Author: Kompas.com

  • Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano Nasional 24 Juni 2025

    Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan
    Pulau Enggano
    , Bengkulu.
    Selain dirinya, Ketua DPR
    Puan Maharani
    juga berkomunikasi dengan Prabowo ihwal Pulau Enggano tersebut.
    “Hasilnya saya dan Ibu Puan kembali berkomunikasi dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan Pulau Enggano yang sudah satu bulan mengalami kesulitan, karena pendangkalan yang agak terisolir karena pendangkalan pelabuhan,” ujar Dasco kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2025).
    “Oleh karena itu, penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat,” sambungnya.
    Hasil komunikasi tersebut, Prabowo akhirnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi permasalahan Pulau Enggano.
    Inpres tersebut diterbitkan untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah keterisolasian yang terjadi di Pulau Enggano beberapa waktu terakhir.
    “Tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan dengan hasil sinkronisasi pembagian tugas agar permasalahan cepat selesai. Dan untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo demikian,” ujar Dasco.
    Lanjutnya, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menjadi salah satu yang mendatangi Pulau Enggano yang mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir.
    Dari kunjungan Rieke itu, DPR bersama pemerintah akhirnya menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat di Pulau Enggano.
    “DPR menerima keluhan dari masyarakat Enggano dan sempat wakil rakyat dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka yang terjun langsung ke sana,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
    Sebagai informasi, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir yang mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga.
    Akibat pendangkalan itu, masyarakat Enggano terpaksa menghadapi realitas sulit, yakni bahan makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.
    Ratusan petani bahkan memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan Nasional 24 Juni 2025

    Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    Yandri Susanto
    menyebutkan bahwa kemenangan istrinya,
    Ratu Rachmatuzakiyah
    , dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, membantah putusan MK yang menyebut adanya kecurangan pemilu.
    Yandri pun memuji rakyat Serang sebagai rakyat yang hebat karena perolehan suara Ratu justru meningkat dalam PSU meski sebelumnya MK menyebut ada intervensi Yandri untuk memenangkan istrinya.
    “Alhamdulillah sekali lagi, menang awal (sebelum PSU) 70 persen, putaran kedua menang 76 persen. Jadi rakyat Serang hebat,” kata Yandri di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    “Artinya (kemenangan kedua) membantah apa yang dilakukan (diputuskan) oleh MK, membantah apa yang digugat oleh pasangan sebelah, itu semua (tuduhan intervensi) tidak tepat,” ujar dia melanjutkan.
    Politikus Partai Amanat Nasional ini pun mengaku senang menjadi pemateri retreat yang diikuti oleh sang istri yang kini sudah menjabat sebagai bupati Serang.
    Sebab, pada pada pemungutan suara pertama Pilkada Kabupaten Serang, Ratu yang memperoleh 70 persen suara batal dilantik karena MK menilai ada intervensi Yandi pada kontestasi.
    Akibatnya, Ratu harus menjalani PSU dan tidak mengikuti retreat gelombang pertama di Akademi Militer pada Februari 2025 lalu.
    “Tapi sekarang alhamdulillah Ratu Rachmatuzakiyah sebagai Bupati Serang sudah dilantik tanggal 27 Mei kemarin, dan sekarang sudah hadir di sini,” kata Yandri.
    Di sisi lain, Yandri berharap MK bisa lebih berhati-hati dan teliti memutuskan gugatan hasil pemilihan kepala daerah di masa depan.
    Sebab, menurut dia ada banyak kerugian yang ditimbulkan oleh PSU, padahal tidak mengubah hasil apapun.
    “Intinya saya minta juga MK, kalau nanti ada gugatan ke depan, tolong juga diperhatikan fakta-fakta di lapangannya. Karena akibatnya banyak. Anggaran daerah tersedot lagi, rakyat repot lagi,” kata Yandri.
    Sebelumnya, MK menyatakan Yandri telah melanggar aturan dalam pemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada Pilkada Kabupaten Serang.
    Menurut MK, Mendes Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan Ratu-Najib.
    Mahkamah meyakini posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa yang dipimpin Yandri.
    “Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” ujar hakim MK Enny Nurbaningsih, 24 Februari 2025.
    Atas pertimbangan ini, MK kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Serang melakukan pemungutan suara ulang.
    Setelah PSU selesai, Ratu-Najib tetap menjadi pemenang dengan perolehan suara 76 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Gandeng 4 Provider Telekomunikasi untuk Keperluan Intelijen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Kejagung Gandeng 4 Provider Telekomunikasi untuk Keperluan Intelijen Nasional 24 Juni 2025

    Kejagung Gandeng 4 Provider Telekomunikasi untuk Keperluan Intelijen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel)
    Kejaksaan Agung
    meneken kerja sama dengan PT
    Telekomunikasi Indonesia
    Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk dalam rangka penguatan pertukaran dan pemanfaatan informasi untuk kebutuhan intelijen.
    Salah satu bentuk kerja sama yang dijalin adalah pemasangan dan pengorganisasian perangkat terkait dengan
    penyadapan informasi
    .
    “Adapun Nota Kesepakatan ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi,” ujar Jamintel Reda Manthovani dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025).
    Reda mengatakan, kolaborasi dengan pihak penyedia jasa telekomunikasi ini merupakan langkah penting bagi bidang intelijen.
    Hal ini sesuai dengan pembaruan tugas dan fungsi intelijen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
    Peraturan baru ini, khususnya Pasal 30B, memberikan otorisasi kepada bidang intelijen untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
    “Saat ini,
    business core
    intelijen Kejaksaan berpusat pada pengumpulan data dan/atau informasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk dianalisis, diolah, dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Reda.
    Ia menegaskan, kerja sama dengan pihak penyedia jasa telekomunikasi menjadi hal yang krusial dan patut segera dilaksanakan agar kualitas dan validitas data dan/atau informasi tidak terbantahkan serta memiliki kualifikasi nilai A1.
    Penyadapan akan dilakukan untuk sejumlah tugas yang membutuhkan informasi A1, misalnya pencarian buronan atau daftar pencarian orang.
    Selain itu, penyadapan dilakukan untuk mengumpulkan data demi mendukung penegakan hukum.
    “Atau, dalam tataran global yang akan digunakan sebagai penyusunan analisis holistik terhadap suatu topik tertentu dan khusus,” ujar Reda.
    Kejaksaan meyakini, kerja sama ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan penegakan hukum dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anies: Saya Sahabat Tom Lembong, Saya Ikuti Terus Perjalanan Sidang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Anies: Saya Sahabat Tom Lembong, Saya Ikuti Terus Perjalanan Sidang Nasional 24 Juni 2025

    Anies: Saya Sahabat Tom Lembong, Saya Ikuti Terus Perjalanan Sidang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    mengaku terus mengikuti sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
    Anies mengaku terus mengikuti jalannya persidangan tersebut karena ia menanggap
    Tom Lembong
    sebagai seorang sahabat.
    “Saya datang sebagai sahabat dari Tom, selama ini juga mengikuti terus seluruh perjalanan persidangan,” kata Anies usai menghadiri
    sidang Tom Lembong
    di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
    Anies mengatakan, ia mengikuti persidangan melalui rekaman dan data-data fakta sidang.
    Namun, kali ini ia hadir secara langsung di sidang Tom Lembong.
    Pertemuannya dengan Tom Lembong hari ini pun dimanfaatkannya untuk saling berbagi kabar, salah satunya soal Anies yang kini sudah mempunyai seorang cucu.
    Hal itu pun membuat Tom Lembong tampak terkejut dan tertawa berbahagia.
    “Jadi saya mau cerita langsung ke Tom bahwa Tia (putri Anies) dan Ali sudah mempunyai anak, tadi saya sampaikan kepada Tom,” ujar Anies.
    Menurut Anies, keluarganya dengan keluarga Tom Lembong memang dekat.
    Namun, karena menjalani masa penahanan, Tom Lembong tidak bisa mengikuti kabar keluarganya.
    “Kami ini bersahabat dalam artian sesungguhnya, dan keluarga kita dekat,” ujar Anies.
    Diketahui, Anies dan Tom Lembong sama-sama pernah menjadi menteri pada Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
    Anies dan Tom Lembong juga berada dalam satu kubu pada Pemilihan Presiden 2024.
    Tom Lembong merupakan salah satu anggota tim sukses Anies Baswedan yang maju sebagai calon presiden.
    Sementara itu, diketahui bahwa Tom Lembong kini berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula.
    Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara Rp 578 miliar.
    Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, SKKP TNI-Polri,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Imbau Adanya Gencatan Senjata Iran-Israel demi Perdamaian
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    DPR Imbau Adanya Gencatan Senjata Iran-Israel demi Perdamaian Nasional 24 Juni 2025

    DPR Imbau Adanya Gencatan Senjata Iran-Israel demi Perdamaian
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR
    Puan Maharani
    mendorong adanya upaya
    gencatan senjata
    dalam penyelesaian konflik antara
    Iran
    dengan
    Israel
    .
    Menurutnya, konflik berkepanjangan antara kedua negara dikhawatirkan semakin banyak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil.
    “Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi, tentu saja kami mengimbau adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan tentu saja damai,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
    Iran dan Israel, kata Puan, harus sama-sama menahan diri untuk mencegah konflik semakin panas. Ia juga meminta negara-negara lain tidak ikut memperkeruh konflik antara kedua negara.
    “Begitu juga negara-negara lain untuk mengimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana,” ujar Puan.
    Anggota Komisi I
    DPR
    Syamsu Rizal juga mendukung upaya gencatan senjata antara Iran dengan Israel yang tengah diupayakan berbagai pihak internasional.
    Menurutnya, gencatan senjata merupakan langkah penting untuk menyelamatkan nyawa manusia dan mengurangi ketegangan di Timur Tengah.
    “Konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel hanya akan memperbesar penderitaan rakyat sipil dan memperparah instabilitas global. Belum lagi potensi ancaman kemanusiaan dan lingkungan,” ujar Syamsu Rizal lewat keterangan tertulisnya.
    Indonesia, kata Syamsu Rizal, juga dapat berperan dalam menyuarakan perdamaian terhadap negara-negara yang berkonflik.
    Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan pemimpin negara besar seperti Prancis dan Rusia, yang dapat menyuarakan penghentian perang.
    Di samping itu, ia mendorong diplomasi aktif dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara kawasan untuk mempercepat tercapainya kesepakatan damai antara Iran dengan Israel.
    “Suara Indonesia harus tegas: hentikan perang, lindungi rakyat sipil, dan tegakkan keadilan melalui jalur diplomasi damai,” ujar Syamsu Rizal.
    Kendati demikian, ia memandang bahwa dunia internasional harus tetap menekan Israel untuk menghentikan penjajahan terhadap Palestina.
    “Semua ini bermula karena Israel. Israel yang melakukan penjajahan Palestina. Pembunuhan warga Palestina. Kejahatan Israel harus dihentikan. Perang Iran-Israel ini juga karena Israel,” ujar Syamsu Rizal.
    Diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan, gencatan senjata Israel-Iran telah berlaku pada Selasa (24/6/2025). Ia mendesak kedua pihak agar mematuhi kesepakatan tersebut di tengah konflik yang memasuki hari ke-12.
    Trump menjelaskan, gencatan senjata akan berlangsung secara bertahap selama 24 jam ke depan. Iran disebut akan menghentikan semua operasi terlebih dahulu mulai pukul 04.00 GMT (11.00 WIB), sedangkan Israel akan menyusul 12 jam setelahnya.
    Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Iran dan Israel terkait kesepakatan gencatan senjata yang disampaikan Trump itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang Nasional 24 Juni 2025

    Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf mengatakan, penyaluran
    bantuan sosial
    atau bansos terhadap
    Keluarga Penerima Manfaat
    (KPM) terus meningkat, jumlah KPM yang gagal salur pun berkurang.
    “Hasilnya hingga hari ini, dari 768.000 KPM yang gagal salur, sebanyak 405.000 lebih KPM berhasil diproses salur,” ujar
    Gus Ipul
    di kantornya, Selasa (24/6/2025).
    Sementara itu, sekitar 363.000 KPM lainnya masih dalam proses perbaikan, terutama terkait kendala administrasi.
    Semua penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
    “Gagal transfer ini banyak sebabnya, mulai dari perubahan nama, NIK, hingga ketidaksesuaian administrasi. Ini semua sedang diperbaiki bersama perbankan,” jelasnya.
    Penyaluran bansos tahap II mencakup program reguler dan penebalan bansos, yang dikombinasikan dengan jumlah penerima yang sama.
    Dia menegaskan bahwa setiap KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) akan menerima Rp 1 juta yang terdiri dari Rp 600.000 bantuan reguler dan Rp 400.000 penebalan (Rp 200.000 masing-masing untuk Juni dan Juli).
    “Total lebih dari 14 juta KPM telah menerima BPNT reguler. Untuk PKH, penyaluran telah mencapai 80,43 persen, sementara BPNT 82,95 persen,” ujar Gus Ipul.
    Sementara itu, proses pembukaan rekening baru masih berjalan.
    Saat ini, 1.945.399 KPM PKH (19,4 persen) dalam proses pembukaan rekening.
    Kemudian, sebanyak 2.723.515 KPM sembako (14,9 persen) dalam proses serupa.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.705 KPM PKH dan 3.502 KPM sembako telah memiliki rekening aktif.
    “Kami terus berkoordinasi agar proses ini berjalan cepat dan akurat. Setiap ada
    feedback
    dari bank, kami langsung tindak lanjuti dengan penyaluran atau perbaikan data,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI Nasional 24 Juni 2025

    Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Partai Solidaritas Indonesia
    (PSI) resmi menetapkan tiga kandidat calon ketua umum (caketum) yang baru.
    Salah satu yang menarik perhatian adalah nama
    Agus Mulyono Herlambang
    , yang dikenal sebagai pendiri relawan Kawan Gibran.
    Penetapan ini diumumkan oleh Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman, dalam konferensi pers yang digelar PSI, Selasa (24/6/2025).
    “Sejauh ini kami sudah menerima tiga pendaftar. Yang pertama pada hari Rabu yang lalu ada Bro Ronald Sinaga, Bro Ron. Kemudian pada hari Sabtu ada Mas Kaesang Pangarep, mendaftar sebagai calon ketua umum,” kata Andy, di Kantor DPP PSI, Selasa.
    “Dan pada hari Senin kemarin ada Bro Agus Mulyono Herlambang yang mendaftar di hari terakhir sebagai calon ketua umum juga,” tambah dia.
    Ketiganya dinyatakan lolos verifikasi berkas dan syarat dukungan dari struktur partai untuk maju dalam
    Pemilihan Raya PSI
    .
    Syarat minimal pencalonan ketua umum adalah dukungan dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
    Agus Mulyono mengantongi dukungan dari enam DPW dan 24 DPD.
    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Steering Committee, Benediktus “Beni” Papa, mengumumkan nomor urut resmi ketiga kandidat yang akan digunakan selama masa kampanye hingga pemilihan raya internal partai yang akan digelar pada Juli 2025.
    Adapun Ronald Ariston Sinaga mendapatkan nomor urut 1.
    Nomor urut dua adalah Kaesang Pangarep dan nomor urut tiga Agus Mulyono Herlambang.
    “Kami berikan kesempatan untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi penyampaian visi-misi dalam berbagai cara. Kami berikan kebebasan kepada ketiga kandidat untuk menggunakan berbagai platform dan metode untuk penyampaian visi-misi kepada seluruh anggota Partai PSI,” kata Beni.
    Masa kampanye dan sosialisasi akan berlangsung hingga pelaksanaan kongres di Solo pada 19 Juli, dan ditutup dengan resepsi pada 27 Juli 2025.
    Agus Mulyono Herlambang bukan nama asing di lingkar relawan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
    Berdasarkan situs info pemilihan umum (pemilu) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agus Mulyono Herlambang merupakan pria kelahiran 17 Juni 1988 di Indramayu, Jawa Barat.
    Ia merupakan calon anggota legislatif (caleg) dari PSI untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII pada Pemilu 2024.
    Sebelum maju pada Pemilu 2024, Agus Mulyono Herlambang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk periode 2017–2019.
    Sedangkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, nama Agus Mulyono Herlambang merupakan salah satu pendiri kelompok Relawan Kawan Gibran.
    Di PSI, ia menjabat sebagai salah satu juru bicara partai.
    Agus Mulyono menjadi salah satu orang yang angkat bicara terkait kader PSI bergabung di struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sore Ini, Gelombang Pertama WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Sore Ini, Gelombang Pertama WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia Nasional 24 Juni 2025

    Sore Ini, Gelombang Pertama WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    Lodewijk Freidrich Paulus
    mengatakan, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran akan tiba di Indonesia, pada Selasa (24/6/2025) sore.
    Evakuasi ini sebagai buntut eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas.
    “Warga negara kita yang di Iran, alhamdulillah sudah berhasil kita evakuasi, dan sore ini gelombang pertama mulai masuk ke Jakarta,” kata Lodewijk, saat ditemui di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Meski proses evakuasi sedang berjalan, Lodewijk menegaskan tidak semua WNI yang berada di Iran mau dievakuasi.
    Selain bentuk sukarela, evakuasi tersebut juga membutuhkan perjalanan darat yang panjang menuju Azerbaijan.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ dievakuasi dengan pesawat komersial oleh Kementerian Luar Negeri kembali ke Indonesia,” tutur dia.
    Pemerintah juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat di Timur Tengah untuk selalu waspada.
    Bukan saja yang terkait konflik Israel dengan Iran, kata Lodewijk, tetapi juga negara-negara tetangga.
    Kemenlu RI
    sendiri menyebut sebanyak 97 WNI yang sudah berada di Baku akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial.
    Untuk tahap pertama, 29 WNI akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (24/6/2025) sore.

    Evacuees
    lainnya akan tiba bertahap selama Rabu-Kamis,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, Judha Nugraha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
                        Nasional

    7 Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya Nasional

    Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan RI
    Fadli Zon
    kembali mempertanyakan apakah
    pemerkosaan massal
    pada 1998 benar-benar terjadi ketika merespons kritik publik soal sikapnya yang mempersoalkan istilah ‘massal’ pada pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.
    Fadli menyatakan, semestinya ada fakta yang jelas mengenai pemerkosaan massal pada Mei 1998, termasuk siapa saja korbannya dan di mana saja kejadian itu terjadi.
    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada (bukti) akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada,” kata Fadli di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia mengatakan, sejarah perkosaan harus jelas sesuai dengan fakta yang ada, termasuk data-data yang telah dikumpulkan.
    Namun, Fadli menegaskan bahwa pernyataan itu adalah pandangan pribadinya atas kasus 1998 dan tidak memiliki korelasi apapun terhadap penulisan ulang
    sejarah Indonesia
    yang sedang digagas Kementerian Kebudayaan.
    “Harus ada datanya kan kita, itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat, kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal,” kata Fadli.
    Fadli juga menegaskan, ia tidak memungkiri bahwa pemerkosaan memang benar terjadi pada Mei 1998.
    Namun, dia meragukan apakah peristiwa perkosaan yang terjadi pada 1998 bersifat massal.
    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pengertian massal dalam kasus perkosaan massal berarti peristiwa yang sistematis.
    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya terjadi, tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, Cina, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli.
    “Nah sekarang ada enggak (unsur terstruktur, sistematis, dan massif)? Kalau ada? Buktinya tidak pernah ada,” imbuh dia.
    Oleh sebab itu, Fadli tidak ingin terminologi pemerkosaan massal justru mencoreng wajah bangsa sendiri.
    “Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada
    frame
    , waktu itu
    frame
    ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli.
    Sebelumnya, Fadli Zon menjadi dikecam publik karena meragukan terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998 dalam wawancara bersama IDN Times.
    Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada
    proof
    -nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut.
    Fadli menyatakan, sejarah semestinya dilihat secara jernih, tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.
    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional 24 Juni 2025

    Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengatakan, arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Profesor
    Harry Truman Simanjuntak
    , bukan mundur dari Tim
    Penulisan Ulang Sejarah
    Indonesia.
    Menurut Fadli, sejak awal memang bukan bagian dari
    Tim Penulisan Ulang Sejarah
    Indonesia, hanya diikutsertakan dalam diskusi.
    “Pak Harry Truman itu sebenarnya belum masuk menjadi tim waktu itu, baru diskusi aja,” kata Fadli saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Kendati demikian, Fadli mengakui ada perbedaan pandangan terhadap istilah ”
    sejarah awal
    ” dan “prasejarah” yang diungkap oleh Harry Truman.
    Dia menyebutkan bahwa Harry menggunakan istilah prasejarah karena penulisan sejarah dimulai pada abad keempat.
    Namun, setelah terjadi perdebatan, tim
    penulisan ulang sejarah
    menggunakan terminologi “sejarah awal”.
    Selain itu, Fadli juga menjawab kritik Harry Truman yang menyebutkan bahwa penulisan ulang sejarah seharusnya ditulis dengan kehati-hatian dan riset yang mendalam.
    Sehingga, menurut Harry Truman, penulisan tersebut butuh waktu yang panjang, bukan seperti saat ini yang sudah selesai 70 persen hanya dalam waktu setengah tahun.
    Fadli menyebutkan bahwa pemerintah tidak menulis sejarah dari nol, sehingga penulisan ulang sejarah bisa dilakukan dengan lebih cepat.
    “Kita kan tidak menulis sejarah dari nol, kita ini melanjutkan apa yang tidak ditulis. Jadi, menurut saya dengan keahlian (para tim penulis) itu sudah cukup waktu, jadi jangan alasan yang aneh-aneh lah,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Harry Truman Simanjuntak menyatakan keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
    “Alasannya adalah alasan keilmuwan,” kata Harry Truman kepada
    Kompas.com
    , Senin (17/6/2025).
    Dia menjelaskan bahwa dia sudah keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional sejak awal-awal periode proyek Kementerian Kebudayaan itu dimulai, dan surat pengunduran diri dikirimnya pada 22 Januari 2025.
    Harry keluar dari Tim karena tidak setuju dengan periodesasi yang hendak diterapkan dalam penulisan ulang sejarah kali ini, yakni penggantian istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal”.
    Selain itu, dia juga mengkritik proses kilat dalam penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.