Author: Liputan6.com

  • Mensos: Semua Serba Baru, Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari – Page 3

    Mensos: Semua Serba Baru, Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengemukakan, masa pengenalan atau orientasi siswa Sekolah Rakyat membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Waktu tersebut lebih lama dari sekolah-sekolah umum karena seluruh tenaga kependidikan dan siswa benar-benar baru.

    “Kalau di sekolah umum yang melakukan pengenalan itu kan hanya murid baru, kalau ini semua baru. Kepala sekolahnya baru, gurunya baru, kemudian juga siswanya baru, tenaga kependidikan yang lain juga baru. Oleh karena itu, waktu kita lebih lama. Mungkin kalau yang umum itu hanya lima hari, kita bisa 15 hari atau dua minggu,” kata Saifullah Yusuf di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Ia menjelaskan, setelah orientasi, siswa baru akan memasuki masa matrikulasi karena tidak ada tes akademik. Pada tahap ini, para siswa akan mendapatkan sosialisasi tentang proses pembelajaran.

    “Karena tidak ada tes akademik, anak-anak nanti akan melakukan sosialisasi dan adaptasi proses pembelajaran. Setelah nanti pemahamannya semua sama, maka proses belajar-mengajarnya dimulai. Kurikulumnya sama seperti kurikulum formal, ada pendidikan karakter, ada juga keterampilan, dan lain-lainnya sama,” ujar dia.

    Mensos juga menegaskan, untuk memastikan tidak ada perundungan atau bullying, Kemensos telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

    “Tidak ada bullying. Harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah dalam keperluannya, kita kerja sama dengan Kementerian PPPA juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi,” tuturnya.

  • Kota Depok Miliki 18 SPPG untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Kota Depok Miliki 18 SPPG untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Kodim 0508/Depok terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok terhadap pelaksanaan program MBG. Tidak hanya itu, pihaknya turut berkomunikasi dengan tokoh masyarakat maupun pengusaha, untuk tergerak mendirikan dapur SPPG.

    “Sudah ada yang mulai tergerak, karena mendirikan dapur ini kan variabelnya banyak,” terang Iman.

    Sementara, Pimpinan Operasional SPPG Dapur Sehat Anak Negeri, Toberko mengatakan, SPPG Dapur Sehat Anak Negeri sudah dapat berjalan. Nantinya, dapur tersebut akan mendistribusikan program MBG ke sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Sawangan, Depok.

    “Untuk total penerima manfaat kita sudah terdaftar 3.598 penerima manfaat sekolah dan 199 ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” ujar Toberko.

    Toberko menuturkan, jumlah penerima MBG akan terus bertambah dan saat ini masih dilakukan pendataan. SPPG Dapur Sehat Anak Negeri akan memproduksi untuk 12 sekolah, terdiri dari empat SD, satu TK, empat SMP, dan dua SMA termasuk pesantren.

    “Untuk sekarang, karena masih masa MPLS, untuk hari ini kita produksi di 3.013 porsi,” tutur Toberko.

     

  • Buku ‘The Evolution of Jakarta’s Street Food’ Raih Penghargaan di Gourmand World Cookbook Awards 2025 – Page 3

    Buku ‘The Evolution of Jakarta’s Street Food’ Raih Penghargaan di Gourmand World Cookbook Awards 2025 – Page 3

    Buku ini mengajak pembaca menyelami evolusi kuliner jalanan Jakarta melalui cerita yang hidup dan ilustrasi yang memikat. Mulai dari garis waktu sejarah yang menelusuri jejak makanan jalanan sejak era kolonial hingga kehadiran platform digital seperti aplikasi pesan-antar, buku ini menunjukkan bagaimana kuliner jalanan beradaptasi dengan zaman.

    Wawancara mendalam dengan pedagang legendaris menghidupkan kisah di balik warung-warung sederhana, sementara studi kasus tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengungkap bagaimana beberapa di antaranya berkembang menjadi ikon nasional. Buku ini juga menawarkan panduan praktis untuk menjaga kualitas dan membangun merek, menjadikannya inspirasi bagi pelaku usaha kuliner.

    “Penghargaan ini untuk para pedagang yang bangun sebelum fajar dan menyajikan makanan dengan jiwa. Ini untuk setiap warung sederhana, setiap panggangan berapi, dan setiap gerobak dengan cerita,” terang Jureke salah satu penulis di buku ini.

    Kuliner jalanan Jakarta, atau yang akrab disebut “kaki lima,” adalah cerminan identitas kota yang multikultural. Dipengaruhi oleh tradisi Tionghoa, Arab, India, dan Eropa, makanan seperti soto Betawi, kerak telor, atau nasi goreng tidak hanya memanjakan lidah tetapi juga menceritakan sejarah Jakarta.

    Dalam kategori Street Food C15, buku The Evolution of Jakarta’s Street Food bersaing dengan ratusan judul dari seluruh dunia. Buku Guida Street Food 2025 (edisi ke-10) dari Italia, yang diterbitkan oleh Gambero Rosso, berhasil meraih posisi pertama, sementara Indonesia dengan bangga menempati posisi kedua—sebuah pencapaian pertama untuk buku yang berfokus pada kuliner jalanan Jakarta.

    Sumber: Merdeka.com

  • Kejagung Periksa Eks Dirut Goto Terkait Kasus Korupsi Chromebook – Page 3

    Kejagung Periksa Eks Dirut Goto Terkait Kasus Korupsi Chromebook – Page 3

    Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2019-2023. Anggaran yang digelontorkan pemerintah sendiri mencapai hampir Rp10 triliun.

    “Bahwa benar jajaran Jampidsus ya melalui penyidik pada tanggal 20 Mei 2025 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor 38 dan seterusnya tanggal 20 Mei 2025 telah meningkatkan status penanganan perkara,” tutur Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).

    “Meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Kemendikbudristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023,” sambungnya.

    Harli mengurai posisi kasus, bahwa terjadi dugaan adanya persekongkolan atau permufakatan jahat dari berbagai pihak, dengan cara mengarahkan tim teknis agar membuat kajian terkait pengadaan pengadaan peralatan TIK untuk ranah teknologi pendidikan.

    “Nah supaya apa? Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chrome, apa namanya itu? Chromebook, berbasis Chromebook. Padahal itu dilakukan bukan menjadi kebutuhan pada saat itu,” jelas dia.

    Menurut Harli, pada 2019 lalu sebenarnya telah dilakukan uji coba terhadap penerapan 1.000 unit Chromebook untuk pengembangan digitalisasi pendidikan, namun nyatanya tidak efektif. Sementara, proyek pengadaannya malah tetap dilakukan kemudian.

    “Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama, bahkan ke daerah-daerah, sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ, karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba karena sesungguhnya penggunaan Chromebook itu kurang tepat,” ungkapnya.

  • Sekolah Rakyat, Visi Prabowo untuk Putus Kemiskinan Lewat Pendidikan – Page 3

    Sekolah Rakyat, Visi Prabowo untuk Putus Kemiskinan Lewat Pendidikan – Page 3

    Sekolah Rakyat menggunakan Kurikulum Nasional, yang menjamin kesetaraan ijazah dengan sekolah umum lainnya. Namun, terdapat penambahan materi khusus yang menekankan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap berkontribusi pada masyarakat.

    Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, yaitu sistem multi-entry dan multi-exit. Artinya, siswa dapat masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan capaian belajar masing-masing. Sistem ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa harus terpaku pada batasan waktu yang ketat.

    Pendekatan pembelajaran yang fleksibel ini juga memungkinkan Sekolah Rakyat untuk mengakomodasi siswa dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam pendidikan.

  • Indeks Keamanan Informasi Raih 71 Persen, Diskominfo Kalsel Lampaui Target Nasional – Page 3

    Indeks Keamanan Informasi Raih 71 Persen, Diskominfo Kalsel Lampaui Target Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kemajuan signifikan dalam penguatan keamanan siber dan sandi. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8–10 Juli 2025, tingkat kematangan sistem keamanan digital Diskominfo Kalsel menunjukkan lonjakan positif.

    Dalam asesmen tersebut, indeks keamanan informasi Diskominfo Kalsel naik dari skor 475 menjadi 651. Tak hanya itu, indeks keamanan siber serta administrasi pemerintahan juga mengalami peningkatan, dari 2,75 menjadi 3,48.

    Penilaian ini merupakan bagian dari inisiatif BSSN untuk memetakan sejauh mana kesiapan dan ketahanan instansi pemerintahan terhadap potensi ancaman dunia siber yang semakin kompleks.

    Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel sekaligus Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan cerminan kerja keras dan dedikasi seluruh tim dalam menjaga keamanan digital pemerintah daerah.

    “Kami berhasil melampaui target nasional sebesar 60 persen. Saat ini, Indeks KAMI Provinsi Kalsel mencapai 71 persen. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim,” ungkapnya, Banjarbaru, Jum’at (11/7/2025).

    Atas pencapaian tersebut, Diskominfo Kalsel berhak menerima sertifikat keamanan dari BSSN, yang rencananya akan diserahkan secara resmi pada November 2025.

    Sucilianita menambahkan, pencapaian ini diharapkan dapat memicu semangat instansi pemerintah lainnya untuk lebih serius dalam memperkuat sistem keamanan informasi dan data digital.

    “Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi instansi pemerintah lainnya untuk terus meningkatkan keamanan data dan sistem informasi, seiring dengan meningkatnya tantangan di dunia siber,” tukasnya.

    Dengan hasil positif ini, Diskominfo Kalimantan Selatan menegaskan peran strategisnya dalam menjaga keamanan digital daerah dan mendukung kebijakan nasional dalam bidang siber dan sandi.

  • One UI 8.5: Bocoran Fitur, Jadwal Rilis, dan Daftar HP Samsung yang Kebagian Update – Page 3

    One UI 8.5: Bocoran Fitur, Jadwal Rilis, dan Daftar HP Samsung yang Kebagian Update – Page 3

    One UI 8.5, yang dibangun di atas sistem operasi Android 16, dijadwalkan akan debut bersamaan dengan peluncuran seri Samsung Galaxy S26 pada awal 2026. Saat ini, rincian mengenai fitur-fitur baru yang akan dibawanya masih menjadi misteri.

    Namun, banyak yang berharap akan adanya peningkatan signifikan dalam fungsionalitas Galaxy AI, meskipun perlu diingat bahwa pembaruan One UI 8 pun tergolong minim perubahan meskipun merupakan versi mayor.

    Waktu perilisan One UI 8.5 untuk perangkat lain akan sangat bergantung pada fitur dan perubahan yang disertakan. Jika ada penambahan fitur Galaxy AI yang substansial, perilisan mungkin membutuhkan waktu hingga dua bulan setelah pengumuman Galaxy S26.

    Namun, jadwal pembaruan perangkat lunak selalu berubah, sehingga para pengguna diharapkan untuk terus memantau informasi resmi dari Samsung.

     

  • Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Dukung Program Gizi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Dukung Program Gizi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemprov Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda strategis nasional, salah satunya melalui sinergi penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.

    Dukungan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Kalsel, Adi Santoso, yang mewakili Gubernur Kalsel Muhidin dalam Upacara Penutupan Pendidikan dan Penetapan Dasar Militer serta Pelatihan Manajerial Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 TA 2025. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Kejujuran Mako Rindam VI/Mulawarman, Banjarbaru, pada Sabtu (12/7/2025).

    “Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Rindam VI atas prakarsanya menyelesaikan tugas untuk menyiapkan komisi cadangan utamanya dalam rangka mendukung program Gizi Nasional,” ujar Adi.

    Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel memberikan apresiasi atas peran aktif Rindam VI/Mlw yang turut membantu pembinaan dan pelatihan kader cadangan utama. Kader-kader ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Program Gizi Nasional yang digagas pemerintah pusat.

    Lebih jauh, Adi menegaskan bahwa Pemprov Kalsel siap menjalin kerja sama erat dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menjalankan program-program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

    “Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung pelaksanaan program-program nasional dalam rangka untuk menyediakan makanan bergizi di Indonesia. Mudah-mudahan dukungan ini datang dari provinsi dan 13 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

    Menurutnya, langkah ini sangat sejalan dengan arah pembangunan yang telah dirumuskan oleh Gubernur Kalsel, di mana pembangunan SDM merupakan salah satu fokus utama dalam mendorong kemajuan daerah.

    “Ya, visi-misi Gubernur sangat selaras, utamanya dalam rangka untuk membangun SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutup Adi.

     

  • Tanggapi Replik Jaksa, Kubu Hasto Sebut Kasus Perintangan Penyidikan Harus Gugur – Page 3

    Tanggapi Replik Jaksa, Kubu Hasto Sebut Kasus Perintangan Penyidikan Harus Gugur – Page 3

    Sebelumnya, Kuasa hukum terdakwa Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy meminta majelis hakim mengesampingkan bukti file call data record atau CDR yang dibawa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran keasliannya tidak dapat dibuktikan.

    Hal itu disampaikan saat pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perkara perintangan penyidikan.

    “File CDR seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti atau barang bukti karena tidak dapat dibuktikan keaslian dan keabsahannya,” tutur Ronny di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    CDR sendiri merupakan data menyangkut detail panggilan, waktu, maupun transaksi telekomunikasi, yang dapat membaca lokasi seseorang berdasarkan sinyal tower. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa mengeklaim mengetahui Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto melarikan diri ke kawasan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, saat operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan data CDR tersebut.

    Ronny mengatakan, berdasarkan fakta persidangan, file CDR yang dihadirkan jaksa KPK di persidangan yang telah melalui analisis ahli itu diyakini tidak bisa dijamin keasliannya. Data tersebut dinilai berisiko sudah dimanipulasi dan tidak lagi otentik.

    Termasuk juga jaksa dalam tuntutannya menyebut data CDR itu tidak langsung didapatkan penyelidik dari operator, yakni berasal dari diska lepas atau flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade 16 GB dan Sandisk Cruzer Blade 64 GB.

    “Majelis Hakim Yang Mulia, kita tidak pernah tahu flashdisk ini diberikan oleh siapa dan apakah bisa dipercaya,” jelas dia.

    Akibat dari keaslian file CDR yang diragukan, Ronny pun meminta majelis hakim mempertimbangkan kembali alat atau barang bukti tersebut.

    “Haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,” ungkap Ronny.

    Tidak ketinggalan, dia juga menyoroti fakta persidangan yang menyatakan bahwa bukti data CDR itu tidak melalui audit digital forensik. Hal ini merujuk pada keterangan ahli digital forensik yang bekerja sebagai penyelidik KPK.

    “Satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu dokumen telah melalui proses digital forensik adalah ahli digital forensik dan bukan penuntut umum,” Ronny menandaskan.

  • Beasiswa Unggulan 2025 Dibuka! Ini Syarat dan Cara Daftarnya – Page 3

    Beasiswa Unggulan 2025 Dibuka! Ini Syarat dan Cara Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali membuka pendaftaran Beasiswa Unggulan 2025. Beasiswa ini menjadi angin segar bagi mahasiswa berprestasi di seluruh Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, S2, atau S3, baik di dalam maupun luar negeri. Pendaftaran dibuka mulai 14 Juli 2025 dan akan ditutup pada 27 Juli 2025.

    Beasiswa Unggulan 2025 menawarkan berbagai jenis beasiswa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang pendaftar. Beberapa di antaranya adalah beasiswa untuk masyarakat berprestasi, beasiswa untuk penyandang disabilitas, serta beasiswa khusus untuk pegawai Kemendikbudristek. Setiap jenis beasiswa memiliki persyaratan dan cakupan pembiayaan yang berbeda.

    Bagi kamu yang berminat untuk mendaftar, pastikan untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Informasi lengkap mengenai persyaratan, jenis beasiswa, cakupan pembiayaan, dan cara pendaftaran dapat ditemukan di situs resmi Beasiswa Unggulan.