Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Kata Nadiem Makarim Usai 12 Jam Diperiksa Kejagung dalam Kasus Korupsi Laptop Nasional 23 Juni 2025

    Kata Nadiem Makarim Usai 12 Jam Diperiksa Kejagung dalam Kasus Korupsi Laptop Nasional 23 Juni 2025

    Kata Nadiem Makarim Usai 12 Jam Diperiksa Kejagung dalam Kasus Korupsi Laptop
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
    Nadiem Makarim
    tidak banyak berbicara seusai sekitar 12 jam diperiksa
    Kejaksaan Agung
    sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook, Senin (23/6/2025) malam.
    Dalam pernyataan persnya, Nadiem mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan tanggung jawabnya untuk mematuhi proses hukum dengan menghadiri pemeriksaan Kejagung.
    “Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum,” ujar Nadiem kepada awak media, Senin malam.
    Saat memberikan pernyataan ini, Nadiem terlihat membawa sebuah kertas yang ditaruhnya di depan dada, di luar sorotan kamera.
    “Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” ujar dia melanjutkan.
    Nadiem memberikan keterangan selama kurang lebih dua menit.
    Setelah menyelesaikan kalimat terakhirnya, Nadiem segera berjalan menuju mobil hitam yang menunggu.
    Ia tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada media untuk mengajukan pertanyaan.
    Tim pengacara juga berusaha menghalau media yang masih mengejar Nadiem.
    Hingga masuk ke dalam mobil, Nadiem enggan menjawab terkait dengan proses pengadaan Chromebook yang kini dipermasalahkan.
    Diberitakan sebelumnya, Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejagung untuk menghadiri pemeriksaan pada Senin pagi pukul 09.09 WIB, sedangkan ia keluar dari Gedung Bundar Kejagung pada pukul 21.01 WIB.
    Dengan demikian, Nadiem diperiksa oleh Kejagung selama sekitar 12 jam.
    Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa beberapa staf yang disebutkan berkaitan dengan Nadiem.
    Mereka adalah Fiona Handayani selaku eks Stafsus Mendikbudristek dan Ibrahim Arief selaku Konsultan dari Stafsus Mendikbudristek, Jurist Tan.
    Baik Fiona maupun Ibrahim telah diperiksa terkait dengan pengetahuan mereka terhadap proses pengadaan laptop berbasis Chromebook, begitu juga terkait dengan kajian yang dijadikan landasan pengadaan dilakukan.
    Sejauh ini, eks Stafsus Nadiem lainnya, Jurist Tan, masih belum memenuhi panggilan penyidik alias mangkir.
    Penyidik masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya mengingat Jurist tengah berada di luar negeri.
    Kasus korupsi di lingkungan Kemendikbudristek ini baru dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan per tanggal Selasa (20/5/2025).
    Saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih mendalami kasus yang ada, dan angka kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan.
    Namun, anggaran untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook ini mencapai Rp 9,9 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Penahanan Ijazah, Kejati Jatim Kembalikan Berkas Perkara Jan Hwa Diana Surabaya 23 Juni 2025

    Kasus Penahanan Ijazah, Kejati Jatim Kembalikan Berkas Perkara Jan Hwa Diana Surabaya 23 Juni 2025

    Kasus Penahanan Ijazah, Kejati Jatim Kembalikan Berkas Perkara Jan Hwa Diana
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Jaksa peneliti
    Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
    (Kejati Jatim) menyatakan berkas perkara penahanan ijazah dengan tersangka
    Jan Hwa Diana
    belum lengkap.
    “Berdasarkan hasil ekspos dengan pimpinan pekan lalu, berkas perkara kami nyatakan P18 atau belum lengkap.”
    Demikian kata Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Oharda) Kejati Jatim, Mohammad Rizky Pratama, saat dikonfirmasi pada Senin (23/6/2025).
    “Berkas akan dikembalikan ke penyidik polisi untuk dilengkapi,” ungkap Rizky.
    Jika berkas sudah dikembalikan lagi, Kejaksaan akan meneliti kembali. “Jika sudah memenuhi syarat formal dan materiil, maka akan segera dinyatakan lengkap atau P21,” sambung dia.
    Pada 22 Mei 2025 lalu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim menetapkan Jan Hwa Diana sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
    Pemilik UD Sentoso Seal itu diduga menggelapkan lebih dari 100 ijazah mantan karyawannya.
    Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah polisi memeriksa 25 saksi dan melakukan penggeledahan di gudang UD Sentoso Seal maupun kediaman Diana.
    Pada 9 Mei 2025, Jan Hwa Diana dan suaminya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya.
    Diana dan suaminya dijerat Pasal 170 dan/atau 406 juncto 55 KUHP tentang
    perusakan barang milik
    orang lain. Polisi menyebut bahwa motif di balik perusakan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan kanopi.
    Proyek ini diduga sempat melibatkan kedua belah pihak, namun kerja sama itu kemudian diputus sepihak, hingga memicu konflik.
    Konflik tersebut kemudian berujung pada aksi perusakan yang dilakukan oleh Diana dan suaminya terhadap barang milik pelapor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Oknum Suporter Ditangkap Usai Keroyok Pengemudi Mobil Saat HUT Persebaya Surabaya 23 Juni 2025

    4 Oknum Suporter Ditangkap Usai Keroyok Pengemudi Mobil Saat HUT Persebaya Surabaya 23 Juni 2025

    4 Oknum Suporter Ditangkap Usai Keroyok Pengemudi Mobil Saat HUT Persebaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Sebanyak empat oknum suporter ditangkap setelah melakukan pengeroyokan kepada seorang pengemudi mobil usai merayakan Hari Ulang Tahun ke-98 Persebaya Surabaya pada Rabu (18/6/2025).
    Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto mengatakan, peristiwa tersebut bermula ketika korban mengendarai mobil Avanza hitam di Jalan Embong Malang, Genteng.
    “Pengeroyokan setelah Anniversary Persebaya, oknum-oknum itu tiba-tiba meneriaki salah satu mobil melakukan tabrak lari padahal tidak,” kata Edy di markasnya, Senin (23/6/2025).
    Kemudian, sejumlah orang turun dari sepeda motornya dan mendatangi pengemudi mobil tersebut. Selanjutnya, kelompok itu langsung memukul beberapa kali menggunakan tangan kosong.
    “(Para pelaku) memukul menggunakan tangan kosong terhadap korban, yang berakibat korban mengalami luka-luka pada bagian tubuh serta mobil yang dikendarai dirusak,” ujarnya.
    Lalu, korban melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut ke Mapolrestabes Surabaya. Selain itu, video terkait perkara pengeroyokan itu juga banyak beredar di media sosial.
    “Kejadian ini sempat viral di media sosial, setelah kejadian tersebut korban melapor. Anggota langsung bergerak, tidak sampai 1×24 jam para pelaku berhasil ditangkap oleh anggota,” jelasnya.
    Para pelaku yang ditangkap adalah DARP (21) dan MR (20) warga Tarik, Kabupaten Sidoarjo, OVG (18) asal Jetis, Kabupaten Mojokerto, serta pelajar RDA (16) asal Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
    “Atas peristiwa tersebut kepada keempat pelaku dipersangkakan Pasal 170 KUHP, perihal kekerasan. Tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara,” tutupnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Luwu Tegaskan Akan Copot Kepsek yang Kedapatan Pungli pada SPMB 2025 Makassar 23 Juni 2025

    Bupati Luwu Tegaskan Akan Copot Kepsek yang Kedapatan Pungli pada SPMB 2025 Makassar 23 Juni 2025

    Bupati Luwu Tegaskan Akan Copot Kepsek yang Kedapatan Pungli pada SPMB 2025
    Tim Redaksi
    LUWU, KOMPAS.com
    –
    Bupati Luwu
    , Sulawesi Selatan, Patahuddin, melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan
    Sistem Penerimaan Murid Baru
    (SPMB) tahun ajaran 2025.
    Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses penerimaan siswa berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik
    pungutan liar
    (pungli) serta gratifikasi.
    Kepala Dinas Pendidikan Luwu, Andi Palanggi, menyampaikan bahwa pengawasan tersebut ditegaskan oleh Patahuddin saat pertemuan mereka di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Kecamatan Belopa Utara, pada Senin (23/6/2025).
    “Tadi pak Bupati sudah menegaskan agar tidak ada pungli maupun gratifikasi selama proses SPMB berlangsung. Hal ini juga sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang secara tegas melarang pihak sekolah menerima gratifikasi dari orang tua siswa,” ujarnya.
    Andi Palanggi menambahkan bahwa Bupati Luwu tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah atau panitia yang terbukti melanggar aturan.
    “Pak Bupati sudah menyampaikan dengan sangat tegas. Bila ada kepala sekolah atau panitia SPMB yang kedapatan melakukan pungli atau menerima gratifikasi, maka beliau tidak akan ragu menurunkannya menjadi guru biasa,” ucapnya.
    Proses SPMB di Luwu dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025.

    Untuk jenjang SMP, terdapat empat jalur pendaftaran, yakni jalur domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi.
    Sementara itu, jenjang SD hanya menggunakan tiga jalur, tanpa jalur afirmasi.
    Meskipun demikian, hingga H-7 penutupan pendaftaran, sejumlah sekolah masih mengalami kekurangan calon siswa baru.
    “Beberapa sekolah masih minim pendaftar. Ini karena jumlah lulusan di wilayah sekitar sekolah yang memang sedikit. Selain itu, pemanfaatan jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi juga masih rendah. Contohnya ada di daerah Lamasi dan SD Labbucae,” jelas Andi Palanggi.
    Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri, Pemerintah Kabupaten Luwu mengandalkan program
    seragam gratis
    yang telah dicanangkan oleh Bupati Patahuddin.
    “Program seragam gratis dari Pak Bupati diharapkan bisa menambah motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Namun, sekolah juga tetap diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan dalam menerima siswa,” tuturnya.
    Sebagai informasi, saat ini terdapat 103 SMP negeri di Kabupaten Luwu dengan kapasitas ruang kelas sebanyak 32 siswa, sehingga total daya tampung mencapai 7.360 siswa.
    Sementara itu, untuk jenjang SD terdapat 278 sekolah negeri dengan kapasitas 28 siswa per ruang kelas dan total daya tampung 9.744 siswa.
    Data tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Nomor: 892/Disdik/Set/IV/2025 tentang Daya Tampung dan Pembagian Wilayah Berdasarkan Domisili Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Luwu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Evakuasi Pendaki Brasil Jatuh di Rinjani, Gubernur NTB Minta Bantuan Helikopter PT AMNT Regional 23 Juni 2025

    Evakuasi Pendaki Brasil Jatuh di Rinjani, Gubernur NTB Minta Bantuan Helikopter PT AMNT Regional 23 Juni 2025

    Evakuasi Pendaki Brasil Jatuh di Rinjani, Gubernur NTB Minta Bantuan Helikopter PT AMNT
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta agar Juliana (27), pendaki wanita asal Brasil yang jatuh di
    Gunung Rinjani
    segera dievakuasi. 
    Juliana dilaporkan jatuh di tebing sekitar Cemara Nunggal, yaitu jalur menuju puncak Gunung Rinjani pada Sabtu (21/6/2025) sekitar pukul 06.30 Wita.
    Dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual pada Senin (23/6/2025), Gubernur Iqbal meminta proses evakuasi terhadap korban dipercepat.
    “Pesan saya, bagaimanapun caranya, korban harus segera diselamatkan. Karena waktu seseorang untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi darurat hanya sekitar 72 jam, apalagi tanpa bekal. Jadi harus segera dievakuasi,” kata Gubernur Iqbal dalam keterangan resmi, Senin (23/6/2025).
    Tim SAR gabungan telah menemukan posisi Juliana yang dilaporkan jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 400 hingga 500 meter. 
    Iqbal mengatakan, kondisi medan yang ekstrem dan cuaca kabut tebal menjadi kendala utama bagi tim penyelamat, sehingga proses evakuasi menjadi sangat berisiko.
    Gubernur Iqbal mengatakan akan menjalin komunikasi dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang memiliki helikopter khusus untuk operasi di medan ekstrem.
    “Lakukan kemampuan terbaik kita, termasuk kemungkian
    rescue
    melalui
    airlifting
    menggunakan helikopter dengan pilot spesifikasi
    airlifter
    , supaya tidak kehilangan
    golden time
    penyelamatan,” kata Iqbal.
    Gubernur meminta tim penyelamat yang masih berada di sekitar lokasi kejadian untuk tetap menjaga keselamatan. 
    Ia berharap proses evakuasi berjalan lancar dan korban dapat segera ditemukan.
    Iqbal mengatakan, saat ini proses evakuasi Juliana yang jatuh di Gunung Rinjani menjadi perhatian nasional di Brasil.
    “Ini selain kepentingan menyelamatkan korban juga soal reputasi kita sebagi tuan rumah bahwa kita mampu memberikan perlindungan terbaik kepada tamu-tamu asing yang mengunjungi NTB,” terang Iqbal. 
    Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil
    Gubernur NTB
    Indah Dhamayanti Putri, Asisten II Setda NTB Lalu Muh Faozal, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Yarman, serta Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi.
    Diberitakan sebelumnya, Tim SAR gabungan menemukan posisi Juliana (27) pendaki asal Brasil yang jatuh saat mendaki di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pencarian hari ketiga, Senin (23/6/2025) pagi. 
    Juliana berhasil terpantau menggunakan drone thermal dalam posisi tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter. 
    Pukul 06.30 Wita, korban berhasil terpantau menggunakan drone, dalam posisi tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter dan secara visual dalam keadaan tidak bergerak.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengunjung PRJ Keluhkan Toilet Kotor dan Minimnya Mushala Megapolitan 23 Juni 2025

    Pengunjung PRJ Keluhkan Toilet Kotor dan Minimnya Mushala Megapolitan 23 Juni 2025

    Pengunjung PRJ Keluhkan Toilet Kotor dan Minimnya Mushala
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah pengunjung Pekan Raya Jakarta (
    PRJ
    ) atau
    Jakarta Fair
    2025 mengeluhkan fasilitas toilet di PRJ yang dinilai kurang bersih.
    Salah satu pengunjung, Firmansyah (33), menyebut, jumlah toilet di PRJ sebenarnya sudah cukup. Namun, karena pengunjung sangat banyak, kebersihan toilet tak terjaga. 
    “Sebenarnya sudah bagus, tapi karena banyak orang menjadi terlalu kumuh,” ucapnya kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (23/6/2025).
    Senada, pengunjung lain bernama Abu (50) juga menilai toilet dan mushala di PRJ belum nyaman untuk pengunjung. Pasalnya, kedua fasilitas tersebut cenderung kotor. 
    “Ya untuk toilet dan mushala masih kurang (bersih), seharusnya dibuat yang nyaman dan lain sebagainya, karena itu akan membuat orang menjadi betah,” ucapnya.
    Abu juga menilai, jumlah mushala di area PRJ masih sangat minim, sehingga pengunjung muslim tak bisa berlama-lama jika waktu shalat tiba. 
    “Masih sangat kurang, karena kita yang muslim ini kan kadang datang ashar, tetapi mungkin tempat ibadahnya nggak ada maghrib pulang deh,” kata Abu.
    “Tapi kalau ini nyaman, pengunjung bisa bertahan dari ashar sampai maghrib,” lanjutnya.
    Ia pun berharap pihak penyelenggara lebih memperhatikan sejumlah fasilitas di PRJ, termasuk kebersihan toilet dan mushala. 
    “Ya mudah-mudahan sih PRJ ini bisa lebih berkembang ya,” tutupnya.
    Diketahui, pameran tahunan terbesar di ibu kota, Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 atau yang dikenal juga sebagai Jakarta Fair, resmi dibuka di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/6/2025).
    PRJ menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta. Gelaran ini sekaligus menjadi ruang promosi, hiburan, dan pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara.
    Tahun ini, PRJ mengangkat tema “Jakarta Fair Kemayoran Mendukung Indonesia Maju Melalui Inovasi dan Karya Bangsa Berkelanjutan”.
    PRJ 2025
    akan berlangsung selama 25 hari, mulai 19 Juni hingga 13 Juli 2025, dengan beragam kegiatan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapkan Bujet Rp 100 Juta, Pengunjung PRJ Incar Kendaraan dan Barang Elektronik Megapolitan 23 Juni 2025

    Siapkan Bujet Rp 100 Juta, Pengunjung PRJ Incar Kendaraan dan Barang Elektronik Megapolitan 23 Juni 2025

    Siapkan Bujet Rp 100 Juta, Pengunjung PRJ Incar Kendaraan dan Barang Elektronik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Abu (50), pengunjung Pekan Raya Jakarta (
    PRJ
    ) atau
    Jakarta Fair
    2025 menyiapkan bujet fantastis untuk berkunjung ke acara pameran dan hiburan tahunan Jakarta itu.
    Tahun ini, Abu menyiapkan uang Rp 100 juta. Dengan bujet tersebut, ia berniat membeli kendaraan atau barang elektronik di PRJ. 
    “Saya bawa ke Jakarta Fair ini Rp 100 juta,” ucapnya kepada
    Kompas.com
    di PRJ, Senin (23/6/2025).
    Namun, saat ditemui
    Kompas.com, 
    Abu belum memutuskan hendak membeli apa saja. Ia baru berencana melihat lapak penjualan kendaraan dan elektronik.
    “Karena sudah terbiasa ya setiap tahun saya ke sini, sekalian ngajak anak-anak juga untuk melihat-lihat produk,” ucapnya.
    Sementara, pengunjung lainnya, Firmansyah (33), menyiapkan Rp 500.000 untuk berkunjung ke
    PRJ 2025
    . Sama seperti Abu, ia berniat melihat-lihat barang elektronik.
    “Ya minimal Rp 500.000,” ungkapnya.
    Firman mengaku belum tahu hendak membeli apa. Namun, ia berencana membeli barang elektronik pada awal pembukaan PRJ atau menjelang penutupan. 
    Ia tidak ingin membeli barang yang harganya melebihi uang yang sudah ia siapkan.
    “PRJ itu kadang di awal sama di akhir yang paling murah,” imbuhnya.
    Diketahui, pameran tahunan terbesar di ibu kota, Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 atau yang dikenal juga sebagai Jakarta Fair, resmi dibuka di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/6/2025).
    PRJ menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta. Gelaran ini sekaligus menjadi ruang promosi, hiburan, dan pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara.
    Tahun ini, PRJ mengangkat tema “Jakarta Fair Kemayoran Mendukung Indonesia Maju Melalui Inovasi dan Karya Bangsa Berkelanjutan”.
    PRJ 2025 akan berlangsung selama 25 hari, mulai 19 Juni hingga 13 Juli 2025, dengan beragam kegiatan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas Megapolitan 23 Juni 2025

    Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas Megapolitan 23 Juni 2025

    Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi C DPRD Jakarta menyoroti pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RDUD) Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat.
    Dalam kunjungan kerja pada Senin (23/6/2025), para wakil rakya itu menilai rumah sakit milik pemerintah itu harus bisa naik kelas dengan memaksimalkan pendapatan yang dimiliki.
    “Kami dari Komisi C datang ke sini untuk melihat bagaimana pendapatan BLUD dikelola dan digunakan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan agar rumah sakit ini bisa berstandar internasional,” kata Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Lukmanul Hakim kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Dalam kunjungan itu, Komisi C DPRD Jakarta itu juga menilai bahwa pendapatan
    RSUD Tarakan
    cukup baik dan berpotensi mencapai target.
    Namun, ada sejumlah catatan penting yang menjadi sorotan, antara lain beban operasional yang tinggi seperti belanja pegawai non-PNS, pengadaan obat, dan pemeliharaan fasilitas.
    Lukmanul dan sederet anggota Komisi C juga menggarisbawahi perlunya penambahan gedung untuk menampung peningkatan layanan dan perluasan layanan malam hari, termasuk cuci darah,
    Selain itu, diperlukan peningkatan sumber pemasukan tambahan untuk memperkuat kemandirian rumah sakit.
    “Untuk meningkatkan layanan tentu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Kami sudah berdiskusi dengan Ibu Direktur RSUD Tarakan mengenai beberapa formulasi yang akan kami dorong dalam perencanaan anggaran ke depan,” tambah Lukman.
    Adapun temuan dalam kunjungan ini akan dibawa ke pembahasan lanjutan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan revisi anggaran.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menyoroti pentingnya pengembangan RSUD Tarakan.
    Dalam kunjungan kerjanya ke rumah sakit tersebut pada Jumat (23/5/2025), Rano menyampaikan bahwa perluasan RSUD Tarakan menjadi kebutuhan mendesak karena tingginya jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut, khususnya dari wilayah Jakarta Pusat.
    Pemprov DKI tengah merencanakan perluasan lahan dengan memanfaatkan area sekolah yang berada di sebelah rumah sakit.
     
    Rano menargetkan proses perluasan dapat terealisasi paling lambat pada 2027, dengan catatan relokasi sekolah yang masih aktif bisa difasilitasi dengan baik.
    RSUD Tarakan saat ini berstatus rumah sakit tipe A dan dikenal memiliki layanan unggulan seperti pusat kanker terpadu, jantung, stroke, dan neurologi.
    Dengan 31 spesialis dan 32 subspesialis, rumah sakit ini menjadi salah satu rujukan utama di Jakarta. Selain RSUD Tarakan, Pemprov Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di kawasan Cakung, Jakarta Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua Nasional 23 Juni 2025

    DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua Nasional 23 Juni 2025

    DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo rampungnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (
    RUU KUHAP
    ) yang sudah diteken pemerintah dan siap untuk dikirim ke DPR.
    Sigit berharap DIM tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
    “Harapan kita tentunya DIM yang baru saja kita susun ini betul-betul bisa memberikan perasaan keadilan bagi semua pihak,” kata Sigit dalam acara ‘Penandatanganan
    DIM RUU KUHAP
    ‘ di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Listyo mengatakan,
    supremasi hukum
    menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia.
    Dia menyatakan, sebagai aparat penegak hukum, Polri harus mampu bertransformasi sesuai dengan apa yang diharapkan para pencari keadilan.
    “Oleh karena itu, tentunya kita semuanya bersyukur bahwa ini bukan karya biasa, tapi karya agung,” ujar Sigit.
    Sigit juga berharap DIM RUU KUHAP dapat mengakomodasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang berlaku pada 2026 mendatang.
    “Dan mudah-mudahan yang paling utama adalah sinergisitas dan kolaborasi antara penegak hukum. Ini yang paling utama,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menandatangani naskah DIM RUU KUHAP
    Naskah DIM RUU KUHAP diteken oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin,
    Kapolri Listyo Sigit Prabowo
    , dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Senin.
    “Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum, dengan kehadiran Yang Mulia Ketua MA, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, bersama dengan Bapak Pak Menseneg bisa melahirkan sebuah DIM sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diyakinkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Menteri Hukum Supratman dalam pidatonya.
    “Tentu ini menggambarkan cita-cita presiden, ingin mewujudkan sebuah pemerintahan di mana seluruh bagian dari pemerintahan kompak, dan bisa satu dalam sebuah tindakan,” imbuh dia.
    Supratman mengatakan, hal ini merupakan harapan besar dalam hukum di Indonesia.
    Dia berharap RUU KUHAP nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
    “Mudah-mudahan, dengan pemerlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di 1 Januari tahun 2026, hukum acara kita juga sudah bisa berlaku,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berkedok Toko Seluler, Pria di Depok Edarkan Obat Keras Daftar G Megapolitan 23 Juni 2025

    Berkedok Toko Seluler, Pria di Depok Edarkan Obat Keras Daftar G Megapolitan 23 Juni 2025

    Berkedok Toko Seluler, Pria di Depok Edarkan Obat Keras Daftar G
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – NJ (28), pria pengedar
    obat keras
    jenis G ditangkap di Jalan Raya Bukit Cinere, Cinere, Kota Depok.
    “(Modus operandi) menjual atau mengedarkan obat keras atau bebas terbatas tanpa izin,” ucap Kapolsek Cinere AKP Pesta Hasiholan dalam keterangan resmi, Senin (23/6/2025).
    Pengungkapan kasus ini bermula saat Tim Opsnal Polsek Cinere mendapat informasi dari warga mengenai aktivitas mencurigakan berupa penjualan obat-obatan daftar G tanpa izin pada Rabu (18/6/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.
    Pelaku menutupi aksinya dengan berpura-pura membuka toko seluler.
    “Saat (Tim Opsnal Reskrim Polsek Cinere) sampai di TKP dan benar di ruko yang sedikit terbuka. Didapati pelaku sedang melakukan tindak pidana kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, dan mengedarkan obat-obatan daftar G yang tidak ada izin edar,” ungkap Pesta.
    Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 1.164 butir obat daftar G lekas.
    “(Barang bukti) 464 butir Tramadol, 288 butir Trihexyphenidyl, 5 butir Alprazolam 1 mg, 28 butir Prohiper 10 mg, 23 butir Dolgesik 50 mg, 22 butir Elsigan 2 mg, 13 butir Valdimex 5 mg, 6 butir Merlopam 2 mg, 9 butir Calmlet 0,5 mg, 10 butir Dexa Alprazolam 0,5 mg, 9 butir Mersi Alprazolam 0,5 mg, dan 287 butir Hexymer Trihexyphenidyl 2,” terang Pesta.
    Berdasarkan pengakuan pelaku, obat-obatan itu dibeli dari seseorang yang tidak ia kenal. Pemasok langsung mendatangi toko milik NJ untuk menjual obat daftar G tersebut.
    Saat ini, pemasok tersebut masih dalam pengejaran polisi.
    Sementara, akibat perbuatannya, NJ dikenai Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 miliar jo Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman empat tahun kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.