Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Ekonom Sebut Subsidi Listrik Perlu Diatur Ulang – Page 3

    Ekonom Sebut Subsidi Listrik Perlu Diatur Ulang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengusulkan subsidi listrik 2026 sebesar Rp 97,37 triliun-Rp 104,97 triliun. Subsidi listrik ini naik dibandingkan 2025 sebesar Rp 87,72 triliun.

    Jika realisasi kurs melemah ke Rp16.900 per dolar AS dan ICP bertahan di USD 80 per barel, subsidi bisa melambung hingga Rp105 triliun.

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai angka tersebut sangat besar, setara hampir 5% dari total belanja negara untuk kesehatan dan pendidikan di RAPBN.

    Namun, yang ia pertanyakan apakah tambahan subsidi listrik sebesar itu akan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan yaitu masyarakat miskin dan rentan atau justru dinikmati kelompok menengah-atas yang memiliki daya beli lebih tinggi.

    “Pertanyaan ini bukan sekadar menyoal angka anggaran, melainkan menyoal keadilan distribusi fiskal dan efektivitas kebijakan publik kita,” ujar Achmad, di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Berdasarkan data World Bank (2017) dan Asian Development Bank (2021) menunjukkan 40% rumah tangga terkaya (desil 7–10) menikmati 50–60% subsidi listrik, sedangkan 40% rumah tangga termiskin hanya menikmati sekitar 20–25% subsidi.

    “Mengapa bisa demikian? Karena desain subsidi kita berbasis tarif dan golongan, bukan berbasis kondisi sosial ekonomi riil,” ujarnya.

    Sebagai contoh, banyak rumah tangga kaya di perumahan elite yang masih menggunakan golongan subsidi 900VA atau bahkan 450VA dengan nama kerabat atau staf rumah tangga mereka.

    Di sisi lain, rumah tangga miskin di wilayah rural terpencil kerap belum teraliri listrik PLN sama sekali, atau jika pun ada, konsumsinya sangat kecil sehingga subsidi yang mereka nikmati pun minimal.

     

  • Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Lagi, Tertinggi Sejak 2023 – Page 3

    Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Lagi, Tertinggi Sejak 2023 – Page 3

    Selanjutnya, Wafid meminta masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km, dan sektoral barat daya-timur laut 7 km dari pusat erupsi. Masyarakat dan wisatawan pun diminta tetap tenang dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah.

    “Tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki masih tetap pada Level IV (Awas). Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya,” pinta dia.

    “Selain itu, masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana agar mewaspadai potensi banjir lahar apabila terjadi hujan lebat, khususnya pada daerah aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki, seperti di Dulipali, Nobo, Hokeng Jaya, hingga Nurabelen,” urainya.

     

  • 571 Ribu Penerima Bansos Terciduk Main Judi Online, Transaksi Tembus Rp 957 Miliar – Page 3

    571 Ribu Penerima Bansos Terciduk Main Judi Online, Transaksi Tembus Rp 957 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mencengangkan: sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) diketahui juga aktif bermain judi online selama tahun 2024.

    Jumlah transaksi dari kelompok ini sangat fantastis. Total dana yang disetor ke platform judi online mencapai sekitar Rp 957 miliar, dengan frekuensi transaksi mencapai 7,5 juta kali.

    “Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ungkap Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dikutip dari Antara, Senin (7/7/2025).

    Natsir menjelaskan, pihaknya melakukan pengujian dengan mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK milik pemain judi online. Hasilnya, ditemukan kesesuaian sebanyak 571.410 NIK, yang berarti penerima bansos tersebut juga terlibat sebagai pemain judi online.

    Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Sosial menggandeng PPATK untuk mendalami data ini demi memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    PPATK pun melakukan analisis terhadap rekening penerima bansos. Tujuannya, untuk mendeteksi rekening yang tidak aktif atau hanya digunakan untuk menerima dana bansos tanpa transaksi lainnya, yang berpotensi tidak tepat sasaran.

    “Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

     

  • Menaker: BSU 2025 Sudah Cair ke 8,3 Juta Pekerja – Page 3

    Menaker: BSU 2025 Sudah Cair ke 8,3 Juta Pekerja – Page 3

    Sunardi menuturkan, penggunaan aplikasi Pospay merupakan bagian dari strategi digitalisasi sistem bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan bebas hambatan administratif. Proses penyaluran BSU melalui Pospay dimulai dengan pengecekan status calon penerima yang dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau langsung dari aplikasi Pospay.

    Setelah status penerima dikonfirmasi, calon penerima diminta melengkapi data pribadi seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, nomor HP, dan email sesuai identitas kependudukan.

    Jika data dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan QR Code (Cekpos Digital) yang menjadi bukti resmi untuk mencairkan bantuan di Kantor Pos terdekat.Saat pencairan, penerima wajib membawa e-KTP asli, QR Code dari aplikasi Pospay, serta kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Petugas akan memindai QR Code, mencocokkan data dengan dokumen fisik, serta mendokumentasikan proses pencairan melalui foto penerima bersama uang tunai dan KTP sebagai bukti sah penerimaan.

     

  • Negara BRICS Kecam Kenaikan Tarif 10% Donald Trump – Page 3

    Negara BRICS Kecam Kenaikan Tarif 10% Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Negara-negara anggota BRICS secara tegas mengecam kenaikan tarif 10 persen yang di umumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan Trump saat para pemimpin BRICS sedang melaksanakan pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil.

    Dikutip dari CNBC, Senin (7/7/2025), lewat pernyataan bersama para pemimpin BRICS, blok yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran itu mengecam praktik perdagangan yang sewenang-wenang dan tidak pandang bulu.

    Mereka juga mengemukakan kekhawatiran terhadap kebijakan dagang sepihak, seperti tarif dan pembatasan impor yang bisa merusak keadilan perdagangan global. Mereka mengingatkan, jika praktik ini terus menyebar, bukan hanya ekonomi dunia yang terguncang, tapi juga jurang ketimpangan antarnegara akan semakin lebar.

    Mereka menyoroti betapa blok BRICS selama ini berupaya membangun tatanan ekonomi internasional yang lebih inklusif, dengan mengurangi dominasi dolar AS dan memperkuat suara negara-negara Selatan Global.

    Langkah Trump memaksa para anggota untuk bersatu lebih kokoh, bukan hanya demi melindungi kepentingan perdagangan mereka, tetapi juga sebagai perwujudan solidaritas politik dan diplomatik.

    “Proliferasi tindakan pembatasan perdagangan,” demikian mereka menambahkan, “akan mengganggu stabilitas ekonomi dunia dan melukai kerja sama antarnegara berkembang.”

    Menanggapi ancaman Trump lewat unggahan di Truth Social pada Minggu malam di AS, para pemimpin BRICS justru menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga kedaulatan dan saling mendukung satu sama lain termasuk menawarkan dukungan simbolis kepada Iran atas serangan militer yang dilancarkan kepadanya.

    Dengan sikap tegas ini, BRICS bukan sekadar menentang kebijakan tarif AS, melainkan juga memperlihatkan tekad mereka untuk terus memperluas pengaruh dan solidaritas di panggung global, menantang lembaga-lembaga dominan Barat demi keadilan dan keseimbangan ekonomi dunia.

     

  • DPR dan Pemerintah Sepakat Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 5,2-5,6% – Page 3

    DPR dan Pemerintah Sepakat Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 5,2-5,6% – Page 3

    Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI resmi menyetujui asumsi makro ekonomi Indonesia untuk semester II tahun 2025. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Kamis (3/7/2025).

    Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto menuturkan, keputusan ini mempertimbangkan realisasi semester I serta dinamika perekonomian global dan domestik.

    “Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, prognosis asumsi dasar ekonomi makro Indonesia disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan makro Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif,” kata Wihadi.

    Dalam asumsi yang telah disepakati, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 4,7 persen hingga 5 persen pada semester II. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding target APBN 2025 sebesar 5,2 persen, dan realisasi semester I yang tercatat 4,87 persen year-on-year.

    Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terkendali. Proyeksi semester II berada di rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen, masih dalam target APBN sebesar 2,5 persen. Realisasi semester I sendiri berada pada level yang lebih rendah, yakni 1,6 persen.

    Adapun nilai tukar rupiah diproyeksi berada dalam kisaran Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS. Ini mencerminkan kewaspadaan terhadap gejolak eksternal yang masih tinggi, setelah semester I mencatatkan rata-rata nilai tukar sebesar Rp16.429 per dolar AS.

  • Google Kena Denda Rp 5 Triliun Gara-Gara Kumpulkan Data Android Tanpa Izin – Page 3

    Google Kena Denda Rp 5 Triliun Gara-Gara Kumpulkan Data Android Tanpa Izin – Page 3

    Para juru kampanye privasi berpendapat, pengguna tak tahu apa yang mereka hadapi ketika menyetujui persyaratan layanan. 

    Pengacara gugatan ini pun berpendapat, keputusan ini akan memicu lebih banyak tuntutan hukum seputar cara bisnis mengumpulkan dan menghasilkan uang dari data pribadi. 

    Sekadar informasi, denda sebesar Rp 5 triliun ini merupakan salah satu denda terbesar terkait privasi AS yang pernah dihadapi Google. 

    Penerapan denda ini juga mengirimkan pesan ke perusahaan teknologi yang mungkin menguji batas pengumpulan data. 

    Sementara untuk pengguna, kasus ini berfungsi sebagai pengingat tentang berapa banyak data yang dibagikan, bahkan tanpa sepengetahuan dan izin mereka. 

    Pihak Google sejauh ini belum mengatakan apakah akan mengajukan banding atas putusan tersebut. 

     

  • Rupiah Kalah dari Dolar AS Dampak Trump Naikkan Tarif Impor Negara BRICS – Page 3

    Rupiah Kalah dari Dolar AS Dampak Trump Naikkan Tarif Impor Negara BRICS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan di awal pekan pada Senin, 7 Juli 2025. Rupiah ditutup melemah 54 poin terhadap Dolar AS (USD), setelah sebelumnya sempat melemah 65 poin di level Rp 16.239 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.182.

    “Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.230 – Rp 16.280,” ungkap pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Rupiah melemah menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa pihaknya akan mulai mengirim surat terkait tarif impor ke negara-negara mitra dagang pada hari Jumat (11/7/2025), menjelang batas waktu pada 9 Juli.

    Trump mengumumkan bahwa beberapa tarif yang dikenakan akan berada dalam kisaran 10% hingga 70% dan akan berlaku pada tanggal 1 Agustus.

    Presiden AS juga mengumumian tarif tambahan 10% terhadap negara-negara BRICS. Pada bulan April, Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10% pada sebagian besar negara, dengan bea tambahan mencapai hingga 50%. Namun, pada hari Jumat, ia mengatakan bahwa tarif tersebut bisa mencapai 70%.

    “Perpanjangan tiga minggu ini memberi negara lain lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan dengan AS, tetapi kurangnya rincian membuat investor merasa khawatir,” beber Ibrahim. Namun, ia menambahkan titik dukungan terbesar dolar adalah penurunan tajam dalam ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada dua pertemuan berikutnya.

    “Hal ini terutama didorong oleh pembacaan penggajian yang kuat pada hari Kamis, yang menunjukkan pasar tenaga kerja tetap tangguh meskipun ada hambatan ekonomi lainnya,” paparnya.

     

  • 63 Lokasi Sekolah Rakyat Siap untuk Tahun Ajaran Baru 14 Juli 2025 – Page 3

    63 Lokasi Sekolah Rakyat Siap untuk Tahun Ajaran Baru 14 Juli 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) target menyelesaikan pembangunan 100 sekolah rakyat di tahap 1 pada Juli 2025. Pembangunan tahap pertama ini bakal disiapkan dalam dua pengerjaan.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah menyampaikan, saat ini pelaksanaan renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A telah memasuki fase akhir. Dengan progres fisik mencapai 90,72 persen, dan ditargetkan rampung pada 8 Juli 2025.

    “Renovasi ini merupakan bagian dari transformasi awal sebelum pembangunan sekolah permanen dimulai pada tahap berikutnya. Kami menggunakan bangunan eksisting seperti sentra-sentra milik Kementerian Sosial, aset pemda, dan perguruan tinggi sebagai lokasi Sekolah Rakyat tahap awal,” jelasnya dalam keterangan resmi Kementerian PU, Sabtu (5/7/2025).

    Pada tahap 1A, 65 lokasi sekolah rakyat ditetapkan untuk direnovasi. Awalnya diusulkan sebanyak 45 lokasi oleh Kementerian Sosial, tetapi ditingkatkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 100 lokasi per tahun. 

    Dari 65 lokasi tersebut, dua lokasi terpaksa dibatalkan, yakni di Papua Pegunungan karena kendala aksesibilitas, dan SMP Katingan di Kalimantan Tengah karena penggunaan bangunan yang masih berjalan.

    “Ditargetkan, renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A akan selesai pada 8 Juli 2025, dan dengan sisa waktu 4-5 hari ini Insyaallah bisa terselesaikan,” ungkap Essy.

  • Produksi Beras Ditargetkan 33,8 Juta Ton pada 2026 – Page 3

    Produksi Beras Ditargetkan 33,8 Juta Ton pada 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) ingin mendongkrak produksi dan produktivitas komoditas pertanian pada 2026. Produksi beras ditargetkan dapat menembus 33,8 juta ton.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI seperti dikutip dari Antara, Senin (7/7/2025).

    “Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian tahun 2026, dengan target produksi beras sebesar 33,8 juta ton,” kata Amran seperti dikutip dari Antara.

    Meskipun demikian, target produksi beras itu lebih rendah jika dibandingkan proyeksi produksi beras Indonesia pada 2025 yang diprediksi mencapai 34,6 juta ton. Prediksi itu berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA).

    Selain beras, Amran juga membidik priduksi jagung sebesar 22,7 juta ton, kedelai 343 ribu ton, aneka cabai 3,08 juta ton dan bawang merah sebesar 2 juta ton. Mentan juga menargetkan produksi kopi pada 2025 sebesar 786 ribu ton, kakao sebesar 633 ribu ton, kelapa sebesar 2,89 juta ton, daging sapi/kerbau sebesar 514,07 ribu ton dan daging ayam sebesar 4,34 juta ton.

    Untuk mencapai target itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki program prioritas 2026 yakni optimasi harian, cetak sawah, penyiapan benih unggul, hilirisasi komoditas pertanian, fokus untuk peningkatan produksi padi, jagung dan komoditas strategis lainnya, serta peningkatan produksi susu dan daging sapi.

    Amran menuturkan, swasembada pangan termasuk dalam program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kebutuhan pangan bagi 284 juta penduduk Indonesia dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian mendukung pelaksanaan program prioritas nasional swasembada pangan,” ujar Andi Amran.