

    Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta didukung oleh 7.998 pengembang. Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di Indonesia.

    Tercatat dalam empat tahun terakhir penyaluran dana FLPP menjadi 109.253 unit di 2020. Kemudian meningkat jadi 178.728 unit 2021, 226.000 unit pada 2022, dan 2023 sebanyak 229.000 unit. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan 2024 sebesar 200.300 unit.

     

     

     

     

  • Ada Teknologi CEOR di Lapangan Minas, PHR Target Produksi Minyak Naik hingga 16%

    Ada Teknologi CEOR di Lapangan Minas, PHR Target Produksi Minyak Naik hingga 16%

    Di Proyek CEOR PHR menggunakan bahan kimia yang merupakan kombinasi dari 3 bahan kimia yaitu alkali, surfaktan, dan polimer (ASP) yang diinjeksikan ke dalam reservoir untuk menyapu minyak keluar dari pori-pori batuan.

    “Yang patut kita banggakan bersama, surfaktan sebagai komponen utama dalam teknologi CEOR ini merupakan hasil inovasi perwira Pertamina. Efektivitasnya telah melalui serangkaian pengujian baik di laboratorium maupun di lapangan, sehingga memastikan keandalan dan kesiapan teknologi ini untuk diterapkan secara komersial,” lanjut Oki Muraza.

    Penerapan CEOR di Minas Area A dengan skala komersial menjadikan PHR sebagai pelopor teknologi CEOR di Indonesia. Keberhasilan proyek ini tidak berhenti di satu area saja, namun akan membuka peluang pengembangan CEOR di area lain di Wilayah Kerja Rokan, seperti Minas Area B, C, dan D, Balam South, Balam, Bangko, hingga Petani.

    Dari sisi produksi, proyek CEOR ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 70 ribu barel minyak per hari (bph) pada tahun 2030, dan mencapai puncak produksi hingga 200 ribu barel minyak per hari (bph) pada tahun 2036.

    Capaian ini tentu akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi kinerja Pertamina dan PHR, tetapi juga bagi ketahanan energi nasional, penerimaan negara, serta penguatan kapasitas teknologi dalam negeri.

    Lapangan Minas, yang dikenal sebagai penghasil Sumatra Light Crude memiliki luas wilayah 204,37 km², dengan 1.243 sumur aktif dan rata-rata produksi harian 29 ribu barel minyak per hari (bph). Seluruh hasil produksi Zona Rokan dialirkan melalui jaringan pipa ke Hydrocarbon Transportation (HCT) Crude Oil Terminal Operation Center di Dumai, sebelum didistribusikan ke kilang Pertamina.