Author: Liputan6.com

  • Harga Beras Sumbang Inflasi, Mendagri Soroti Pentingnya Tata Kelola Distribusi – Page 3

    Harga Beras Sumbang Inflasi, Mendagri Soroti Pentingnya Tata Kelola Distribusi – Page 3

    Di lain sisi, Mendagri juga menyinggung terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan untuk mengendalikan harga beras. Ia menekankan agar penindakan lebih fokus pada pelaku usaha atau oknum yang melanggar secara bertahap. Sebelum itu perlu juga memberikan peringatan kepada para pelaku usaha untuk segera menurunkan harga sesuai ketentuan.

    Mendagri mewanti-wanti jangan sampai penegakan hukum mengganggu stabilitas ketersediaan pasokan di pasar yang akan berdampak terhadap naiknya harga beras. Karena itu, langkah yang perlu ditekankan adalah penurunan harga beras bukan ke arah penyegelan komoditas.

    “Sehingga kalau mau ditindak orangnya, tapi barangnya harus diturunkan harganya, barangnya tetap bisa sampai ke masyarakat,” ujarnya.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah, serta pejabat terkait lainnya.

     

    (*)

  • Hasto Kristiyanto: Saya Korban Komunikasi Anak Buah, Seluruh Dana Suap dari Harun Masiku – Page 3

    Hasto Kristiyanto: Saya Korban Komunikasi Anak Buah, Seluruh Dana Suap dari Harun Masiku – Page 3

    Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Hakim menyatakan, Hasto terbukti secara sah terlibat dalam memberi uang senilai Rp400 juta untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

    Vonis dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta Hasto dihukum 7 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara tiga tahun dan enam bulan dengan pidana denda Rp250 juta,” kata ketua majelis hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan.

    Hal memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi dan indepedensi lembaga KPU. Adapun hal yang meringankan adalah Hasto terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.

  • Bergandengan Tangan, Ekspresi Sedih Mendalam Istri Hasto Kristiyanto saat Suami Divonis 3,5 Tahun Bui – Page 3

    Bergandengan Tangan, Ekspresi Sedih Mendalam Istri Hasto Kristiyanto saat Suami Divonis 3,5 Tahun Bui – Page 3

    Sebelumnya, Majelis Hakim membacakan sejumlah pertimbangan dalam sidang Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku. Diketahui dalam dakwaan, Hasto diduga merintangi penyidikan dalam kasus suap pergantian antarwaktu yang dilakukan Harun Masiku.

    Berdasarkan dakwaan pertama Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Hasto diyakini memerintahkan untuk merendam ponsel Harun Masiku melalui satpam di Kantor DPP PDIP yang bernama Nurhasan. Tujuannya untuk menghilangkan jejak saat dilacak KPK.

    Namun usai menimbang segala keterangan saksi dan ahli, hakim berkeyakinan apa yang dituduhkan jaksa tidak terbukti. Menurut hakim, sebagai terdakwa, Hasto tidak pernah memberi perintah itu. 

    Percakapan Nurhasan yang menyebut nama bapak, tidak dapat dinilai merujuk langsung kepada sosok Hasto.

    Karenanya, hakim berpandangan berdasarkan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan.

    “Terdakwa harus dibebaskan sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu melanggar pasal 21 tipikor juncto pasal 65 ayat 1 KUHP,” ujar majelis hakim.

     

  • Mensesneg Undang Megawati, SBY dan Jokowi Hadiri HUT ke-80 RI di Istana: Insya Allah Hadir – Page 3

    Mensesneg Undang Megawati, SBY dan Jokowi Hadiri HUT ke-80 RI di Istana: Insya Allah Hadir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadir memastikan upacara peringatan HUT ke-80 RI hanya akan digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2025.

    Para mantan-mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga diundang untuk menghadiri peringatan HUT ke-80 RI di Istana.

    Mulai dari, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi. Kemudian, Wapres keenam Try Sutrisno, Wapres ke-11 Boediono, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), hingga Wapres ke-13 Ma’ruf Amin.

    “Tentu, kalau undangan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden-wakil presiden yang sudah purna berserta dengan keluarga, seperti biasa, pasti insya Allah akan diundang,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Dia mengaku sudah menyampaikan undangan upacara HUT ke-80 RI secara lisan atau informasi kepada para mantan presiden dan wakil presiden. Kendati semuanya belum memberikan konfirmasi resmi, Prasetyo menyebut para mantan presiden dan wakil presiden berkenan hadir apabila tak ada halangan.

    “Konfirmasi lengkap belum, karena semuanya sedang berproses. Kalau komunikasi secara informal, saya sendiri sebagai Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu yang lalu silaturahmi dengan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden-wakil presiden yang sudah purna dan juga secara lisan kami sudah menyampaikan undangan,” jelasnya.

    “Dan secara lisan juga beliau-beliau insya Allah jika tidak ada halangan akan berkenaan hadir. Alhamdulillah kebetulan semuanya sudah kami sampaikan secara informal,” sambung Mensesneg.

    Sebagai presiden terpilih, Prabowo tidak hanya berkomitmen melanjutkan pemerintahan Jokowi saja, tetapi juga kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, baik SBY maupun Megawati.

  • Pegadaian Dukung Gerakan Masjid Ramah Lingkungan, Perkuat Komitmen Keberlanjutan untuk Umat – Page 3

    Pegadaian Dukung Gerakan Masjid Ramah Lingkungan, Perkuat Komitmen Keberlanjutan untuk Umat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, Pegadaian turut ambil bagian dalam mendukung penyelenggaraan Kompetisi Masjid Eco-Friendly yang diinisiasi oleh IDN Times. Ajang ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai langkah strategis untuk mendorong peran masjid dalam isu lingkungan hidup.

    Acara puncak ditandai dengan pengumuman tiga masjid terbaik yang dinilai berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Masjid Jami Miftahul Jannah di Cakung, Jakarta Timur, keluar sebagai juara utama dan menerima langsung Piala Gubernur DKI Jakarta dari Gubernur Pramono Anung dalam seremoni penghargaan yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, 26 Juni 2025 lalu.

    Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa masjid kini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga bisa menjadi role model dalam gerakan pelestarian lingkungan di kawasan perkotaan. Inisiatif seperti ini juga mencerminkan semangat kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong perubahan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    “Karena sekarang ini untuk bisa menjadi ramah itu enggak gampang dalam tekanan dunia global yang seperti ini, perang dan sebagainya. Sehingga dengan memikirkan sekali lagi saya mengucapkan selamat,” ujar Pramono. 

    Selain Masjid Jami Miftahul Jannah sebagai juara pertama, Masjid Agung Sunda Kelapa dan Masjid Asy Syifa RSCM masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Kompetisi ini menarik antusiasme yang sangat tinggi, lebih dari 50 masjid Jakarta berpartisipasi, dengan penilaian berdasarkan delapan kriteria ramah lingkungan, mulai dari limbah hingga energi dan pemberdayaan masyarakat. 

    “Kami di Pegadaian percaya bahwa keberlanjutan adalah bagian dari iman dan tindakan nyata. Dukungan kami terhadap program ini adalah cerminan dari komitmen Pegadaian untuk MengEMASkan Indonesia, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga melalui gerakan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Executive Vice President PT Pegadaian, Rully Yusuf. 

     

    Kompetisi ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-478 DKI Jakarta, yang ingin menekankan semangat kolaborasi dalam membangun Jakarta sebagai kota yang inklusif, hijau, dan spiritual. Tidak hanya penilaian dari segi fisik, aspek sosial, inovasi, dan keberlanjutan juga menjadi sorotan utama tim juri dalam menentukan pemenang. 

    Selain mendukung Kompetisi Masjid Eco-Friendly, Pegadaian pada awal tahun 2025 juga menjalankan Program Cuci Karpet Masjid Gratis di 50 masjid yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Program ini merupakan bentuk kepedulian Pegadaian dalam mempersiapkan rumah ibadah agar layak menyambut jamaah pada Hari Raya Idul Fitri. 

    Karpet masjid merupakan bagian penting dalam ibadah umat Islam, melalui pembersihan profesional yang higienis, Pegadaian membantu memastikan bahwa masjid-masjid ini tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga nyaman secara spiritual. Program ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pegadaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 11, yakni Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

    Masjid yang bersih dan sehat mencerminkan lingkungan yang layak huni dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Pegadaian percaya bahwa setiap kontribusi, sekecil apa pun, bisa menjadi bagian dari kebaikan yang lebih besar. Melalui Program Pegadaian Peduli Masjid, Pegadaian hadir bukan dengan pelayanan, tapi dengan ketulusan dalam membantu masyarakat melaksanakan ibadah dengan hati yang tenang dan tempat yang layak.  

     

    (*)

  • Telkom Hadirkan Digi Koperasi, Solusi Digital untuk Ribuan Koperasi Merah Putih Lebih Maju – Page 3

    Telkom Hadirkan Digi Koperasi, Solusi Digital untuk Ribuan Koperasi Merah Putih Lebih Maju – Page 3

    Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi memaparkan bahwa Digi Koperasi memiliki kapabilitas yang lengkap untuk mendukung digitalisasi koperasi. Di tingkat operasional, platform ini menyediakan fitur Kasir Koperasi yang memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan penjualan di setiap gerai.

    “Untuk menjaga transparansi dan keberlanjutan usaha, Digi Koperasi juga dilengkapi dengan sistem Akuntansi dan Keuangan Koperasi untuk memastikan kesehatan finansial koperasi,” kata Faizal.

    Selain itu, seluruh sistem ini didukung oleh akses internet cepat untuk mendorong kelancaran proses digitalisasi secara efektif. Telkom juga menghadirkan Dashboard Nasional yang memungkinkan pemantauan kinerja dan performansi koperasi secara nasional.

    Faizal menambahkan bahwa keberadaan Dashboard Nasional dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk melihat dan mengevaluasi kinerja koperasi.

    “Di dalam dashboard tersebut akan menyediakan beragam informasi, meliputi jumlah koperasi yang terdigitalisasi, jumlah penjualan dan omzet koperasi, pertumbuhan ekonomi koperasi, sebaran performansi koperasi di seluruh Indonesia, jumlah pasokan dari BUMN ke koperasi, serta produk unggulan,” pungkasnya.

     

    (*)

  • Pemerintah Bantah Serahkan Data Pribadi WNI ke AS – Page 3

    Pemerintah Bantah Serahkan Data Pribadi WNI ke AS – Page 3

    Prasetyo memastikan pemerintah berkomitmen dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Hal tersebut juga menjadi pembahasan pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat saat bernegosiasi.

    “Kita tentu, pemerintah pasti berkomitmen, apalagi berkenaan dengan masalah data pribadi. Kita sendiri kan juga punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi data-data pasti pemerintah berusaha keras menjamin itu,” tutur dia.

    “Itu bagian dari yang dibicarakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika,” sambung Prasetyo.

    Sebelumnya, Gedung Putih melalui situs web-nya pada Selasa (22/7/2025) merilis dokumen berjudul “Lembar Fakta: Amerika Serikat (AS) dan Indonesia Capai Kesepakatan Dagang Bersejarah.”

    Lembar fakta tersebut dibuka dengan pernyataan, “Presiden Donald Trump mengumumkan sebuah kesepakatan dagang bersejarah dengan Indonesia, yang akan memberikan warga AS akses pasar di Indonesia—akses yang sebelumnya dianggap mustahil—dan membuka terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, serta digital AS.”

    Dalam kesepakatan ini, Indonesia akan membayar tarif timbal balik kepada AS sebesar 19 persen.

    Terkait penghapusan hambatan tarif disebutkan, “Indonesia akan menghapus hambatan tarif terhadap lebih dari 99 persen produk AS yang diekspor ke Indonesia, berdasarkan perlakuan preferensial, di seluruh sektor, termasuk semua produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, serta bahan kimia, yang akan menciptakan peluang akses pasar yang bernilai secara komersial bagi seluruh ragam ekspor AS serta mendukung lapangan kerja AS yang berkualitas tinggi.”

  • Jawab Usulan NasDem, Istana: Tak Ada Rencana Wapres Gibran Berkantor di IKN – Page 3

    Jawab Usulan NasDem, Istana: Tak Ada Rencana Wapres Gibran Berkantor di IKN – Page 3

    Partai NasDem yang pertama kali mengusulkan agar IKN menjadi kantor Wakil Presiden saja. Hal ini bertujuan, gedung-gedung yang sudah terbangun, tidak terbengkalai.

    “Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” kata Waketum Partai NasDem Saan Mustopa dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

    Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara. Menurutnya, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.

    “Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas,” ujar Saan.

  • Bukan Lagi Alat Ekperimental, Ini 5 Adopsi AI yang Paling Diminati di Asia Tenggara – Page 3

    Bukan Lagi Alat Ekperimental, Ini 5 Adopsi AI yang Paling Diminati di Asia Tenggara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Teknologi kecerdasan buatan (AI) tak lagi sekadar wacana eksperimental, melainkan telah menjadi tulang punggung operasional bisnis di berbagai sektor.

    Di Asia Tenggara, adopsi AI menunjukkan percepatan signifikan, terutama dalam upaya peningkatan efisiensi dan pertumbuhan bisnis.

    Berdasarkan analisis terhadap pelanggan SAP di Asia Tenggara dari Mei 2024 hingga Mei 2025, ditemukan lima penggunaan AI yang paling diminati:

    Otomatisasi Laporan Pengeluaran: AI dimanfaatkan untuk secara otomatis membuat laporan pengeluaran hanya dari foto struk pembayaran, memangkas proses manual yang memakan waktu.
    Verifikasi Pengeluaran Berbasis AI: Sistem AI digunakan untuk memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kebijakan perusahaan, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi risiko.
    Asisten Penulisan Narasi HR: Generative AI membantu karyawan menyusun narasi yang ringkas dan tepat dalam aplikasi HR, mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi.
    Penyusunan Sasaran Kinerja: Generative AI juga berperan dalam membantu perusahaan menyusun sasaran kinerja yang lebih terarah dan efektif.
    Integrasi Dokumen Penting untuk Q&A: Dokumen-dokumen krusial diintegrasikan ke dalam co-pilot berbasis AI untuk memperkuat respons tanya jawab, memastikan informasi yang akurat dan cepat.

    “AI bukan lagi teknologi eksperimental, kini sudah menjadi bagian inti dari fondasi operasional bisnis,” ujar President & Managing Director SAP Asia Tenggara, Liher Urbizu, pada acara SAP NOW AI Tour Southeast Asia, belum lama ini.

    Melalui keterangan resminya, Jumat (25/7/2205), ia menambahkan, “Perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara mengadopsi AI dengan cepat. Dengan mengintegrasikan aplikasi perusahaan dan data strategis, mereka mampu meraih manfaat nyata seperti peningkatan efisiensi, pertumbuhan bisnis, dan pendapatan.”

     

     

  • Keluarkan Buku Hitam, Wajah Datar Hasto Kristiyanto saat Divonis 3,5 Tahun Penjara – Page 3

    Keluarkan Buku Hitam, Wajah Datar Hasto Kristiyanto saat Divonis 3,5 Tahun Penjara – Page 3

    Sebelumnya, Majelis Hakim membacakan sejumlah pertimbangan dalam sidang Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku. Diketahui dalam dakwaan, Hasto diduga merintangi penyidikan dalam kasus suap pergantian antarwaktu yang dilakukan Harun Masiku.

    Berdasarkan dakwaan pertama Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Hasto diyakini memerintahkan untuk merendam ponsel Harun Masiku melalui satpam di Kantor DPP PDIP yang bernama Nurhasan. Tujuannya untuk menghilangkan jejak saat dilacak KPK.

    Namun usai menimbang segala keterangan saksi dan ahli, hakim berkeyakinan apa yang dituduhkan jaksa tidak terbukti. Menurut hakim, sebagai terdakwa, Hasto tidak pernah memberi perintah itu. 

    Percakapan Nurhasan yang menyebut nama bapak, tidak dapat dinilai merujuk langsung kepada sosok Hasto.

    Karenanya, hakim berpandangan berdasarkan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan.

    “Terdakwa harus dibebaskan sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu melanggar pasal 21 tipikor juncto pasal 65 ayat 1 KUHP,” ujar majelis hakim.