Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Kasus Korupsi Rita Widyasari: Vonis 10 Tahun dan Penyidikan TPPU Berlanjut – Page 3

    Kasus Korupsi Rita Widyasari: Vonis 10 Tahun dan Penyidikan TPPU Berlanjut – Page 3

    KPK masih mendalami kasus pencucian uang yang dilakukan Rita. Sejumlah asetnya telah disita, termasuk lebih dari 100 kendaraan bermotor (mobil dan motor), tanah dan bangunan di enam lokasi, serta uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing (USD). KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

    Kasus ini juga menyeret beberapa tokoh penting, termasuk elite Partai NasDem dan Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila, yang rumahnya pernah digeledah KPK terkait dugaan keterlibatan dalam pencucian uang Rita Widyasari. KPK terus berupaya mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor (MN) sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

  • Gandeng Swasta, Kemensos Bagikan 10 Ribu Paket Seragam ke Siswa SD di Seluruh Indonesia Senilai Rp 12 Miliar – Page 3

    Gandeng Swasta, Kemensos Bagikan 10 Ribu Paket Seragam ke Siswa SD di Seluruh Indonesia Senilai Rp 12 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Sosial memberi bantuan kepada 4 sekolah dasar di wilayah Cililitan, Jakarta Timur. Diketahui, bantuan diberikan adalah paket seragam sekolah, sepatu, alat tulis dan tas senilai Rp 1,2 juta per anak.

    “Pada hari ini kita datang ke SD Swasta Kresna Cililitan di Jakarta Timur, secara simbolik memberikan bantuan untuk anak-anak sekolah yang keluarganya kurang mampu. Bentuk bantuannya adalah mulai dari seragam. Seragam itu ada dua, seragam baju putih merah dan ada seragam pramuka beserta sepatu, kaos kaki, alat tulis termasuk tas,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo di lokasi, Rabu (18/7/2025).

    Agus menjelaskan, bantuan diorganisir oleh Forum CSR Indonesia yang didukung oleh Yayasan Amanah Bangun Negeri  Alam Tri. Menurut dia, bantuan tidak terbatas untuk 4 sekolah saja, tapi di sejumlah wilayah yang layak mendapat bantuan di seluruh Indonesia dengan jumlah total 10 ribu siswa.

    “Ini satu kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan Forum CSR dengan swasta dalam rangka mendukung anak-anak supaya tetap bisa bersekolah,” bangga Agus.

    Senada dengan itu, Zuraidah Murdia Hamdie selaku perwakilan Yayasan Amanah Bangun Negeri mengatakan program dijalankan berjudul Satu Seragam Sejuta Harapan. Dia berharap, bantuan dapat mencukupi kebutuhan para pelajar untuk satu tahun ke depan.

    “Isi bantuannya itu Insya Allah cukup untuk satu tahun anak-anak kita sekolah. Harapan kami ini menjadi daya ungkit pemantik semangat dan harapan adik-adik SD di seluruh Indonesia untuk semangat sekolah lagi, karena sudah terpenuhi kebutuhan mereka untuk seragam sekolah,” tutur wanita karib disapa Ida ini.

    Ida mengatakan dipilih bantuan seragam sebab dari beberapa tempat yang didatangi ternyata seragam menjadi masalah serius bagi para pelajar untuk bersekolah.

    “Ada anak-anak yang bercerita dia cuma punya satu seragam, yang setiap hari kalau dia pulang karena sekolahnya di pelosok di pinggir hutan, sering melewati kubangan lumpur, dia harus cuci pakaian itu dan dijemur satu malam besok dipakai lagi. Tadinya kami pikir seragam ini bukan hal yang esensial, tapi setelah pengalaman membagikan 10 ribu paket di berbagai wilayah, ternyata ini juga membutuhkan perhatian khusus,” jelas Ida.

  • Hacker Makin Agresif, Indonesia Darurat Ahli Keamanan Siber! – Page 3

    Hacker Makin Agresif, Indonesia Darurat Ahli Keamanan Siber! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dunia, termasuk Indonesia, tengah menghadapi ancaman serius akibat kekurangan tenaga ahli di bidang keamanan siber.

    World Economic Forum memperkirakan adanya defisit sekitar empat juta profesional keamanan siber secara global. Kawasan Asia-Pasifik menjadi wilayah yang paling merasakan dampaknya.

    Kondisi ini diperparah dengan temuan di Indonesia, di mana 80% organisasi mengaku kekurangan pakar keamanan siber.

    Ketidakseimbangan ini secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data sensitif, serangan ransomware yang merugikan, hingga potensi gangguan layanan publik dan sektor swasta yang vital.

    Minimnya jumlah individu dengan keahlian keamanan siber berpotensi melumpuhkan ketahanan infrastruktur digital nasional.

    Serangan siber yang semakin canggih dan menargetkan sistem-sistem kritikal serta data-data rahasia menjadi ancaman nyata. Tidak hanya institusi pemerintah, sektor swasta, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga berjuang menghadapi tantangan serupa.

    Regional Technical Head, ManageEngine Indonesia, Hanief Bastian, menekankan bahwa kondisi ini dapat menghambat kemajuan inovasi digital.

    “Inovasi digital akan melambat jika organisasi merasa ragu untuk mengadopsi teknologi baru karena mereka tidak memiliki jaminan keamanan siber yang memadai,” ujar Hanief melalui keterangannya, Rabu (18/6/2025).

    Lebih lanjut, ia menyoroti kerentanan UMKM karena sumber daya mereka terbatas, sementara pelaku kejahatan siber (hacker) semakin terorganisir dan agresif.

     

  • Eks Pejabat MA Zarof Ricar Jalani Sidang Vonis Kasus Ronald Tannur – Page 3

    Eks Pejabat MA Zarof Ricar Jalani Sidang Vonis Kasus Ronald Tannur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar menjalani sidang putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terkait kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tannur di PN Surabaya.

    “Rabu, 18 Juni 2025 untuk putusan,” tulis keterangan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/6/2025).

    Selain itu, hakim juga dijadwalkan membacakan vonis terhadap Meirizka Widjaja selaku ibu dari Ronald Tannur dan Lisa Rachmat selaku pengacara.

    Pada persidangan sebelumnya, Zarof Ricar dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan pidana kurungan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara terpidana kasus pembunuhan, Ronald Tannur, pada tahun 2024 di tingkat kasasi, serta dugaan gratifikasi pada tahun 2012-2022.

    Selain itu, Zarof juga dituntut pidana tambahan berupa perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, antara lain uang pecahan rupiah, dolar Singapura, hingga dolar Hong Kong.

    JPU Kejaksaan Agung Nurachman Adikusumo menyebut Zarof terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa permufakatan jahat untuk memberikan suap dan menerima gratifikasi, sebagaimana dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu dan kumulatif kedua.

    “Ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan, Rabu (28/5/2025).

    Zarof didakwa melakukan pemufakatan jahat berupa pembantuan untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, yakni uang senilai Rp5 miliar.

    Pemufakatan jahat diduga dilakukan bersama penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dengan tujuan menyuap Hakim Agung Soesilo yang merupakan ketua majelis dalam kelanjutan perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi pada tahun 2024.

    Selain itu, Zarof juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp915 miliar dan emas seberat 51 kilogram selama menjabat di MA untuk membantu pengurusan perkara pada tahun 2012-2022.

  • Perkosaan 1998 Disebut Rumor, Komisi X DPR: Kalau Penulisan Sejarah Bersifat Selektif, Lebih Baik Hentikan – Page 3

    Perkosaan 1998 Disebut Rumor, Komisi X DPR: Kalau Penulisan Sejarah Bersifat Selektif, Lebih Baik Hentikan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk memita klarifikasi terkait pernyataan yang menyebut peristiwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya rumor. Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai, pandangan subyektif Fadli Zon tak bisa menafikan bahwa peristiwa memilukan tragedi ‘98  tidak pernah terjadi. 

    “Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi,” kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

    Seperti diketahui, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengklaim bahwa peristiwa pemerkosaan massal pada tragedi kerusuhan Mei 1998 tidak ada buktinya. Menurutnya, cerita tentang peristiwa tersebut hanya berdasarkan rumor yang beredar. 

    Fadli Zon juga menyebut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pernah ‘membantah’ dan ‘tak bisa membuktikan’ laporannya yang mengungkap kesaksian dan bukti bahwa para perempuan menjadi target perkosaan. 

    Bonnie menilai, Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mestinya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial pada tahun 1998.

    “Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan,” jelas Bonnie.

    Menurut Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan ini, karya sejarah akan berguna untuk anak cucu bangsa bukan hanya karena dipenuhi kisah-kisah kepahlawanan yang inspiratif saja. Bonnie menyebut, pengalaman kolektif yang pedih dalam sejarah masa lalu bangsa juga dapat menjadi pembelajaran.

    “Tanpa terkecuali untuk penyelenggara negara di masa kini dan masa depan,” tegasnya.

  • Top 3 Tekno: Harga Huawei Nova 13 Pro hingga Bocoran Samsung Galaxy Z Fold 7 – Page 3

    Top 3 Tekno: Harga Huawei Nova 13 Pro hingga Bocoran Samsung Galaxy Z Fold 7 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Informasi mengenai harga Huawei Nova 13 Pro di Indonesia bikin penasaran para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Selasa (17/6/2025).

    Berita lain yang juga menuai perhatian yaitu mengenai bocoran soal Samsung Galaxy Z Fold 7 yang kembali muncul.

    Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

    1. Harga Huawei Nova 13 Pro di Indonesia Terungkap, Segini Banderolnya

    Huawei kembali meramaikan pasar smartphone Tanah Air dengan meluncurkan Huawei Nova 13 Pro. Smartphone ini hadir untuk mendefinisikan ulang standar fotografi modern, terutama bagi para pecinta selfie.

    Apa saja yang ditawarkan dan berapa harga Huawei Nova 13 Pro di Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

    HP Huawei ini hadir dengan membawa semangat ‘Super Selfie, Super Pattern’. Hal ini terwujud melalui teknologi inovatif dan desain stylish.

    Smartphone ini menawarkan dual front camera dengan 60MP Ultra-wide Autofocus Front Camera dan 8 MP Close-Up Potrait Camera. Dengan demikian, foto selfie maupun wefie akan terlihat lebih tajam dan hidup.

    Selain kamera depan yang mumpuni, HP Huawei nova 13 Pro juga dibekali kamera belakang level flagship dengan lensa utama 50 MP Adjustable Aperture Camera, teknologi sensor RYYB Colour Filter Array, 12MP Telephoto Portrait, dan 8MP Ultra-wide Macro.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • Menteri PANRB: Raffi Ahmad Jadi Contoh Ideal ASN Pelayan Publik

    Menteri PANRB: Raffi Ahmad Jadi Contoh Ideal ASN Pelayan Publik

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menempatkan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, sebagai role model bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS untuk melayani publik.

    Rini menyebutkan, bahwa capaian Raffi Ahmad di usianya yang masih muda tak hanya menjadi inspirasi.

    “Tapi peluang untuk membangun kolaborasi berkelanjutan antara ASN muda dan dunia kreatif untuk mewujudkan birokrasi yang lebih segar, relevan, dan berdampak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Meski terlihat sangat berbeda, Rini menilai terdapat kesamaan tujuan antara dunia seni dan birokrasi, yakni melayani publik.

    Bisa Jadi Komunikator Publik

    Menurut dia, ASN tidak cukup hanya menjadi pelaksana regulasi. Tapi juga mampu berperan sebagai komunikator publik yang membangun kepercayaan masyarakat melalui cara-cara yang lebih humanis, kreatif, dan inspiratif.

    “Saya berharap ini bisa menjadi booster, motivasi bagi kita. Sehingga melayani publik bisa dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan menyenangkan. Serta semakin terbuka pula ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan sektor kreatif,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Raffi Ahmad menganggap, tugas barunya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni bisa jadi kesempatan untuk membawa pesan pesan kepada anak muda agar turut membenahi birokrasi di negeri ini.

     

  • 25 Rute Penerbangan ke Bali Batal Imbas Erupsi Gunung Lewotobi – Page 3

    25 Rute Penerbangan ke Bali Batal Imbas Erupsi Gunung Lewotobi – Page 3

    Untuk kedatangan, sampai saat ini terdapat 13 penerbangan internasional dan 2 penerbangan domestik yang dibatalkan keberangkatannya oleh maskapai. 

    13 rute internasional tersebut adalah Melbourne 3 penerbangan, Brisbane (2), Singapura, Adelaide, Sydney, Perth, Darwin, Shanghai, Auckland, dan Delhi masing-masing satu penerbangan. Sementara ada dua penerbangan kedatangan dari Labuan Bajo yang terdampak.

    “Atas peristiwa alam yang berdampak pada beberapa jadwal penerbangan ini, pihak maskapai memberikan pilihan kepada para penumpang untuk pengembalian dana (refund), penjadwalan ulang (reschedule), atau pengaturan rute ulang (re-route),” terang Wahyudi. 

     

  • Kejagung: Sitaan Rp11,8 Triliun di Kasus CPO Wilmar Group Terbesar Dalam Sejarah – Page 3

    Kejagung: Sitaan Rp11,8 Triliun di Kasus CPO Wilmar Group Terbesar Dalam Sejarah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp11.880.351.802.619 terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, yang berasal dari Wilmar Group. Hal itu pun diyakini menjadi penyitaan terbesar dalam sejarah. 

    “Untuk kesekian kali kita melakukan rilis press conference terkait dengan penyitaan uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan barangkali ini merupakan presscon terhadap penyitaan uang dalam sejarahnya, ini yang paling besar,” tutur Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dikutip Rabu (18/6/2025).

    Harli menyebut, penyitaan Rp11,8 triliun itu menjadi upaya Jampidsus Kejagung dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan. 

    “Oleh karenanya, karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka kami melakukan penyitaan terhadap uang yang dikembalikan dimaksud,” jelas dia.

    Adapun pengembalian uang tersebut diyakini menjadi bentuk kesadaran korporasi dan kerjasama untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Kejagung mengapresiasi dan menghormati sikap Wilmar Group atas langkah tersebut.

    “Dan kita harapkan tentu dengan upaya-upaya pengembalian ini, ini juga akan menjadi contoh bagi korporasi yang lain atau bagi pihak-pihak yang lain yang sedang berperkara, bahwa sebagaimana kami maksudkan, upaya-upaya penegakan hukum yang represif harus sebanding, linier, sejalan dengan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam rangka pemulihan keuangan negara,” Harli menandaskan.

    Meski demikian, Kejagung masih menunggu langkah serupa dari dua korporasi lain, yakni PT Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup.

    “Untuk permata hijau dan musim mas grup, kita berharap kedepan mereka juga membayar seperti yang dilakukan oleh Wilmar,” kata Direktur Penututan Jampidsus Kejagung, Sutikno saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Dari total 17 korporasi yang terlibat dalam kasus ini, lima anak perusahaan Wilmar Grup sudah mengembalikan uang kerugian negara, yakni:

    PT Multimas Nabati Asahan: Rp3.997.042.917.832.42
    PT Multinabati Sulawesi: Rp39.756.429.964.94
    PT Sinar Alam Permai: Rp483.961.045.417.33
    PT Wilmar Bioenergi Indonesia: Rp57.303.038.077.64,
    Wilmar Nabati Indonesia: Rp7.302.288.371.326.78

    Sementara itu, di bawah PT Permata Hijau terdapat lima perusahaan, dan Musim Mas Grup terdiri dari tujuh perusahaan. Mereka dinilai telah merugikan negara, baik dari sisi keuangan, illegal gain, maupun perekonomian negara.

    “Kita harapkan mereka akan mengembalikan secara utuh juga,” ucap Sutikno.

    Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno mengatakan, barang bukti uang tunai yang ditampilkan itu hanya berjumlah Rp2 triliun dari total Rp11 triliun yang telah disita oleh Kejagung. Uang belasan triliun rupiah itu disita dari lima terdakwa koorporasi kasus korupsi CPO.

    “Jadi, kenapa tidak kita rilis secara bersama senilai jumlah tersebut? Ini karena faktor tempat dan faktor keamanan tentunya, sehingga kami berpikir jumlah ini cukup untuk mewakili jumlah kerugian negara yang timbul,” tambah dia.

  • Menteri PKP Tambah Kuota Rumah Subsidi Sopir Taksi Bluebird Jadi 8.000 Unit – Page 3

    Menteri PKP Tambah Kuota Rumah Subsidi Sopir Taksi Bluebird Jadi 8.000 Unit – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati buka suara terkait usulan pembangunan rumah subsidi dengan luas minimal 18 meter persegi (m2) ketimbang membangun rusun. Menurutnya, hal itu menjadi alternatif pilihan buat masyarakat.

    Asal tahu saja, Kementerian PKP tengah mengkaji untuk mengubah ketentuan luas minimal rumah tapak bersubsidi jadi 18 m2 dengan tanah minimal 25 m2. Sri pun menjawab alasan adanya opsi itu ketimbang membangun rumah susun di lahan yang terbatas.

    “Jadi kita membuka banyak opsi. Ada masyarakat yang juga enggak nyaman tinggal di rusun kan? Jadi alternatif, sekali lagi opsi, pilihan untuk masyarakat. Toh nanti para pengembang juga akan bangun,” ucap Sri di Lippo Mall Semanggi, Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Dia menjelaskan, pada skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi, ada rumah tapak dan rumah susun. Kembali lagi, hal itu ditentukan oleh pengembang sesuai preferensi masyarakat sebagai konsumen.

    “Ngerti kan masalah FLPP kan? Bahwa pengembang membangun, kemudian ada yang kemudian berminat. Pengembang tentu juga akan melihat, kalau misalnya menurut mereka juga adalah, oh ini memang bagus untuk dibangun dan ada demand-nya bagus, dia tentu akan bangun. Jadi intinya adalah seperti tadi,” tuturnya.

    “Kenapa enggak (membangun) rusun aja? Rusun juga ada. Jadi rusun juga ya, kita juga kan tahu ada rusun sewa, terus pemerintah juga ada yang membangun rusun milik, kemudian juga ada pengembang juga membangun rusun,” tambah Sri.