Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Pemerintah Tegaskan Indonesia Kena Tarif Impor Trump 32% Tak Ada Kaitan dengan BRICS – Page 3

    Pemerintah Tegaskan Indonesia Kena Tarif Impor Trump 32% Tak Ada Kaitan dengan BRICS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS tidak menjadikan alasan Amerika Serikat (AS) tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen.

    Indonesia baru saja bergabung menjadi anggota BRICS sejak 6 Januari 2025. Sejalan dengan hal itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor 10 persen bagi negara yang tergabung dalam BRICS.

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS lebih dilihat sebagai upaya menjalin hubungan dengan berbagai pihak, bukan bagian dari aliansi politik atau ekonomi yang eksklusif.

    “Enggak, kalau itu kan sebenarnya politik luar negeri Indonesia kan bebas aktif, itu disampaikan di Piagam Bandung. Jadi sebenarnya itu lebih luas daripada sekadar transaksi dagang. Jadi kita tetap politik luar negeri kita bebas aktif, jadi kita membina hubungan dengan siapa saja,” ujar Haryo dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, ditulis Kamis (10/7/2025).

    Meski mengakui ancaman tarif tambahan 10 persen terhadap negara BRICS telah dicatat, pemerintah menyatakan hal tersebut belum menjadi prioritas utama dalam negosiasi dagang. Saat ini, perhatian pemerintah tertuju pada pengurangan tarif 32 persen yang sudah berlaku.

    Haryo menyebutkan bahwa ancaman tarif tambahan dari Presiden AS Donald Trump masih bersifat wacana atau ultimatum, sehingga belum dapat dijadikan dasar kebijakan yang konkret. Pemerintah tetap menilai tarif yang telah diumumkan secara resmi sebagai pijakan utama dalam diskusi dengan pihak AS.

    “Kita mencatat itu (ancaman tambahan tarif impor), tapi kita tidak mempertimbangkan secara khusus. Kita anggap sekarang yang tarif finalnya 32 persen, itu yang kita butuhkan,” ungkapnya.

  • Donald Trump Kembali Umumkan Tarif Baru Buat 7 Negara, Simak Daftarnya! – Page 3

    Donald Trump Kembali Umumkan Tarif Baru Buat 7 Negara, Simak Daftarnya! – Page 3

    Meskipun sempat menimbulkan kekacauan di pasar, Trump dengan cepat menangguhkan penerapan tarif selama 90 hari, dan kini memperpanjang penundaan tersebut hingga 1 Agustus. Selama masa jeda ini, barang-barang yang terdampak hanya dikenakan pungutan dasar sebesar 10 persen.

    Gedung Putih sebelumnya menyatakan pada bulan April bahwa jeda tersebut akan dimanfaatkan untuk merampungkan 90 kesepakatan perdagangan dalam waktu 90 hari. Hingga saat ini, kesepakatan telah tercapai dengan Inggris dan Vietnam, tetapi dalam pekan ini, pemerintah mulai mengirimkan surat pemberitahuan kepada negara-negara terkait tarif baru.

    Pada rabu, (9/7/2025), Trump mengklaim bahwa mengeluarkan surat dihitung sebagai kesepakatan dagang. “Surat berarti kesepakatan. Kami mengirimi mereka surat kebanyakan hanya angka kecil,” ujarnya.

     

  • BRI Masuk Deretan Bank Terbaik Dunia, Pimpin Daftar Teratas Bank di Indonesia versi The Banker – Page 3

    BRI Masuk Deretan Bank Terbaik Dunia, Pimpin Daftar Teratas Bank di Indonesia versi The Banker – Page 3

    Sebagai informasi, The Banker merupakan publikasi unggulan dari Financial Times Group yang menyajikan analisis ekonomi dan keuangan bagi para profesional di sektor perbankan di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1926, The Banker dikenal luas karena pelaporannya yang objektif dan tajam. Selama lebih dari lima dekade, majalah ini secara konsisten menerbitkan daftar Top 1000 World Banks sebagai acuan kredibel dalam menilai kinerja industri perbankan global.

    Adapun, pemeringkatan Top 1000 World Banks tiap tahunnya disusun berdasarkan sejumlah indikator keuangan utama, antara lain Tier 1 Capital, total aset, laba sebelum pajak (pre-tax profit), rasio kecukupan modal terhadap aset (Capital Asset Ratio), pengembalian modal (Return on Capital), dan pengembalian aset (Return on Assets).

    Capaian BRI dalam daftar ini pun selaras dengan kinerja keuangan yang kuat sepanjang tahun 2024. Di mana, per akhir Desember 2024, Tier 1 Capital perseroan tercatat sebesar US$18,03 miliar dengan total aset mencapai US$123,31 miliar. Sementara itu, dari sisi profitabilitas, laba sebelum pajak BRI tercatat sebesar US$4,8 miliar. Selain itu, rasio-rasio keuangan utama BRI juga menunjukkan kekuatan permodalan dan efisiensi operasional, yakni Capital Asset Ratio sebesar 14,62%, Return on Capital (ROC) berada di level 20,82%, dan Return on Assets (ROA) mencapai 3,04%.

    Mengutip website resmi The Banker, selain BRI yang berada di posisi 114 dunia atau peringkat pertama di Indonesia, juga terdapat 11 bank asal Indonesia lain yang masuk dalam daftar Top 1000 World Banks 2025. Di antaranya adalah Bank Mandiri, BCA, BNI, Panin Bank, BTN, Bank Mega, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Mayapada Internasional, dan Bank DKI.

     

    (*)

  • Denny JA Didapuk Jadi Komut Pertamina Hulu Energi, Stella Christie dan Qodari Jadi Komisaris – Page 3

    Denny JA Didapuk Jadi Komut Pertamina Hulu Energi, Stella Christie dan Qodari Jadi Komisaris – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) membukukan laba bersih sebesar USD3,12 miliar sepanjang tahun 2024. Capaian ini naik 14,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar USD2,73 miliar. Kinerja keuangan positif ini sekaligus mencerminkan kekuatan operasional PHE di tengah tantangan fluktuasi harga minyak dan dinamika geopolitik global.

    “PHE terus berkomitmen dalam melaksanakan rencana kerja secara optimal dan terus berupaya meningkatkan produksi, guna mensukseskan target swasembada energi sesuai amanat dan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” ujar Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/6/2025).

    Kinerja apik ini turut ditopang oleh kontribusi seluruh entitas afiliasi, termasuk Regional-1 Sumatera, Regional-2 Jawa, Regional-3 Kalimantan, Regional-4 Indonesia Timur, Regional-5 Internasional, Elnusa, Badak LNG, dan Pertamina Drilling Service Indonesia.

  • Hanya di Wilayah Ini Koperasi Merah Putih Tak Berdiri – Page 3

    Hanya di Wilayah Ini Koperasi Merah Putih Tak Berdiri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ternyata tak semua desa di Indonesia didirikan Koperasi Merah Putih. Terdapat sejumlah desa yang tak mau mendirikan koperasi yang diharapkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Salah satunya adalah Baduy, Banten.  

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Kementerian Koperasi menghormati keinginan dari masyarakat Baduy untuk tidak mendirikan koperasi desa merah putih.

    Menurut dia, ketiadaan kopdes itu bukanlah akibat penolakan, melainkan bentuk penghormatan pemerintah terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat.

    “Ini bukan penolakan,” kata Budi Arie dikutip dari Antara, Kamis (10/7/2025).

    Ia menerangkan di Desa Kanekes, Banten, wilayah tempat tinggal masyarakat adat Baduy, kendala utama yang ditemukan adalah perbedaan budaya dan isu terkait administrasi kependudukan.

    “Kan kamu tahu Baduy, saudara-saudara kita ini sampai sekarang aja enggak punya KTP,” kata dia, mengacu pada sikap sebagian warga Baduy yang memilih untuk tidak memiliki KTP.

    Budi Arie juga menyoroti bahwa status administratif Baduy sendiri pun tidak tercatat secara penuh di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurutnya, hal ini menjadi kompleksitas tersendiri yang perlu ditangani dengan pendekatan yang sangat bijaksana.

    “Ini unik lah, unik,” tambahnya.

     

  • Timur Tengah Tegang, Harga Minyak ICP Juni Meroket – Page 3

    Timur Tengah Tegang, Harga Minyak ICP Juni Meroket – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga minyak atau Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) bulan Juni 2025 pada level USD69,33 per barel. Angka harga minyak tersebut naik dari ICP Mei 2025 sebesar USD62,75/barel.

    Penatapan ini tercantum pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 229.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Juni 2025 tanggal 3 Juli 2025.

    Kenaikan harga minyak ICP Juni 2025 dan harga minyak mentah utama di pasar internasional dipengaruhi oleh kekhawatiran pasar pada kendala pasokan minyak mentah akibat peningkatan ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah.

    Dimulai dari serangkaian serangan udara yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel, hingga ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang dapat berdampak pada kelancaran arus perdagangan minyak dunia.

    “Adanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendukung terjadinya spekulasi dan sentimen pasar yang memperkuat lonjakan harga minyak dunia di pasar berjangka, akibat pembelian minyak untuk mengantisipasi kenaikan lebih lanjut,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tri Winarno di Brasilia, Brasil, Kamis (10/7/2025).

    Tak hanya itu, berdasarkan laporan OPEC bulan Juni, terdapat revisi kenaikan permintaan minyak dunia untuk kuartal 3 2025 dan full year 2025 dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, masing-masing sebesar 0,14 juta barel per hari. Serta terdapat peningkatan permintaan minyak di AS, dikarenakan memasuki driving season atau musim mengemudi.

    “Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah bulan Juni 2025 adalah penurunan nilai tukar dolar AS di bulan Juni 2025 yang mendorong investor global untuk masuk ke komoditas minyak dan berdampak pada peningkatan permintaan minyak,” jelas Tri.

  • Ide Luas Rumah Subsidi Menciut Batal, Menteri Ara Minta Maaf – Page 3

    Ide Luas Rumah Subsidi Menciut Batal, Menteri Ara Minta Maaf – Page 3

    Usulan rumah subsidi tipe 1 kamar tidur dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi sempat dipamerkan dalam bentuk mock-up di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Kementerian PKP menyebut hal itu sebagai bagian dari proses penjajakan pasar.

    “Itu kan masih draft dari kami. Kami sounding ke masyarakat dulu seperti apa tanggapannya. Belum ada keputusan,” jelas Maruarar sebelumnya.

    Gagasan ini berangkat dari tingginya permintaan generasi muda yang ingin tinggal di kota, namun menghadapi hambatan harga tanah yang mahal. Ide mengecilkan ukuran rumah dianggap sebagai solusi awal yang patut diuji coba.

    Namun, banyak pihak, termasuk anggota legislatif, menyatakan keberatan atas standar kenyamanan dan kelayakan hidup dari rumah sekecil itu.

     

  • Industri Mamin Tumbuh 6%, Kalahkan Ekonomi Nasional: Bukti Sektor Ini Tahan Banting? – Page 3

    Industri Mamin Tumbuh 6%, Kalahkan Ekonomi Nasional: Bukti Sektor Ini Tahan Banting? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mencatat, kinerja industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia terus menunjukkan ketangguhannya.

    Pada tahun ini, sektor ini berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 6 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar di angka 5 persen.

    “Industri makanan dan minuman ini merupakan salah satu sektor penting bagi ekonomi nasional di Indonesia. Makanan dan minuman di tahun ini alhamdulillah kami growth sekitar 6%, di mana ini lebih tinggi daripada perkembangan ekonomi nasional,” kata Komite Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga GAPMMI, Khrisma Fitriasari, dalam Rapat Panja Perlindungan Konsumen dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (10/7/2025).

    Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa industri mamin merupakan sektor yang tidak hanya stabil, tapi juga punya daya tahan tinggi terhadap gejolak ekonomi global maupun domestik.

    Terlebih, sektor ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang perputarannya relatif konsisten. Khrisma menegaskan, kinerja industri ini patut diapresiasi.

    Dengan pertumbuhan yang solid, industri mamin semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu motor utama ekonomi nasional. Tak heran jika pemerintah dan pelaku industri menaruh perhatian besar terhadap sektor ini.

     

  • Pemkot Bandung Tegaskan Tidak Akan Bongkar Teras Cihampelas

    Pemkot Bandung Tegaskan Tidak Akan Bongkar Teras Cihampelas

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan wacana pembongkaran Teras Cihampelas di Kota Bandung hanya sebatas usulan darinya. Adapun realisasi dari wacana itu, menurut Dedi, merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

    “Tapi itu kan terserah pak wali kota, kalau saya kan memberikan saran saja gitu,” ucap Dedi di Bandung, dikutip pada Senin, 7 Juli 2025.

    Meski demikian, Dedi menilai pembangunan di Jawa Barat kerap kali tak diiringi dengan komitmen untuk pemeliharannya. Alhasil, fasilitas yang tersedia tak jarang berakhir terbengkalai.

    “Kalau pun ditata ulang, itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain tuh? Kan enggak pernah,” pungkasnya.

    Menurut Dedi, kehadiran skywalk yang dibangun saat masa kepemimpinan Ridwan Kamil tersebut juga menyebabkan badan jalan menjadi menyempit.

    “Dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit, kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Dedi menjelaskan bahwa usulannya untuk membongkar Teras Cihampelas diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan kawasan tersebut sebagai ikon wisata belanja Kota Bandung.

    “Bahkan kalau menurut saya, kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihampelas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihampelas gitu,” katanya.

    Sementara terkait anggaran yang dibutuhkan, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan dukungan.

    “Kalau diminta (anggaran), kita akan bantu. Kita selalu mendukung di berbagai kabupaten di Jawa Barat yang hari ini memerlukan bantuan provinsi, kita turun secara teknis loh,” tutur dia.

     

  • Pakar: Literasi Digital Rendah Jadi Akar Polemik Kuota Internet Hangus – Page 3

    Pakar: Literasi Digital Rendah Jadi Akar Polemik Kuota Internet Hangus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polemik mengenai pemberlakuan sisa kuota internet hangus saat masa aktif berakhir ternyata masih menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, menilai permasalahan ini berakar pada rendahnya tingkat literasi digital masyarakat terhadap produk-produk telekomunikasi dari operator seluler.

    Menurutnya, masyarakat cenderung kurang teliti dalam memahami detail produk dan ketentuan yang ditetapkan oleh operator seluler sebelum melakukan pembelian pulsa atau paket data internet.

    “Padahal, operator telekomunikasi, sebelum menjual produknya telah memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujar Trubus, dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

    Sebagai industri yang sangat teregulasi, Trubus meyakini bahwa seluruh praktik penjualan paket data dan pulsa oleh operator telekomunikasi selama ini telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini dikenal dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Syarat dan ketentuan terkait penjualan pulsa dan kuota internet berbatas waktu oleh operator seluler sebenarnya sudah diinformasikan dengan baik. Namun, pemahaman publik terhadap hal ini masih minim. Inilah yang menunjukkan betapa lemahnya literasi digital masyarakat kita,” ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini.

    Trubus mendorong Komdigi bersama dengan para pelaku industri telekomunikasi untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait regulasi penjualan kuota data dan pulsa yang telah ada.

    Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.