Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • 7 Ketua Komisi III DPR: Putusan Hakim terhadap Agnez Mo Tak Sesuai UU Nasional

    7 Ketua Komisi III DPR: Putusan Hakim terhadap Agnez Mo Tak Sesuai UU Nasional

    Ketua Komisi III DPR: Putusan Hakim terhadap Agnez Mo Tak Sesuai UU
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putusan hakim terhadap
    Agnez Mo
    di perkara lagu “Bilang Saja” karya
    Ari Bias
    dinilai oleh Ketua
    Komisi III DPR

    Habiburokhman
    menyalahi Undang-Undang tentang Hak Cipta.
    “Putusan tersebut tidak sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, makanya kita (Komisi III DPR) minta Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk menindaklanjuti laporan,” kata Habiburokhman kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (21/6/2025).
    Putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dinilai problematik itu bernomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST, dibacakan pengadilan pada 30 Januari 2025 lalu.
    “Kami tidak dalam posisi mengintervensi pengadilan, tapi memang faktanya demikian (putusan hakim tidak sesuai UU),” kata Habiburokhman.
    Pandangan ini selaras dengan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan yang mengadu ke Komisi III DPR lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Jumat (20/6/2025) kemarin.
    Hakim memvonis Agnez telah menggunakan lagu “Bilang Saja” tanpa izin penciptanya yakni Ari Bias dalam tiga kali konser komersial. Putusan hakim itu mewajibkan Agnez Mo membayar Rp 1,5 miliar ke Ari Bias.
    Adapun UU Hak Cipta mengatur bahwa orang tak perlu izin langsung ke pencipta karya asalkan membayar kepada pencipta karya lewat Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK.
    Di pengujung RDPU di Komisi III DPR kemarin, Habiburokhman kemudian meneruskan dugaan yang disampaikan Koalisi agar diselidiki oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
    “Komisi III DPR meminta kepada Bawas MA untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 92/BDT.SUS-HK/hakcipta2024 PN Niaga Jakarta Pusat, yang diduga pemeriksaan dan putusannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Habiburokhman.
    Dalam jumpa pers ini, hadir pula pihak Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Bawas MA, dan juga penyanyi Tantri dari Band Kotak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita 2 Jemaah Haji Duduk Berdekatan Meninggal di Pesawat, Salimah Syok Lihat Rekan Serombongannya Wafat Surabaya 21 Juni 2025

    Cerita 2 Jemaah Haji Duduk Berdekatan Meninggal di Pesawat, Salimah Syok Lihat Rekan Serombongannya Wafat Surabaya 21 Juni 2025

    Cerita 2 Jemaah Haji Duduk Berdekatan Meninggal di Pesawat, Salimah Syok Lihat Rekan Serombongannya Wafat
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya menyebut, 2 jemaah asal
    Bangkalan
    meninggal dua saat perjalanan di pesawat karena sakit hipertensi dan syok.
    Plh Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, Sugiyo mengaku kaget, dengan meninggalnya, Mukatin Wakimin (68 tahun) dan Salimah Deman (88 tahun), warga Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura itu. 
    “Kita juga kaget, ternyata di kloter 29 itu ada 2 jemaah haji Bangkalan yang meninggal dunia. Berumur 68 dan 88 tahun,” kata Sugiyo, di Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES), Jumat (20/6/2025).
    Sugiyo mengungkapkan, jemaah haji bernama Mukatin meninggal dunia karena sakit hipertensi yang dideritanya.
    Lalu, Salimah syok saat melihat anggota rombongannya menghembuskan napas terakhir.
    “Jemaah yang berumur 68 tersebut hipertensi, tidak sadarkan diri dan meninggal di pesawat. Kemudian yang duduk di sebelahnya itu syok, itu yang kemudian juga meninggal dunia,” ujarnya. 
    “Itu yang informasi yang kami terima dari laporan bagian data. (Jemaah haji kloter 29 yang meninggal dunia) perempuan semua,” katanya.
    Selanjutnya, keduanya dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya, setelah pesawat rombongannya tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.
    “Di Rumah Sakit Haji Surabaya kemudian melalui mekanisme rumah sakit, kemudian dipulangkan ke Bangkalan dan informasi terakhir sudah dimakam sekitar pukul 13.00 WIB,” ujarnya.
    Putra Salimah, Adnan mengatakan, semula kondisi ibunya sehat. Ia dan ibunya duduk berjarak tiga baris dengan Mukatin yang juga meninggal di dalam pesawat.
    Satu jam sebelum mendarat di Bandara Juanda Surabaya, ibunya meminta ganti popok dan berjalan ke toilet yang ada di dalam pesawat. Namun, saat di toilet itu, Salimah mengalami pusing.
    “Saya bilang ke Umi, kalau pusing jangan ganti di sini, lebih baik di luar toilet. Lalu saya masuk menggantikan popok Umi,” ucapnya, Jumat (20/6/2025).
    Adnan lalu menggantikan popok ibunya tersebut. Setelah popoknya diganti, Salimah berjalan ke kursi tetapi kepalanya pusing.
    “Masih bisa jalan sampai di kursi. Beliau duduk di dekat jendela, sebelahnya ada orang lain setelah itu kursi saya. Saya lalu pasangkan belt,” katanya. 
    Tak lama kemudian, Mukatin yang ada di kursi belakangnya pingsan. Adnan langsung bangun dan memanggil tenaga medis. Sementara itu, Salimah masih di kursinya.
    “Tenaga medis lalu mengecek kondisi jemaah yang di belakang itu (Mukatin), lalu diberi oksigen dan di pompa namun tidak tertolong,” ucapnya.
    Tak lama kemudian, Adnan kembali ke kursinya dan melihat ibunya sudah bersandar di kursi. Adnan berusaha memanggil ibunya tetapi tak ada jawaban.
    “Biasanya saat saya panggil itu, ibu saya jawab ‘apah cong’ (ya nak). Tapi saat itu napasnya justru sesak, langsung saya panggil tenaga medis,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di GASPOL Goes to Campus UMY, Mendag Busan Ajak Mahasiswa Cintai Produk Lokal

    Di GASPOL Goes to Campus UMY, Mendag Busan Ajak Mahasiswa Cintai Produk Lokal

    Di GASPOL Goes to Campus UMY, Mendag Busan Ajak Mahasiswa Cintai Produk Lokal
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak generasi muda untuk semakin mencintai produk-produk dalam negeri.
    Pria yang akrab disapa Busan itu memperkenalkan Gerakan
    Kamis Pakai Lokal
    (GASPOL), sebuah program inisiasi Kementerian Perdagangan (
    Kemendag
    ) yang mendorong budaya bangga, bela, dan beli
    produk lokal
    .
    Busan menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan
    GASPOL Goes to Campus
    bertajuk “Bangga, Bela dan Beli Buatan Indonesia” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (
    UMY
    ), Jumat (20/6/2025). UMY menjadi kampus pertama yang menjadi lokasi peluncuran GASPOL di lingkungan perguruan tinggi.
    Dalam peluncuran itu,
    Mendag Busan
    didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan.
    Busan mengatakan, dengan memakai produk lokal, masyarakat turut berkontribusi memperkuat ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (
    UMKM
    ) Indonesia, sekaligus memperkuat pasar dalam negeri.
    “Gerakan Kamis Pakai Lokal yang diinisiasi Kemendag diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas untuk bangga, bela, beli, dan pakai produk lokal,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/6/2025).
    Adapun GASPOL diluncurkan Kemendag sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan produk UMKM nasional.
    Sejak peluncuran GASPOL pada 8 Mei 2025, Kemendag telah mempromosikan 176 produk lokal yang diunggah melalui media sosial resmi Kemendag dan akun pribadi Mendag Busan.
    Dengan adanya GASPOL, diharapkan semakin banyak jenama lokal yang dikenal masyarakat dan mampu mengisi pasar dalam negeri. Apalagi, indeks pengenalan publik terhadap produk lokal terus meningkat, mencapai angka 73,4 pada 2024 dibanding tahun sebelumnya
    Di sisi lain, gerakan Kamis Pakai Lokal merupakan waktu yang tepat dalam merespons meningkatnya indeks pengenalan publik terhadap produk lokal. 
    “Ini menunjukkan persepsi masyarakat Indonesia terhadap produk lokal semakin membaik dari tahun ke tahun,” jelas Busan.
    Lebih lanjut, Busan menuturkan bahwa GASPOL juga sejalan dengan program prioritas Kemendag, yakni Pengamanan Pasar Dalam Negeri.
    “Dengan mengisi pasar dalam negeri menggunakan produk-produk lokal, kita sedang mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM kita,” katanya.
    Dalam kegiatan GASPOL Goes to Campus di UMY, Kemendag menghadirkan 10 jenama lokal dengan beragam produk, mulai dari pakaian, perawatan kulit, tas, sepatu, hingga makanan dan minuman. 
    Pameran produk lokal tersebut digelar pada 19-20 Juni 2025 di Lapangan Bintang UMY. Adapun sepuluh jenama yang berpartisipasi, yaitu Heaven Lights, Eastmountside, Flicka, Torch, Kahf, Wardah, Roti Ropi, Kalola Space, RSY FNB, dan UKM Kemahasiswaan UMY.
    Rektor UMY Achmad Nurmandi menyambut baik kehadiran Mendag Busan dan mendukung program Kemendag dalam mendorong kecintaan terhadap produk lokal.
    “Indonesia memiliki kekuatan luar biasa untuk mendayagunakan, menggunakan, membeli, dan memproduksi dengan standar kualitas prima, sehingga konsumen puas menggunakan produk hasil dalam negeri,” ucapnya.
    Sementara itu, salah satu mahasiswa UMY, Rajendra Staria Reswar, mengaku antusias dengan inisiatif GASPOL yang diinisiasi Kemendag. Ia berharap gerakan tersebut mampu memperkenalkan sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda terhadap produk lokal.
    “Program ini dapat memajukan UMKM kita, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berpeluang ekspor ke luar negeri,” ujarnya.
    Mendag Busan menegaskan bahwa Kemendag terus mendorong penguatan UMKM Indonesia agar tumbuh, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas, baik di dalam negeri maupun internasional.
    Untuk pasar dalam negeri, Kemendag menjalankan sejumlah program, antara lain perluasan pemasaran produk melalui
    business matching
    UMKM dengan ritel modern,
    department store
    , dan pusat perbelanjaan; penguatan
    branding
    dan kemasan produk; sertifikasi; pameran dagang dalam negeri; serta kemitraan dengan asosiasi ritel.
    Sementara untuk pasar ekspor, Kemendag menjalankan program UMKM Berani Adaptasi dan Siap Inovasi (BISA) Ekspor, yang memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, seperti
    business matching
    dan
    pitching
    , baik dengan perwakilan dagang di luar negeri maupun dengan pembeli internasional.
    Menurut Busan, menumbuhkan kebanggaan terhadap produk lokal merupakan kunci untuk memperkuat ekonomi nasional.
    “Melalui budaya membeli produk lokal, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri,” tandasnya.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Optimistis Perbaikan RTLH dan Backlog di Jateng Rampung dalam 5 Tahun Regional 21 Juni 2025

    Ahmad Luthfi Optimistis Perbaikan RTLH dan Backlog di Jateng Rampung dalam 5 Tahun Regional 21 Juni 2025

    Ahmad Luthfi Optimistis Perbaikan RTLH dan Backlog di Jateng Rampung dalam 5 Tahun
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Gubernur
    Jawa Tengah

    Ahmad Luthfi
    optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (
    RTLH
    ) dan pengurangan
    backlog

    perumahan
    di wilayahnya bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan.
    Hal itu disampaikan Luthfi dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian
    Perumahan
    dan Kawasan Permukiman (
    PKP
    ) terkait bidang perumahan di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/6/2025).
    Menurut Luthfi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah memiliki program 1 KK 1 rumah layak huni yang perhitungannya sudah matang secara fiskal. Dengan program tersebut, diharapkan perbaikan RTLH di seluruh Jawa Tengah bisa tuntas dalam waktu lima tahun ke depan.
    “Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan
    backlog
    , makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidasi data,” ujar Luthfi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/6/2025).
    Pada 2025, penanganan kebutuhan perumahan di Jawa Tengah mencapai 26.356 unit. Rinciannya, sebanyak 17.510 unit berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng—terdiri dari 17.000 unit RTLH dan 510 unit
    backlog
    . Kemudian, dari APBD kabupaten/kota sebanyak 6.776 unit, serta dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebanyak 2.070 unit.
    Luthfi menambahkan, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
    Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak swasta melalui CSR dan bantuan sosial.
    Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian PKP itu bertujuan menyatukan data serta mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah.
    Selain Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian PKP, penandatanganan juga dilakukan oleh bupati/wali kota se-Jateng, Bank Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BP Tapera.
    “Kesepakatan ini, antara lain, akan merumuskan formulasi data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah. Kesepakatan ini penting karena dari pemerintah pusat akan ada koordinasi bantuan perumahan yang akan didistribusikan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Jateng,” kata Luthfi.
    Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, menyampaikan bahwa sektor perumahan merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional.
    Berdasarkan data 2024, capaian rumah layak huni baru sekitar 65 persen, sementara
    backlog
    rumah secara nasional masih sekitar 9,9 juta rumah tangga, dan 26,9 juta keluarga masih menempati rumah tidak layak huni. Pemerintah menargetkan pengurangan
    backlog
    dan RTLH sebanyak 3 juta unit rumah secara nasional.
    “Bicara pengurangan
    backlog
    dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi sangat penting. Dari data itulah kemudian kebijakan-kebijakan akan dikeluarkan dan diarahkan,” ujar Aziz.
    Lebih lanjut, Aziz mengatakan, nota kesepakatan itu menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi.
    Keselarasan data tersebut akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan MBR.
    “Nah, ketika data tersebut sudah tersedia, maka
    treatment
    dilakukan dengan berbagai cara. Di Jawa Tengah misalnya, ada alokasi dana dari gubernur, CSR, maupun bentuk gotong royong lainnya,” kata Aziz.
    Melalui nota kesepakatan itu, juga akan direalisasikan program penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN, khususnya melalui pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera, dengan target sekitar 20.000 unit di Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Plafon Ruang Yankes Dinkes Bangkalan Ambruk, Wakil Bupati Soroti Kualitas Bangunan Surabaya 21 Juni 2025

    Plafon Ruang Yankes Dinkes Bangkalan Ambruk, Wakil Bupati Soroti Kualitas Bangunan Surabaya 21 Juni 2025

    Plafon Ruang Yankes Dinkes Bangkalan Ambruk, Wakil Bupati Soroti Kualitas Bangunan
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Ruang pelayanan kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten
    Bangkalan
    , Jawa Timur, mengalami kerusakan parah setelah plafonnya ambruk akibat
    puting beliung
    beberapa waktu lalu.
    Menanggapi insiden tersebut, Wakil Bupati Bangkalan Moh Fauzan Jakfar, menyoroti
    kualitas bangunan
    yang dinilai buruk.
    Setelah meninjau lokasi, Fauzan menyatakan, banyak serpihan material plafon yang menunjukkan kualitas proyek yang perlu dipertanyakan.
    Bangunan yang telah berdiri selama 10 tahun itu rusak akibat angin puting beliung yang cukup kencang.
    “Melihat kerusakan ini mencerminkan bahwa banyak kualitas proyek di Bangkalan perlu dipertanyakan. Ke depan tidak boleh ada seperti ini lagi,” ungkapnya pada Sabtu (21/6/2025).
    Wakil Bupati juga menekankan pentingnya perbaikan segera terhadap gedung
    Dinkes Bangkalan
    .
    Ia berencana untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar perbaikan bisa dilakukan secepatnya.
    “Akan kami koordinasikan dengan dinas teknis terkait. Dinkes ini merupakan salah satu instansi vital untuk melaksanakan pelayanan masyarakat, sehingga perlu segera dilakukan perbaikan,” imbuhnya.
    Sementara itu, Kepala Dinkes Bangkalan, Nur Hotibah menjelaskan, kerusakan terjadi beberapa waktu lalu dan tidak ada korban dalam kejadian tersebut.
    Ia menambahkan, insiden terjadi saat libur, sehingga hanya ada petugas piket di lokasi.
    “Ini sudah beberapa waktu yang lalu. Tidak ada korban karena waktu kejadian libur dan hanya ada petugas piket,” jelas Nur Hotibah.
    Ia dan seluruh stafnya segera melakukan evakuasi terhadap aset penting agar tidak tertimpa runtuhan plafon.
    “Alhamdulillah tidak ada korban, kami juga segera selamatkan aset-aset penting dan sekarang staf kami di Yankes sementara pindah ke ruangan lain,” pungkasnya.
    Nur Hotibah berharap agar kerusakan tersebut segera mendapat perhatian dan perbaikan, sehingga tim Yankes Dinkes Bangkalan dapat kembali bekerja di ruangan yang semestinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Motif KKB Kalenak Murib Tembaki Warga Lambera, Perselingkuhan Istri Ketiga Regional 21 Juni 2025

    Motif KKB Kalenak Murib Tembaki Warga Lambera, Perselingkuhan Istri Ketiga Regional 21 Juni 2025

    Motif KKB Kalenak Murib Tembaki Warga Lambera, Perselingkuhan Istri Ketiga
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin
    Kalenak Murib
    diduga menjadi pelaku utama
    penembakan warga sipil
    dan
    pembakaran honai
    di Kampung Lambera, Distrik Yugumoak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
    Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu (18/6/2025) sekitar pukul 09.00 WIT, mengakibatkan tiga warga sipil tewas dan empat lainnya luka-luka, serta belasan honai terbakar.
    Kepala Operasi Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Faizal Ramadhani menjelaskan, penyerangan tersebut dipicu oleh motif pribadi.
     
    “Berdasarkan keterangan saksi, aksi brutal ini dipicu oleh motif pribadi, di mana Kalenak Murib murka karena mendapati istri ketiganya berselingkuh dengan salah satu anak buahnya bernama Minanggen Wijangge,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/6/2025).
    Faizal menambahkan, kemarahan KKB pimpinan Kalenak Murib memuncak setelah mengetahui perselingkuhan tersebut, sehingga mereka langsung menyerang warga sipil di Kampung Lambera.
    “KKB pimpinan Kalenak Murib naik pitam, sehingga langsung melakukan penembakan terhadap warga sipil, di mana tiga orang tewas, empat orang luka-luka, dan 11 honai dibakar,” jelasnya.
    Jenderal bintang satu itu juga menyatakan, personel Satgas Operasi Damai Cartenz dan Polsek Sinak telah mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban yang meninggal dan luka-luka.
    “Ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak bisa ditoleransi. Ini adalah aksi biadab yang menyasar warga sipil tak berdosa. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Faizal.
    Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat.
    “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan sepenuhnya kasus ini kepada aparat,” ungkapnya.
    Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan yang melibatkan KKB di Papua, yang sering kali menyasar masyarakat sipil.
    Aparat keamanan berjanji akan terus melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Soal Nama Wakapolri Baru, Jenderal Sigit: Saya Baru Mau Nanya Pak Dofiri Nasional

    1 Soal Nama Wakapolri Baru, Jenderal Sigit: Saya Baru Mau Nanya Pak Dofiri Nasional

    Soal Nama Wakapolri Baru, Jenderal Sigit: Saya Baru Mau Nanya Pak Dofiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo
    mengatakan akan meminta rekomendasi Wakapolri yang baru kepada
    Komjen Ahmad Dofiri
    , Wakapolri yang saat ini masih menjabat namun akan segera pensiun.
    “Nanti saya baru mau nanya beliau,” ujar Sigit saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
    Dofiri, yang berdiri di belakang Sigit, terlihat tertawa saat namanya disebut.
    Sigit belum membocorkan banyak terkait calon pengganti Dofiri.
    Namun, ia mengaku ingin mencari wakil yang mirip dengan Dofiri. “Saya mau cari yang mirip beliau,” kata Sigit sambil menunjuk Dofiri.
    Ia pun berkelakar bahwa saat ini banyak personel Polri yang sudah berbintang tiga.
    Untuk itu, ia pun masih ingin bertanya kepada Dofiri terkait penggantinya kelak. “Bintang 3 banyak loh. Tanya Pak Waka coba,” kata Sigit lagi.

    Diberitakan, posisi Wakapolri akan segera kosong karena Komjen Ahmad Dofiri memasuki masa pensiun pada Juni 2025.
    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, Polri tengah menyiapkan sejumlah nama yang sudah berbintang tiga untuk mengisi posisi Wakapolri yang akan ditinggalkan Komjen Ahmad Dofiri.
    “Wakapolri bulan ini memang memasuki masa pensiun dan saat ini sedang dipersiapkan calon-calon terbaik yang sudah berpangkat bintang 3 atau yang memenuhi syarat untuk menggantikan Wakapolri,” ujar Sandi di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Sandi sendiri belum bisa mengungkap nama-nama polisi bintang 3 yang akan mengisi posisi Wakapolri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CV Putra Anugrah Kembali Beroperasi, ESDM Jatim Minta Reklamasi Regional 21 Juni 2025

    CV Putra Anugrah Kembali Beroperasi, ESDM Jatim Minta Reklamasi Regional 21 Juni 2025

    CV Putra Anugrah Kembali Beroperasi, ESDM Jatim Minta Reklamasi
    Tim Redaksi
    MAGETAN, KOMPAS.com
    –
    Penambangan
    yang dilakukan
    CV Putra Anugrah
    di Dukuh Jeruk, Desa Sayutan, Kabupaten Magetan, kembali menarik perhatian setelah perusahaan tersebut melanjutkan aktivitas
    penambangan
    setelah sebelumnya ditutup pemerintah daerah.
    Penutupan tersebut terjadi karena perusahaan tersebut diketahui melakukan penambangan di wilayah Jawa Timur, sementara perizinan yang mereka miliki berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
    Pada Kamis (19/6/2025), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke lokasi tambang milik CV Putra Anugrah.
    Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Magetan, Bambang Istiono Raharjo menjelaskan, tim ESDM melakukan pemeriksaan dokumen dan titik koordinat lokasi penambangan.
    “Kita mendampingi, mereka langsung ke lokasi. Mereka sudah mencatat semua kelengkapan dan dokumen, termasuk koordinat lokasi. Mereka akan melaporkan ke pimpinan mereka,” ujar Bambang melalui sambungan telepon, Jumat (20/6/2025).
    Bambang menambahkan, tim visitasi akan memastikan apakah lokasi penambangan CV Putra Anugrah sesuai dengan Wilayah
    Izin Usaha
    Pertambangan (WIUP) yang mereka klaim, meskipun izin yang dimiliki berasal dari Provinsi Jawa Tengah.
    “Ini juga masih dipastikan dulu koordinatnya, kemarin memang Pj Bupati menyampaikan pegang persil itu, tapi kita kembalikan ke ESDM nanti akan dikaji ulang,” imbuhnya.
    Hasil dari visitasi tim ESDM Provinsi Jawa Timur diperkirakan akan diketahui dalam satu minggu ke depan.
    Tim juga meminta CV Putra Anugrah untuk melakukan
    reklamasi
    di lokasi tambang yang belum dilaksanakan.
    “Dari dinas ESDM sudah menyarankan untuk membenahi lokasi tambang dahulu, reklamasi. Jadi masih akan dilaporkan ke pimpinan mereka. Satu minggu kedepan ESDM Provinsi akan bersurat ke Pemkab Magetan. Kita tunggu saja hasilnya,” ucap Bambang.
    Sebelumnya, CV Putra Anugrah sempat ditutup pada Rabu (7/5) lalu oleh pemerintah Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, terkait kelengkapan izin.
    Meskipun demikian, perusahaan tersebut kembali melanjutkan aktivitas penambangan di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bubarkan Saber Pungli, Kapolri Pastikan Fungsi Tetap Jalan

    Prabowo Bubarkan Saber Pungli, Kapolri Pastikan Fungsi Tetap Jalan

    Prabowo Bubarkan Saber Pungli, Kapolri Pastikan Fungsi Tetap Jalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa fungsi  pemberantasan
    pungutan liar
    tidak hilang dari kerja Polri meski Satuan Tugas Sapu Bersih
    Pungutan Liar
    atau Satgas
    Saber Pungli
    telah dibubarkan Presiden Prabowo.
    “Tetap berjalan, karena kan Saber Pungli itu terkait dengan pungli-pungli kecil di tempat-tempat lain itu,” ujar Sigit saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
    Sigit mengatakan, saat ini, Polri telah memiliki beberapa sektor dan satuan tugas untuk memberantas pungli.
    Secara umum, Polri fokus untuk melakukan pencegahan terjadinya pungli di lingkungan masyarakat.
    “Jadi Saber Pungli kan menangani masalah yang kecil-kecil. Sekarang kita fokus di pencegahan,” kata Sigit.
    Namun, ia menegaskan bahwa Polri masih punya satuan kerja untuk menindaklanjuti pelanggaran pidana akibat pungli.
    Pemberantasan pungli menjadi salah satu fokus yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor).
    “Namun di sisi lain, penegakan hukum secara represif sesuai dengan yang diatur dalam UU Tipikor, saat ini kita sudah ada Kortas Tipidkor, sudah ada Kortas untuk kita laksanakan (penindakan),” kata Sigit lagi.
    Pembubaran Saber Pungli ini disebut bukan hal yang mengejutkan bagi para pembantu Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Sigit mengatakan, Prabowo sudah sangat tegas dalam memberikan arahannya, terutama di bidang penegakan hukum.
    “Ya, saya kira sudah jelas di Asta Cita beliau (Prabowo) terkait bagaimana kita harus melakukan penegakan hukum. Beliau sudah berulang kali bicara tentang kasus korupsi,” tutur Sigit.

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mencabut aturan tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2016.
    Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
    “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis pasal 1 dalam salinan beleid yang dilihat Kompas.com, Rabu (18/6/2025).
    Sebagai informasi, Saber Pungli sebelumnya dibentuk sebagai bagian dari keseriusan pemerintah memberantas pungli secara masif.
    Saber Pungli dikendalikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
    Selain Menko Polhukam yang saat itu dijabat Wiranto sebagai penanggung jawab sekaligus pengendali satgas, komposisi satgas yang lain adalah Ketua Pelaksana Irwasum Polri, Wakil Ketua I Irjen Kemendagri, Wakil Ketua II Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan sekretaris staf ahli di Kemenko Polhukam.
    Ruang lingkup fungsi
    Satgas Saber Pungli
    sangat luas, mulai dari membangun sistem pencegahan, koordinasi pengumpulan data, menggelar operasi tangkap tangan, hingga memberikan rekomendasi mengenai sanksi yang diberikan.
    Oleh karena kompleksnya tugas Satgas Saber Pungli, anggota Satgas terdiri dari beragam instansi penegak hukum.
    Selain dari Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, dan Kemenpolhukam, juga dari Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN, dan POM TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Cerita SBY Pernah Dimarahi Atasan Karena Ingin Hapus Dwifungsi ABRI Nasional

    6 Cerita SBY Pernah Dimarahi Atasan Karena Ingin Hapus Dwifungsi ABRI Nasional

    Cerita SBY Pernah Dimarahi Atasan Karena Ingin Hapus Dwifungsi ABRI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) menceritakan pernah dimarahi atasannya karena ingin mereformasi atau menghapuskan
    dwifungsi ABRI
    di akhir era
    Orde Baru
    .
    Hal ini diungkap SBY lewat siaran
    YouTube Gita Wirjawan
    yang diunggah Kamis (19/6/2025).
    Kompas.com
    sudah mendapatkan izin dari pemilik akun untuk mengutip siaran itu.
    “Dan saya masih ingat, (saya masih) Danrem Yogya masih (pangkat) kolonel, saya sudah mengingatkan, dwifungsi ABRI enggak seperti ini sebetulnya. Marah atasan saya, kok, saya kolonel berani bicara seperti itu,” ungkap SBY, dikutip Sabtu (21/6/2025).
    SBY juga menceritakan, dirinya pernah berpidato di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) yang isinya menyatakan tentara sudah tidak bisa lagi mendominasi semua aspek.
    Kala itu, banyak tentara yang tidak senang dengan pemikirannya tersebut.
    “Saya pidato di Seskoad, yang intinya ini perlu perubahan seperti ini. Tidak bisa lagi tentara harus mendominasi, menguasai semua hal. Lagi-lagi saya mengambil risiko yang tinggi, dan ada yang tidak
    happy
    tentu,” ungkapnya.
    Akibat dari keinginan mereformasi ABRI itu, menurutnya, banyak senior yang marah kepadanya.
    SBY mengaku kala itu, ia juga mendapat banyak tantangan.
    Namun, ia pantang menyerah.
    “Dan tidak sedikit tantangannya. Beberapa senior marah pada saya, ‘Kamu mengerti enggak sejarah ABRI? Jangan berani-berani kamu mengutak-atik doktrin dwifungsi ABRI’,” ujar SBY.
    Menurut SBY, pada akhirnya ada tentara yang memahami soal
    reformasi ABRI
    setelah dipersuasi dengan bahasa dan penjelasan yang santun soal ekses dari dwifungsi ABRI saat itu.
    Meski begitu, ada juga yang punya pandangan berbeda dan tetap tidak setuju reformasi ABRI.
    “Sebagian tetap tidak setuju dan tidak setuju, hak beliau, saya hormati. Di antara yang aktif juga ada yang kan enggak salah dwifungsinya, yang salah implementasinya, ada yang begitu,” ujar SBY.
    “Tapi ada juga yang seperti saya memang kebablasan, terlalu jauh, dan tidak begitu. Kita harus kembali ke tugas pokok TNI sebagai kekuatan pertahanan misalnya,” imbuh dia.
    Bagi SBY, saat itu, tentara harus berhenti dari dwifungsi ABRI agar reformasi bisa berjalan.
    “Jadi saya pilih tujuan kita jelas, berhenti dari dwifungsi ABRI, berhenti dari fungsi kekaryaan, fungsi sosial politik, bisnis ABRI yang tidak jelas, sistem hukum yang juga harus diperbaiki. Itu roh dari reformasi berjalan,” ungkapnya.
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengaku ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di awal era Reformasi, ia terus memastikan agar dwifungsi ABRI tidak lagi hidup.
    “Saya bersyukur sebagai konseptor utama reformasi setelah itu jadi Menko Polkam. Jadi masih bisa mengontrol, jangan kembali lagi, jangan menyimpang,” tegasnya.
    SBY juga mengungkap, hal yang sama terus diperjuangkannya ketika ia menjabat Presiden ke-6 RI pada 2004-2014.
    Dia terus melanjutkan nilai mereformasi. SBY tidak ingin Indonesia kembali ke masa lalu.
    “Bersyukur lagi 10 tahun memimpin Indonesia, sehingga dua agenda yang belum tuntas, masalah sistem hukum dan bisnis, bisa kita rampungkan
    when I was in my office as President of Republic of Indonesia
     (saat saya berada di pejabat saya sebagai Presiden Republik Indonesia),” kata SBY.
    “Itu, ini menurut saya jangan diobrak-obrik, jangan dirusak, jangan
    moving back
    (kembali lagi ke masa lalu),” tegasnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.