Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Sekolah Rakyat Handayani Terapkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat – Page 3

    Sekolah Rakyat Handayani Terapkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekolah Rakyat Handayani Jakarta Timur menerapkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai sebuah pendekatan pembentukan karakter yang menjadi ciri khas sekolah berbasis asrama.

    “Kegiatan kita sudah teratur. Karena sistemnya asrama, jadi pagi-pagi anak sudah bangun, sholat subuh. Habis sholat subuh nanti kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat,” kata Kepala Sekolah Rakyat Handayani Jakarta Timur Regut Sutrasto di Jakarta Timur, Selasa (15/7/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Tujuh kebiasaan tersebut dimulai dari sholat subuh berjemaah, dilanjutkan dengan senam pagi, mandi, sarapan, hingga kegiatan akademik.

    Menurut Regut, pola ini bertujuan menanamkan disiplin, kesehatan, dan nilai-nilai kebangsaan sejak dini kepada siswa di Sekolah Rakyat Handayani.

    “Kegiatan terkait dengan pendidikan karakter, dan keimanan serta ketakwaan, dari pagi sampai malam itu ada,” ujar Regut.

    Dia menjelaskan, bangun pagi mengajarkan siswa terkait nilai-nilai disiplin, produktivitas, dan menghargai waktu pada kualitas hidup yang lebih baik. Lalu, beribadah untuk membentuk kepribadian, makan hidup, dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan.

    Kemudian, berolahraga untuk menjaga kesehatan fisik, melatih disiplin, fokus, dan keseimbangan. Makan bergizi juga diberikan di Sekolah Rakyat Handayani untuk memastikan kehidupan yang sehat.

    “Makan kita dapat, lalu kalau pagi-pagi ada olahraga dulu, atau senam biar badan segar, baru nanti bisa balik untuk mandi siap-siap jam masuk kelas,” ucap Regut.

    Selain itu, Sekolah Rakyat Handayani juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan hobinya.

    “Kita nanti ada banyak lapangan bola, terus nanti di dalam ruangan kan ada tempat buat anak berinteraksi. Jadi kan ada dua tempat tidur dan ruang berinteraksi kan di dalamnya ada,” jelas Regut.

  • Harga Beras Medium Meroket, Bos Bapanas: Karena Beli Gabahnya Ugal-ugalan – Page 3

    Harga Beras Medium Meroket, Bos Bapanas: Karena Beli Gabahnya Ugal-ugalan – Page 3

    Mengutip Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), 15 Juli 2025, harga rata-rata beras medium sebesar Rp 14.317 per kilogram atau 14,45 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Rinciannya, harga di Zona 1 sebesar Rp 13.845 per kilogram atau 10,76 persen di atas HET. Zona 2 Rp 14.531 per kilogram atau 10,92 persen di atas HET. Serta, beras medium di Zona 3 sebesar Rp 16.219 per kilogram atau 20,14 persen di atas HET.

    Adapun, HET Zona 1 ditetapkan Rp 12.500 per kilogram, Zona 2 Rp 13.100 per kilogram, dan Zona 3 Rp 13.500 per kilogram. HET beras medium nasional ditetapkan Rp 12.500 per kilogram.

    Kata Pedagang

    Beras kualitas medium kini dibanderol mulai Rp 13.500-13.800 per kilogram di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Kenaikan harga ini imbas pasokan yang menipis ditambah harga yang tinggi dari tingkat pabrik ke PIBC.

    Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid mengungkapkan harga beras sudah naik sejak penawaran pabrik untuk masuk ke PIBC.

    “Hari ini Rp 13.400-13.800 (per kg), itu penawaran dari daerah loh. Taruh kalau umpamanya kami beli Rp 13.400 jatuhnya sampai di bawah (dijual di PIBC) itu Rp 13.500. Ongkos turun (bongkar muat), biaya ini, biaya itu, jadi jatuhnya Rp 13.500, kami jual paling mahal Rp 13.600-13.700, untung Rp 100, kan wajar buat kami pedagang,” kata Zulkifli saat ditemui Liputan6.com di PIBC, Jakarta, Senin (14/7/2025).

     

     

  • Kejagung Jemput Paksa Stafsus Nadiem Makarim, Terkait Korupsi Digitalisasi Pendidikan – Page 3

    Kejagung Jemput Paksa Stafsus Nadiem Makarim, Terkait Korupsi Digitalisasi Pendidikan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput paksa Ibrahim Arif, staf khusus (stafsus) mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019–2023.

    Kuasa hukum Ibrahim Arif, Indra Haposan Sihombing, membenarkan langkah penjemputan paksa tersebut.

    “Iya, hari ini benar dijemput (paksa),” ujar Indra saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

    Ibrahim tiba di Kejagung sekitar pukul 14.35 WIB. Sementara itu, Nadiem Makarim telah hadir lebih dulu untuk menjalani pemeriksaan sejak pukul 08.57 WIB.

    Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap tiga stafsus Nadiem Makarim, yakni Fiona Handayani (FH), Jurist Tan (JT), dan Ibrahim Arif (IA).

    Ketiganya disebut tidak memenuhi panggilan penyidik dalam proses pemeriksaan sebelumnya.

    “Sudah dijadwal bahwa tiga orang ini tidak hadir dalam pemeriksaan yang sudah dijadwalkan kemarin dan dua hari yang lalu,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

     

    Kejaksaan Agung belum melangkah lebih jauh dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook karena masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap satu Staf Khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemeriksaan ini disebut sebagai kunci untuk menentukan kelanj…

  • Sekolah Rakyat Diresmikan, Ketua DPR: Jangan Bersifat Eksklusif, Harus Melengkapi Sekolah yang Ada – Page 3

    Sekolah Rakyat Diresmikan, Ketua DPR: Jangan Bersifat Eksklusif, Harus Melengkapi Sekolah yang Ada – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik peresmian Sekolah Rakyat sebagai upaya inovatif dalam pemerataan pendidikan, namun mengingatkan agar program ini tidak menjadi eksklusif atau bersaing dengan sekolah formal.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut positif peresmian Sekolah Rakyat oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan menilai program tersebut sebagai langkah inovatif untuk menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

    Meski demikian, Puan mengingatkan agar program ini tidak menjadi eksklusif atau bersaing dengan sekolah formal yang sudah ada.

    “Terkait dengan Sekolah Rakyat, tentu saja sangat inovatif,” ujar Puan pada konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025).

    “Kami akan mengawasi bahwa jangan sampai ada rakyat Indonesia yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan,” imbuhnya.

    Puan menekankan pentingnya penyempurnaan dalam pelaksanaan program ini karena tantangan di lapangan masih cukup besar. Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi pelengkap dari sistem pendidikan nasional, bukan pesaing.

    “Saya juga mendengar laporannya bahwa tantangannya di lapangan itu sangat banyak. Jangan sampai niat baik ini kemudian menjadi bersifat eksklusif atau berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Ini justru harus melengkapi,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

     

  • Indonesia Akhirnya Swasembada Daging dan Telur Ayam – Page 3

    Indonesia Akhirnya Swasembada Daging dan Telur Ayam – Page 3

    Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus memperkuat upaya stabilisasi harga ayam ras hidup (livebird) guna melindungi peternak rakyat dari tekanan harga yang tidak wajar.

    Kementan bersama Satgas Polri dan pihak terkait lainnya telah menyepakati harga ayam hidup Rp18.000/kg untuk semua bobot panen secara nasional mulai 19 Juni 2025, dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional.

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan kepada pelaku usaha agar komitmen dan konsekuen terhadap kesepakatan harga livebird minimal di atas HPP dan berupaya menjaga tetap stabil.

    Stabilisasi harga livebird diharapkan selaras dengan program Makan Bergizi Gratis agar hasil peternak terserap optimal, distribusi merata, dan kesejahteraan peternak meningkat secara berkelanjutan di seluruh daerah.

     

  • Lewat Packfest 2025, Telkom Bantu 636 UMKM Naik Kelas Lewat Kemasan Lebih Menjanjikan – Page 3

    Lewat Packfest 2025, Telkom Bantu 636 UMKM Naik Kelas Lewat Kemasan Lebih Menjanjikan – Page 3

    Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat sebanyak 636 UMKM telah terlibat dalam program ini. Mereka tersebar di 90 titik binaan yang meliputi Witel, Telkom Daerah, dan Rumah BUMN. Lebih dari 516.500 kemasan telah dicetak dalam program ini, memberikan akses lebih luas kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan kemasan dengan material berkualitas seperti paper metalized dan aluminum foil, semuanya ditawarkan dengan harga terjangkau dan bebas ongkos kirim.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan, ”Packfest bukan sekadar cetak kemasan. Ini adalah upaya memperkuat pondasi UMKM secara menyeluruh, mulai dari tampilan produk, pemenuhan regulasi, hingga membentuk citra usaha yang modern dan terpercaya. Inisiatif ini juga selaras dengan pencapaian SDGs poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan poin 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).”

    Dengan hadirnya Packfest 2025, Telkom tak hanya mendukung aspek visual dari produk UMKM, tetapi juga mendorong pemenuhan standar informasi pangan yang kredibel. Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat daya saing UMKM di tengah pasar yang semakin kompetitif. Melalui kemasan yang layak, terstandar, dan menarik, produk lokal kini lebih siap bersaing di etalase nasional maupun digital. Karena bagi Telkom, mendorong pertumbuhan UMKM tak cukup hanya dengan niat baik, tetapi juga melalui aksi nyata agar setiap produk bisa #KemasanNaikKelas.

  • Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2025 Dibuka: Raih Kesempatan Kuliah Gratis di Dalam dan Luar Negeri – Page 3

    Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2025 Dibuka: Raih Kesempatan Kuliah Gratis di Dalam dan Luar Negeri – Page 3

    Untuk dapat mendaftar Beasiswa Unggulan 2025, terdapat serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar. Secara umum, pendaftar harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Batas usia maksimal bervariasi tergantung jenjang pendidikan; misalnya, untuk jenjang S2, usia maksimal biasanya 32 atau 33 tahun. Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) juga berbeda, dengan IPK minimal yang lebih tinggi untuk mahasiswa on-going dibandingkan mahasiswa baru.

    Sebagai contoh, mahasiswa S1 on-going umumnya memerlukan IPK minimal 3,00, sementara S2 on-going 3,25, dan S3 on-going 3,40. Kemampuan bahasa juga menjadi krusial, dibuktikan dengan sertifikat TOEFL, IELTS, atau setara, dengan skor minimal yang disesuaikan jenjang. Pendaftar diutamakan bagi mahasiswa reguler dan tidak berstatus sebagai dosen, guru, tenaga kependidikan, atau pelaku budaya.

    Prestasi akademik atau non-akademik tingkat nasional atau internasional menjadi nilai tambah yang sangat diutamakan. Dokumen pendukung yang dibutuhkan meliputi KTP, Kartu Mahasiswa (jika ada), transkrip nilai, dan surat rekomendasi. Khusus untuk S2 dan S3, rencana studi atau proposal penelitian seringkali menjadi syarat wajib. Pendaftar Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas juga wajib melampirkan surat keterangan disabilitas dari dokter atau lembaga terkait.

  • Setop Pengguna Baru di Indonesia, SKSG UI: Pemerintah Perlu Audit Starlink! – Page 3

    Setop Pengguna Baru di Indonesia, SKSG UI: Pemerintah Perlu Audit Starlink! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menuai kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait komitmen mendasar Starlink, seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang belum juga terealisasi.

    Starlink bahkan dianggap mendapatkan keistimewaan regulasi untuk mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan penuh dari dalam negeri.

    SKSG UI sebelumnya telah memperingatkan potensi ancaman terhadap berbagai aspek kedaulatan Indonesia akibat kehadiran Starlink yang tidak diatur secara ketat.

    Kekhawatiran tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, rentannya perlindungan data pribadi, hingga risiko penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah strategis dan sensitif.

    Terlebih, perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu baru saja menyetop penerimaan pelanggan baru di Indonesia.

    “Akibat karpet merah untuk Starlink, kini mereka dengan leluasa dapat menghentikan layanan tanpa pemerintah memiliki daya tawar. Pertanyaannya, bagaimana penataan internet di Indonesia ke depannya?,” Muhamad Syauqillah, seorang peneliti dari SKSG UI, mempertanyakan hal tersebut.

    SKSG UI juga menyoroti potensi risiko layanan internet Starlink dalam menjangkau wilayah terpencil seperti Papua tanpa harus melalui jaringan telekomunikasi nasional.

    “Ini bukan hanya persoalan konektivitas, melainkan tentang siapa yang memegang kendali informasi di wilayah yang rawan akan gerakan separatis,” ucap Syauqillah dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

     

  • Setop Pengguna Baru di Indonesia, SKSG UI: Pemerintah Perlu Audit Starlink! – Page 3

    Setop Pengguna Baru di Indonesia, Peneliti Keamanan SKSG UI: Pemerintah Perlu Audit Starlink! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menuai kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait komitmen mendasar Starlink, seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang belum juga terealisasi.

    Starlink bahkan dianggap mendapatkan keistimewaan regulasi untuk mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan penuh dari dalam negeri.

    Policy Paper SKSG UI bertajuk ‘Kedaulatan Siber Indonesia’ sebelumnya telah memperingatkan potensi ancaman terhadap berbagai aspek kedaulatan Indonesia akibat kehadiran Starlink yang tidak diatur secara ketat.

    Kekhawatiran tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, rentannya perlindungan data pribadi, hingga risiko penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah strategis dan sensitif.

    Terlebih, perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu baru saja menyetop penerimaan pelanggan baru di Indonesia.

    “Akibat karpet merah untuk Starlink, kini mereka dengan leluasa dapat menghentikan layanan tanpa pemerintah memiliki daya tawar. Pertanyaannya, bagaimana penataan internet di Indonesia ke depannya?,” Muhamad Syauqillah, seorang peneliti dari SKSG UI, mempertanyakan hal tersebut.

    Peneliti keamanan ini juga menyoroti potensi risiko layanan internet Starlink dalam menjangkau wilayah terpencil seperti Papua tanpa harus melalui jaringan telekomunikasi nasional.

    “Ini bukan hanya persoalan konektivitas, melainkan tentang siapa yang memegang kendali informasi di wilayah yang rawan akan gerakan separatis,” ucap Syauqillah dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

     

  • Kejagung Dalami Dugaan Investasi Google ke Gojek di Kasus Chromebook – Page 3

    Kejagung Dalami Dugaan Investasi Google ke Gojek di Kasus Chromebook – Page 3

    Menurut Harli, pada 2019 lalu sebenarnya telah dilakukan uji coba terhadap penerapan 1.000 unit Chromebook untuk pengembangan digitalisasi pendidikan, namun nyatanya tidak efektif. Sementara, proyek pengadaannya malah tetap dilakukan kemudian.

    “Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama, bahkan ke daerah-daerah, sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ, karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba karena sesungguhnya penggunaan Chromebook itu kurang tepat,” ungkapnya.

    Dari sisi anggaran, diketahui dana yang digelontorkan sebesar Rp9,9 triliun lebih hingga mendekati Rp10 triliun, yang terdiri dari Rp3,582 triliun untuk pendanaan di satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun melalui Dana Alokasi Khusus alias DAK.

    “Dan perlu juga saya sampaikan bahwa pada tanggal 21 Mei yang lalu, penyidik setelah menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan, maka penyidik sudah melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan,” kata Harli.

    Sejauh ini, sudah ada dua tempat yang menjadi sasaran penggeledahan, yakni di Apartemen Kuningan Place dan Apartemen Ciputra Wolrd 2. Penyidik pun menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik di kediaman dua Stafsus Nadiem Makarim atas nama Fiona Handayani dan Juris Stan.