Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Eks Direktur Sarana Jaya Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan Nasional 25 Juni 2025

    Eks Direktur Sarana Jaya Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan Nasional 25 Juni 2025

    Eks Direktur Sarana Jaya Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Aharrys bersama tiga terdakwa lainnya telah dinyatakan bersalah atas kasus
    korupsi

    pengadaan lahan
    program
    DP 0 Rupiah
    di Rorotan, Cilincing,
    Jakarta
    Utara.
    Dalam pertimbangannya, hakim menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan putusan, yakni Indra dan terdakwa lain tidak membantu program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan korupsi.
    “Hal yang memberatkan, para terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan korupsi,” ujar hakim ketua Rios Rahmanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/6/2025).
    Sementara itu, hal yang meringankan vonis adalah para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.
    “Hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan para terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” kata Rios.
    Akibat perbuatannya yang merugikan negara, Indra dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta.
    “Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 4 bulan,” ucap Hakim.
    Namun, Indra tidak dihukum untuk membayar uang pengganti seperti tiga terdakwa lainnya.
    Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP) Tbk, Donald Sihombing, divonis 6 tahun penjara.
    Komisaris PT TEP, Saut Irianto Rajagukguk, dijatuhi 5 tahun penjara, dan Direktur Independen PT Totalindo Eka Persada, Eko Wardoyo, selama 4 tahun penjara.
    Dalam perkara ini, Indra didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan lahan di Rorotan bersama-sama terdakwa lain.
    Mereka adalah Donald, Saut, Eko, dan eks Direktur Utama PPSJ, Yoory Corneles Pinontoan.
    “Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 224.696.340.127,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
    Kasus pengadaan lahan di Rorotan ini hanya satu dari sekian perkara korupsi lainnya.
    Yoory, dalam kapasitasnya sebagai Dirut
    Perumda Sarana Jaya
    , telah didakwa dan dinyatakan bersalah dalam pengadaan lahan di Pulogebang.
    Yoory dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, terkait proyek Rumah DP Rp 0.
    Dalam kasus korupsi itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Yoory pada 24 Februari 2022.
    Ia juga dinyatakan bersalam dan dihukum 5 tahun dalam korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur Nasional 25 Juni 2025

    Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur Nasional 25 Juni 2025

    Meski Sekolah Rakyat Ramai Peminat, Ada Calon Siswa di Jaksel yang Mundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Meski
    Sekolah Rakyat
    disebut-sebut diminati banyak calon siswa, ternyata ada juga peserta yang memilih mengundurkan diri di awal proses pendaftaran.
    Hal itu disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan,
    Bernard Tambunan
    , di hadapan
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf di acara Dialog Menteri Sosial dengan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
    “Awal kami pendataan, ada saja yang mengundurkan diri. Mungkin mereka belum tahu, atau ada alasan lainnya,” ujar Bernard.
    Meski demikian, Bernard menekankan bahwa para orang tua dan siswa yang kini telah bergabung merupakan bagian dari kelompok yang beruntung karena mendapatkan kesempatan belajar di sekolah yang didesain khusus untuk keluarga kurang mampu.
    “Yang kami harapkan, yang sekarang sudah ada di ruangan ini tidak ada lagi yang mengundurkan diri. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung, yang dapat kesempatan,” tambahnya.
    Terkait pertanyaan orang tua mengenai bantuan pendidikan seperti
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP), Bernard menjelaskan bahwa karena seluruh kebutuhan pendidikan sudah ditanggung oleh Sekolah Rakyat, maka kemungkinan besar bantuan tersebut tidak akan diberikan secara terpisah.
    “Beberapa menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tetap ada? Tidak, karena Bapak Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Itu mungkin akan ditiadakan karena tidak ada lagi yang perlu dipikirkan untuk keperluan pendidikan,” jelasnya.

    Sekolah Rakyat, menurut Bernard, dirancang untuk memberi solusi menyeluruh, tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga pendekatan pendidikan yang membentuk karakter dan disiplin siswa.
    Dia menegaskan bahwa salah satu harapan besar dari hadirnya Sekolah Rakyat adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menjauhkan siswa dari aktivitas negatif seperti tawuran.
    “Minimal, Pak Menteri, anak-anak kami ini sudah tidak ada lagi yang mengajak tawuran. Karena kami percaya, di Sekolah Rakyat ini mereka akan diajari, termasuk soal bela negara,” tegas Bernard.
    Ia juga mengajak para siswa untuk mengikuti proses belajar dengan semangat hingga selesai, demi masa depan yang lebih cerah dan untuk bisa membantu keluarga mereka kelak.
    “Anak-anak kami ini harus semangat sampai selesai. Ke depannya, mereka bisa membantu orang tua dan menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
    Sebelumnya, Mensos menyebut bahwa Sekolah Rakyat ramai peminat.
    Mengutip keterangan resmi Kemensos, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program berkelanjutan yang menjadi komitmen negara.
    “Melihat besarnya minat masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah, ini akan menjadi salah satu percontohan nasional dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan,” ujarnya.
    “Orang tua umumnya sangat mendukung. Setelah dijelaskan, mereka bahkan mengajak keluarga dan tetangga lainnya untuk ikut daftar,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Identitas Jasad Perempuan Muda di Tuban Akhirnya Terungkap Surabaya

    1

    Identitas Jasad Perempuan Muda di Tuban Akhirnya Terungkap
    Surabaya

  • SK Kepengurusan PDI-P Digugat, Kepengurusan Diklaim Berakhir Agustus 2024 Nasional 25 Juni 2025

    SK Kepengurusan PDI-P Digugat, Kepengurusan Diklaim Berakhir Agustus 2024 Nasional 25 Juni 2025

    SK Kepengurusan PDI-P Digugat, Kepengurusan Diklaim Berakhir Agustus 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terkait perpanjangan kepengurusan DPP PDI-P ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
    Anthonius Manoppo dan Gogot Kusumo Wibowo yang mengaku sebagai kader PDI-P lewat kuasa hukumnya,
    Anggiat BM Manalu
    menyebut bahwa SK perpanjangan masa kepengurusan DPP PDI-P telah melanggar anggaran dasar partai.
    Pasalnya dalam anggaran dasar PDI-P, perpanjangan masa kepengurusan harus diputuskan lewat kongres. Adapun partai berlambang kepala banteng itu belum juga menggelar forum tersebut.
    Sedangkan kepengurusan DPP PDI-P periode 2019-2024 seharusnya sudah berakhir sejak 8 Agustus 2024. Namun, kepengurusan itu diperpanjang dengan dalih hak prerogatif Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    .
    “Ini kepengurusan sudah berakhir 8 Agustus 2024, diperpanjang tanpa kongres dengan alasan merupakan hak prerogatif daripada ketua umum,” ujar Anggiat saat ditemui di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (25/6/2025).
    “Namun, kami selaku penasihat hukum daripada para penggugat sudah mencermati semua anggaran dasar, maupun hasil-hasil penetapan di Kongres V, itu tidak ada memberikan secara eksplisit hak prerogatif,” sambungnya.
    Ia melanjutkan, pihaknya akan mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli dalam sidang berikutnya.
    Namun, Anggiat enggan mengungkap siapa saksi dan ahli yang akan dihadirkan, mengingat adanya dugaan intimidasi jika ia mengungkap namanya.
    “Berbagai macam, minta dicabut, ada juga sedikit intimidasi, ada juga iming-iming berbagai macam cara,” ujar Anggiat.
    Perkara ini terdaftar dengan nomor 113/G/2025/PTUN.JKT dan telah memasuki sidang ke-8. Sidang berikutnya dijadwalkan pada Rabu (2/7/2025), dengan agenda pemeriksaan bukti tambahan serta keterangan saksi dan ahli dari pihak penggugat.
    Jika berkaca pada pernyataan Anggiat, ia mengkritik tidak adanya aturan terkait hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P dalam memperpanjang masa kepengurusan.
    Adapun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) DPP PDI-P periode 2019-2024 yang diunduh dari laman resmi DPD PDI-P Jawa Timur, hak prerogatif ketua umum diatur dalam Pasal 15.
    Dalam Pasal 15 AD/ART itu menjelaskan tujuh hak prerogatif Ketua Umum PDI-P. Pertama, mengambil sikap yang diperlukan atas nama partai apabila negara dalam keadaan darurat.
    Kedua, mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai.
    “Menentukan perubahan sikap politik Partai dalam hal pemerintahan tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan program-program pemerintahan yang tidak sesuai dengan TRI SAKTI,” bunyi poin ketiga hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.
    Keempat, menentukan pelaksanaan Kongres. Kelima, mengajukan calon ketua umum partai kepada Kongres Partai. Keenam, memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden serta calon menteri dan/atau calon wakil menteri.
    “Mengganti personalia DPP Partai,” bunyi poin terakhir ihwal hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi Nasional 25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi Nasional 25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah disebut telah mengantongi nama bakal calon Duta Besar (
    Dubes
    ) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).
    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan, nama-nama bakal calon
    Dubes Indonesia
    untuk AS memiliki latar belakang diplomat hingga politikus.
    “Ada yang dari diplomat, ada yang dari politik. Ada beberapa lah,” ujar Bambang di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Kendati demikian, ia juga enggan mengungkap nama-nama yang sudah dikantongi pemerintah untuk mengisi posisi Dubes di AS.
    Bambang hanya menyampaikan, pihaknya menunggu arahan Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk menetapkan satu nama sebelum diserahkan ke DPR.
    “Kita tunggu arahan presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama cuma sedang kita proses,” ujar Bambang.
    Sementara itu, posisi Dubes Indonesia yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC sudah pernah diisi oleh 21 nama.
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pada periode pemerintahan Presiden Soekarno setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, dan Roesmin Noerjadin.
    Kemudian ada Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi
    Dubes Indonesia untuk AS
    di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan
    Rosan Roeslani
    .
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Setelah Rosan, Jokowi pasa sisa kepemimpinannya belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS. Namun, Prabowo disebut sudah mengantongi nama-nama bakal calon Dubes Indonesia untuk AS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi Polri, Kapolres Jaktim Nicolas Lilipaly Pindah Tugas Jadi Kapolres Jaksel Nasional 25 Juni 2025

    Mutasi Polri, Kapolres Jaktim Nicolas Lilipaly Pindah Tugas Jadi Kapolres Jaksel Nasional 25 Juni 2025

    Mutasi Polri, Kapolres Jaktim Nicolas Lilipaly Pindah Tugas Jadi Kapolres Jaksel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolres Metro Jakarta Timur
    Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly
    dimutasi menjadi
    Kapolres Jakarta Selatan
    dalam
    mutasi Polri
    terbaru, Selasa (24/6/2025).
    Berdasarkan surat telegram bernomor ST/1421/VI/KEP, Nicolas menggantikan posisi Kombes Pol Ade Rahmat Idnal yang dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri.
    Sementara itu, posisi Kapolres Jakarta Timur diisi oleh Kombes Pol Alfian Nurrizal yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pamobvit Baharkam Polri.
    Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa Polri tengah melakukan sejumlah mutasi.
    Ia mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri.
    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” ujar Trunoyudo, dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).
    Dalam mutasi kali ini, Polri melakukan mutasi kepada 702 personel.
    Mutasi dilakukan dalam rangka promosi, pindah tugas, hingga beberapa personel yang telah memasuki usia pensiun.
    Pada mutasi kali ini, Polri juga menempatkan 22 Polwan dalam sejumlah jabatan strategis.
    Tiga di antaranya mengemban tugas sebagai Kapolres.
    Mereka adalah AKBP Dewiana Syamsu Indyasari yang ditugaskan sebagai Kapolres Sragen, Polda Jateng, AKBP Marieta Dwi Ardhini selaku Kapolres Sumbawa, Polda NTB, dan AKBP Devi Ariantari menjabat Kapolres Landak, Polda Kalbar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Kapolri Mutasi 4 Komjen, Ada Ketua KPK hingga Kepala BNPT Nasional

    6 Kapolri Mutasi 4 Komjen, Ada Ketua KPK hingga Kepala BNPT Nasional

    Kapolri Mutasi 4 Komjen, Ada Ketua KPK hingga Kepala BNPT
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal
    Listyo Sigit Prabowo
    memutasi empat perwira bintang tiga alias berpangkat komisaris jenderal (komjen), Selasa (24/6/2025).
    Mutasi
    dilakukan dalam rangka pensiun.
    Berdasarkan surat telegram bernomor ST/1421/VI/KEP, keempat komjen yang dimutasi yaitu Komjen Pol Setyo Budiyanto yang kini menjabat sebagai Ketua KPK.
    Dalam surat telegram ini, Setyo dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Itwasum
    Polri
    .
    Kemudian, Komjen Pol Eddy Hartono yang kini menjabat sebagai Kepala BNPT dimutasi menjadi Pati Densus 88.
    Selain itu, Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian ATR/BPN juga dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri.
    Sementara, Komjen Pol Lotharia Latif yang tengah menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.
    Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa Polri tengah melakukan sejumlah
    mutasi
    .
    Ia mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri.
    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isi Pembicaraan Telepon antara Prabowo dan Presiden Korsel Nasional 25 Juni 2025

    Isi Pembicaraan Telepon antara Prabowo dan Presiden Korsel Nasional 25 Juni 2025

    Isi Pembicaraan Telepon antara Prabowo dan Presiden Korsel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden
    Prabowo
    Subianto melakukan panggilan telepon dengan Presiden Republik Korea Yang Mulia Lee Jae-myung pada Senin (23/6/2025) malam.
    Hal itu disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Selasa, 24 Juni 2025.
    Lantas apa yang dibicarakan kedua pemimpin negara tersebut?
    Seskab Teddy mengatakan, Lee Jae-myung menyampaikan terima kasih kepada
    Presiden Prabowo
    karena mengucapkan selamat kepadanya.
    “Dalam kesempatan ini, Presiden Lee menyampaikan ucapan terima kasih atas surat ucapan dari Presiden Prabowo atas kemenangan Presiden Lee pada pemilihan umum Presiden yang diselenggarakan pada 3 Juni 2025 yang lalu, dan langsung dilantik di keesokan harinya,” ujar Teddy.
    Kemudian, menurut dia, Presiden Lee menyampaikan harapannya untuk segera melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.
    Selanjutnya, Prabowo dan Lee Jae-myung disebut bertukar pikiran mengenai situasi global hingga bicara soal memperkuat hubungan kedua negara.
    “Kedua pemimpin negara juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi global, dan sepakat untuk melanjutkan dan memperkuat kemitraan kedua negara,” kata Teddy.
    Apalagi, Teddy menyebut bahwa Republik Korea merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi.
    “Di mana kerja sama bilateral antara Indonesia dan Republik Korea terus menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik,” ujar Teddy.
    Saat berbicara dengan Presiden Lee, Prabowo tampak didampingi Seskab Teddy dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.
    Dalam unggahan di akun @sekretariat.kabinet, Prabowo tampak duduk berkomunikasi dengan Presiden Lee. Sedangkan Seskab Teddy dan Menlu Sugino duduk di depan Prabowo sambil dengan seksama menyimak pembicaraan kedua pemimpin negara tersebut.
    Diketahui, selama bulan Juni 2025, Prabowo sudah beberapa kali terhubung dengan pemimpin negara lain melalui sambungan telepon.
    Pada 6 Juni 2026, Prabowo menerima telepon dari Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney.
    Melalui sambungan telepon itu, PM Carney mengundang Presiden Prabowo secara resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven (G7) tahun 2025 yang akan digelar di Kananaskis, Alberta, Kanada.
    Meskipun akhirnya Prabowo tak menghadiri KTT G7 karena sudah telebih dahulu berjanji menghadiri St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia.
    Kemudian, pada 12 Juni 2025, Prabowo menerima panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
    Pembicaraan Prabowo dan Trump berlangsung sekitar 15 menit. Keduanya, saling mengucapkan selamat atas terpilihnya mereka sebagai pemimpin negara masing-masing.
    Kemudian, dalam pembicaraan singkat itu, Prabowo dan Trump disebut sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK? Nasional 25 Juni 2025

    Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK? Nasional 25 Juni 2025

    Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pendakwah
    Ustaz Khalid Basalamah
    diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (23/6/2025). 
    Pendakwah dengan nama lengkap Khalid Zeed Basalamah ini digali keterangannya terkait kasus
    dugaan korupsi
    dalam penentuan kuota haji pada saat penyelenggaraan ibadah haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
    “Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
    Budi mengatakan, Ustaz Khalid Basalamah kooperatif ketika memberikan keterangan yang diminta penyidik terkait perkara ini.
    “(Ustaz Khalid Basalamah) menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyelidik,” ujarnya.
    Budi berharap sikap tersebut menjadi contoh semua pihak saat dimintai keterangan oleh penyidik agar penanganan perkara menjadi efektif.
    “Tentu ini penting juga bagi pihak-pihak lain untuk kemudian kooperatif dan menyampaikan informasi dan keterangan yang diketahui, supaya penanganan perkara yang terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang,” ucap dia.
    Saat ini, kasus yang terjadi di era kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ini masih dalam tahap penyelidikan Komisi Antirasuah. Artinya, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan KPK sejauh ini.
     
    Penyelenggaraan haji 2024 memang mendapatkan sorotan publik karena adanya sejumlah masalah yang terjadi. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara khusus membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikannya.
    Salah satu yang paling disorot waktu itu adalah adanya dugaan penyelewengan atau gratifikasi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) terkait kuota haji khusus.
    Pasalnya, 3.503 jemaah haji khusus bisa langsung berangkat ke Tanah Suci pada tahun lalu. Padahal semestinya mereka mengantre hingga 2031, karena ada 167.000 jemaah haji yang masih menunggu untuk bisa mendapatkan antrean haji.
    Persoalan ini yang kemudian dikritisi Pansus Haji DPR RI.
    KPK sendiri memastikan akan mengusut persoalan ini setelah sebelumnya mendapatkan laporan.
    Namun, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
    “Ya benar (Penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Ustaz Khalid Basalamah merupakan kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 1 Mei 1975.
    Ustaz Khalid Basalamah merupakan anak dari pendiri masjid dan pondok pesantren Addaraen di Makassar, Ustaz Zeed Abdullah Basalamah.
    Khalid Basalamah memperoleh gelar S1 dari Universitas Islam Madinah dan gelar magister dari Universitas Muslim Indonesia.
    Dalam dunia dakwah, Ustaz Khalid Basalamah diketahui kerap memberikan ceramah melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya sejak tahun 2013.
    Dia setiap hari memberikan kajian melalui kanal YouTube-nya Khalid Basalamah Official.
    Namanya sempat diperbincangkan karena sempat menyatakan bahwa istrinya adalah seorang mualaf.
    Kemudian, sang istri memperbolehkannya untuk berpoligami tetapi sang Ustaz tidak memiliki niat untuk poligami.
    Ustaz Khalid Basalamah diketahui juga berteman dengan sejumlah pesohor di Tanah Air, seperti presenter serba bisa Raffi Ahmad dan aktor Irwansyah.
    Dia juga kerap tampil dalam sejumlah podcast artis dan memberikan kajian atau dakwah.
    Berdasarkan catatan Kompas.com, Ustaz Khalid Basalamah pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian serta diskriminasi ras dan etnis pada tahun 2022.
    Laporan itu dibuat pesohor Sandy Tumiwa dengan laporan polisi nomor LP/B/0069/II/2022/SPKT/BARESKRIM tanggal 17 Februari 2022.
    Dalam laporan itu, Khalid disangkakan Pasal 14 KUHP dan/atau Pasal 15 KUHP, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.
    Khalid dilaporkan karena pernyataannya di media sosial yang menyatakan kalau wayang dilarang oleh agama sehingga lebih baik dimusnahkan.
    “Menanggapi perihal ini saya (Sandy Tumiwa) yang bertujuan menempatkan suatu nilai kehidupan secara benar, baik sisi budaya dan sisi keyakinan. Yang sesungguhnya saling mengisi,” kata Sandy dalam keterangannya kepada awak media seperti dikutip Tribunnews pada 15 Februari 2022.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Kronologi Turis Brasil Juliana Marins Jatuh di “Jalur Neraka” Rinjani Megapolitan

    2 Kronologi Turis Brasil Juliana Marins Jatuh di “Jalur Neraka” Rinjani Megapolitan

    Kronologi Turis Brasil Juliana Marins Jatuh di “Jalur Neraka” Rinjani
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Seorang turis asal Brasil,
    Juliana Marins
    (26), dilaporkan terjatuh ke jurang sedalam ratusan meter di kawasan Gunung
    Rinjani
    , Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (21/6/2025).
    Peristiwa ini menyita perhatian publik karena proses evakuasi yang kompleks serta lokasi jatuh yang ekstrem.
    Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, dalam keterangannya di akun resmi Basarnas, Selasa, (24/6/2025) malam, memastikan korban ditemukan tidak bernyawa di kedalaman 600 meter.
    Berikut
    kronologi
    kejadian jatuhnya turis asal Brasil, Juliana Marins di “jalur neraka” Gunung Rinjani berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun.
    – Pendakian Menuju Puncak
    Juliana Marins melakukan pendakian ke Gunung Rinjani bersama enam orang rekannya dan seorang pemandu lokal. Mereka memilih jalur Sembalun dan pada Sabtu (21/6/2025) dini hari.
    Juliana melanjutkan perjalanan menuju puncak bersama lima pendaki lain dan pemandu.
    Saat tiba di titik Cemara Nunggal, Juliana dilaporkan merasa kelelahan dan diminta oleh pemandu untuk beristirahat.
    Pemandu kemudian melanjutkan perjalanan ke puncak bersama kelima pendaki lainnya, meninggalkan Juliana sendirian di titik istirahat.
    – Hilangnya Kontak dan Penemuan Awal
    Saat Juliana tidak kunjung menyusul rombongan, pemandu memutuskan kembali ke lokasi tempat Juliana terakhir beristirahat.
    Namun, Juliana tidak ditemukan di sana. Dari titik tersebut, pemandu melihat cahaya senter di bawah jurang yang mengarah ke Danau Segara Anak.
    Ia menduga cahaya itu berasal dari Juliana yang terjatuh dan segera menghubungi otoritas untuk meminta bantuan.
    – Tim SAR Diterjunkan
    Laporan pertama diterima sekitar pukul 06.30 WITA pada Sabtu, (21/6/2025). Tanggapan cepat datang dari tim gabungan yang terdiri dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Basarnas Mataram, Polsek Sembalun, Emergency Medical Hikers Community (EMHC), serta SAR Lombok Timur.
    Tim SAR segera bergerak menuju lokasi dengan membawa peralatan vertical rescue. Pada pukul 12.00 WITA, tim telah mencapai Pos 4 dan mulai mendekati lokasi dugaan jatuhnya korban.
    Meski begitu, evakuasi belum dapat dilakukan segera karena medan ekstrem dan cuaca buruk.
    – Penemuan dan Dugaan Kematian
    Tiga hari pascakejadian, pada Selasa (24/6/2025), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengonfirmasi bahwa Juliana diduga telah meninggal dunia.
    Pernyataan tersebut berdasarkan hasil pencarian tim SAR yang menggunakan drone thermal milik Kantor SAR Mataram.
    “Korban ditemukan pada kedalaman sekitar 400 meter dari titik awal jatuhnya. Diperkirakan dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Widi dalam siaran pers.
    Tim SAR mengaku kesulitan mengevakuasi tubuh Juliana karena kondisi geografis yang sangat terjal dan cuaca yang tidak bersahabat.
    Operasi SAR dilanjutkan dengan bantuan helikopter, drone thermal, dan dua pendaki profesional berpengalaman.
    – Kepastian Kondisi Korban
    Usai operasi lanjutan, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, dalam keterangannya di akun resmi Basarnas, Selasa, (24/6/2025) malam, memastikan korban ditemukan tidak bernyawa di kedalaman 600 meter.
    Syafii menjelaskan, 7 orang penyelamat dari tim SAR gabungan telah berhasil menjangkau kedalaman 400 meter, pada Selasa sore, pukul 16.52 WITA.
    Kemudian, pada pukul 18.00 WITA, satu orang penyelamat dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi, berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter.
    Petugas lalu memeriksa korban, dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan.
    – Proses Evakuasi Jasad Korban
    Selanjutnya, pukul 18.31 WITA, tiga personel tambahan dari potensi SAR diturunkan untuk mendekati korban di kedalaman 600 meter.
    Mereka melakukan proses
    wrapping survivor
    sebagai persiapan evakuasi.
    Total tujuh orang tim penyelamat bermalam di lokasi dengan sistem
    flying camp
    , di mana tiga orang berada di anchor point (kedalaman 400 meter) dan empat lainnya bersama korban.
    Karena cuaca buruk dan jarak pandang terbatas, evakuasi ditunda dan dijadwalkan dilanjutkan pada Rabu (25/6/2025) pukul 06.00 WITA.
    Evakuasi akan dilakukan dengan metode lifting (pengangkatan vertikal), lalu korban ditandu menyusuri jalur pendakian ke Posko Sembalun.
    Dari sana, korban akan dievakuasi secara medis menggunakan helikopter ke RS Bhayangkara Polda NTB.
    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata menyatakan keprihatinannya atas insiden ini. Menpar Widianti menegaskan bahwa keselamatan wisatawan merupakan prioritas utama.
    Ia memerintahkan seluruh instansi terkait untuk memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengawasan terhadap aktivitas pemanduan di destinasi ekstrem seperti Rinjani.
    “Seluruh instansi diperintahkan memperkuat SOP dan pengawasan pemanduan. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kedutaan Brasil dan keluarga korban untuk memastikan transparansi informasi,” tegasnya.
    Tragedi ini menjadi peringatan penting mengenai pentingnya protokol keselamatan yang ketat, terutama di destinasi wisata ekstrem seperti Gunung Rinjani.
    Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan agar peristiwa serupa tidak terulang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.