Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • 1 Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya Bandung

    1 Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya Bandung

    Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menyikapi berbagai kritik dan cercaan yang ditujukan kepadanya, termasuk julukan “gubernur konten” hingga ”
    Mulyono
    jilid II”.
    Menurut Dedi, kritik tersebut menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kepemimpinannya.
    Dedi mengaku tidak merasa terganggu dengan cibiran, terutama terkait aktivitasnya yang sering diunggah di media sosial.
    Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah bekerja demi
    Jawa Barat
    yang lebih baik.
    “Santai saja, jangan bikin ribut kalau ada yang mengkritik. Tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya,” ucapnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Selasa (24/6/2025).
    Lebih lanjut, Dedi menyatakan, tidak keberatan jika dianggap “tolol”, asalkan kebijakan yang diambilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat.
    Salah satu langkah yang diambilnya adalah komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan.
    Sejak dilantik, ia mendorong keterbukaan data keuangan daerah, yang dapat diakses publik. Termasuk rincian dana hibah, bantuan sosial, hingga proyek infrastruktur yang menggunakan APBD.
    “Publik bisa melihat dana hibah yang biasanya bancakan itu saya buktikan ke bancakannya dengan SPJ-SPJ yang diragukan itu jadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak,” katanya.
    Dedi menjelaskan, dana hibah tersebut digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki ruang kelas yang rusak, serta memberikan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera.
    “Saat ini anak-anak yang dianggap miskin jumlahnya 12.600 anak. Saya pengennya jadi 20.000 anak karena belum tentu orang yang tidak terdata itu tidak miskin,” tuturnya.
    Setiap siswa dari keluarga kurang mampu akan menerima bantuan sebesar Rp3,6 juta untuk membeli sepatu, baju seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya.
    “Bantuan beasiswa itu juga akan diberikan kepada santri dari keluarga kurang mampu yang ada di Jawa Barat,” ujarnya.
    Selain untuk beasiswa, Dedi menilai dana hibah Pemprov Jabar juga dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan provinsi dan akses kesehatan bagi warga kurang mampu.
    Ia berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran di APBD 2025 perubahan guna melunasi utang Pemprov kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp334 miliar, sehingga warga kurang mampu dapat tercover oleh layanan BPJS.
    “Dalam perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun, kemudian juga warga mengeluh dulu kena longsor rumahnya belum diganti. Sekarang perlahan mulai diganti rumahnya walaupun tidak begitu besar,” katanya.
    Dedi menjelaskan, meski kebijakan penggusuran bangunan di bantaran sungai dan tempat lainnya banyak ditentang, pihaknya tetap memberikan solusi kepada warga terdampak.
    “Warga di pinggir jalan melanggar hukum menggunakan tanah negara, di bantaran sungai melanggar hukum membangun rumah. Tapi ketika mereka digusur, saya berikan uang untuk mereka kontrak rumah atau modal usaha di tempat lain. Seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat,” tutur dia.
    Bagi mantan Bupati Purwakarta ini, menjadi pemimpin yang baik adalah yang mengutamakan kepentingan banyak orang ketimbang kelompok tertentu.
    “Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang mengecewakan sedikit orang, bagi saya menjadi pemimpin yang beragama adalah yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Memasuki hari ketiga, sejumlah narasumber dijadwalkan hadir mengisi materi dalam
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, sejumlah pemateri telah menyatakan konfirmasi hadir untuk memberikan materi kepada 86 kepala daerah yang menjadi peserta.
    Beberapa di antaranya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
    “Menko Pangan (Zulkifli Hasan), Menteri Desa (Yandri Susanto) itu sudah menyatakan akan hadir dan nanti kita akan mengambil lokasi (kelas materi) seperti di tempat kemarin (Balai Rudini),” kata Bima saat ditemui di Kampus
    IPDN Jatinangor
    , Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia juga memastikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana hadir pada sesi terakhir pemateri di hari ketiga.
    Dalam agenda yang diterima
    Kompas.com
    , sejumlah kementerian juga akan mengisi materi tersebut, namun beberapa mengutus perwakilannya.
    Berikut jadwal lengkap hari ketiga retreat kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Jawa Barat:
    1. Pukul 05.35 WIB
    Senam Pagi Bersama
    Tempat: Lapangan Parade
     
    2. Pukul 07.20 WIB
    Apel Pagi
    Tempat: Lapangan Parade
    3. Pukul 08.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menteri Keuangan
    – Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    4. Pukul 10.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan
    – Menko Bidang Politik dan Keamanan
    – Menteri Kebudayaan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    5. Pukul 13.15 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Perekonomian
    – Menko Bidang Pangan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    6. Pukul 15.30 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Menteri Desa dan PDT
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    7. Pukul 19.10 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Jalan Subang-Pamanukan Rusak Parah, Warga: Gimana Pak Gubernur Jabar, Mau Dibiarkan Regional

    9 Jalan Subang-Pamanukan Rusak Parah, Warga: Gimana Pak Gubernur Jabar, Mau Dibiarkan Regional

    Jalan Subang-Pamanukan Rusak Parah, Warga: Gimana Pak Gubernur Jabar, Mau Dibiarkan
    Editor
    SUBANG, KOMPAS.com
    – Kondisi jalan provinsi yang menghubungkan
    Subang
    dan Pamanukan,
    Jawa Barat
    , dikeluhkan pengguna jalan karena tak kunjung diperbaiki.
    Kerusakan parah yang terjadi sejak berbulan-bulan lalu ini tak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga menyebabkan kecelakaan berulang kali.
    Rahman, salah seorang warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut, menyebut bahwa
    jalan rusak
    ini sudah sangat membahayakan.
    “Parah banget nih jalan provinsi, gimana nih Pak
    Gubernur Jabar
    (
    Dedi Mulyadi
    ), mau terus dibiarkan? Sudah berbulan-bulan rusak,” ujar Rahman dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (24/6/2025) siang.
    Menurutnya, kerusakan diperparah oleh aktivitas kendaraan proyek yang lalu-lalang membawa material berat menuju kawasan Pelabuhan Patimban.
    “Jalan ini sudah rusak namun terus dilintasi oleh kendaraan besar setiap hari tak mengenal waktu,” tambahnya.
    Tak hanya membuat perjalanan tersendat, lubang jalan yang cukup dalam juga menjadi penyebab utama kecelakaan.
    “Tadi pagi dan kemarin juga ramai viral di medsos, banyak yang jatuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit,” ujarnya.
    Hal serupa diungkapkan Noviyanti, karyawan pabrik di Cibogo, yang setiap hari harus bolak-balik melewati jalur tersebut. Ia mengaku waktu tempuh perjalanannya semakin tak menentu.
    “Saya tiap hari pulang pergi Tambakdahan-Subang, selalu terjebak macet hingga menyebabkan saya terlambat kerja maupun pulang kerja karena panjangnya antrean kendaraan saat melintasi titik-titik jalan yang rusak ini,” ungkap Novi.
    Beberapa titik yang disebut paling parah berada di sekitar Alun-alun Pagaden, depan SPBU Wates Binong, dan kawasan Gambarsari. Lubang di jalan tersebut bahkan dikatakan berdiameter lebar dan dalam.
    “Kalau hujan, lubangnya tertutup air dan makin susah dilihat. Mobil bisa nyangkut atau pecah as roda. Kami jadi ekstra hati-hati,” katanya.
    Warga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Bina Marga, segera melakukan perbaikan sebelum ada korban jiwa.
    “Jalan ini mobilitas kendaraannya sangat padat, sehingga kerusakan jalan ini sangat menghambat arus lalu lintas, dan sering menimbulkan antrean hingga kemacetan bahkan
    sering terjadi kecelakaan lalu lintas,” ujar Rahman.
    Noviyanti pun mengamini dan menyampaikan permohonan kepada pemerintah.
    “Kami warga masyarakat pengguna jalan provinsi penghubung Subang-Pamanukan memohon ke Pak Gubernur untuk segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut,” ujarnya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Terus Dibiarkan, Kerusakan Jalan Provinsi Penghubung Subang -Pamanukan Makin Mengkhawatirkan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Senyum Bupati Serang Akan Bertemu Mendes yang Juga Suaminya saat Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Senyum Bupati Serang Akan Bertemu Mendes yang Juga Suaminya saat Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Senyum Bupati Serang Akan Bertemu Mendes yang Juga Suaminya saat Retreat Kepala Daerah Gelombang II
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com
    – Bupati Serang,
    Ratu Rachmatuzakiyah
    tersenyum mendengar nama suaminya,
    Yandri Susanto
    yang akan mengisi materi retreat gelombang kedua.
    Yandri merupakan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang akan mengisi materi retreat gelombang kedua.
    “Yang jelas senang, karena nanti ketemu kan. Dua hari belum ketemu, hampir tiga hari,” kata Ratu saat ditemui usai senam bersama dengan para peserta retreat lainnya di
    Kampus IPDN Jatinangor
    , Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia berharap, apa yang dipaparkan Yandri nanti bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk para kepala daerah.
    Ratu mengatakan, meski menjadi pasangan suami istri, belum ada bocoran materi yang disampaikan Yandri.
    “Belum, yang jelas saya tahu Bapak (Yandri) akan mengisi acara ini karena memang diwajibkan untuk menteri,” kata dia.
    Ratu juga menyampaikan kesannya di hari ketiga retreat gelombang kedua ini.
    Dia mengatakan, ada banyak pengalaman yang bisa didapat selama retreat, termasuk soal kedisiplinan dan pengetahuan dasar menjadi pimpinan daerah.
    “Bagaimana kita menjaga NKRI supaya tetap utuh, dan itu banyak yang kita dapatkan di retreat kali ini,” tandasnya.
    Dalam agenda hari ketiga
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua yang diterima
    Kompas.com
    , Mendes Yandri Susanto akan mengisi materi pada sesi keempat, bersama dengan Menteri Ekonomi Kreatif dan Menteri Pekerjaan Umum.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
    Sedangkan satu kepala daerah adalah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo karena ibunya meninggal dunia.
    Para kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari terhitung 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksa Agung Sebut RUU KUHAP Sudah Sesuai Perkembangan Zaman Nasional 24 Juni 2025

    Jaksa Agung Sebut RUU KUHAP Sudah Sesuai Perkembangan Zaman Nasional 24 Juni 2025

    Jaksa Agung Sebut RUU KUHAP Sudah Sesuai Perkembangan Zaman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Jaksa Agung ST Burhanuddin
    mengatakan, pihaknya mendukung upaya pembaruan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (
    RUU KUHAP
    ).
    Burhanuddin berharap
    DIM RUU KUHAP
    yang telah disusun pemerintah ini dapat mewujudkan
    sistem peradilan pidana
    yang lebih adil dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan zaman.
    “Tentunya ini adalah dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan berintegritas sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Burhanuddin dalam acara ‘Penandatanganan DIM RUU KUHAP’ di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Burhanuddin mengatakan, DIM RUU KUHAP yang telah ditandatangani tersebut merupakan cerminan dari berbagai masukan dan kajian agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
    Ia mengajak semua pihak untuk ikut berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut di DPR RI.
    “Mari kita jadikan momentum penandatanganan ini sebagai langkah awal terwujudnya kitab undang-undang hukum acara pidana yang modern, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan hukum di masa depan,” ujarnya.
    Sebelumnya, Pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Senin (23/6/2025).
    Naskah DIM RUU KUHAP diteken oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Senin.
    “Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum, dengan kehadiran Yang Mulia Ketua MA, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, bersama dengan Bapak Pak Menseneg bisa melahirkan sebuah DIM sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diyakinkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Menteri Hukum Supratman dalam pidatonya.
    Supratman mengatakan, RUU KUHAP ini merupakan harapan besar dalam hukum di Indonesia.
    Dia berharap RUU tersebut dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
    “Mudah-mudahan, dengan pemerlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di 1 Januari tahun 2026, Hukum Acara kita juga sudah bisa berlaku,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Kejagung Ungkap Rapat Penting Kemendikbudristek yang Ubah Hasil Kajian Laptop Chromebook Nasional

    10 Kejagung Ungkap Rapat Penting Kemendikbudristek yang Ubah Hasil Kajian Laptop Chromebook Nasional

    Kejagung Ungkap Rapat Penting Kemendikbudristek yang Ubah Hasil Kajian Laptop Chromebook
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    mengungkap ada satu rapat penting yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 9 Mei 2020, yang disinyalir menjadi alasan di balik pengadaan laptop Chromebook.
    “Ada hal yang sangat penting yang didalami oleh penyidik dalam kaitan dengan rapat pada bulan Mei 2020,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar saat ditemui di lobi Gedung Bundar Jampidsus, Senin (23/6/2025).
    Harli mengungkapkan, sudah ada kajian teknis yang terbit pada April 2020, yang menyebutkan bahwa Chromebook kurang cocok dipakai di Indonesia. Namun pada sekitar bulan Juni atau Juli 2020, hasil kajian ini justru diubah.
    “Tetapi, sebelum itu (kajian diubah), ada rapat tanggal 9 Mei 2020 dan oleh penyidik ini yang akan didalami,” kata Harli.
    Menurutnya isi rapat 9 Mei 2020 menjadi satu dari 31 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada eks Mendikbudristek,
    Nadiem Makarim
    , saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
    pengadaan Chromebook
    di Kemendikbudristek, kemarin.
    Harli mengaku tidak mengetahui lebih detail isi pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 09.09 hingga 21.00 WIB tersebut. Sebab, hal itu menjadi wewenang penyidik.
    Ia hanya memastikan, Nadiem diperiksa selaku menteri yang memiliki kewenangan dan melakukan pengawasan terhadap para pembantunya.
    “(Nadiem ditanya) bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp 9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook ini,” lanjutnya.
    Selain itu, Nadiem juga dicecar soal arahan yang diberikannya kepada para staf khusus, termasuk dengan perencanaan pengadaan hingga komunikasi dengan vendor.
    “Ada hubungan-hubungan seperti penawaran yang dilakukan oleh pihak Google dan sebagainya terkait dengan Chromebook ini. Itu yang masih dibicarakan,” jelas Harli.
    Selain Nadiem, penyidik juga telah memeriksa beberapa eks staf yang disebutkan berkaitan dengannya. Mereka adalah Fiona Handayani (eks stafsus), dan Ibrahim Arief (konsultan eks Stafsus Nadiem, Jurist Tan).
    Baik Fiona maupun Ibrahim telah diperiksa terkait dengan pengetahuan mereka terhadap proses pengadaan laptop berbasis Chromebook. Begitu juga terkait dengan kajian yang dijadikan landasan pengadaan dilakukan.
    Sejauh ini, Jurist Tan masih belum memenuhi alias mangkir dari panggilan penyidik. Penyidik masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya mengingat Jurist tengah berada di luar negeri.
    Kasus korupsi
    di lingkungan Kemendikbudristek ini baru dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan per tanggal Selasa (20/5/2025).
    “Jajaran Jampidsus melalui penyidik pada tanggal 20 Mei 2025 dengan surat perintah penyidikan nomor 38 dan seterusnya, tanggal 20 Mei 2025 telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dalam dugaan tindakan korupsi pada Kemendikbudristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023,” kata Harli.
    Saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih mendalami kasus yang ada dan angka kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan.
    Namun, anggaran untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook ini mencapai Rp 9,9 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imigrasi Kediri Deportasi WN Slovakia karena Memberikan Keterangan Palsu Surabaya 23 Juni 2025

    Imigrasi Kediri Deportasi WN Slovakia karena Memberikan Keterangan Palsu Surabaya 23 Juni 2025

    Imigrasi Kediri Deportasi WN Slovakia karena Memberikan Keterangan Palsu
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Kantor Imigrasi Kelas II
    Kediri
    , Jawa Timur, menjatuhkan sanksi deportasi terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Slovakia karena kedapatan memberikan keterangan palsu.
    Pelanggaran administratif keimigrasian itu dilakukan oleh WNA berinisial LMK, yang menggunakan
    visa on arrival
    (VoA) sebagai izin tinggal di Indonesia.
    VoA itu berlaku 30 hari, yakni sejak tanggal kedatangannya di Bandara Juanda Surabaya pada 10 Mei 2025 dan akan berakhir pada 8 Juni 2025.
    Namun, saat hendak mengurus perpanjangan visa tersebut pada 4 Juni 2025 di kantor Imigrasi Kediri, LMK memberikan keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ditangkap.
    Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra mengatakan, kesalahan LMK terungkap dari kejelian petugas loket pelayanan saat seksi pemeriksaan wawancara.
    “Saat pemeriksaan dokumen dan wawancara singkat, petugas mendapati kejanggalan keterangan alamat tempat tinggalnya di Indonesia,” ujar Antonius dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/6/2025).
    Dalam keterangannya, LMK mengaku tinggal di sebuah hotel di Kabupaten Jombang. Namun, setelah petugas melakukan pemeriksaan di lokasi hotel, tidak ada tamu maupun pendaftaran atas nama LMK.
    Petugas kemudian melakukan pencarian hingga menemukan keberadaannya di sebuah rumah warga yang ada di wilayah Jombang pada 10 Juni 2025.
    Sejak saat itu, LMK kemudian menjalani pendetensian di kantor Imigrasi. Pada 21 Juni 2025, WNA tersebut dideportasi ke negara asalnya.
    Selain deportasi, Imigrasi juga memasukkan nama LMK dalam daftar penangkalan. Hal itu merujuk pada Pasal 75 ayat 2 huruf a dan f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
    Kepala Imigrasi menambahkan, penindakan itu merupakan penegasan bahwa pihaknya dalam pengawasan orang asing tidak hanya berpaku pada dokumen saja melainkan juga pemeriksaan lapangan.
    Pihaknya juga berharap para WNA lainnya mematuhi tata tertib administrasi maupun hukum keimigrasian.
    Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar berpartisipasi melaporkan keberadaan maupun kegiatan WNA yang ada di lingkungannya.
    “Kami mengimbau seluruh WNA dalam mendapatkan maupun memperoleh izin tinggal wajib memberikan keterangan sebenar-benarnya.” pungkasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Musdes Sempat Panas, Kades Tunggulsari Kendal Akhirnya Sepakat Tolak Galian C Regional 23 Juni 2025

    Musdes Sempat Panas, Kades Tunggulsari Kendal Akhirnya Sepakat Tolak Galian C Regional 23 Juni 2025

    Musdes Sempat Panas, Kades Tunggulsari Kendal Akhirnya Sepakat Tolak Galian C
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com
    – Balai Desa
    Tunggulsari
    , Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dipenuhi oleh ratusan warga pada Senin (23/06/2025) siang.
    Mereka berkumpul untuk menyaksikan
    musyawarah desa
    (musdes) yang membahas perizinan
    tambang galian C
    di wilayah mereka.
    Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk menolak kehadiran tambang galian C di desa tersebut.
    Situasi dalam musdes sempat memanas menjelang akhir pertemuan, ketika warga, yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan remaja, mendesak agar segera ada keputusan
    penolakan
    terhadap tambang tersebut.
    Teriakan-teriakan dari warga membuat petugas keamanan dari TNI dan Polri harus berkali-kali mengingatkan agar mereka tetap tenang dan sabar.
    “Keinginan masyarakat desa Tunggulsari sangat kuat sekali menolak tambang galian C yang ada di desanya. Saya bersyukur, karena setelah dilakukan Musdes, muncul kesepakatan tuntutan warga menolak galian C disetujui,” Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Desa Tunggulsari, Ahmad Faris, Senin.
    Faris menambahkan bahwa mayoritas warga menolak tambang tersebut karena dianggap merusak lingkungan dan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat.

    Faris juga meminta kepada pemerintah desa untuk mengirim surat kesepakatan Musdes Tunggulsari ke dinas-dinas terkait, termasuk ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan berharap agar surat tersebut juga sampai ke pemerintah pusat.
    “Harapan kami setelah dikirim, tentunya proses perizinan akan dihentikan agar tambang tidak ada di desa Tunggulsari,” harapnya.
    Kepala Desa Tunggulsari, Abdul Khamid, juga mengharapkan agar semua warganya menghargai hasil musyawarah desa.
    Ia mendorong agar warga yang pro dan kontra terhadap tambang galian C dapat rukun dan tidak terjadi gesekan.
    “Saya minta, semua mau mentaati hasil musdes,” ujarnya.
    Ketua Komisi C DPRD Kendal, Sisca Meritania, yang hadir dalam musdes tersebut, menegaskan bahwa proses perizinan tambang galian C di desa Tunggulsari harus dihentikan karena penolakan dari masyarakat setempat.
    “Dalam Musdes sudah diputuskan menolak, jadi perijinan galian C tersebut harus dibatalkan,” tegasnya.
    Sisca menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat, ia akan mengawal kesepakatan musdes tersebut hingga ke dinas terkait.
    “Itu aspirasi masyarakat. Jadi saya sebagai wakil rakyat harus mengawalnya,” pungkasnya.
    Sebelumnya, ratusan warga desa Tunggulsari juga melakukan aksi demonstrasi di depan balai desa untuk menolak proyek galian C di wilayah mereka.
    Mereka membubarkan diri setelah adanya kesepakatan untuk menggelar musyawarah desa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Pembobol ATM di Magetan Masih Buron, Kapolres Kirim Pesan Peringatan Surabaya 23 Juni 2025

    2 Pembobol ATM di Magetan Masih Buron, Kapolres Kirim Pesan Peringatan Surabaya 23 Juni 2025

    2 Pembobol ATM di Magetan Masih Buron, Kapolres Kirim Pesan Peringatan
    Tim Redaksi
    MAGETAN, KOMPAS.com
    –  Dua pelaku pembobol ATM di dalam minimarket yang berada di Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten
    Magetan
    , Jawa Timur, masih buron. Pihak kepolisian meminta keduanya menyerahkan diri.
    Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan, dua pelaku yang saat ini masih buron, salah satunya adalah anak dari otak kejahatan yang sudah tertangkap.
    “Yang masih di luar sana segera menyerahkan diri. Kami akan mencari. Kami akan menemukan di mana pun yang bersangkutan berada. Salah satu yang tertangkap adalah ayah kandung dari DPO yang kami cari,” ujarnya saat konferensi pers di depan Polres Magetan, Senin (23/6/2025).
    Raden Erik menambahkan, kedua pelaku yang saat ini menjadi DPO merupakan pelaku pembantu dalam kasus pembobolan ATM yang berisi uang sebanyak lebih dari Rp 600 juta.
    Sementara dari 3 pelaku yang sudah tertangkap, dua di antaranya merupakan otak dari kejahatan pembobolan ATM tersebut.
    “Dua DPO ini pelaku pembantu. Sementara pelaku utamanya adalah dua orang yang kita amankan,” imbuhnya.
    Dua pelaku utama yang berhasil diamankan merupakan residivis dalam kasus yang sama. Kedua pelaku itu telah melakukan kejahatan membobol ATM sebanyak tiga kali.
    “Dua orang ini yang mengelas dan langsung membuka dan mengambil uang yang ada di ATM,” ucapnya.
    Sebelumnya, Kepolisian Resor Magetan berhasil menangkap tiga pelaku pembobol ATM di dalam minimarket yang berada di Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan.
    Ketiga pelaku berhasil diamankan setelah anggota Porles Magetan menelusuri jejak pelarian mereka melalui CCTV yang ada di lokasi kejadian dan CCTV di sejumlah kabupaten dan kota yang merekam pelarian mereka.
    Ketiganya ditangkap di Jalan Trans Sumatera. Uang hasil jarahan itu digunakan untuk kebutuhan keluarga, membeli cincin nikah dan membeli hewan kurban.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • "Bird Strike" Bikin Penerbangan Batik Air YIA-Jakarta Tertunda pada Senin Pagi Yogyakarta 23 Juni 2025

    "Bird Strike" Bikin Penerbangan Batik Air YIA-Jakarta Tertunda pada Senin Pagi Yogyakarta 23 Juni 2025

    “Bird Strike” Bikin Penerbangan Batik Air YIA-Jakarta Tertunda pada Senin Pagi
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    –
    Keterlambatan penerbangan
    terjadi pada pesawat
    Batik Air
    dengan nomor penerbangan ID-6369 yang seharusnya terbang dari
    Bandar Udara Yogyakarta Internasional
    Airport (YIA) menuju Jakarta Soekarno-Hatta (CGK) pada Senin (23/6/2025) pagi.
    Keterlambatan ini diduga disebabkan oleh serangan burung atau
    bird strike
    .
    Tim teknis dan pilot menemukan indikasi gangguan operasional pada mesin pesawat saat melakukan pemeriksaan rutin sebelum penerbangan.
    Sebelumnya, pesawat Batik Air tersebut telah melakukan penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta dengan nomor penerbangan ID-6368 dan registrasi pesawat PK-LUS.
    “Keterlambatan Batik Air ini akibat
    bird strike
    . Kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini,” ungkap Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro, melalui rilis tertulis.
    Danang menjelaskan bahwa indikasi bird strike terdeteksi ketika pesawat sedang dalam proses pendaratan, tepat sebelum menyentuh landas pacu.

    Sebagai langkah antisipasi, inspeksi menyeluruh dilakukan sesuai dengan standar operasional keselamatan penerbangan.
    Proses pembersihan dilakukan terhadap sisa-sisa yang terindikasi sebagai dampak dari bird strike, khususnya pada salah satu bagian mesin pesawat.
    “Ini langkah penting untuk memastikan seluruh sistem pesawat dalam kondisi aman dioperasikan dan layak terbang,” tambah Danang.
    Setelah inspeksi dan pembersihan selesai, pesawat dinyatakan siap terbang dan aman tanpa kerusakan pada bagian mesin oleh tim teknik.
    Pesawat akhirnya berhasil terbang menuju Jakarta dan mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 10.40 WIB.
    Danang juga menyatakan bahwa Batik Air telah memberikan penjelasan secara langsung kepada seluruh penumpang yang terdampak serta memberikan kompensasi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    “Batik Air memastikan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasional penerbangan Batik Air,” tutup Danang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.