Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Sri Mulyani: Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Modal Negara Hanya 40% – Page 3

    Sri Mulyani: Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Modal Negara Hanya 40% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia untuk 2025-2029 diperkirakan mencapai USD 625,37 miliar atau sekiyar Rp10,000 triliun.

    Namun, Sri Mulyani mencatat, anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur hanya sekitar 40%. Dengan demikian, anggaran pemerintah hanya mampu memenuhi USD 250,15 miliar atau sekitar Rp4.065 triliun.

    “Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan sekitar USD 625 miliar, anggaran pemerintah yang digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah mencakup sekitar 40%” kata Sri Mulyani, dalam kegiatan ICI 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Kondisi tersebut, Sri Mulyani mengingatkan, Indonesia berisiko mengalami kesenjangan pendanaan. Karena itu, dibutuhkan partisipasi dari sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra untuk memungkinkan sumber pendanaan yang luas.

    Sri Mulyani juga menyoroti, tantangan domestik terjadi di tengah meningkatnya tekanan global, yang saat ini dihadapi situasi geopolitik di beberapa kawasan.

    “Dunia saat ini penuh dengan ketegangan geopolitik yang terus-menerus, yang mengakibatkan fragmentasi dan ketidakstabilan di seluruh negara dan kawasan, prospek ekonomi global tidak bagus,” ucap Sri Mulyani.

    Menkeu mengutip proyeksi OECD yang menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 2,9% pada 2025. 

    Adapun laporan baru Bank Dunia yang mengungkapkan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 akan kontraksi 0,4% hingga hanya tumbuh 2,3%.

     

  • Kapan BSU 2025 Cair? Simak Jadwal dan Cara Cek Status Pencairan – Page 3

    Kapan BSU 2025 Cair? Simak Jadwal dan Cara Cek Status Pencairan – Page 3

    Awalnya, pemerintah menargetkan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dimulai pada 5 Juni 2025. Namun, kondisi di lapangan membuat jadwal tersebut perlu disesuaikan.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kemungkinan besar pencairan baru akan terlaksana sebelum pertengahan Juni 2025. Artinya, para penerima perlu sedikit bersabar menunggu pencairan bantuan.

    Pencairan BSU 2025 diprediksi akan dilakukan paling lambat tanggal 14 Juni 2025.

    Meski demikian, pemerintah tengah berupaya mempercepat penyelesaian administrasi agar dana bantuan bisa segera diterima. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan telah sesuai prosedur, sekaligus mencegah kendala teknis saat proses penyaluran berlangsung.

     

  • Ini Gambaran Rumah Subsidi 18 Meter Persegi di Perkotaan – Page 3

    Ini Gambaran Rumah Subsidi 18 Meter Persegi di Perkotaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan bahwa rencana rumah subsidi berukuran 18 meter persegi bukan untuk menggantikan ketentuan yang sudah ada. Usulan ini hanya menjadi pilihan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian di kawasan perkotaan.

    “Itu tidak diganti, tetapi kami menambah fiturnya. Nanti masyarakat yang akan memilih opsinya,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, dikutip dari Antara, Kamis (12/6/2025).

    Sri menjelaskan, desain rumah subsidi yang lebih kecil ditawarkan untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok masyarakat tertentu, terutama generasi muda yang ingin tinggal dekat dengan tempat kerja. Mengingat harga lahan di kota semakin mahal, rumah dengan ukuran lebih kecil dinilai bisa menjadi solusi agar tetap terjangkau.

    “Jadi, tujuannya agar (rumah subsidi) bisa mendekat ke perkotaan atau dengan harga yang lebih baik, sehingga masyarakat desil tertentu yang selama ini tidak berpikir bisa memiliki rumah, nantinya mereka bisa punya rumah,” jelasnya.

    Sri menambahkan, dengan banyaknya pilihan yang ditawarkan, masyarakat dapat menyesuaikan pilihan rumah subsidi berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

    Contohnya, rumah berukuran besar mungkin lebih cocok bagi keluarga dengan anak, sedangkan rumah lebih kecil bisa menjadi alternatif bagi kalangan lajang atau pasangan muda.

     

  • Hampir 30 Tahun Mangkrak, Bahlil Bakal Ambil Alih Sumur Gas Mogoi di Papua – Page 3

    Hampir 30 Tahun Mangkrak, Bahlil Bakal Ambil Alih Sumur Gas Mogoi di Papua – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bakal mengambil alih pengelolaan sumur gas Mogoi Deep-1 yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Lantaran sudah dilakukan eksplorasi hingga pengeboran sejak hampir 30 tahun lalu, namun belum ada pengembangan sampai saat ini.

    Adapun sumur Mogoi Deep-1 saat ini berada di bawah kelolaan PT Pertamina EP, dengan PT Petro Papua Mogoi Wasian (PPMW) selaku mitra kerja sama operasi (KSO). Namun, Bahlil dalam kunjungannya ke Teluk Bintuni melihat dari udara, bahwa belum ada pergerakan lebih lanjut untuk pengembangan sumur gas Mogoi tersebut.

    Oleh karenanya, Bahlil memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan sumur Mogoi Deep-1 dari mitra KSO, yakni PPMW.

    “Saya juga lihat di lapangan Mogoi, ini punya Pertamina, tapi kerja sama dengan orang yang pengusahanya enggak selesai-selesai sampai sekarang,” ujar Bahlil dalam kunjungan kerja ke proyek Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dikutip Kamis (12/6/2025).

    “Jadi ini akan dicabut, diambil alih. Karena disitu kita akan cepat memproduksi minimal mendapat 40 mmscfd. Dan itu bisa kita lakukan kurang lebih satu tahun konstruksi, kemudian langsung produksi,” dia menegaskan.

    Untuk diketahui, sumur Mogoi Deep-1 dibor perdana pada 1996 oleh British Gas, dengan potensi gas 40 mmscfd. Namun kemudian struktur tersebut tidak dikembangkan (undeveloped discovery) karena pertimbangan tertentu.

     

  • Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengubah syarat penyerapan jagung hasil produksi lokal oleh Perum Bulog. Guna mendukung itu, dia pun meminta Kementerian Keuangan mengucurkan dana Rp 6 triliun kepada Bulog.

    Zulkifli menyampaikan Bulog perlu menyerap jagung hasil produksi lokal dengan harga Rp 5.500 per kilogram. Mulanya, harga itu berlaku untuk jagung usia panen, namun kemudian diubah dengan ketentuan kadar air 18-20 persen.

    “Jagung ya, dulu kita sudah putuskan sebetulnya harga Rp 5.500 (per kilogram) itu harga waktu usia panen, cuma ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya. Maka disepakati tadi diperlukan rafaksi antara 18-20 (persen) kader air itu harganya Rp 5.500,” ungkap Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Tugas penyerapan hasil panen jagung lokal itu akan diemban Perum Bulog dengan volume 1 juta ton. Guna mendukung tugas itu, diperlukan dana sekitar Rp 6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Soal kebutuhan dana ini, Zulkifli meminta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman untuk mengalokasikannya ke Bulog. Angka Rp 6 triliun termasuk juga menghitung biaya distribusi dan kebutuhan lainnya dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

    “Diminta tadi dari Dirjen Anggaran c.q Kementerian Keuangan untuk segera memberikan anggaran kepada Bulog untuk (menyerap) 1.000.000 (ton jagung). Berarti kalau 1.000.000 (ton) dikali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata dia.

    “Nah Bulog akan bisa bekerja kalau sudah ada anggarannya, anggarannya belum ada, jadi kita minta, ya sudah ada Dirjen anggaran disini,” imbuh Zulkifli Hasan .

     

  • RI Butuh Rp 4.550 Triliun Dana Iklim dan Energi Bersih, Baru Terpenuhi 30% – Page 3

    RI Butuh Rp 4.550 Triliun Dana Iklim dan Energi Bersih, Baru Terpenuhi 30% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Luar Negeri, Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sekitar USD 280 miliar atau Rp 4.550 triliun hingga tahun 2030 untuk mendukung pemeliharaan iklim melalui transisi energi.

    Namun, pendanaan pemerintah sejauh ini baru memenuhi 30%. Dengan demikian, masih ada kekurangan pendanaan sebesar 70% atau sekitar Rp 3.185 triliun.

    “Indonesia membutuhkan USD 280 miliar pada tahun 2030 untuk aksi iklim, dan hanya 30% yang dapat dicapai melalui pendanaan publik,” kata Sugiono dalam kegiatan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Senayan , Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Maka dari itu, Indonesia masih harus bekerja keras untuk mendorong masuknya investasi guna menutup kekurangan tersebut.

    Selain itu, maraknya kebijakan yang berorientasi ke dalam negeri juga dapat erdampak pada kerja sama pembangunan internasional. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menemukan titik temu.

    “Kita harus menemukan titik temu bagi kita bersama untuk bekerja sama agar dapat mengatasi berbagai permasalahan ini,” tutur Sugiono.

    Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya mengandalkan pada objek fisik, melainkan juga membangun hubungan serta meningkatkan kualitas hidup Indonesia.

    “Dengan kebijakan Presiden Prabowo yang membuka pasar infrastruktur bagi sektor swasta, serta segala upaya penyederhanaan regulasi juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi (investor) untuk datang dan menjawab berbagai permasalahan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia,” kata dia.

     

  • Apple Tanam Fitur Live Translation di Messages, FaceTime, dan Call: Apa Fungsinya? – Page 3

    Apple Tanam Fitur Live Translation di Messages, FaceTime, dan Call: Apa Fungsinya? – Page 3

    Apple menggunakan model bahasa besar (LLM) yang dioptimalkan khusus untuk perangkatnya, memastikan pemrosesan terjadi secara lokal sebanyak mungkin untuk menjaga privasi.

    Namun, untuk terjemahan yang lebih kompleks, sistem akan memanfaatkan komputasi awan dengan enkripsi end-to-end.

    Fitur ini mendukung lebih dari 20 bahasa sejak peluncuran, termasuk bahasa-bahasa dengan struktur kompleks seperti Mandarin, Jepang, Arab, dan beberapa dialek regional.

    Apple juga mengklaim bahwa AI-nya terus belajar dari konteks percakapan, sehingga terjemahan menjadi semakin alami seiring waktu.

    Integrasi dengan Siri dan Aplikasi Lain

    Diwartakan TechCrunch, selain Live Translation, Apple memperluas kemampuan asisten virtual Siri untuk memahami dan merespons dalam berbagai bahasa secara dinamis.

    Pengguna bisa meminta Siri menerjemahkan percakapan secara real-time atau bahkan membacakan pesan dalam bahasa yang berbeda.

    Fitur ini juga diintegrasikan ke dalam aplikasi seperti Mail dan Safari, memungkinkan pengguna menikmati pengalaman menjelajah internet dan berkomunikasi via email tanpa kendala bahasa.

  • Elon Musk Akui Menyesal Kritik Trump – Page 3

    Elon Musk Akui Menyesal Kritik Trump – Page 3

    Selain soal anggaran, Musk juga menuding—tanpa bukti—bahwa nama Trump disebut dalam dokumen pemerintah yang belum dipublikasikan terkait kasus mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Tuduhan ini dibantah oleh Gedung Putih.

    Trump pun membalas dengan menyebut Musk telah “kehilangan akal sehat” dan mengancam akan membatalkan kontrak-kontrak pemerintah dengan perusahaan milik Musk. Nilai kontrak tersebut diperkirakan mencapai USD 38 miliar (sekitar Rp 619 triliun), sebagian besar untuk SpaceX.

    “Saya kira itu sangat buruk karena dia sangat tidak sopan. Anda tidak bisa bersikap tidak hormat terhadap jabatan Presiden,” kata Trump dalam wawancara dengan NBC, Minggu lalu.

    Musk kemudian menghapus sejumlah unggahan, termasuk satu yang menyerukan pemakzulan Trump. Padahal, ia sebelumnya dikenal sebagai salah satu donor terbesar kampanye presiden Trump pada Pilpres 2024 dan dianggap sebagai tangan kanan sang presiden.

    Ketegangan ini bahkan mendorong mantan penasihat Trump, Steve Bannon, menyerukan agar Musk—yang lahir di Afrika Selatan—dideportasi.

     

  • Tekan Emisi Karbon, PalmCo Operasikan 11 Biogas Plant Berkapasitas 12,05 MW – Page 3

    Tekan Emisi Karbon, PalmCo Operasikan 11 Biogas Plant Berkapasitas 12,05 MW – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo kembali menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. PalmCo telah berkomitmen terhadap pengurangan emisi karbon sejalan dengan target Nasional Net Zero Emission pada tahun 2060.

    Saat ini, PalmCo tengah mengoperasikan 11 unit Biogas Plant berkapasitas total 12,05 MW, membangun satu unit Compressed BioGas (CBG), dan merencanakan satu unit Sustainable Aviation Fuel (SAF) sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam transisi energi bersih dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

    “Pengelolaan lingkungan bukan hanya tentang menjalankan program kepatuhan lingkungan, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis berkelanjutan kami. Dari PROPER hingga pengembangan energi terbarukan, semua langkah kami arahkan untuk mendukung Visi Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang lestari untuk anak cucu kita nanti,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

     Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2025, PalmCo pun berhasil meraih Sertifikasi PROPER Biru pada 61 unit Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit di seluruh wilayah operasional.

    Keberhasilan PalmCo meraih PROPER Biru pada 61 unit kebun dan pabrik kelapa sawit menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup serta konsistensi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

     

     

  • Wisata Raja Ampat Ditutup, Imbas Izin Tambang Dicabut – Page 3

    Wisata Raja Ampat Ditutup, Imbas Izin Tambang Dicabut – Page 3

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dampak kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat terhadap ekosistem. Terutama sedimentasi yang bisa mengganggu terumbu karang dan lokasi pemijahan ikan.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris mengatakan pengawasan sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Namun, untuk melihat dampak kegiatan tambang nikel di Raja Ampat masih membutuhkan waktu.

    “Kalau misalnya cuacanya baik-baik saja, tidak ada gelombang, tidak ada hujan, itu dampaknya belum terlihat. Itu baru lihat dampaknya kalau nanti ada hujan sehingga akhirnya ke laut, kemudian ketika ada arus terbawa. Jadi itu proses itu butuh waktu, butuh proses untuk melihat dampak-dampak itu,” kata Aris di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Dia menerangkan, dampak paling nyata dari kegiatan tambang adalah menumpuknya sedimentasi. Nantinya, sedimentasi itu akan mengganggu ekosistem termasuk karang dan tempat pemijahan ikan.

    “Dampaknya sedimentasi. Kalau dari atas misalnya ada hujan, mengalir ke laut, sedimen-sedimen kan masuk. Itu kan menutupi terumbu karang, lamun, dan sebagainya,” kata dia.

    “Itu kan tentunya mengganggu ekosistem pesisir. Yang ekosistem pesisir kan mungkin bapak-ibu semua tahu bahwa itu adalah tempat memijahnya ikan, tempat untuk kegiatan-kegiatan wisata bahari. Karena di situ ada koral, lagoon, ikan, dan sebagainya,” sambung dia.