Author: Kompas.com

  • Ajakan Prabowo Jadikan Natal 2025 Momen Bangkit dari Bencana

    Ajakan Prabowo Jadikan Natal 2025 Momen Bangkit dari Bencana

    Ajakan Prabowo Jadikan Natal 2025 Momen Bangkit dari Bencana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Satu bulan telah terlewati sejak bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
    Hingga Kamis (25/12/2025) kemarin, tercatat 1.135 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana tersebut.
    Sejumlah pejabat, termasuk Presiden RI
    Prabowo Subianto
    , pun menjadikan momen
    Natal 2025
    dan Tahun Baru 2026 sebagai ajang agar Indonesia bangkit kembali.
    Prabowo mendoakan para korban diringankan penderitaannya, sekaligus memastikan pemerintah bekerja keras dalam melakukan
    pemulihan pascabencana
    .
    Pada Rabu (24/12/2025) malam, Prabowo sudah lebih dulu mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2026.
    Prabowo menyampaikan, Natal merupakan momentum kasih dan kepedulian terhadap sesama.
    Meskipun begitu, Prabowo mengingatkan, Indonesia kini sedang diuji dengan bencana alam yang membawa duka.
    “Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, Natal adalah momentum kasih, harapan, dan kepedulian terhadap sesama. Pada saat yang bersamaan, bangsa kita juga tengah diuji oleh bencana alam yang membawa duka dan tantangan bagi saudara-saudari kita di Sumatera,” ujar Prabowo dalam akun Instagram-nya.
    Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas, saling menolong, serta mengerahkan kemampuan terbaik sebagai bangsa yang tangguh karena persatuan.
    Dia mengajak semua pihak menjadikan masa ini sebagai sumber pengharapan dan langkah untuk bangkit bersama.
    “Semoga damai Natal menyertai kita semua, dan semoga tahun yang baru membawa kesehatan, kekuatan, serta semangat kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
    “Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan menyertai perjuangan kita,” imbuh Prabowo.
    Selanjutnya, pada Kamis sore, Prabowo kembali mengajak masyarakat untuk mendoakan korban
    banjir Sumatera
    dalam perayaan Natal 2025.
    Sembari mengucapkan selamat Natal, Prabowo berdoa masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) diringankan penderitaannya.
    Prabowo berharap, damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan.
    “Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita,” kata Prabowo dikutip dari tayangan
    YouTube
    Sekretariat Presiden.
    “Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka,” imbuh dia.
    Prabowo pun meminta kementerian/lembaga untuk terus bekerja keras melakukan pemulihan pascabencana.
    “Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita,” bebernya.
    Lebih lanjut, Prabowo mengajak umat Kristiani untuk menjadikan Natal sebagai momentum memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong.
    Menurutnya, bangsa Indonesia harus bersatu, serta bekerja sama mengatasi segala perbedaan untuk kepentingan rakyat kita yang kita cintai.
    “Sekali lagi, atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Tanah Air. Semoga damai dan pengharapan Natal menyertai saudara-saudara sekalian,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Buruh Tolak UMP Jakarta Rp 5,73 Juta, Dinilai Lebih Rendah dari UMK Bekasi-Karawang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Desember 2025

    Kala Buruh Tolak UMP Jakarta Rp 5,73 Juta, Dinilai Lebih Rendah dari UMK Bekasi-Karawang Megapolitan 26 Desember 2025

    Kala Buruh Tolak UMP Jakarta Rp 5,73 Juta, Dinilai Lebih Rendah dari UMK Bekasi-Karawang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Angka ini naik 6,17 persen atau senilai Rp 333.115 dari UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.
    “Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ucap Gubernur DKI Jakarta
    Pramono
    Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
    Pramono menjelaskan,
    UMP Jakarta 2026
    mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
    Besaran nilai UMP Jakarta 2026 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
    Pramono mengatakan, penetapan UMP dilakukan setelah pembahasan panjang antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh.
    Ia mengeklaim keputusan ini telah diterima seluruh pihak meski prosesnya diwarnai perbedaan kepentingan yang cukup tajam.
    “Alhamdulillah sekarang ini sudah bisa diterima semua pihak,” ucap Pramono.
    Ia mengakui proses penetapan UMP tahun depan berlangsung dinamis. Tarik-menarik kepentingan antara pengusaha dan buruh membuat pembahasan harus dilakukan berulang kali sebelum mencapai kesepakatan.
    “Jadi memang dalam pembahasan pasti ada tarik menarik, saya akan sampaikan secara apa adanya dan transparan,” ujar Pramono.
    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (
    KSPI
    ) menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan.
    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh,
    Said Iqbal
    , menilai besaran UMP Jakarta, maupun di sejumlah daerah lain, belum mencerminkan keberpihakan kepada buruh dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
    “Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” tegas Said Iqbal.
    Iqbal menjelaskan, seluruh aliansi buruh DKI Jakarta telah menyepakati tuntutan agar Pramono menetapkan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
    Nilai 100 persen KHL versi Kementerian Ketenagakerjaan adalah Rp 5,89 juta per bulan. Dengan UMP yang ditetapkan sekitar Rp 5,73 juta, terdapat selisih sekitar Rp 160.000.
    “Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujar Said Iqbal.
    Alasan kedua, ia menilai UMP Jakarta 2026 menjadi lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta.
    Ketiga, Pramono menyebut adanya tiga bentuk insentif, yakni transportasi, air bersih, dan BPJS.
    Namun, menurut KSPI, insentif tersebut bukan bagian dari upah karena tidak diterima langsung oleh buruh serta memiliki kuota terbatas karena bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Keempat, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa biaya hidup satu keluarga kecil di DKI Jakarta dapat mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara itu, UMP 100 persen KHL saja baru berada di angka Rp 5,89 juta.
    KSPI menyatakan akan menempuh dua jalur perlawanan terhadap penetapan UMP 2026.
    Melalui jalur hukum, KSPI berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Said Iqbal menilai, penetapan UMP merupakan keputusan administrasi negara sehingga dapat diuji secara hukum.
    Selain itu, KSPI juga menyiapkan langkah perlawanan melalui gerakan massa. Bersama aliansi buruh, KSPI akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta yang diperkirakan berlangsung pada akhir Desember 2025 atau pada pekan pertama Januari 2026.
    “Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” tutur Said Iqbal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terang Natal di Hulu Sungai yang Gelap

    Terang Natal di Hulu Sungai yang Gelap

    Terang Natal di Hulu Sungai yang Gelap
    Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal

    Email: office@azlawid.com
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    NATAL
    kerap dimaknai sebagai perayaan terang. Simbol harapan, keadilan, dan keberpihakan pada kehidupan.
    Dalam ruang refleksi publik, momentum ini sering digunakan untuk meninjau kembali sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar hadir dalam praktik sosial dan kebijakan.
    Natal
    tahun ini bertepatan dengan duka banjir bandang di Indonesia, khususnya Sumatera. Narasi yang kerap muncul adalah banjir datang sebagai akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
    Namun, dalam konteks tata kelola lingkungan, penjelasan ini belum mencakup seluruh rangkaian sebab yang bekerja sebelum air meluap.
    Ada proses panjang yang berlangsung jauh sebelumnya. Pembukaan hutan, penggalian tanah, dan sedimentasi sungai.
    Proses ini tidak terjadi di hilir, melainkan di hulu—wilayah yang secara ekologis seharusnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan.
    Di wilayah hulu inilah praktik pertambangan ilegal kerap ditemukan, dengan tingkat penindakan yang sering kali dipersepsikan belum optimal.
    Secara normatif, pertambangan tanpa izin dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Konsepsi ini, antara lain, tercermin dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, serta beririsan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi hukum, negara telah menyediakan dasar yang cukup.
    Jika dibaca melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, unsur substansi hukum dan struktur kelembagaan dapat dikatakan relatif tersedia.
    Tantangan utama justru muncul pada unsur ketiga, yakni budaya hukum. Bagaimana hukum dijalankan secara konsisten dan sejauh mana ia diarahkan untuk menyentuh akar persoalan?
    Dalam praktik, penindakan terhadap pertambangan ilegal sering berfokus pada pelaku lapangan, seperti pekerja, operator alat berat, atau pengangkut hasil tambang. Proses hukum berjalan dan menghasilkan putusan.
    Namun, aktor pengendali, pemodal, serta jaringan distribusi hasil tambang relatif jarang tersentuh. Dalam situasi demikian, hukum tampak hadir, tetapi daya jangkaunya terbatas.
    Hulu sungai tidak semata menunjuk pada lokasi geografis, tetapi juga dapat dibaca sebagai metafora titik awal persoalan, baik secara ekologis maupun yuridis.
    Ketika penegakan hukum tidak menjangkau wilayah dan aktor di hulu, maka dampak di hilir pada akhirnya menjadi persoalan yang hanya menunggu waktu.
    Pendangkalan sungai, kerusakan daerah aliran sungai, dan menurunnya daya serap tanah bukan peristiwa alamiah semata. Fenomena tersebut memiliki sumbangsih besar dari akumulasi aktivitas ekonomi yang tidak terkelola secara sah dan berkelanjutan.
    Dalam konteks ini, banjir tidak lagi dapat dipahami sepenuhnya sebagai musibah alam, melainkan sebagai konsekuensi dari tata kelola dan penegakan hukum yang belum efektif.
    Persoalan pertambangan ilegal juga menyentuh dimensi keadilan yang lebih luas. Teori keadilan lingkungan (
    environmental justice
    ) mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan hampir selalu terdistribusi secara tidak seimbang.
    Keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal dinikmati oleh segelintir pihak, sementara beban ekologis dan sosial ditanggung oleh masyarakat di hilir sungai.
    Padahal, secara normatif, prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi telah menjadi bagian dari kebijakan lingkungan nasional.
    Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak terwujud dalam praktik penegakan hukum, persoalan pertambangan ilegal bertransformasi menjadi persoalan keadilan sosial yang mendasar.
    Prinsip yang menekankan bahwa kejahatan tidak cukup ditangani dari peristiwanya, tetapi harus ditelusuri melalui aliran uang yang dihasilkannya.
    Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa aktivitas ilegal bertahan bukan semata karena pelaku lapangan, melainkan karena adanya insentif ekonomi yang terus mengalir.
    Dalam konteks pertambangan ilegal, pendekatan
    follow the money
    menjadi relevan karena kegiatan ini pada dasarnya merupakan kejahatan ekonomi. Ia melibatkan modal, aliran dana, penampungan hasil tambang, serta mekanisme distribusi yang relatif terstruktur.
    Secara normatif, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membuka ruang untuk menelusuri dan merampas hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana di bidang sumber daya alam.
    Namun, dalam praktik penegakan hukum, pendekatan ini masih relatif terbatas penggunaannya. Penindakan lebih sering diarahkan pada aktivitas fisik penambangan, bukan pada aliran keuntungan yang menopang keberlanjutan kejahatan.
    Akibatnya, lubang tambang dapat ditutup, tetapi insentif ekonomi tetap utuh. Hulu persoalan pun tetap tidak tersentuh.
    Dalam banyak kasus, pertambangan ilegal menunjukkan karakter yang terorganisir: adanya pembagian peran, pendanaan, jaringan distribusi, dan kesinambungan operasi.
    Namun, dalam praktik penegakan hukum, kejahatan ini masih sering diperlakukan sebagai rangkaian peristiwa yang terpisah, bukan sebagai satu sistem kejahatan.
    Pendekatan sektoral yang terfragmentasi ini membuat penindakan bersifat reaktif dan sementara. Di sisi lain, struktur ekonomi ilegal di hulunya tetap bertahan.
    Dalam konteks ini, pesan Natal menemukan relevansinya. Terang, dalam pengertian etis, bukan sekadar simbol, melainkan keberanian untuk menghadirkan keadilan secara nyata.
    Dalam konteks hukum, terang berarti konsistensi dan ketidakselektifan dalam menegakkan aturan. Hal ini termasuk pula keberanian untuk menelusuri keuntungan dan aktor yang selama ini berada di balik layar.
    Gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada kepastian prosedural semata. Hukum perlu diukur dari kemampuannya mencegah kerusakan dan melindungi manusia.
    Selama persoalan di hulu Sungai, baik secara ekologis maupun yuridis, belum ditangani secara komprehensif, termasuk dengan menelusuri dan memutus aliran keuntungan ilegalnya, maka risiko banjir di hilir akan terus berulang.
    Selama pertambangan ilegal diperlakukan sebagai pelanggaran sektoral yang terpisah dari dimensi ekonomi dan dampaknya, daya terang hukum akan tetap terbatas.
    Natal mengingatkan bahwa terang tidak hadir secara otomatis. Ia menuntut konsistensi, keberanian, dan kesetiaan pada hukum itu sendiri.
    Dalam konteks ini, terang itu bernama penegakan hukum yang konsisten, proporsional, dan berani mengikuti aliran uang hingga ke hulunya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta-fakta Ambruknya Gedung Parkir 2 Lantai di Koja
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Desember 2025

    Fakta-fakta Ambruknya Gedung Parkir 2 Lantai di Koja Megapolitan 26 Desember 2025

    Fakta-fakta Ambruknya Gedung Parkir 2 Lantai di Koja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Sebuah gedung dua lantai di Jalan Alur Laut, Kelurahan Walang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tiba-tiba ambruk pada Kamis (25/12/2025) sore.
    Berdasarkan video yang diterima
    Kompas.com
    , gedung tersebut ambruk pada pukul 15.10 WIB yang diawali dengan ambruknya bagian atap yang terbuat dari seng spandek, sebelum bangunan roboh ke arah samping.
    Suara runtuhan terdengar cukup keras, sehingga anak-anak yang sedang bermain di sekitar lokasi langsung berlarian menjauh.
    Kanit Reskrim Polsek Koja AKP Fernando memastikan bangunan yang roboh itu bukan pesantren seperti yang disebutkan di sejumlah video yang beredar di media sosial.
    “Bukan pesantren, gedung parkiran dekat pesantren itu, milik Bapak Ridwan,” tutur Fernando saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kamis.
    Fernando menjelaskan, gedung dua lantai tersebut merupakan tempat parkir kendaraan yang disewakan ke warga.
    “Bangunan biasa, bukan rumah tinggal, di bawahnya buat parkiran mobil ada juga warga lain yang parkir di situ. Sementara lantai dua kosong cuma dak (dicor semen),” tuturnya.
    Fernando mengatakan, sejumlah kendaraan yang terparkir di gedung tersebut tertimpa reruntuhan bangunan. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
    “Empat mobil, satu sepeda motor, dan satu sepeda onthel. Itu yang tertimpa,” kata Fernando.
    “Ya, syukur tidak ada korban, hanya kendaraan yang parkir saja,” tambahnya.
    Fernando mengatakan, proses evakuasi sejumlah kendaraan yang tertimpa sudah dilakukan.
    Sampai saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab ambruknya bangunan dua lantai itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Cerita M Nur Nostalgia Pulang Kampung via Jalur Pantura, Kini Sudah Banyak Berubah
                        Regional

    1 Cerita M Nur Nostalgia Pulang Kampung via Jalur Pantura, Kini Sudah Banyak Berubah Regional

    Cerita M Nur Nostalgia Pulang Kampung via Jalur Pantura, Kini Sudah Banyak Berubah
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Dahulu, Jalur Pantura merupakan jalur utama perjalanan pemudik dari arah Jakarta menuju kampung halaman.
    Kemacetan berjam-jam bahkan menjadi pemandangan yang hampir selalu dirasakan pelancong setiap momen meningkatnya mobilitas masyarakat, seperti libur Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru (Nataru).
    Kini, kondisi
    Jalur Pantura
    sudah banyak berubah. Kemacetan panjang di jalur legendaris tersebut semakin jarang terlihat sejak hadirnya Jalan Tol Cikopo–Palimanan (Cipali).
    Seiring beroperasinya Tol Cipali, volume kendaraan pun terbagi. Sebagian besar kendaraan roda empat memilih jalan tol untuk memangkas waktu tempuh perjalanan.
    Sementara itu, Jalur Pantura tetap menjadi pilihan utama bagi pengendara sepeda motor.
    Meski demikian, tidak sedikit pula kendaraan roda empat maupun angkutan umum seperti bus yang masih melintasi jalur ini.
    Salah satu pemudik yang memilih melintasi Jalur Pantura adalah M Nur (63).
    Ia pulang kampung ke Majalengka dari Jakarta Barat dan memutuskan melewati Pantura pada momen libur Nataru tahun ini.
    Nur mengaku rindu melintas jalur legendaris tersebut. Ia sudah sangat lama tidak melewati Pantura sejak Tol Cipali resmi beroperasi pada 2015.
    “Saya sebelum tol jadi, sering lewat Pantura tapi dulu enggak ada nih rest area kaya gini, sekarang baru lewat sini lagi setelah sekian lama. Nostalgia lah,” kata Nur saat ditemui tengah beristirahat di Rest Area Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jembatan Timbang Losarang,
    Indramayu
    , Kamis (25/12/2025).
    Dalam perjalanannya, Nur tidak sendirian. Ia bersama istri, anak, dan menantunya pulang kampung dengan mengendarai mobil.
    Menurut Nur, kondisi Jalur Pantura kini jauh lebih lengang dibandingkan sebelum adanya Tol Cipali.
    Ia berangkat dari Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di Indramayu sekitar pukul 15.00 WIB.
    “Paling tadi sedikit padat itu di MBZ yang mau ke Jalan Tol Cikampek itu karena ada mobil yang mogok. Tapi setelah itu lancar sampai ke sini,” ujar Nur.
    Selain bernostalgia, alasan lain Nur memilih Jalur Pantura adalah untuk menengok anaknya yang tengah bertugas di Rest Area UPPKB Jembatan Timbang Losarang.
    “Kebetulan anak di Kementerian PU juga lagi tugas di sini, ya sekalian, jadinya lewat Pantura,” katanya.
    Terkait kehadiran rest area, Nur mengaku sangat terbantu. Menurutnya, perjalanan dari Jakarta Barat menuju Majalengka cukup jauh dan melelahkan.
    Pada kesempatan tersebut, Nur juga memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia, seperti cek kesehatan gratis, karaoke, hingga kursi pijat.
    “Menurut saya rest area ini sangat layak, nyaman juga, tadi juga saya ngambil kopi gratis, terus nyobain karaoke juga sama cek kesehatan,” kata Nur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Inovatif Warga Sirnasari, Sulap Lahan Bekas Longsor Jadi Pertanian dan Peternakan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Desember 2025

    Jejak Inovatif Warga Sirnasari, Sulap Lahan Bekas Longsor Jadi Pertanian dan Peternakan Megapolitan 26 Desember 2025

    Jejak Inovatif Warga Sirnasari, Sulap Lahan Bekas Longsor Jadi Pertanian dan Peternakan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com – 
    Permukiman Kampung Sirnasari, RT 07 RW 04, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengalami perubahan besar setelah dilanda longsor pada 2023.
    Akibat bencana tersebut, puluhan keluarga yang sebelumnya bermukim di kawasan itu harus direlokasi ke tempat lain.
    Namun, cerita tidak berhenti pada tanah yang dinyatakan tak lagi aman untuk dihuni. Justru dari kondisi itulah, warga mencoba merumuskan ulang hubungan mereka dengan ruang yang tersisa.
    Alih-alih membiarkannya terbengkalai, warga memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat bertani, beternak, dan berkegiatan sosial.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi menunjukkan, lahan yang kini dikelola Kelompok Tani Dewasa (KTD) Sirnasari tidak lagi menyerupai permukiman, tetapi menjelma menjadi kawasan
    pertanian
    yang rapi.
    Di area yang dulunya berdiri rumah-rumah warga, kini terbentang kolam ikan. Airnya tenang, berwarna kehijauan, dipagari bilah bambu dan kayu. Beberapa warga terlihat duduk di tepi kolam, sesekali memperhatikan permukaan air dan berbincang santai.
    Tidak ada kesan tergesa-gesa; aktivitas berlangsung perlahan, mengikuti ritme lahan yang kini mereka rawat bersama.
    Tak jauh dari kolam, sebuah kandang domba berdiri sederhana. Rangkanya terbuat dari bambu, dengan atap seng dan dinding papan. Di depannya terpasang papan nama KTD Sirnasari, sebagai penanda bahwa lahan bekas permukiman ini kini memiliki fungsi baru.
    Di dalam kandang, domba-domba tampak berdesakan, sementara seorang warga tengah mengisi palung pakan dengan ember plastik dan sekop kecil. Pengamatan
    Kompas.com
    juga melihat area tanam yang memanfaatkan ruang terbuka tanpa banyak rekayasa.
    Rak-rak dari pipa dan kayu disusun untuk menopang
    polybag
    berisi tanaman. Di sisi lainnya, sebuah papan peringatan berwarna kuning mencolok berdiri di tengah semak hijau.
    Tulisan “Berbahaya, Area Rawan Bencana, Dilarang Mendirikan Bangunan” menjadi latar kontras dari aktivitas warga. Papan itu seolah menegaskan alasan mengapa lahan ini tidak lagi diisi bangunan permanen, melainkan diolah secara sementara dan adaptif.
    Suasana di kawasan KTD Sirnasari terasa sunyi, namun hidup. Tidak ada deretan rumah, tidak ada suara kendaraan, hanya bunyi air kolam, gesekan bambu, dan obrolan warga.
    Bekas permukiman yang pernah ditinggalkan karena bencana kini tidak dibiarkan kosong, melainkan diisi dengan cara baru, yakni bertani dan beternak, tanpa menantang alam, tetapi berdamai dengannya.
    Ketua RW setempat, Dwi Anggraeni, mengatakan, pemanfaatan
    lahan bekas longsor
    di
    Kampung Sirnasari
    bukan program yang datang dari luar.
    Inisiatif itu, kata dia, tumbuh dari warga setempat yang melihat adanya ruang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, terutama bagi anak-anak dan pemuda di lingkungan tersebut.
    “Jadi memang kita inisiatif, tadinya pula sudah ada kelompok. Terus kebetulan kan di sini ada lahan dulu bekas longsor, daripada enggak dipergunakan, lebih baik kita pergunakan lah buat anak-anak lagi,” ujar Dwi saat ditemui
    Kompas.com
    , Rabu (24/12/2025).
    Menurut Dwi, lahan itu kemudian dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas produktif, mulai dari pertanian hingga
    peternakan
    .
    “Jadi dari menanam sayuran, terus dari ikan, dari kambing,” kata dia.
    Ia juga menyebut, warga mendapat bantuan dari pemerintah berupa bibit-bibit untuk dibudidayakan, termasuk sembilan ekor kambing dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).
    “Alhamdulillah kan kambing dari sembilan yang kita dikasihnya, sekarang sudah berkembang biak,” kata Dwi.
    Lahan yang kini dimanfaatkan merupakan area bekas longsor yang sejak awal ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh dihuni. Keputusan ini diambil demi keselamatan, mengingat kondisi tanah yang dinilai tidak stabil.
    “Dulu memang bekas longsor. Cuma kan kategori enggak aman, untuk enggak boleh diisi. Karena kita enggak isi itu, makanya dibuat ini lah gitu,” kata Dwi.
    Sebelum longsor terjadi, kawasan tersebut merupakan permukiman padat dengan puluhan kepala keluarga. Namun, seluruh warga direlokasi ke hunian baru setelah terjadinya longsor.
    “Dulu di sini ada 81 KK, cuma kan kena
    double track
    . Satu pemindahan, yang kedua pemindahan karena bencana longsor,” ujarnya.
    Kata Dwi, seluruh warga yang terdampak longsor telah direlokasi dan mendapatkan tempat tinggal pengganti.
    Pemanfaatan lahan pasca longsor bukan berarti dimulai dari nol. Menurut Dwi, sebelum bencana, warga sebenarnya sudah melakukan pertanian sederhana. Namun longsor menghentikan sementara semua kegiatan tersebut.
    “Sebenarnya kita dari sebelum longsor, kita sudah berjalan ya, sudah menanam dari sayuran, Cuma kan waktu itu ketimpa longsor, jadi berhenti dulu, tapi daripada itu (kosong), jadi maju lagi, gerak lagi,” ungkapnya.
    Keputusan untuk kembali mengelola lahan dilakukan dengan penuh pertimbangan.
    Selain status lahan yang rawan, warga juga harus memastikan faktor keamanan. Penguatan tanah menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan sebelum aktivitas diperluas.
    “Sebenarnya iya sih betul rawan longsor. Cuman kan ke satu kita udah diperkuat, dipaku bumi udah mulai aman lah,” kata Dwi.
    Selain itu, penanaman pohon berakar kuat juga dilakukan untuk membantu menjaga kestabilan tanah.
    Dwi menyebut, sedikitnya 121 pohon telah ditanam di area yang dianggap rawan.
    “Kita tanemin pohon yang keras di rawan-rawan longsor,” katanya.
    Dalam tahap awal pemanfaatan lahan, KTD tidak langsung fokus pada satu jenis kegiatan. Pertanian dan peternakan justru dijalankan hampir bersamaan.
    “Waktu itu baru ikan, terus enggak lama, Alhamdulillah pengajuan, dapet lah domba sembilan ekor. Dan Alhamdulillah sekarang berkembang gitu,” tutur Dwi.
    Saat ini, kolam ikan menjadi salah satu aktivitas utama yang dijalankan warga. Air yang digunakan pun berasal dari mata air dengan kualitas baik.
    Selain ikan dan domba, warga juga mulai mengembangkan peternakan ayam.
    Lahan bekas longsor ditanami berbagai sayuran, dipilih berdasarkan kemudahan perawatan dan kebutuhan warga.
    “Tomat, kangkung, gambas, kacang panjang, sempat ada timun juga dan rencananya kita mau tanam jagung,” kata Dwi.
    Masa panen pun bervariasi, tergantung jenis tanaman.
    “Kalau kangkung sih paling banget itu tiga bulan udah panen kecuali kalau cabai mah enam bulan panen, tergantung sih,” jelasnya.
    Salah satu tujuan utama pemanfaatan lahan ini adalah melibatkan anak-anak muda agar memiliki aktivitas yang lebih produktif.
    Dari total sekitar 20 anggota kelompok, sebagian besar merupakan pemuda.
    “Alhamdulillah sekarang banyak gitu, yang tadinya nongkrong Alhamdulillah sedikit-sedikit udah mulai mau bertani,” kata Dwi.
    Sebagian dari mereka merupakan warga lama yang dulu tinggal di kawasan tersebut, sedangkan lainnya masih berasal dari wilayah RW yang sama.
    Meski tidak langsung menghasilkan keuntungan besar, aktivitas ini mulai memberikan dampak ekonomi sederhana bagi warga.
    “Sebenarnya kita dari pertama kita belum ada ekonomi. Kemudian enggak ada modal. Tapi Alhamdulillah sedikit-sedikit kita ada dari ikan. Terus ada kita hasil dari tanaman sayuran kita dapat gitu,” kata Dwi.
    Hasil panen dijual ke warga sekitar dengan harga yang relatif terjangkau. Soal keuntungan, Dwi menyebut jumlahnya belum besar.
    “Paling ada lah sedikit lah gitu. Buat anak-anak bisa ngopi. Buat ngeliwet apa gitu ada lah,” katanya.
    Harga jual pun disesuaikan dengan kondisi pasar. Namun, untuk ikan, harganya sedikit lebih murah dibandingkan yang dijual di pasar.
    “Kita enggak ngejual sama kayak di pasar gitu. Paling kalau ikan kemarin ini kita misalnya di pasar harga Rp 35.000 kita jual Rp 30.000,” kata Dwi.
    Meski sudah berjalan sekitar dua tahun, proses pengelolaan lahan ini masih terus dilakukan bertahap.
    “Kita kan dua tahun ya kita di sini, proses tiap hari tuh masih beres terus masih sedikit-sedikit diberesin biar rapi lah gitu,” ujar Dwi.
    Kekhawatiran akan potensi longsor masih ada, tetapi dihadapi dengan langkah-langkah mitigasi.
    “Makanya kan kemarin kita tanemin pohon yang keras-keras di pinggir itu ya,” katanya.
    Ke depan, warga berharap lahan tersebut bisa terus berkembang dan menjadi ruang produktif yang lebih baik.
    “Ini kan masih ada lahan kosong gitu ya, jadi itu dirapi-rapi kita sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi. Anak-anaknya tambah semangat lagi,” tutur Dwi.
    Masuknya anak-anak muda ke dalam Kelompok Tani Desa (KTD) tidak terjadi sekaligus.
    Ardi (25), salah satu warga yang kini tergabung dalam kelompok tani, menceritakan bahwa keterlibatannya baru terjadi beberapa bulan terakhir.
    “Kalau saya itu baru sekitar 4-5 bulanan lah, bukan dari bangunan dari awal, kalau anak-anak muda kan baru, dulu memang bekas ibu-ibu bapak-bapak gitu,” kata dia saat ditemui dalam kesempatan yang sama.
    Seiring waktu, peran generasi muda mulai terlihat lebih dominan. Regenerasi berjalan alami ketika anak-anak muda mulai mengambil alih pengelolaan kebun, sementara peran orang tua bergeser.
    “Makin ke sini, makin ke sini jadi diurusnya sama anak-anak muda,” ujar Ardi.
    Bagi Ardi, keputusan turun langsung ke kebun bukan didorong oleh gagasan besar atau idealisme lingkungan yang muluk. Ia justru berangkat dari kegelisahan sederhana melihat lahan luas yang dibiarkan terbengkalai.
    Menurut dia, jika lahan tidak dikelola, bukan hanya potensi ekonomi yang hilang, tetapi juga muncul risiko lingkungan yang bisa membahayakan warga sekitar.
    “Kalau awalnya tertarik ya sayang, maksudnya lahan selebar ini seluas ini enggak dikelola sama yang mau ngelola gitu kayak warga sekitar gitu. Kalau enggak dikelola kan kayak rimbun, gimana nanti banyak hewan-hewan liar, ngebahayain juga,” katanya.
    Namun, terjun ke dunia pertanian bukan perkara mudah. Ardi mengakui hampir semua anak muda yang terlibat tidak memiliki latar belakang bertani.
    Mereka harus beradaptasi dengan kondisi alam dan ritme kerja yang sama sekali baru.
    “Kesulitan. Panas ini lah, enggak ngerti juga, bener-bener enggak ngerti. Kita belajar semua sih ya. Pada pemula semua, jadi enggak ngerasa ketinggalan gitu ya,” kata dia.
    Di tengah keterbatasan pengalaman, proses belajar dilakukan bersama. Pendampingan dari pihak luar dan kegiatan studi banding ke wilayah lain menjadi bekal penting agar semangat tetap terjaga.
    “Ada sih sempat di pertengahan bingung, tapi karena selain otodidak juga ada pendampingan, kita juga ada semacam studi banding ke kampung lain,” jelas dia.
    Hingga kini, kegiatan bertani belum sepenuhnya menjadi sumber penghasilan utama bagi para pemuda yang tergabung dalam KTD.
    Meski begitu, Ardi merasakan perubahan lain yang tak kalah penting, terutama dalam cara pandangnya terhadap lingkungan.
    Keterlibatan di kebun membuatnya lebih memahami kondisi ruang hijau yang kian terbatas, sekaligus membuka kesadaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar.
    “Kegiatan sosial sih. Jadi ngerti ternyata ruang lingkungan pertanian di Bogor itu sangat kecil ya, lalu ‘Oh ternyata pertanian kayak gini. Oh ngejaga pohon ternyata gitu’. Jadi mungkin bisa dibilang melek sama alam,” ujar dia.
    Pandangan serupa juga disampaikan Denis (32). Ia menilai keterlibatan anak muda dalam pertanian bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan agar lahan tidak terus-menerus bergantung pada generasi lama.
    Bagi Denis, peran orang tua tetap penting, tetapi sudah saatnya anak muda mengambil tanggung jawab lebih besar dan membuktikan kemampuannya.
    “Lahan segede ini kalau nggak dimanfaatin bakal jadi hutan rimba. Maksudnya, masa harus orang tua terus, orang tua hanya pendamping, sekarang tinggal kita-kita lah. Kita buktiin bahwa anak muda aja bisa gitu,” ujarnya.
    Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Empang, Yoyoh, menyebut pemanfaatan lahan tidak semata-mata untuk ekonomi.
    Fokus utamanya adalah merespons keinginan warga sekaligus menyalurkan kreativitas mereka agar lahan tidak kembali terbengkalai atau berubah fungsi secara liar.
    “Awalnya ya kita tidak melihat ke ekonomi, cuma keinginan warga dan kreativitas warga,” kata Yoyoh di lokasi yang sama, Rabu.
    “Tapi setelah ke sini kan kalau untuk bantuan dari pemerintah. Akhirnya kita membentuk kelompok. Dan juga mungkin bisa dilihat ada potensi,” sambungnya.
    Kata Yoyoh, saat ini pihaknya lebih banyak sebagai penghubung antara kebutuhan warga dan bantuan pemerintah.
    Ketika inisiatif datang dari bawah, pemerintah setempat memilih untuk memberi dukungan.
    “Kalau kita kan dari pemerintahannya ya. Kalau memang dari warganya yang keinginan ya kita
    support
    gitu, kita menjembatani,” ujarnya.
    Selain fungsi sosial dan ekonomi, pemanfaatan lahan ini juga dipandang penting untuk mencegah munculnya bangunan liar di kawasan perkotaan yang rawan bencana.
    “Kalau kita kan sebenarnya karena dekat kota bangunan-bangunan liar itu cepat sekali gitu ya, menjamur. Makanya kita bangun tempat ini ya untuk menghindari itu juga,” kata dia.
    Kelurahan mencatat luas lahan yang dikelola warga saat ini masih terbatas dan ditata secara bertahap sesuai kemampuan tenaga dan fasilitas yang ada.
    “Di sini itu sekitar 400 meter persegi yang dikelola sekitar 200 meter persegi. Kita sedikit-sedikit sih,” katanya.
    Pengamat lingkungan, Mahawan Karuniasa, mengatakan, lahan bekas permukiman yang terdampak longsor tidak bisa diperlakukan sebagai ruang kosong yang sepenuhnya aman.
    Riwayat longsor, kata dia, menandakan kondisi geologi dan hidrologi yang rapuh, sehingga setiap bentuk pemanfaatan harus ditempatkan dalam kerangka pemulihan dan pengurangan risiko bencana.
    “Lahan bekas permukiman yang terdampak longsor memang sebaiknya tidak dipandang sebagai lahan kosong bebas risiko. Karena memang lahan ini atau
    landscape
    ini cenderung rapuh yang justru perlu dipulihkan,” kata dia saat dihubungi, Kamis (25/12/2025).
    Menurut dia, pemanfaatan lahan tetap memungkinkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati.
    Aktivitas seperti pertanian, kolam ikan, dan peternakan dinilai relatif aman selama dilakukan dalam skala kecil.
    “Tidak mengubah lereng secara signifikan, serta dilengkapi juga tentu saja dengan pengelolaan tata air, konservasi tanah,” ujar dia.
    Ia mengingatkan bahwa lahan bekas longsor pada dasarnya rentan terhadap erosi dan longsor susulan, terutama saat hujan lebat atau cuaca ekstrem.
    Karena itu, pendekatan terbaik dalam jangka pendek adalah pemanfaatan yang terbatas dan terkendali, dengan menjaga tutupan vegetasi dan fungsi resapan air agar risiko dapat ditekan sekaligus memberi manfaat sosial bagi warga.
    Mahawan mengatakan, penanaman pohon sering dianggap sebagai solusi utama untuk mencegah longsor. Padahal, pendekatan ini juga membutuhkan kehati-hatian.
    “Penanaman pohon memang membantu memperkuat struktur tanah dan juga mengatur air. Namun ini harus perlu kehati-hatian. Yang pertama pohon bukan solusi tunggal,” kata dia.
    Karakter tanah yang berbeda menyebabkan penyebab longsor juga tidak selalu sama.
    “Jadi tidak serta-merta semua tanah longsor harus diperlakukan dengan cara yang sama,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengunjung Ragunan Diprediksi Tembus 80.000 Orang pada Tahun Baru 2026
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Desember 2025

    Pengunjung Ragunan Diprediksi Tembus 80.000 Orang pada Tahun Baru 2026 Megapolitan 25 Desember 2025

    Pengunjung Ragunan Diprediksi Tembus 80.000 Orang pada Tahun Baru 2026
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, memprediksi jumlah pengunjung TMR pada Tahun Baru 2026 mencapai 80.000 orang.
    “Untuk tahun baru diperkirakan 80.000 pengunjung,” kata Kepala Humas
    Taman Margasatwa Ragunan
    Wahyudi Bambang kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
    Bambang mengatakan, prediksi tersebut berasal dari capaian pengunjung TMR pada Tahun Baru 2025 lalu.
    Namun, ia menurunkan prediksi jumlah pengunjung pada Tahun Baru 2026 nanti.
    “Walaupun faktanya tahun lalu melebihi 100.000 pengunjung, tapi kita enggak usah tinggi-tinggi (untuk prediksi),” tuturnya.
    Untuk persiapan lonjakan pengunjung, pengelola melakukan sejumlah langkah guna meningkatkan keselamatan dan keamanan.
    Salah satunya dengan mengidentifikasi serta memangkas pohon yang memiliki tinggi lebih dari 12 meter.
    “Hampir semua pohon, target kami yang terdekat kemarin adalah pohon yang sudah di atas 12 meter ya kita potong,” terang Bambang.
    “Beberapa pohon sudah kita tebang habis karena memang secara deteksi kerapuhan pohon sudah tidak layak untuk dipertahankan, jadi kita tebang,” tambahnya.
    Pemangkasan pohon diutamakan di jalur-jalur yang paling banyak dilalui pengunjung.
    Selain itu, pengunjung diimbau untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca dan mengantisipasi kemungkinan hujan deras saat berada di area TMR.
    “Kami minta pengunjung menyiapkan antisipasi hujan, misalnya membawa payung atau jas hujan, dan menjaga keselamatan terutama anak-anak,” kata Bambang.
    TMR juga telah menyiapkan 10 titik kantong parkir di dalam area kebun binatang dengan kapasitas sekitar 6.000 mobil dan 12.000 sepeda motor.
    Beberapa titik parkir mobil berada di pintu timur, area dekat danau, gudang pakan, serta jalur melingkar menuju pintu selatan.
    Selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), waktu operasional TMR dibuka lebih awal, yakni mulai pukul 06.00 hingga 16.30 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pratikno Sebut 65 Persen Sekolah di Aceh Siap Beroperasi Lagi Usai Diterjang Banjir

    Pratikno Sebut 65 Persen Sekolah di Aceh Siap Beroperasi Lagi Usai Diterjang Banjir

    Pratikno Sebut 65 Persen Sekolah di Aceh Siap Beroperasi Lagi Usai Diterjang Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan, 65 persen layanan pendidikan di Provinsi Aceh akan beroperasi kembali.
    “Terkait dengan
    layanan pendidikan
    , di Provinsi Aceh sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali,” ujar
    Pratikno
    dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).
    Ia menjelaskan, proses pembersihan hingga revitalisasi terus dikebut agar anak-anak dapat kembali bersekolah pada tahun ajaran baru.
    “Ini dilakukan melalui pembersihan, revitalisasi fasilitas, dan seterusnya untuk menyonsong tahun ajaran baru nanti pada tanggal 5 Januari 2026,” imbuhnya.
    Sementara itu, kesiapan layanan pendidikan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah hampir mencapai 90 persen.
    “Tingkat kesiapan operasionalitas sekolah sudah mendekati 90 persen,” tutur dia.
    Pratikno memastikan pemerintah akan mengupayakan berbagai usaha agar proses belajar mengajar formal bisa kembali berjalan pada awal Januari 2026.
    Sebagai informasi, BNPB mengungkapkan data terkini korban tewas banjir Sumatera telah mencapai 1.135 orang per 25 Desember 2025.
    Angka korban tewas tertinggi tercatat berasal dari wilayah Aceh Utara dengan 205 orang, disusul Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, dan Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang. Masih ada 173 orang yang hilang akibat bencana ini.
    Selain itu, banjir merusak 157.838 rumah, terdiri dari 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rumah rusak sedang, dan 77.397 rumah rusak ringan.
    Adapun fasilitas umum yang rusak mencapai 1.900 unit. Fasilitas kesehatan yang rusak mencapai 200 unit.
    Fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 875 unit, rumah ibadah 806 unit, gedung perkantoran 291 unit, dan jembatan 734 unit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Buruh Tolak UMP Jakarta Rp 5,73 Juta, Dinilai Lebih Rendah dari UMK Bekasi-Karawang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Desember 2025

    Alasan Serikat Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,73 Juta Megapolitan 25 Desember 2025

    Alasan Serikat Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,73 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan alasan pihaknya menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876.
    Ia menjelaskan, terdapat empat alasan utama penolakan tersebut. Pertama, seluruh aliansi buruh DKI Jakarta telah menyepakati tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
    Nilai 100 persen KHL versi Kementerian Ketenagakerjaan adalah Rp 5,89 juta per bulan. Dengan UMP yang ditetapkan sekitar Rp 5,73 juta, terdapat selisih sekitar Rp 160.000.
    “Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujar
    Said Iqbal
    dalam keterangan resminya, Kamis (25/12/2025).
    Alasan kedua, ia menilai
    UMP Jakarta 2026
    menjadi lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta.
    “Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?” katanya.
    Ketiga, Gubernur DKI Jakarta menyebut adanya tiga bentuk insentif, yakni transportasi, air bersih, dan BPJS.
    Namun, menurut KSPI, insentif tersebut bukan bagian dari upah karena tidak diterima langsung oleh buruh serta memiliki kuota terbatas karena bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    “Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi,” tegas Said Iqbal.
    Keempat, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa biaya hidup satu keluarga kecil di DKI Jakarta dapat mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara itu, UMP 100 persen KHL saja baru berada di angka Rp 5,89 juta.
    “Bahkan sepertiga dari kebutuhan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi,” tambahnya.
    Oleh karena itu, KSPI dan
    Partai Buruh
    secara tegas menolak penetapan UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan Pramono dengan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,75, sehingga UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,73 juta per bulan.
    Ia menilai penetapan upah minimum di sejumlah daerah, khususnya DKI Jakarta, tidak mencerminkan keberpihakan pada buruh dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
    “Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp5,73 juta,” tegas Said Iqbal.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 5.729.876. Angka ini naik sekitar 6,17 persen atau sekitar Rp 333.115 dari UMP Jakarta 2025.
    “Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025)
    Pramono menjelaskan, UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
    Sementara, UMP DKI Jakarta 2025 sebesar Rp 5.396.761. Besaran nilai UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta-fakta Ambruknya Gedung Parkir 2 Lantai di Koja
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Desember 2025

    Gedung Parkir 2 Lantai yang Ambruk di Koja Timpa 6 Kendaraan Megapolitan 25 Desember 2025

    Gedung Parkir 2 Lantai yang Ambruk di Koja Timpa 6 Kendaraan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kanit Reskrim Polsek Koja AKP Fernando mengatakan, gedung parkir dua lantai yang ambruk di Jalan Alur Laut, Kelurahan Walang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (25/12/2025) menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir.
    “Empat mobil, satu sepeda motor, dan satu sepeda onthel. Itu yang tertimpa,” kata Fernando saat dikonfirmasi, Kamis.
    Meski begitu, Fernado memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
    Ia menambahkan, proses evakuasi kendaraan yang tertimpa bangunan sudah dilakukan.
    “Bangunan biasa bukan rumah tinggal, di bawahnya buat parkiran mobil ada juga warga lain yang parkir di situ. Sementara lantai dua kosong cuma dak (dicor semen),” jelasnya.
    Fernando mengungkapkan, gedung parkiran milik warga yang disewakan tersebut tiba-tiba roboh sekitar pukul 15.30 WIB.
    Hingga kini, penyebab ambruknya bangunan dua lantai itu masih dalam penyelidikan.
    Petugas kepolisian masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
    Diberitakan sebelumnya, bangunan dua lantai dekat pesantren di Koja, Jakarta Utara, ambruk ke samping secara mendadak pada Kamis (25/12/2025) sore.
    Dalam video yang diterima
    Kompas.com
    , ambruknya bangunan itu diawali dengan suara retakan yang kencang.
    Mendengar suara tersebut, anak-anak yang sedang berada di bawah bangunan langsung berlarian menyelamatkan diri.
    Tak lama atap bangunan yang terbuat dari seng spandex tersebut roboh ke bawah diikuti dengan dinding semennya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.