Xcloud.id

Author: Liputan6.com

  • Imbas Sepi Peminat, DPRD Kota Cirebon Minta Pemda Gandeng Sekolah Swasta

    Imbas Sepi Peminat, DPRD Kota Cirebon Minta Pemda Gandeng Sekolah Swasta

    Namun demikian, katanya, terdapat sejumlah kendala di masyarakat. Ia mengatakan, yang menjadi permasalahan mendasar adalah hampir sebagian besar mainset warga Kota Cirebin ingin anaknya sekolah di negeri. Mindset yang terbentuk bahwa sekolah di negeri seakan elit, bahkan sekolah di negeri terkesan gratis tanpa SPP. 

    “Gimana kita mau nawarkan sekolah swasta kalau mindset-nya mau di negeri semua. Padahal sekolah di negeri maupun swasta sama saja. Bahkan sekolah swasta juga sudah banyak yang menerapkan program SPP gratis. Jadi harus ubah mindset dulu secara bersama,” ujar HSG.

    Harry berharap kondisi sekolah swasta yang ada di Kota Cirebon menjadi perhatian pemerintah daerah agar tahun ajaran mendatang tidak lagi sepi peminat. “Digandeng saja sekolah swasta bisa menjadi alternatif sekolah ketika di negeri tidak menampung atau tidak keterima,” ujarnya. 

    Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta SMK maupun SMA di Cirebon kerap mengeluh. Mereka diketahui sangat kekurangan murid selama proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Kondisi tersebut ditengarai imbas dari kebijakan baru Pemprov Jawa Barat mengenai tambahan kuota atau rombongan belajar di sekolah negeri menjadi 50 siswa. Padahal, sebelumnya, kebijakan mengatur satu rombongan belajar diisi 36 siswa.

    Kepala SMK Veteran Cirebon, Wahyu Hidayat menyebutkan, pada SPMB tahun 2025 hanya menjerima 9 hingga 10 siswa saja. Padahal, katanya, sebelumnya tahun 90 an jumlah siswa di sekolahnya cukup banyak bahkan masuk salah satu sekolah unggulan swasta di Cirebon. “Dulu jumlah siswa kami bisa sampai lebih dari 1000 orang sekarang cari siswa baru 100 saja sulit,” ujar Wahyu, Sabtu (12/7/2025).

    Wahyu mengatakan, pada SPMB tahun 2025 ini, siswa yang mendaftar di SMK Veteran Cirebon baru 9 sampai 10 orang. Wahyu mengaku sangat mendukung sejumlah program dan kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jabar.

  • Aksi Brutal Remaja Blora, Tak Hanya Sembelih Neneknya Juga Bacok Ini

    Aksi Brutal Remaja Blora, Tak Hanya Sembelih Neneknya Juga Bacok Ini

    Sebelumnya Khahami menyampaikan kronologi peristiwa sadis yang diketahuinya tersebut.

    “Intine arep membunuh ibune, ibune delik terus ketemu nenek e terus digorok (Intinya mau membunuh ibunya, ibunya sembunyi terus ketemu neneknya terus digorok,” katanya.

    Menurutnya, kasus pembunuhan di desanya ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

    Sekilas Khahami juga menyebut bahwa motif kejadian ini karena persoalan pendidikan.

    “Pengen kuliah tapi ibune ora setuju,” katanya.

    Hingga berita ini kembali diturunkan, Kasatreskrim Polres Blora AKP Selamet belum memberikan informasi lebih lanjut menurut versi kepolisian.

  • Indonesia Ajukan CPO, Kakao hingga Kopi Bebas Tarif dari Amerika Serikat – Page 3

    Indonesia Ajukan CPO, Kakao hingga Kopi Bebas Tarif dari Amerika Serikat – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengintip peluang meningkatnya daya saing minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke pasar Amerika Serikat (AS). Terutama usai Indonesia dikenakan tarif impor 19 persen ke AS.

    Menurutnya, pengenaan tarif Impor 19 persen buat produk asal Indonesia ke pasar AS ini akan menguntungkan, termasuk hasil pertanian dari dalam negeri. Apalagi, jika dibandingkan dengan Malaysia yang dikenakan tarif 25 persen, lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia dan Malaysia menjadi kontributor terbesar minyak sawit dunia.

    “Itu kita melihat peluang di situ, sisi lain yang sangat menguntungkan Indonesia. Yang pertama CPO. CPO kita, tarifnya Indonesia 19 persen, kemudian negara tetangga yang memegang CPO 80 persen di dunia, itu adalah Malaysia dan Indonesia, Malaysia 25 persen tarifnya,” ucap Amran ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Dia menuturkan, peluang ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk merambah pasar global. Seperti diketahui, produk CPO Indonesia berpeluang mendapat tarif lebih rendah, bahkan mendekati nol persen, seiring proses negosiasi lanjutan yang masih berjalan.

    Pada saat yang sama, produk CPO Indonesia bebas tarif masuk ke pasar Uni Eropa. Hal tersebut tertuang dalam kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

    “Artinya peluang ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kemudian Indonesia dengan IEU CEPA, itu kita juga sudah tanda tangan. Tentu CPO kita juga di sana baik harganya. Jadi kita gunakan dengan baik, ini sangat bagus,” sebutnya.

  • Intip Keuntungan Investasi Emas Antam – Page 3

    Intip Keuntungan Investasi Emas Antam – Page 3

    Dalam konteks investasi, emas Antam seringkali dianggap lebih unggul dibandingkan emas perhiasan, terutama karena stabilitas harga dan kemurniannya.

    Emas Antam memiliki kadar kemurnian 99,99%, yang menjamin stabilitas nilai dan transparansi harga. Sebaliknya, emas perhiasan memiliki kadar yang lebih rendah karena telah dicampur dengan logam lain, sehingga harganya lebih fluktuatif dan kurang transparan.

    Aspek likuiditas juga menjadi pembeda signifikan. Emas Antam sangat mudah dijual kembali di pasar, menjadikannya aset yang sangat likuid. Sementara itu, emas perhiasan cenderung memiliki likuiditas yang lebih rendah; harga jual kembalinya seringkali lebih rendah karena adanya faktor biaya pembuatan, kerumitan desain, dan merek yang tidak dihitung dalam harga jual kembali.

    Biaya tambahan juga perlu dipertimbangkan. Harga beli perhiasan umumnya lebih mahal dibandingkan emas batangan dengan kadar emas yang sama. Hal ini disebabkan adanya ongkos pembuatan, biaya desain, dan nilai merek yang melekat pada perhiasan, yang tidak ada pada emas batangan murni.

    Secara keseluruhan, emas Antam tergolong instrumen investasi berisiko rendah (low risk) karena nilainya cenderung stabil dan memiliki potensi peningkatan dalam jangka panjang. Karakteristik ini menjadikannya pilihan yang lebih aman dan menguntungkan bagi investor yang berorientasi pada pertumbuhan aset.

  • Bentrok Bersenjata, Sektor Pariwisata Kamboja Lebih Terdampak Ketimbang Thailand – Page 3

    Bentrok Bersenjata, Sektor Pariwisata Kamboja Lebih Terdampak Ketimbang Thailand – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Konflik yang meningkat antara Thailand dan Kamboja dapat berdampak negatif pada ekonomi yang bergantung pada pariwisata, tetapi kamboja lebih rentan.

    Mengutip CNBC, Jumat (25/7/2025), Thailand dan Kamboja saling tembak di beberapa wilayah perbatasan pada Kamis pekan ini setelah berminggu-minggu ketegangan yang meningkat. Akibatnya 11 warga sipil meninggal dunia.

    Di sisi lain, pariwisata merupakan penggerak ekonomi yang signifikan bagi kedua negara, masing-masing menyumbang sekitar 12% dan 9% terhadap produk domestik bruto (PDB) Thailand dan Kamboja pada 2024.

    Thailand menerima lebih dari 35 juta wisatawan pada 2024, sedangkan Kamboja menerima 6,7 juta wisatawan.

    “Thailand, tempat pariwisata, menopang sebagian besar tenaga kerja masih sangat rentan terhadap persepsi ketidakstabilan,” ujar Associate Research Fellow Observer Research Foundation, Sreeparna Banerjee.

    Ia mengatakan bahkan kerusuhan jangka pendek di dekat perbatasan dapat mengakibatkan peringatan perjalanan dan mengikis kepercayaan wisatawan, yang “sangat merugikan ketika Thailand mengandalkan pemulihan yang kuat yang didorong oleh pariwisata pada 2025:.

    “Namun, meskipun pariwisata berkontribusi lebih kecil terhadap produk domestik bruto Kamboja, akan “menyesatkan” untuk berasumsi negara tersebut kurang rentan terhadap gangguan di sektor tersebut,” kata Banerjee.

    “Tidak seperti Thailand, Kamboja memiliki lebih sedikit perangkat kebijakan seperti badan promosi pariwisata, cadangan fiskal berskala besar, atau jaring pengaman sosial yang kuat—untuk meredam dampaknya,” ia menambahkan.

    Bentrokan yang melibatkan tembakan artileri dan mobilisasi jet tempur F-16 oleh Thailand terjadi setelah Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh pada Rabu dan mengusir utusan Kamboja di Bangkok.

    Hal itu merupakan respons atas dugaan cederanya seorang tentara Thailand lainnya akibat ranjau darat di wilayah sengketa, yang menyebabkan kedua belah pihak menurunkan hubungan diplomatik mereka.

    Bangkok menuduh ranjau darat tersebut baru saja dipasang oleh pasukan Kamboja, meskipun Kamboja telah membantah klaim tersebut.

    Eskalasi terbaru dipicu oleh tewasnya seorang tentara Kamboja pada 28 Mei di wilayah yang disebut “Segitiga Zamrud”, wilayah sengketa yang menjadi titik pertemuan perbatasan Thailand, Kamboja, dan Laos.

     

  • Insentif PPN DTP untuk Properti 100% Diperpanjang hingga Akhir 2025 – Page 3

    Insentif PPN DTP untuk Properti 100% Diperpanjang hingga Akhir 2025 – Page 3

    Sebelumnya, kinerja sektor konsumsi rumah tangga tercatat sangat signifikan bagi perekonomian nasional hingga kuartal III 2024. Miliki share tertinggi yang mencapai 53,08% dan mampu tumbuh sebesar 4,91% (yoy), sektor ini berikan dukungan utama bagi kinerja positif perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,03% (ctc).

    Hal ini juga diikuti dengan juga Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level optimis sebesar 125,9 pada November 2024, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 121,1. 

    Menyongsong 2025 di tengah situasi global yang masih sangat dinamis, Pemerintah telah meluncurkan sejumlah paket insentif kebijakan di bidang perekonomian.

    Dari  15  insentif yang disiapkan untuk diberlakukan mulai 1 Januari 2025 tersebut, Pemerintah juga telah memberikan perhatian kepada kelas menengah melalui perpanjangan insentif PPN DTP Properti bagi bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak hingga Rp2 miliar.

    “Agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan pada Senin, 16 Desember 2024, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Perpanjangan pemberlakuan insentif bagi sektor properti tersebut akan diberikan dengan skema diskon sebesar 100% untuk Januari hingga Juni 2025 dan diskon 50% untuk Juli-Desember 2025.

    “Kita sangat menyambut baik diperpanjangnya PPN DTP karena akan berdampak positif untuk industri properti yang melibatkan banyak industri terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta penyerapan tenaga kerja yang cukup besar,” ujar Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata merespons kebijakan insentif tersebut.

     

     

  • Aturan KUR Perumahan Rilis Akhir Juli 2025, Apa Saja yang Bakal Diatur? – Page 3

    Aturan KUR Perumahan Rilis Akhir Juli 2025, Apa Saja yang Bakal Diatur? – Page 3

    Salah satu pendekatan utamanya ialah memaksimalkan penyerapan rumah subsidi.

    “Rumah subsidi tahun ini 350 ribu, tentu tantangannya bagaimana menyerap BP Tapera ini 350 ribu. Hari ini saya langsung panggil BP Tapera, karena tadi arahan Pak Menko itu harus betul-betul terserap tahun ini,” jelasnya.

    Adapun Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan Program KUR Perumahan diinisiasi untuk meningkatkan produktivitas dan memacu kemampuan para pengembang untuk mempercepat program tiga juta rumah.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025 menyampaikan KUR Perumahan sudah ditunggu-tunggu oleh para pengusaha di industri perumahan.

    Hal tersebut karena program ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas produksi karena membantu dari sisi likuiditas pendanaan.

    “Supaya pengembang itu semakin punya kemampuan untuk mempercepat kapasitas produksinya. Ekosistem pendukung perumahan, seperti toko bangunan, industri bahan bangunan, besi, batu bata, genteng, dan sebagainya, itu juga semakin bisa mempunyai kemampuan dari sisi likuiditas untuk mendukung percepatan program tiga juta rumah,” katanya.

    Menurut dia, dengan memberikan kemudahan dan biaya produksi yang murah dalam membuat rumah subsidi, ini diyakini dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.

    “Kalau dari sisi produksinya bisa diafirmasi dengan pembiayaan yang murah, deliver ke end user-nya, MBR-nya, juga akan bisa menjangkau affordability dari MBR,” kata dia.

     

  • Ini Pentingnya Legalitas Izin Edar Produk Perikanan – Page 3

    Ini Pentingnya Legalitas Izin Edar Produk Perikanan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggencarkan pembinaan dan pendampingan pengurusan legalitas izin edar guna menambah daya saing produk perikanan. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk penerbitan sertifikat MD, serta dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam hal Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

    “Sinergi ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama lebih lanjut untuk mempermudah akses pelaku usaha terhadap proses perizinan sesuai jenis dan skala usahanya,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Tornanda Syaifullah dikutip Jumat (25/7/2025).

    Selain menjadi bagian penting dari sisi pemenuhan regulasi, izin edar juga menjadi bukti keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasar domestik maupun ekspor.

    Tornanda mengatakan izin edar produk perikanan merupakan izin resmi yang diberikan kepada pelaku usaha baik produsen, pengolah, maupun distributor agar dapat mengedarkan produk seperti ikan segar, beku, atau olahan dengan standar keamanan pangan, mutu, dan sanitasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Produk perikanan yang bermutu dan aman dikonsumsi akan punya daya saing yang tinggi, baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. Apalagi dengan memiliki legalitas ini, pelaku usaha akan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari konsumen dan mitra dagang,” terang Tornanda dikutip Jumat (25/7/2025).

     

  • Kimia Farma Ikut Andil Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih, Ini Strateginya – Page 3

    Kimia Farma Ikut Andil Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih, Ini Strateginya – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan apresiasi atas peluncuran 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia menilai program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa.

    Meski begitu, Misbakhun menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini bergantung pada pengelolaan pendanaan yang jelas, regulasi yang kuat, dan mitigasi risiko kebocoran dana agar dampaknya efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

    “Kami di Komisi XI mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo yang menunjukkan keberpihakan pada ekonomi desa. Namun, dengan skala sebesar 80.081 koperasi yang melibatkan dana publik besar, pemerintah harus memastikan program ini berjalan dengan tata kelola yang baik,” ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (22/7).

    Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti pentingnya skema pendanaan yang matang dan berkelanjutan. Inpres no. 9/2025 menyebutkan empat sumber pendanaan awal untuk Koperasi Merah Putih, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Terkait hal ini, ia menyarankan pendanaan lanjutan melalui sinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus koperasi, serta keterlibatan BUMN dan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    “Koperasi ini harus didukung ekosistem finansial yang memungkinkan mereka tumbuh mandiri, bukan hanya hidup sesaat karena suntikan modal awal,” tambahnya.

     

     

  • Hore, Pemprov DKI Jakarta Potong Pajak BBM hingga 80% – Page 3

    Hore, Pemprov DKI Jakarta Potong Pajak BBM hingga 80% – Page 3

    Sebelumnya, Pramono mengaku terkejut saat mengetahui ada ketentuan terkait penerapan PBBKB sebesar 10 persen di Jakarta.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

    Dikutip dari laman web resminya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta menjelaskan bahwa PBBKB dikenakan atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor maupun alat berat.

    Artinya, setiap kali warga mengisi BBM, secara otomatis akan dikenakan pajak ini. Namun, pihak yang diwajibkan memungut dan menyetorkan PBBKB ke Kas Daerah bukanlah konsumen langsung, melainkan penyedia bahan bakar seperti produsen atau importir.

    Pemungutan pajak dilakukan saat bahan bakar diserahkan kepada konsumen.

    Adapun tarif PBBKB di Jakarta ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Meski begitu, ada pengecualian khusus bagi kendaraan umum yang hanya dikenakan tarif setengahnya, yakni 5 persen.

    Tapi ada pengecualian. Untuk kendaraan umum, tarifnya hanya 50 persen dari tarif normal. Artinya, kendaraan umum bayar PBBKB sebesar 5 persen saja. “Kebijakan ini dibuat untuk mendukung transportasi umum yang lebih terjangkau,” kata Bapenda.