Author: Kompas.com

  • Berseragam Satpol PP,  Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau Nasional 26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Para
    kepala daerah
    peserta
    retreat gelombang kedua
    menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat apel pagi hari terakhir, Kamis (26/6/2025).
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, ada simbol penting dalam penggunaan baju Satpol PP, yakni terkait dengan penegakan peraturan daerah.
    “Dan hari ini kan pakai baju Pol PP, nah tadi saya titip pesan ini baju kebanggaan penegak Perda,” kata Bima saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Kamis.
    Dia mengatakan, baju tersebut melambangkan keberpihakan pada aturan yang menjadi impian warga masyarakat.
    Salah satunya adalah penegakan terhadap organisasi masyarakat (ormas) agar tetap bermanfaat di tengah-tengah warga.
    “Saya bilang ormas-ormas yang baik dibina agar diberi manfaat. Tapi ormas-ormas yang mengacau, membuat warga ketakutan ditindak tegas,” imbuhnya.
    “Kalau perlu, kalau memang lewat batas ya silakan direkomendasikan untuk dibubarkan ke Kementerian Hukum gitu. Jadi ketegasan, keberpihakan pada aturan pada ketertiban itu ditunggu oleh warga,” kata dia lagi.
    Selain itu, Bima juga mengaku bangga dengan kedisiplinan para peserta retreat, meskipun pembekalan selalu berakhir larut malam.
    “Pagi-pagi mereka tetap olahraga, jadi saya senang sekali melihat keseriusan mereka, pagi ini pun sama ya mereka olahraga juga kemudian rangkaian acara juga, jadi saya senang melihat keseriusan ini,” tandasnya.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
    Sedangkan satu kepala daerah adalah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, karena ibunya meninggal dunia.
    Para kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari, terhitung dari 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua Komisi II DPR Setuju Diadakan Retreat Sekda Seluruh Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Juni 2025

    Wakil Ketua Komisi II DPR Setuju Diadakan Retreat Sekda Seluruh Indonesia Nasional 26 Juni 2025

    Wakil Ketua Komisi II DPR Setuju Diadakan Retreat Sekda Seluruh Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi II DPR
    RI Dede Yusuf mengaku setuju dengan rencana retreat bagi seluruh sekretaris daerah (
    sekda
    ) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.
    Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, bakal ada retreat khusus sekda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
    “Saya sih sepakat untuk me-retreat-kan, karena walaupun sekda berasal dari birokrat, tapi kadang-kadang sekda ini kan (pertimbangan)
    choice
    dari kepala daerahnya kan ada, karena ini kan menjadi tandemnya kepala daerah,” kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menurut dia,
    retreat sekda
    diperlukan karena merupakan sosok perpanjangan tangan birokrasi kepala daerah. Kemudian, menitikberatkan pada pengimplementasian program-program prioritas pemerintah pusat serta pengelolaan keuangan daerah.
    Terkait pendanaan, Dede Yusuf mengatakan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana alokasi umum (DAU).
    “Apakah itu APBD, apakah DAK (dana alokasi Khusus), apakah DAU (dana alokasi umum) dan sebagainya, dikaitkan dengan program-program yang menjadi prioritas presiden dan lain-lain. Nah, siapa nanti yang akan menjadi ujung tombak? Ya sekda,” ujarnya.
    “Kalau sekda-nya tidak menguasai permasalahan maka yang ada akhirnya hanya ‘yes sir, yes sir’ saja, tetapi tidak menyelesaikan berbagai masalah yang ada,” kata Dede Yusuf lagi.
    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan lokasi di Magelang, Jawa Tengah.
    Mendagri mengatakan bahwa rencana
    retret sekda
    ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat
    “Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang.
    Sekda
    ini ‘kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Tito selepas Pembukaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat pada 23 Juni 2025.
    Tito menjelaskan bahwa ratusan sekda ini adalah aparatur sipil negara dan birokrat yang paling tinggi di daerah.
    Oleh karena tu,
    Kemendagri
    menilai perlu agar para ASN di puncak kariernya itu harus diberikan peningkatan kapasitas melalui retreat.
    “Itu yang kita akan berikan peningkatan kapasitas juga,” kata Mendagri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB
                        Bandung

    4 Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB Bandung

    Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Bandung Barat
    (
    KBB
    ) menolak wacana perluasan Kota
    Cimahi
    yang dinilai merugikan secara historis, administratif, dan politis.
    Pemkab Bandung Barat justru mengusulkan agar Cimahi bergabung ke wilayahnya, bukan sebaliknya.
    Wakil Bupati Bandung Barat,
    Asep Ismail
    mengungkapkan, penegasan tersebut sebagai tanggapan terhadap dukungan Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , terhadap rencana
    perluasan Kota Cimahi
    .
    Menurut Asep, batas wilayah KBB telah ditetapkan secara sah sejak daerah tersebut berdiri sebagai entitas otonom pada tahun 2007.
    “Tentu bagi kami, penentuan batas wilayah itu harus dibicarakan bersama. Kami bisa menerima hanya jika Cimahi ingin bergabung dengan
    Kabupaten Bandung Barat
    ,” kata Asep Ismail, Rabu (25/6/2025).
    Asep menekankan, rencana penambahan wilayah untuk Cimahi tidak dapat dilakukan sepihak, mengingat hal ini menyangkut berbagai aspek mendasar.
    Ia menambahkan, perubahan batas wilayah berkaitan dengan sejarah pendirian daerah, partisipasi masyarakat, dan pertimbangan legislatif daerah.
    “Kita ini ada pendiri, kemudian ada masyarakat, legislatif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikaji secara saksama sebelum keputusan dibuat. Jadi saya dan Bupati tidak bisa menentukan sendiri,” jelasnya.
    Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa wilayah Bandung Barat merupakan hasil perjuangan politik dan sosial yang panjang, yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
    “Kami memahami pentingnya menghormati sejarah dan keputusan para pendiri Kabupaten Bandung Barat,” tambahnya.
    Pemkab Bandung Barat menyatakan terbuka untuk berdialog, namun dialog yang dimaksud adalah membahas opsi merger Cimahi ke Bandung Barat, bukan sebaliknya.
    “Persoalannya ada batas Bandung Barat yang ingin dimasukkan ke wilayah Cimahi. Sikap kami tetap, jika mau dibicarakan ayo duduk bersama, itupun kalau Cimahi ingin bergabung dengan Kabupaten Bandung Barat,” tegas Asep.
    Ia menekankan bahwa sikap Bandung Barat adalah menjaga keutuhan wilayah, bukan menghalangi pembangunan daerah tetangga.
    “Intinya, kami ingin semuanya berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tandasnya.
    Wacana perluasan Kota Cimahi kembali mencuat setelah Gubernur Dedi Mulyadi menyuarakan dukungan untuk memperluas wilayah tersebut ke sebagian kawasan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat.
    Secara administratif, Kota Cimahi hanya memiliki luas sekitar 4.248 hektar atau 40,20 kilometer persegi, yang terbagi dalam tiga kecamatan dan 15 kelurahan.
    Terbatasnya ruang inilah yang mendorong Cimahi mencari tambahan wilayah, namun langkah tersebut kini menghadapi penolakan dari pemerintah dan masyarakat Bandung Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berbagai Perlawanan Paulus Tannos untuk Menghindari Ekstradisi…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Juni 2025

    Berbagai Perlawanan Paulus Tannos untuk Menghindari Ekstradisi… Nasional 26 Juni 2025

    Berbagai Perlawanan Paulus Tannos untuk Menghindari Ekstradisi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Buron kasus
    E-KTP
    ,
    Paulus Tannos
    , kembali menunjukkan perlawanan hukum dengan bersikukuh menolak proses
    ekstradisi
    dari
    Singapura
    ke Indonesia.
    Penolakan tersebut disampaikan Paulus Tannos dalam sidang ekstradisi yang dilaksanakan di State Court, 1st Havelock Square, yang dipimpin oleh District Judge, Luke Tan, selama 23-25 Juni 2025.
    Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, mengatakan ada banyak alasan yang dikemukakan Paulus Tannos untuk menolak ekstradisi, salah satunya menyinggung soal Perjanjian
    Ekstradisi
    RI-Singapura yang dianggap bertentangan dengan undang-undang di Singapura.
    “Mereka tetap pada sikap untuk menolak diekstradisi dengan berbagai macam alasan, termasuk soal Perjanjian Ekstradisi yang bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura,” kata Suryo kepada Kompas.com, Rabu (25/6/2025).
    Suryo mengatakan sidang ekstradisi pun belum berakhir.
    Dia menjelaskan bahwa sidang ekstradisi yang berlangsung selama tiga hari terakhir baru membahas keberatan Paulus Tannos untuk diekstradisi ke Indonesia.
    “Sidang tiga hari yang berakhir ini baru sampai tahap membahas keberatan pihak PT (Paulus Tannos),” kata dia.
    Suryo juga menyampaikan bahwa sidang
    ekstradisi Paulus Tannos
    akan dilanjutkan pada 7 Juli 2025 dengan agenda saksi-saksi yang akan diajukan oleh pengacara Paulus Tannos.
    “Pihak pengacara PT akan mengajukan saksi yang memperkuat keberatan mereka, dan sidang akan dilanjutkan tanggal 7 Juli, dan hakim meminta nama-nama saksi yang akan diajukan oleh PT,” ucap dia.
    Perlawanan dari Paulus Tannos juga sempat terjadi saat ia menggugat penahanannya ke Pengadilan Singapura.
    AGC Singapura menyampaikan informasi kepada Kementerian Hukum RI bahwa pada 16 Juni 2025, Pengadilan Singapura telah menolak pengajuan penangguhan penahanan dengan jaminan (bail) yang diajukan Paulus Tannos.
    Pengadilan Singapura memerintahkan Paulus Tannos untuk tetap dalam tahanan sampai dengan proses ekstradisinya di Singapura selesai.
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan perlu digarisbawahi bahwa keputusan ini adalah cerminan bentuk komitmen dari Pemerintah Singapura atas pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi yang sudah disepakati bersama.
    “Kita patut bersyukur ini adalah langkah awal dari hubungan kedua negara, terutama dalam penegakan hukum. Saya mengajak semua pihak untuk saling mendukung, dan tentu kita tidak bisa mengintervensi proses hukum di Singapura,” ujar Supratman pada Selasa (17/6/2025).
    Lebih lanjut, Supratman berharap proses ekstradisi Paulus Tannos dapat dipercepat usai Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanannya.
    “Informasi yang kami dapatkan langsung dari otoritas resmi Singapura, yaitu Attorney-General’s Chambers (AGC) Singapura, mudah-mudahan mempercepat proses pengadilan, dan kita bisa segera melakukan ekstradisi atas nama PT (Paulus Tannos),” ucap dia.
    Adapun Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.
    Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019 atas pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) tahun 2011 hingga 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
    Dalam kasus ini, perusahaan milik Paulus Tannos, yaitu PT Sandipala Artha Putra, terbukti mendapatkan keuntungan fantastis, yakni Rp 140 miliar dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.
    Dalam laman resmi KPK, namanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 dengan dilengkapi dengan nama barunya, Tahian Po Tjhin (TPT).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Info Intel AS Bocor: Serangan ke Situs Nuklir Iran Disebut Gagal, Cuma Rusak Pintu Masuk
                        Internasional

    1 Info Intel AS Bocor: Serangan ke Situs Nuklir Iran Disebut Gagal, Cuma Rusak Pintu Masuk Internasional

    Info Intel AS Bocor: Serangan ke Situs Nuklir Iran Disebut Gagal, Cuma Rusak Pintu Masuk
    Tim Redaksi
    WASHINGTON DC, KOMPAS.com
    – Laporan intelijen yang bocor menunjukkan, serangan militer
    Amerika Serikat
    (AS) ke situs nuklir
    Iran
    tidak sepenuhnya menghancurkan target utama seperti yang diklaim Presiden Donald Trump.
    Mengutip sumber yang mengetahui hasil asesmen Badan Intelijen Pertahanan AS, media “Negeri Paman Sam” pada Selasa (24/6/2025) melaporkan bahwa serangan itu hanya menimbulkan kerusakan terbatas.
    Beberapa pintu masuk ke situs nuklir memang tertutup akibat serangan, tetapi struktur bawah tanah yang menyimpan sentrifus serta cadangan uranium Iran dilaporkan tetap utuh.
    “Kebocoran penilaian yang dituduhkan ini merupakan upaya jelas untuk merendahkan Presiden Trump, dan mendiskreditkan pilot pesawat tempur pemberani yang melakukan misi yang dieksekusi dengan sempurna untuk meluluhlantakkan program
    nuklir Iran
    ,” tulis Leavitt dalam pernyataan di platform X.
    “Semua orang tahu apa yang terjadi ketika Anda menjatuhkan 14 bom seberat 13,6 ton dengan sempurna pada target mereka, hancur total,” lanjutnya, dikutip dari
    AFP
    , Rabu (25/6/2025).
    Pada akhir pekan lalu, Angkatan Udara AS mengerahkan pesawat siluman B-2 untuk meluncurkan bom penghancur bunker GBU-57 ke dua fasilitas nuklir utama di Iran. Serangan ini diperkuat oleh rudal jelajah Tomahawk yang ditembakkan dari kapal selam ke lokasi ketiga.
    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bahkan mengeklaim bahwa pasukan Amerika telah menghancurkan program nuklir Iran sepenuhnya.
    Namun, pejabat tinggi militer AS Jenderal Dan Caine menyampaikan pernyataan yang lebih berhati-hati.
    Ia mengatakan, serangan itu memang menyebabkan kerusakan sangat parah, tetapi tidak merinci seberapa besar dampaknya terhadap keberlangsungan program nuklir Iran.
    Menanggapi serangan tersebut, Iran menyatakan telah menyiapkan langkah untuk melanjutkan kembali program nuklir mereka.
    Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, mengatakan bahwa rencana pemulihan sudah disusun sebelumnya.
    “Rencana untuk memulai kembali (fasilitas) telah dipersiapkan sebelumnya, dan strategi kami adalah untuk memastikan bahwa produksi dan layanan tidak terganggu,” kata Eslami dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah.
    “Permainan belum berakhir,” ujarnya.
    Adapun serangan udara besar-besaran ke fasilitas nuklir Iran kali pertama dilakukan oleh
    Israel
    pada 13 Juni 2025.
    Operasi tersebut juga menyasar ilmuwan serta tokoh militer penting Iran sebagai bagian dari upaya menekan pengembangan program nuklir Teheran.
    Sebelum melancarkan serangan, Trump sempat menempuh jalur diplomatik selama beberapa pekan untuk menyusun ulang kesepakatan nuklir yang pernah ia batalkan pada 2018. Namun, pendekatan militer akhirnya dipilih.
    Jenderal Caine mengungkapkan, operasi akhir pekan lalu melibatkan lebih dari 125 armada, termasuk di antaranya pengebom siluman, jet tempur, pesawat pengisian bahan bakar, kapal selam peluncur rudal, serta pesawat intelijen dan pengintai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Orang Kurang Mampu Harus Dapat Pelayanan Kesehatan Terbaik, Tak Dibatasi untuk Kalangan Atas
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Juni 2025

    Prabowo: Orang Kurang Mampu Harus Dapat Pelayanan Kesehatan Terbaik, Tak Dibatasi untuk Kalangan Atas Nasional 26 Juni 2025

    Prabowo: Orang Kurang Mampu Harus Dapat Pelayanan Kesehatan Terbaik, Tak Dibatasi untuk Kalangan Atas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    meminta agar masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi juga harus memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.
    Menurutnya, pelayanan kesehatan terbaik bukan hanya dimiliki kalangan tertentu saja, melainkan semua orang.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo usai meninjau dua rumah sakit di Bali, yakni Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center dan Bali International Hospital, Rabu (25/6/2025).
    Prabowo sendiri kagum atas fasilitas canggih dan modern yang disediakan kedua rumah sakit tersebut.
    “Dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk orang kalangan atas. Dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh siapa pun, bila perlu asuransi dan pemerintah intervensi. Sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga punya akses pada pelayanan terbaik,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
    Prabowo menekankan, negara harus hadir untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan pelayanan kesehatan sebagai wahana pemerataan kesejahteraan.
    Dia menyebut rakyat harus dilindungi dari kelaparan dan kemiskinan.
    “Tugas suatu negara adalah untuk melindungi rakyatnya, meliputi semua aspek. Pertama tentunya aspek kesejahteraannya, kehidupannya. Berarti rakyat harus dijamin, dilindungi dari kelaparan, dan kemiskinan, dan sesudah itu atau berbarengan dengan itu, langkah untuk membantu keluar dari kemiskinan adalah meningkatkan kualitas hidup terutama kesehatan warga negara,” tuturnya.
    Lalu, Prabowo menyampaikan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan instrumen penting dalam membangun keadilan sosial.
    Oleh karena itu, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur menjadi penting untuk membangun kemandirian bangsa.
    “Pendidikan, kesehatan, adalah wahana pemerataan, wahana peningkatan kesejahteraan. Karena itu dalam rangka membangun kemandirian suatu bangsa, langkah KEK ini, KEK kesehatan ini sangat penting,” jelas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Israel Diduga Tak Mampu Perang Lama Lawan Iran, Trump Langsung Beri Gencatan Senjata
                        Internasional

    3 Israel Diduga Tak Mampu Perang Lama Lawan Iran, Trump Langsung Beri Gencatan Senjata Internasional

    Israel Diduga Tak Mampu Perang Lama Lawan Iran, Trump Langsung Beri Gencatan Senjata
    Tim Redaksi
    WASHINGTON DC, KOMPAS.com
    – Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    pada Selasa (24/6/2025) mengumumkan gencatan senjata antara
    Iran
    dan Israel, menyusul ketegangan militer selama hampir dua pekan terakhir.
    Namun, efektivitas dan keberlangsungan kesepakatan itu masih diragukan berbagai pihak, termasuk para analis Timur Tengah.
    “Saya tidak berpikir Pemerintah
    Israel
    mampu mempertahankan perang jangka panjang, tetapi saya pikir faktor utamanya di sini adalah Presiden Trump. Dia tidak ingin melihat perang baru di wilayah tersebut pecah di bawah pengawasannya,” ujar Will Todman, peneliti senior di Program Timur Tengah, Center for Strategic and International Studies (CSIS), seperti dikutip
    AFP
    .
    Gencatan senjata itu diumumkan hanya beberapa hari setelah Iran menembakkan rudal ke pangkalan militer AS di Qatar.
    Menurut laporan, serangan tersebut dilakukan secara terukur dan mudah dicegat oleh sistem pertahanan.
    Merespons insiden itu, Trump memilih tidak melakukan serangan balasan dan justru mendesak Israel jangan melanjutkan rencana operasi militer ke wilayah Iran.
    Langkah ini dipandang sebagai manuver cepat Trump untuk menghindari konflik berkepanjangan, sekaligus menepis kritik terhadap komitmennya selama kampanye untuk tidak menyeret militer AS ke konflik luar negeri.
    “Itulah yang mengubah kalkulasi untuk Israel dan juga untuk Iran,” tambah Todman.
    Puncak eskalasi terjadi saat militer AS meluncurkan serangan udara terhadap salah satu situs-situs nuklir utama Iran pada Sabtu (21/6/2025).
    Meski Trump mengeklaim fasilitas tersebut telah “dihancurkan”, laporan rahasia yang dilansir
    CNN
    dan
    The New York Times
    menyebutkan bahwa bagian inti dari tiga lokasi nuklir Iran tidak mengalami kerusakan berarti.
    Sementara itu, Iran dikabarkan sedang mencari jalan keluar dari konflik setelah mengalami serangan terburuk sejak perang Iran-Irak pada 1980–1988.
    Trump juga memberi sinyal akan menawarkan insentif kepada Teheran, termasuk pelonggaran sanksi agar China dapat kembali membeli minyak Iran.
    Adapun Israel berada dalam tekanan berat. Serangan udara Iran dalam beberapa hari terakhir disebut sebagai yang paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir, bersamaan dengan operasi militer di Gaza, Suriah, dan Lebanon.
    Setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji langkah Trump, peringatan yang dilontarkan Trump sehari kemudian dianggap sebagai sinyal bahwa ada batas dalam dukungan AS terhadap Israel.
    “Trump secara vokal menggunakan kekuatan
    troll
    -nya untuk mencoba menahan tindakan Israel dan Iran, tetapi dia kalah penting dibandingkan peran yang terus dimainkan oleh negara-negara ini (Teluk),” ujar Brian Katulis, peneliti senior di Middle East Institute.
    Katulis menyebut, negara seperti Qatar yang memiliki hubungan strategis dengan berbagai pihak di kawasan, memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan.
    Menurutnya, pendekatan Trump yang menggabungkan komunikasi digital dengan kebijakan militer justru membingungkan banyak pengamat dan aktor global.
    “Operasi militer yang bersifat taktis, dikombinasikan dengan banyak komunikasi strategis, membingungkan orang Amerika dan aktor global tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh pemerintahan Trump,” kata Katulis.
    “Operasi militer AS yang berkepanjangan bisa berpotensi memecah dukungan terhadap Presiden Trump, bahkan dari basis pendukungnya sendiri,” kata Jonathan Panikoff dari Atlantic Council.
    Kendati demikian, Panikoff memperkirakan dukungan dari kelompok konservatif dan basis Partai Republik masih akan bertahan.
    Di sisi lain, kritik terhadap pendekatan Trump juga datang dari berbagai kalangan, termasuk dari Partai Demokrat.
    Annelle Sheline, peneliti di Quincy Institute for Responsible Statecraft, menilai Trump harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi implementasi gencatan senjata.
    “Trump menunjukkan bahwa dia dapat mengendalikan Israel ketika dia memilih untuk melakukannya. Sekarang dia harus melakukan hal yang sama untuk bersikeras pada gencatan senjata di Gaza,” ujarnya.
    Ia juga menyayangkan tindakan militer Israel yang tetap melancarkan serangan ke Lebanon dan Gaza, meski kesepakatan gencatan senjata telah diumumkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Rumah di Kediri Hancur Total akibat "Septic Tank" Meledak
                        Surabaya

    2 Rumah di Kediri Hancur Total akibat "Septic Tank" Meledak Surabaya

    Rumah di Kediri Hancur Total akibat “Septic Tank” Meledak
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Sebuah rumah di Kelurahan Semampir, Kota
    Kediri
    , Jawa Timur, hancur total akibat
    septic tank
    meledak, Rabu (25/6/2025).
    Selain kerusakan materiil, peristiwa tersebut juga menyebabkan sepasang suami istri pemilik rumah, yakni Kusni (56) dan Lusi (50) mengalami luka ringan.
    Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kota Kediri Fanni Eryanto mengatakan, para korban tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Dahlan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
    “Tidak ada korban jiwa. Korban luka penghuni rumah dibawa ke RS Ahmad Dahlan,” ujar Fanni Eryanto kepada
    Kompas.com
    , Rabu.
    Kejadian itu bermula saat Kusni membakar batu bata di belakang rumahnya. Titik pembakaran itu berada di atas
    septic tank
    .
    Lalu, nyala api pembakaran tersebut diduga memicu gas amonia yang ada di dalam ruang penyimpanan kotoran, sehingga terjadi ledakan tersebut.
    “(korban) membakar bata di atas
    septic tank
    sehingga terjadi ledakan,” lanjut Fanni.
    Daya rusak yang ditimbulkan ledakan tersebut cukup parah. Seluruh atap genting rumah runtuh. Sejumlah titik tembok juga hancur.
    Warga dan petugas kemudian mengevakuasi pemilik rumah yang terluka ke rumah sakit.
    Atas kondisi rumah yang tak layak ditinggali lagi itu, nantinya pemilik rumah akan diungsikan sementara ke shelter Dinas Sosial.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP
                        Nasional

    8 Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP Nasional

    Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Bernard Tambunan mengungkapkan bahwa anak-anak yang menjadi siswa
    Sekolah Rakyat
    tidak akan mendapatkan bantuan lewat
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP).
    Bernard mengaku sering mendapatkan pertanyaan dari para orangtua calon murid Sekolah Rakyat mengenai kelanjutan bantuan KJP bila anak-anak mereka masuk Sekolah Rakyat.
    “Beberapa (orangtua) menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tidak ada,” kata Bernard dalam acara dialog di Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof) Kemensos Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2026).
    “Otomatis, karena Bapak-Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Jadi, itu mungkin akan ditiadakan,” ujar dia melanjutkan.
    Bernard menuturkan, segala kebutuhan itu bakal ditanggung karena Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang menerapkan sistem asrama atau 
    boarding school
    .
    Kebutuhan itu mencakup seragam, buku, hingga tempat tinggal dan makan sehari-hari yang membuat orangtua
    siswa Sekolah Rakyat
    tidak perlu mengeluarkan biaya.
    “Sudah tidak ada lagi yang dipikirkan untuk keperluan pendidikan,” ujar Bernard melanjutkan.
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    menambahkan, peserta Sekolah Rakyat juga akan dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan sosial
    Program Keluarga Harapan
    (PKH).
    “Semua yang memang bantuan untuk pendidikan (dicabut). Misalnya, bantuan yang untuk SD-SMP kan ada dari PKH itu Rp225.000 per 3 bulan untuk anak SD, untuk ongkos sekolah,” ujar Saifullah.
    “Untuk bantuan-bantuan yang lain ya memang harusnya begitu. Nanti sistem yang akan menghentikan,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Reputasi Rusak, Ridwan Kamil Gugat Balik Lisa Mariana Rp 105 Miliar
                        Bandung

    5 Reputasi Rusak, Ridwan Kamil Gugat Balik Lisa Mariana Rp 105 Miliar Bandung

    Reputasi Rusak, Ridwan Kamil Gugat Balik Lisa Mariana Rp 105 Miliar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Ridwan Kamil
    , bakal menggugat balik selebgram
    Lisa Mariana
    dengan alasan telah melakukan serangkaian tuduhan tanpa dasar yang dinilai telah merusak nama baik, reputasi, dan kehidupan pribadi maupun sosialnya.
    Muslim Jaya Butar-Butar, selaku Kuasa Hukum Ridwan Kamil, saat dihubungi mengatakan, materi
    gugatan balik
    (rekonvensi) kliennya kepada Lisa Mariana dicantumkan dalam dokumen jawaban atas gugatan dalam Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2025/PN.Bdg.
    Dokumen tersebut telah diunggah oleh Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil secara
    e-court
    pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus, Rabu (25/06/2025).
    “Klien kami telah menjadi korban dari serangkaian tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dibuktikan secara ilmiah,” kata Muslim, Rabu (25/6/2025) malam.
    Tidak tanggung-tanggung, Ridwan Kamil pun menggugat balik Lisa Mariana dengan tuntutan ganti rugi senilai Rp 105 miliar.
    Muslim merinci, nilai gugatan tersebut terdiri atas ganti rugi materiil sebesar Rp 5 miliar dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 100 miliar.
    Ganti rugi materiil meliputi biaya proses hukum, pengobatan psikis, kehilangan pendapatan akibat terganggunya pekerjaan, hingga kerugian lain yang ditimbulkan oleh narasi yang dianggap fitnah dan merusak.
    Sementara itu, ganti rugi immateriil diajukan atas dasar rusaknya reputasi Ridwan Kamil sebagai tokoh publik, tekanan psikologis, dan terganggunya kehidupan rumah tangga serta sosialnya akibat pemberitaan sepihak yang berulang.
    “Ini bukan sekadar sengketa personal, tetapi kampanye penghancuran reputasi secara masif yang memanfaatkan ruang publik,” ujar Muslim.
    Dalam dokumen gugatan balik yang disampaikan kepada majelis hakim, lanjut Muslim, Lisa Mariana dianggap telah melakukan rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
    Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian tersebut.
    “Lisa Mariana telah menyebarkan tuduhan tanpa bukti bahwa klien kami melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan hingga menyebabkan kehamilan dan menyarankan aborsi. Semua itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibuktikan secara ilmiah, terutama melalui tes DNA,” jelasnya.
    Selain itu, Muslim mengatakan bahwa Lisa Mariana telah menyebarkan informasi keliru dan fitnah secara berulang melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan sejumlah
    podcast
    .
    Unggahan tersebut dinilai telah menjadikan Lisa Mariana sebagai pelaku utama penyebaran berita bohong yang berdampak langsung terhadap hancurnya reputasi Ridwan Kamil, baik sebagai tokoh publik maupun sebagai pribadi.
    “Oleh karena itu, kami juga meminta majelis hakim untuk menghukum LM menghapus seluruh unggahan fitnah di media sosial dan menyampaikan permintaan maaf di media massa dan media sosial selama tujuh hari berturut-turut,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.